Senin, 29 Oktober 2012

SEJARAH BIROKRASI INDONESIA SEBELUM KEMERDEKAAN

Sejarah Birokrasi Indonesia Sebelum Kemerdekaan



1. KERAJAAN SRIWIJAYA

Birokrasi Pemerintah Pusat Dalam kerajaan Sriwijaya, Raja (haji) memegang pemerintahan tertinggi. Raja dikelilingi keluarganya sebagai bawahan dan stafnya. Meraka adalah:

Yuwaraja (putera mahkota)
Pratiyuwaraja, dan
Rajakumara.

Mereka dipisahkan dari Rajaputera, yang berasal dari istri Raja yang lebih rendah derajatnya, yang rupanya tidak berhak atas tahta kerajaan.Putera-putera Raja itu diberikan daerah-daerah milik raja untuk diperintah, dan mereka bawahan langsung dari Raja.

Di sekitar keluarga raja dibentuk administrasi pusat yang terdiri dari:

Dandanayaka, hakim Raja yang melaksanakan kekuasaan Raja untuk mengadili
Nayaka, pemungut pajakdan
Prataya, pengurus harta benda milik keluarga Raja. Prataya menjadi staf pribadi Raja yang paling penting, dalam prasasti disebut haji-prataya.
Kumaramatya, para menteri yang tidak berdarah bangsawan,
Kayastha, juru tulis, dan
Sthapaka, para rohaniawan yang menjadi pengawas teknis pembangunan patung-patung suci dan gedung.
Tuha ab vatakvurah, pengawas perdagangan
Puhawang, yang mengurusi jawatan angkutan.

Raja memiliki wilayah pribadi di sekitar ibukota yang merupakan basis kehidupan ekonomi keluarga Raja. Wilayah itu dihuni oleh hullum haji yang di bawah pimpinan Murdhaka. maka Raja juga membentuk pasukan militer yang digunakan sebagai penunjang kewibawaan.

Adapun struktur tentara kerajaan adalah:

Parvanda, pemimpin komando tentara Raja yang bertanggung jawab langsung kepada Raja, tetapi dia tidak memimpin langsung tentang Raja. Parvanda memimpin langsung Pratisara dan Senopati.
Pratisara, pemimpin tentara Raja yang dikerahkan dari hullun haji
Senopati adalah pemimpin tentara daerah-daerah parddatun


Birokrasi Pemerintah Daerah

Daerah-daerah yang dikuasai Raja Sriwijaya digolongkan menjadi empat yaitu:

Pardattun, yakni daerah yang diberi otonomi luas yang diperintah seorang datu bernama Nigalarku
Kedatuan, daerah yang dimiliki Raja dengan datunya putera-putera Raja sendiri disebut Nisamvarddiku yang terdiri dari Yuwaraja, Pratiyuwaraja, Rakakumura, dan Rajaputra.
Pedagang dan pengrajin, mereka bukan kelompok teritorial, tapi kekaryaan. Mereka masuk dalam organisasi pemerintahan yang diawasi pegawai Raja yang disebut Tuha An Vatakvurah.
Kelompok Bajak Laut adalah kelompok-kelompok nomad laut yang dimasukan dalam organisasi perdagangan Sriwijaya lewat ketua-ketua kelompoknya.

Hubungan Antara Pemerintah dan Daerah

Dengan birokrasi seperti di atas pemerintahan Sriwijaya menarik rakyat pedalaman untuk mengumpulkan barang dagangan guna ditampung di pasar-pasar lokal. Kemudian dipasarkan lebih lanjut ke pelabuhan-pelabuhan. Dari pelabuhan-pelabuhan di pantai timur Sriwijaya, barang dagangan itu diteruskan ke pasaran dunia lewat laut. Bagi Sriwijaya, keamanan laut merupakan urusan yang sangat penting dan pelaksanaanya diserahkan kepada kelompok-kelompok nomad laut yang ketua-ketuanya dimasukan dalam organisasi dagang Sriwijaya. Dengan demikian terjalinlah saling ketergantungan antara rakyat pedalaman dan pedagang-pedagang di pelabuhan serta laut di wilayah kekuasaan Sriwijaya. Namun, integrasi itu semuanya terikat pada Raja yang memiliki kewibawaan mistis yang ditegakan dengan kultus individu sekaligus kekuatan militer untuk mengelola pemerintahan. Meskipun rakyat dimasukan ke dalam jaringan perdagangan internasional, keuntungan pada dasarnya untuk Raja. Sedangkan bawahan mendapat bagian dari Raja.

2. KERAJAAN MAJAPAHIT

Birokrasi Pemerintah Pusat

Pemimpin tertinggi pemerintahan Majapahit adalah raja yang disebut Phrabu. Dia menduduki jabatan itu karena dia keturunan Bhre Kahuripan, puteri Raden Wijaya, raja pertama Majapahit dengan Rajapatni puteri Kertanegara, raja Singasari terakhir. Phrabu dibantu oleh:

Pahom Narendra (Dewan Raja) yang terdiri dari ayah, ibu, saudara-saudari dan ipar raja. Dewan ini berkumpul hanya untuk membicarakan persoalan yang penting-penting saja.
Sang Mantri Katrini ialah tiga mahamantri yang kedudukannya sangat dekat dengan raja. Ada yang mengatakan ini jabatan kehormatan kepada putera-putera raja.
Apatih atau Mapatih adalah jabatan pemerintahan di bawah raja. Patih Majapahit disebut Apatih Mangkubhumi dan di daerah-daerah juga terdapat jabatan patih.
Tumenggung (panglima tertinggi) berfungsi memperhatikan kepentingan raja, hak preogatif raja yang turun temurun dan menjauhkan raja dari kejahatan dan ketidaksucian serta melindungi pasar.
Demung, adalah pengurus rumah tangga raja yang mengurusi upacara, pesta raja baik di dalam maupun di luar istana
Kanuruhan (ketua perwakilan) tugasnya mengatur tempat duduk para mantri waktu raja tampil di hadapan umum, mengatur organisasi upacara kerajaan dan mengatur perjalanan. Dia yang menerima tamu-tamu raja atas nama kerajaan.
Juru Pengalasan, tugasnya mengerahkan dan mengorganisasi dua belas kesatuan
Rangga, pembantu raja di gelanggang. Dia ahli olahraga sekaligus yang menemani raja dalam perang dan melindungi dari ancaman.
Dharmadhyaksa, mereka mengurus lembaga-lembaga keagamaan, yayasan-yayasan, komunitas dan sebagainya.

Birokrasi Pemerintah Daerah

Setiap pemerintah daerah mempunyai raja dan perangkat kerajaan daerah yang lengkap. Masing-masing kerajaan daerah mempunyai otonomi penuh dengan kewajiban-kewajiban tertentu kepada pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah adalah Patih atau Pinhe dan Wahuta, pembantu para Rakai dan Pamgat yang mempunyai kekuasaan atas suatu daerah. Sedangkan Rama adalah pejabat desa. Beberapa desa dibawah kekuasaan Buyut. Pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk, susunan pemerintahan daerah adalah:

Rakai atau Pamgat, merupakan penguasa tertinggi di daerah
Patih atau Wahuta merupakan pembantu Rakai
Juru, tugasnya membantu Patih
Wedana, ia bertugas untuk membantu Juru
Kuwu, adalah bawahan wedana yang harus patuh padanya
Buyut, adalah bawahan kuwu
Rama adalah struktur terendah dan ia berfungsi membantu Buyut

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Majapahit telah mengembangkan birokrasi pemerintahan yang mampu mengintegrasikan kerajaan-kerajaan daerah dan Sang Phrabu di pusat. Unsur-unsur penting bangunan birokrasi pemerintahan Majapahit adalah kekuatan religi-magis yang berpusat pada Phrabu, ikatan sosial kekeluargaan, ikatan sosio ekonomis berupa persembahan upeti dalam pisowanan agung untuk pejabat daerah di Jawa dan kekuatan militer yang dikoordinir Rakryan Juru Pangalasan. Dalam birokrasi Majapahit sudah mulai dikembangkan pembagian tugas para pejabat beserta persyaratan dan tingkah lakunya dalam Nawanatya serta Raja Kapa-Kapa untuk pejabat pusat dan Rajapatigundala untuk pejabat daerah.

3. KERAJAAN MATARAM

Birokrasi Pemerintah Pusat

Raja memegang pemerintahan tertinggi. Raja didasarkan pada garis keturunan ke Gede Pemanahan yang mendapat anugerah daerah Mataram dari Pajang. Kemudian keturunannya mulai dari Panembahan Senapati menghimpun kekuatan dari rakyatnya dan daerah-daerah sekitar seperti Kedu dan Bagelan, sehingga akhirnya dapat merebut kekuasaan Raja yang pernah menjadi tuannya. Dengan demikian kekuasaan Raja Mataram awal diperoleh dengan kekuatan senjata dan kecerdikan. Maka rakyat beserta raja-raja taklukan memandang Raja Mataram sebagai orang yang kuat dan ditakuti.

Berdasarkan kekuatan karismatis tradisional itu dibangun birokrasi pemerintahan yang berpusat pada raja. Pada masa Sultan Agung, raja dibantu;

Patih, yang saat itu dipegang Tumenggung Singaranu, adalah orang kepercayaan raja yang dibuatkan rumah di dekat isatana disebut jagaraga, artinya penjaga raja.
Empat penasehat yang membawahi 500 orang terkemuka. Dua penasehat yang membawahi bagian kiri. Dua penasehat membawahi bagian kanan. Wakil bagian kiri adalah Kiai Adipati Mandaraka dan Adipati Upasanta, keduanya saudara Raja dan membawahi daerah-daerah kerajaan sebelah Barat. Wakil bagian kanan adalah Tumenggung Mangun Oneng dan Tumenggung Sujanapura, yang membawahkan daerah-daerah kerajaan sebelah Ttimur. Perintah Raja melalui empat orang wakil itu diteruskan kepada 500 orang terkemuka tersebut.

Perkembangan selanjutnya, pemerintahan pusat disusun sebagai berikut:

Pemerintahan dalam Keraton diserahkan kepada Wedana Gedong Kiwa dan Wedana Gedong Tengen, yang mengurusi keuangan dan perbendaharaan keraton.
Wedana Keparak Kiwa dan Wedana Keparak Tengen, yang bertugas mengurusi keprajuritan dan pengadilan.

Keempat Wedana Lebet itu dikoordinasikan oleh Patih Lebet. Setiap Wedana dibantu oleh seorang Kliwon, seorang Kebayan, dan 40 Mantri Jajar. Untuk mengurusi pemerintahan di Kutagara raja mengangkat dua orang Tumenggung, yang langsung di bawah perintah Raja. Mereka bersama keempat Wedana Lebet merupakan anggota-anggota Dewan Tertinggi Kerajaan.

Wilayah Negara Agung dibagi menjadi delapan daerah, masing-masing dipimpin Wedana Jawi, yaitu: (1) Wedana Bumi, (2) Wedana Bumija, (3) Wedana Sewu, (4) Wedana Numbak Anyar, (5) Wedana Siti Ageng Kiwa, (6) Wedana Siti Ageng Tengen, (7) Wedana Panumping, (8) Wedana Panekar. Mereka masing-masing dibantu oleh seorang Kliwon, seorang Kebayan, dan 40 Mantri Jajar. Mereka dikoordinasikan oleh Patih Jawi. Semua Wedana Jawi bertempat tinggal di Kutagara, sedangkan daerahnya di Negara Agung dikuasakan kepada seorang Demang atau Kiai Lurah.

Birokrasi Pemerintah Daerah

Wilayah administrasi Mataram dari pusat ke daerah dibedakan sebagai berikut:

Keraton lingkaran kerajaan, tempat kediaman Sultan dan keluarga
Kutanegara
Negara Agung
Mancanegara

Daerah-daerah yang jauh dari pusat kerajaan yang disebut mancanegara dan pesisir dibagi menjadi pesisir barat dan timur. Masing-masing daerah diperintah rajanya semula yang sudah ditaklukan Mataram. Pada masa Amangkurat I diangkat dua orang pejabat tinggi untuk mengawasi pesisir. Tugas mereka adalah mengawasi agar perintah raja dilaksanakan dengan tepat. Dapat dikatakan, pada pemerintahan Sultan Agung dan Amangkurat I, daerah-daerah Mataram merupakan daerah taklukan. Penguasa daerah taklukan itu dibunuh atau dibuang atau di bawa ke Mataram kemudian diganti keluarga raja Mataram atau orang kepercayaannya. Pada masa Amangkurat. Daerah-daerah pesisir dipimpin para bupati yang membawahkan para umbul. Untuk mengawasi bupati ini, Sultan pernah mengangkat dua orang pengawas daerah pesiren dibantu para tugur. Tapi kemudian Sultan menghapuskan pejabat pengawas itu dan memberi otonomi pada mereka.

Hubungan pemerintah pusat dan daerah

Integrasi wilayah Mataram yang meliputi hampir seluruh pulau Jawa terjadi karena penaklukan yang dimulai Panembahan Senopati disertai mitos mengenai jatuhnya pulung keraton pada dirinya di Lipura dan perkawinannya dengan Ratu Kidul. Dalam perkembangan selanjutnya, unsur integrasi yang terjadi di Mataram adalah:

Unsur magis yaitu wahyu keraton yang ditradisikan lewat keturunan raja tang tertua dari permaisuri
Kekuatan fisik yang dipegang raja lewat pejabat-pejabat yang diangkatnya baik di pusat maupun daerah
Pejabat-pejabat pusat yang ditempatkan di daerah seperti dua pejabat tinggi pengawas bupati-bupati di pesisir utara, Wedana Bupati di Mancanegara Kilen dan Wetan yang mengawasi para bupati di daerah-daerah Mancanegara dan pejabat-pejabat di Negara Agung diharuskan bertempat tinggal di Kutagara. Demikian juga bupati dari pesisir dan Mancanegara.
Adanya penyerahan upeti dari penguasa-penguasa daerah ke raja. Ini dilakukan untuk mengisi perbendaharaan kerajaan sekligus untuk mengintegrasikan birokrasi pemerintahan pusat-daerah demi kekuasaan raja.

4. Masa Hindia Belanda

Ketika Belanda menjajah Indonesia yang dulu bernama Hindia Belanda, birokrasi yang diciptakan bisa dikatakan dijalankan dengan prinsip birokrasi modern. Pembagian tugas pemerintahan diadakan berdasarkan keahlian yang spesifik. Hierarki otoritas diadakan secara tegas, peraturan perundag-undangan disusun dengan rapih, dan impersonalitas ditekankan bagi para pejabatnya. Tentu saja birokratisasi ini untuk tujuan penjajahan.

Pemerintah Belanda mengatur pemerinahan dalam undang-undang yang rasional berdasarkan Grondwet Belanda tahun 1814. Grondwet 1814 ini ini mengalami perubahan pada tahun: 1815, 1840, 1848, 1884, 1887, 1917, 1922, dan tahun 1938. Grondwet, dijabarkan menjadi Wet oleh Tweede Kamer dan Eerste Kamer bersama-sama dengan Kroon. Di Hindia Belanda hal-hal yang harus diatur dengan Wet yaitu

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Hindia Belanda

(2) Tarif

(3) Javase Bank

(4) Perbendaharaan Hindia Belanda dan

(5) Pertambangan.

Kecuali dalam hal-hal mendesak, maka sebelum diperbincangkan di Tweede Kamer, rancangan wet tersebut dikirimkan ke Hindia Belanda untuk mendapatkan nasehat seperlunya dari Volksraad (Dewan Rakyat).

Menurut perundang-undangan yang berlaku, birokrasi pemerintah Hindia Belanda terdiri dari:

Gubernur Jenderal yang didampingi Dewan India sebagai dewan penasehat. Gubernur Jenderal diangkat oleh Ratu atas pencalonan dari Dewan Menteri untuk waktu yang tidak ditentukan. Tapi, biasanya setelah lima tahun Gubernur Jenderal meletakan jabatan. Dalam pencalonan ini Menteri Urusan Jajahan mempunyai pengaruh besar dan gubernur jenderal bertanggung jawab padanya
Direktur yang bertugas membantu Gubernur Jenderal memimpin departemen-departemen.
Volksraad (Dewan Rakyat) yang dibentuk tahun 1917.

Adapun wewenang gubernur jenderal adalah:

Memiliki kewenangan di bidang eksekutif dan legeslatif
Mengadakan traktat dengan raja-raja dan rakyat pribumi
Mengangkat pegawai negeri
Hak dispensasi
Hak menyerahkan hakulah untuk disewa turun temurun selama 75 tahun
Hak mengangkat sepertiga aggota Volksraad
Memberi grasi atas nasehat Hoogereschtshof da peradilan admintrasi
Memiliki hak yang luar biasa (exorbitante rechten) yang dianggap berbahaya untuk keamanan dan ketertiban umum dengan persetujuan Dewan India

Sementara itu, direktur memimpin departemen-departemen yang harus bertanggung jawab pada gubernur jenderal. Departemen itu adalah 1. Kehakiman 2. Keuangan 3. Dalam Negeri 4. Pengajaran, Peribadatan dan Kerajinan 5. Perekonomian 6. Perhubunga n dan Pengairan. Disamping enam departemen tersebut, juga terdapat Departemen Peperangan, Departemen Angkatan Laut, dan Sekretariat Umum (Algemene Secretarie) yang merupakan staf pembantu gubernur jenderal beserta wakil-wakilnya.

Volksraad dibentuk tahun 1917. Volksraad mengadakan sidang pertamanya 1918. Badan bersifat unikameral, yang pada mulanya sembilan belas anggotanya dipilih. Di antara mereka terdapat sepuluh orang bangsa Indonesia, dan sembilan belas orang lagi ditunjuk, diantaranya lima orang Indonesia, dan satu orang sebagai ketua. Volksraad dimaksudkan sebagai salah satu perwujudan otonomi Hindia Belanda yang diberikan oleh pemerintah Belanda. Tapi dengan komposisi yang ada, fungsinya tidak lebih dari badan penasehat. Volksraad hanya merupakan badan konsultatif Gubernur Jenderal dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Hindia Belanda setiap tahun.

Gubernur Jenderal bertanggung jawab kepada Kroon/Menteri Jajahan. Sedangkan menteri jajahan bertanggung jawab kepada Staten General. Mengenai hal-hal intern Gubernur Jenderal bertanggung jawab kepada Volksraad. Pertanggungjawaban Gubernur Jenderal berupa pertanggungjawaban administratif, keuangan dan pidana.
Definisi Birokrasi

Birokrasi berasal dari kata “bureau” yang berarti meja atau kantor; dan kata “kratia” (cratein) yang berarti pemerintah. Pada mulanya, istilah ini digunakan untuk menunjuk pada suatu sistematika kegiatan kerja yang diatur atau diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan administrasi (Ernawan, 1988). Dalam konsep bahasa Inggris secara umum, birokrasi disebut dengan “civil service”. Selain itu juga sering disebut dengan public sector, public service atau public administration.

Definisi birokrasi telah tercantum dalam kamus awal secara sangat konsisten. Kamus akademi Perancis memasukan kata tersebut pada tahun 1978 dengan arti kekuasaan, pengaruh, dari kepala dan staf biro pemerintahan. Kamus bahasa Jerman edisi 1813, mendefinisikan birokrasi sebagai wewenang atau kekuasaan yang berbagai departemen pemerintah dan cabang-cabangnya memeperebutkan diri untuk mereka sendiri atas sesama warga negara. Kamus teknik bahasa Italia terbit 1823 mengartikan birokrasi sebagai kekuasaan pejabat di dalam administrasi pemerintahan.

Birokrasi berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, dan bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar (disarikan dari Blau & Meyer, 1971; Coser & Rosenberg, 1976; Mouzelis, dalam Setiwan,1998).

Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi didefinisikan sebagai :

Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan
Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya.

Definisi birokrasi ini mengalami revisi, dimana birokrasi selanjutnya didefinisikan sebagai

Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat, da
Cara pemerintahan yang sangat dikuasai oleh pegawai.

Berdasarkan definisi tersebut, pegawai atau karyawan dari birokrasi diperoleh dari penunjukan atau ditunjuk (appointed) dan bukan dipilih (elected).

Berbicara soal birokrasi, tidak bisa lepas dari konsep yang digagas Max Weber, sosiolog ternama asal Jerman, dalam karyanya ”The Theory of Economy and Social Organization”, yang dikenal melalui ideal type (tipe ideal) birokrasi modern. Model ini yang sering diadopsi dalam berbagai rujukan birokrasi berbagai negara, termasuk di Indonesia, walaupun dalam penerapan tidak sepenuhnya bisa dilakukan.

Weber membangun konsep birokrasi berdasar teori sistem kewarganegaraan yang dikembangkannya. Ada tiga jenis kewenangan yang berbeda. Kewenangan tradisional (traditional authority) mendasarkan legitimasi kewenangan pada tradisi yang diwariskan antar generasi. Kewenangan kharismatik (charismatic authority) mempunyai legitimasi kewenangan dari kualitas pribadi dan yang tinggi dan bersifat supranatural. Dan, kewenangan legal-rasional (legal-rational authority) mempunyai legitimasi kewenangan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan.

Dalam analisis Weber, organisasi “tipe ideal” yang dapat menjamin efisiensi yang tinggi harus mendasarkan pada otoritas legal-rasional., Weber mengemukakan konsepnya tentang the ideal type of bureaucracy dengan merumuskan ciri-ciri pokok organisasi birokrasi yang lebih sesuai dengan masyarakat modern, yaitu:

A hierarchical system of authority (sistem kewenangan yang hierakis)
A systematic division of labour (pembagian kerja yang sistematis)
A clear specification of duties for anyoneworking in it (spesifikasi tuhas yang jelas)
Clear ang systematic diciplinary codes and procedures (kode etik disiplin dan prosedur yang jelas serta sistematis)
The control of operation through a consistent system of abstrac rules (kontrol operasi melalui sistem aturan yang berlaku secara konsisten)
A consistent applications of general rules to specific cases (aplikasi kaidah-kaidah umum kehal-hal pesifik dengan konsisten)
The selection of emfloyees on the basic of objectively determined qualivication (seleksi pegawai yang didasarkan pada kualifikasi standar yang objektif)
A system of promotion on the basis of seniority or merit, or both (sistem promosi berdasarkan senioritas atau jasa, atau keduanya)

Secara filosofis dalam paradigma Weberian, birokrasi merupakan organisasi yang rasional dengan mengedepankan mekanisme sosial yang “memaksimumkan efisiensi”. Pengertian efisiensi digunakan secara netral untuk mengacu pada aspek-aspek administrasi dan organisasi. Dalam pandangan ini, birokrasi dimaknai sebagai institusi formal yang memerankan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi, birokrasi dalam pengertian Weberian adalah fungsi dari biro untuk menjawab secara rasional terhadap serangkaian tujuan yang ditetapkan pemerintahan.

Dalam pandangan Weber, birokrasi berparadigma netral dan bebas nilai. Tidak ada unsur subyektivitas yang masuk dalam pelaksanaan birokrasi karena sifatnya impersonalitas: melepaskan baju individu dengan ragam kepentingan yang ada di dalamnya.
Berbeda dengan konsep birokrasi yang digagas oleh Hegel dan Karl Marx. Keduanya mengartikan birokrasi sebagai instrumen untuk melakukan pembebasan dan transformasi sosial.

Hegel berpendapat birokrasi adalah medium yang dapat dipergunakan untuk menghubungkan kepentingan partikular dengan kepentingan general (umum). Sementara itu teman seperjuangannya, Karl Marx, berpendapat bahwa birokrasi merupakan instrumen yang dipergunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya, dengan kata lain birokrasi memihak kepada kelas partikular yang mendominasi tersebut.

Tidak ada komentar: