Selasa, 01 Mei 2012

Runtuhnya Patung Zainal Abidin, Simbol Keangkuhan Penguasa

AFIT RUFIADI
Jakarta Senin, 30 April 2012, antara pukul 12.00-20.00 WIB, Kalianda sebagai Ibukota Kabupaten Lampung Selatan, suasananya mencekam. Ribuan warga demonstrasi menyampaikan aspirasi agar patung Zainal Abidin Pagar Alam, yang diresmikan beberapa bulan lalu dirobohkan. Warga berpendapat apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini Bupati Rycko Menoza, akan membangun patung, sebaiknya memprioritaskan sosok yang mempunyai peran besar bagi Lampung khususnya dan bagi Bangsa pada umumnya. Dan sosok yang dimaksud adalah Radin Intan. Pada pukul 19.00 WIB, akhirnya patung tersebut berhasil dirobohkan massa. Setelah lebih dari 5 jam, massa secara bersamaan berusaha membongkar dan merobohkannya dengan berbagai alat manual, seperti linggis berukuran besar, palu besar/godam, membakar ban/plastik di atas patung, selanjutnya setelah tembok patung berlubang, dan tinggal rangkanya saja. Kemudian patung diikat tali baja/sling, lalu ditarik dengan menggunakan kendaraan truk fuso yang waktu itu berada tidak jauh dari lokasi. Dan akhirnya massa berhasil merobohkan simbol keangkuhan penguasa. Untuk diketahui, sosok Zainal Abidin Pagar Alam pernah menjabat Gubernur Lampung pada tahun 1967-1972, dan ia merupakan orang tua kandung dari Gubernur Lampung yang sekarang menjabat, Sjahroedin ZP, dan merupakan kakek kandung dari Bupati Lampung Selatan, Rycko Menoza. Peristiwa kemarin merupakan akumulasi kekecewaan warga masyarakat Lampung Selatan yang selama ini tidak didengar aspirasinya oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Aksi masyarakat menuntut agar patung tersebut tidak dibangun sebenarnya sudah terjadi beberapa kali sebelumnya. Proses dialog antara tokoh adat/tokoh masyakarakat, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat dan aktivis mahasiswa dengan Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Selatan sebenarnya juga telah ditempuh. Namun toh pada akhirnya, Bupati bersikeras agar patung tersebut tetap dibangun dan diresmikan pada malam hari. Biaya pembangunan patung tersebut, konon mencapai Rp 1 miliar lebih dan sumber dananya menggunakan dana APBD. Namun sejauh ini belum dapat diketahui secara pasti apakah sumber dananya berasal dari APBD Provinsi Lampung atau APBD Kabupaten Lampung Selatan. Sebagai gambaran, patung tersebut berada di pertigaan antara Jalan Lintas Sumatera dengan Jalan Indra Bangsawan, berdiri tepat di depan Pengadilan Agama Kalianda dan berjarak sekitar 200 meter dari Pengadilan Negeri Kalianda. Patung tersebut mempunyai tinggi 7 meter dan terbuat dari perunggu. Namun, amat disayangkan aksi massa tersebut disertai pula dengan tindakan anarki dan cenderung brutal. Massa memecahkan pot-pot bunga yang berada di sepanjang jalan di tengah kota, merusak rambu-rambu lalu lintas/plang, lampu jalan. Bahkan massa yang melintas dekat Pengadilan Negeri Kalianda sempat melempari kendaraan dinas Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Pengadilan Negeri Kalianda hingga kaca belakang pecah, dengan batu sebesar genggaman orang dewasa. Selain itu salah seorang staf Pengadilan Negeri Kalianda juga mengalami luka pada bagian wajahnya karena terkena lemparan batu dan seorang Petugas Keamanan Pengadilan Negeri Kalianda juga sempat terkena kelereng yang dilempar dengan menggunakan ketapel oleh massa. Beruntung, pegawai dan Kantor Pengadilan Agama Kalianda yang berada persis di depan patung tidak ada yang mengalami luka maupun kerusakan. Hal itu karena ratusan petugas kepolisian dari Satuan Brimob Polda Lampung, bersiaga di sekitar Kantor Pengadilan Agama Kalianda. Selain itu, massa juga sempat melakukan perusakan di Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Atap yang berada di Jalan Radin Intan, berjarak sekitar 1,5 km dari lokasi patung. Bahkan perangkat kerja kantor tersebut, seperti komputer juga ikut dijarah massa. Massa juga sempat melakukan perusakan di sekitar areal Pasar Inpres Kalianda. Dan setelah berhasil merobohkan patung tersebut, massa bergerak menuju salah seorang warga yang dikenal sebagai loyalis Bupati dan merusak rumah warga yang bersangkutan. Akibat dari tidak aspiratifnya penguasa dan lembaga perwakilan rakyat dan tidak transparannya pengelolaan keuangan negara, serta pemahaman masyarakat yang keliru tentang demokrasi, pada akhirnya rakyat pula yang harus menanggung akibatnya. Semoga apa yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan, dapat menjadi pelajaran berharga bagi para penguasa di negeri ini. Aamiin. *) Afit Rufiadi adalah praktisi hukum di Lampung Selatan. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili kebijakan tempat penulis bekerja.

Tidak ada komentar: