Rabu, 25 Mei 2011

Pengacau Kongres Bakal Diseret ke Meja Komdis


JAKARTA - Oknum pemilik suara yang mengacaukan kongres terancam hukuman ganda. Selain sanksi sosial yang akan diterima dari mayoritas pecinta sepakbola nasional jika ada sanksi dari FIFA, mereka juga terancam akan terkena sanksi dari PSSI. Mereka dianggap melanggar etika saat digelarnya Kongres PSSI, Jumat lalu. Karena ulahnya itu, Usman Fakaubun dkk akan diseret ke Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.

Rencana menyeret pemilik suar yang melanggar etika itu ke Komdis diungkapkan Ketua Komite NOrmalisasi (KN) Agum Gumelar. "Kami berencana membawa masalah itu ke Komdis. Perilaku mereka sudah menjatuhkan nama bangsa dan negara, karena di Kongres ada perwakilan FIFA," cetus Agum GUmelar.

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI yang berakhir Selasa tengah malam kemarin Agum menyatakan, meski kongres harus deadlock, sampai saat ini KN memiliki wewenang melaksanakan tugas keseharian PSSI.

"Oleh FIFA KN diberi mandat melaksanakan tugas-tugas keseharian dari pengurus lama yang dinyatakan tidak kredibel dan dalam posisi tidak melanjutkan. Fungsi-fungsi organisasi dalam PSSI juga masih berjalan. Seperti Komisi disiplin dan komisi banding yang tetap harus menjelankan fungsinya. Kepada mereka yang melakukan tindakan melanggar etika di kongres, mereka akan dilaporkan ke Komdis. Jika ada sanksi, kami kalau ada sanksi dari Komdis, kami minta dukungan dari Komisi X," lanjut Agum.

Joko Driyono, anggota KN yang bertindak sebagai acting Sekretaris Jendral PSSI, menambahkan bahwa aturan dan etika yang dilanggar sebagian pemilik suara itu dikatagorikan pelanggaran organisasi. "Kami berusaha menegakan aturan organiasi. Ini menjadi bahan untuk ditindaklanjuti Komdis. Kalau terdapat indikasi pelanggaran organisasi, pekerjaan Komdis PSSI untuk menegakkannya," jelas Joko Driyono.

Sementara itu, kecaman kepada pemilik suara yang terlihat begitu ngotot menyuarakan kepentingannya pada kongres Jum"at kemarin terus muncul. Kali ini ditujukan kepada Usman Fakaubun yang mengaku perwakilan dari Pengprov PSSI Papua.

Dihubungi kemarin, mantan pemain Persipura yang saat ini menjadi anggota DPRD Papua Jack Komboi mengecam tindakan Usman Fakaubun. ""Masyarakat Papua meminta klarifikasi dari Usman Fakaubun atas semua yang dilakukannya di Jakarta selama ini. Apakah sikap itu mewakili PSSI Papua atau sikap pribadi. DPRD Papua akan memanggil Usman Fakaubun untuk dimintai keterangan," kata Jack Komboy.

Anggota Komisi E membidangi Pemuda dan Olahraga ini dengan tegas mengatakan, jika sampai FIFA memberikan sanksi bagi Indonesia dan berdampak pada persepakbolaan di Papua terutama Persipura, maka kelompok 78 dan secara khusus Usman Fakaubun harus bertanggung jawab.

Seperti diketahui, Persipura Jayapura baru memastikan tiket babak delapan besar AFC Cup setelah tampil meyakinkan dengan mengalahkan tuan rumah Song Lam Nghe An dengan skor cukup telak 1-3.

Tapi kemenangan ini akan sia-sia jika 30 Mei nanti Exco FIFA memutuskan sanksi kepada PSSI yang salah satu dampaknya Persipura dilarang melanjutkan kompetisi AFC Cup. "Jika sampai FIFA menjatuhkan sanksi dan Persipura terkena dampaknya, maka Usman harus bertanggung jawab,"" tegas Jack Komboy. Bisa dibayangkan, betapa marahnya suporter Persipura jika tiba-tiba tim kebangaannya yang sudah "berdarah-darah" mencapai fase delapan besar tiba-tiba dilarang meneruskan ikut kompetisi.

Mantan salah satu palang pintu tim Mutiara Hitam, julukan Persipura, itu mengaku heran dengan sikap Usman Fakaubun yang seolah olah membabi buta dalam memberikan dukungan kepada duet George Toisutta dan Arifin Panigoro. "Kepada media Usman selalu mengatakan akan mendukung GT dan AP sampai titik darah penghabisan seakan-akan tidak ada lagi calon lain yang bisa memimpin PSSI. Itu pemaksaan kehendak. Padahal dari awal Papua ingin kongres PSSI berjalan sesuai aturan,"" beber Jack Komboy. (ali)

KISRUH PSSI: Pemerintah Diminta Jamin Kongres


Olahraga Lampost : Kamis, 26 Mei 2011

JAKARTA (Dtc/Lampost): Kongres PSSI berikutnya belum akan dilangsungkan sampai ada mandat dari FIFA untuk menggelarnya. Komisi X DPR meminta pemerintah mengawal sekaligus menjamin jalannya kongres agar kejadian 20 Mei tidak terulang.

Demikian salah satu kesimpulan hasil rapat dengar pendapat antara Komisi X DPR, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Komite Normalisasi (KN), dan KONI, Selasa (24-5) malam.

Meskipun Menpora menyebut kalau kongres tak akan muncul sampai turun mandat berikutnya dari FIFA, Komisi X meminta pemerintah mengawal dan menjamin kongres tersebut. Kejadian 20 Mei lalu diharapkan tak terulang.

Sementara itu, kewenangan KN menjatuhkan sanksi kepada pihak yang dianggap mengacau di kongres PSSI disebut Ketua KN Agum Gumelar mungkin saja dilakukan. Proses tersebut akan ditempuh melalui Komisi Disiplin PSSI.

Agum menegaskan meskipun kongres gagal, KN hingga kini masih mendapat wewenang melaksanakan tugas keseharian, termasuk menjalankan fungsi-fungsi organisasi seperti Komisi Disiplin. (O-1)

Kalu muat bikin tabel !!

Kesimpulan rapat dengar pendapat

1. Komisi X DPR dan pemerintah sepakat kepengurusan PSSI 2011—2015 harus dipilih dan ditetapkan melalui kongres PSSI yang diakui FIFA dan pelaksanaannya dimandatkan kepada Komite Normalisasi.

2. Agar kongres dapat dilaksanakan kembali, Komisi X mendesak pemerintah mengawal dan memberikan jaminan agar pelaksanaan kongres PSSI pasca-20 Mei 2011 sesuai dengan mandat dan aturan FIFA.

3. Komisi X mendesak pemerintah, KONI, dan Komite Normalisasi melakukan langkah-langkah strategis kepada FIFA untuk mencegah sanksi kepada PSSI.

4. Komisi X mendesak Komite Normalisasi mengambil langkah-langkah tegas dalam penegakan disiplin organisasi oleh PSSI.

Nasionalisme, Etnisitas Perkotaan, dan Globalisasi



HARDI HAMZAH

MEMBANGUN watak bangsa atau nation character building kerap kita dengar dari para founding father kita. Berbeda dengan era pergerakan, membangun watak bangsa lebih bersifat populis dan lebih mengena di hati rakyat karena kebangsaan sebagai suatu nilai perjuangan dihimpun dalam terminologi nasionalisme.

Nasionalisme sebagai paham telah merajut semangat perjuangan antara rakyat dan pemimpin. Maka, jadilah nasionalisme sebagai instrumen perjuangan paling strategis. Dengan pekik merdeka atau mati, ini menandai bahwa nasionalisme telah mengkristal sejak era 1930-an sampai prakemerdekaan. Berbeda dengan sekarang, membangun watak bangsa telah bergeser arahnya. Untuk itulah tulisan ini dibuat.

Pemahaman nation sebagai suatu unsur terpenting untuk membawa masyarakat untuk berjuang, sesungguhnya dimulai dari beberapa tokoh pergerakan mendirikan organisasi atau himpunan. Dr. Anhar Gonggong mencatat kemunculan Boedi Oetomo 1908, sebelum muncul SDI pada 1905, adalah fenomena rasa percaya diri dan mulai mengkristalnya solidaritas kebangsaan.

Kendati Anhar Gonggong tidak mencatat itu sebagai embrio, penulis meyakini bahwa apa pun pergerakan, himpunan atau organisasi yang muncul pada awal abad ke 20 itu, jelas merupakan embrio bagi terakumulasinya kekuatan nasionalisme lanjutan dalam bentuknya yang lebih riil. Berdirinya PNI pada 4 Juli 1927, dan beberapa partai lainnya di bawah komando tokoh-tokoh pergerakan, tentu merupakan pengejawantahan dari semakin menguatnya nasionalisme itu.

Kini, setelah kebangkitan nasional berusia 103 tahun, apa yang dapat dilihat dari perspektif jangka panjang di era globalisasi dewasa ini? Pertanyaan yang sekaligus pernyataan itu sukar untuk menjawabnya, tetapi dinamika internal kebangsaan di setiap negara memaksa kita untuk menjawab pertanyaan plus pernyataan tersebut.

Nasionalisme di era globalisasi selalu saja berbenturan dengan pemahaman yang keliru, baik dalam konteks nasionalisme maupun dalam konteks globalisasi. Keduanya tampak berjalan sendiri-sendiri. Sejarawan Dr. Taufik Abdullah melihat ada kesamaan yang dapat dipadukan antara nasionalisme dan globalisasi.

Nasionalisme, menurut sejarawan itu, lebih banyak mengembangkan nilai internal, seperti budi pekerti, keyakinan terhadap kesamaan pluralisme, dan kesatuan visi dalam memandang ideologi. Sementara globalisasi lebih banyak membangun transformasi nilai-nilai baru yang bisa saja berbenturan sehingga melahirkan implikasi negatif.

Kalau kita sepakat dengan asumsi di atas, tuntutan paling mutlak untuk mempertahankan nasionalisme yaitu kesadaran para pemimpin bangsa ini untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang relevan dengan integritas internal. Para pemimpin di seluruh jajaran dituntut ntuk mengaktualisasikan nilai-nilai lama, seperti kearifan lokal, menghidupkan kembali api ideologi, dan memahami pluralitas tanpa reserve.

Lebih jauh lagi, para elite politik di seluruh lini harus berkehendak membangun suasana yang transformatif bagi seluruh anak bangsa, yakni menekankan bahwa globalisasi yang tak tertolakkan tidak bisa hanya dibangun dan dikembangkan melalui jargon politik, tetapi ia harus ditumbuh kembangkan melalui frame work yang penetrasinya melampui rasionalitas seluruh anak bangsa, ini berarti titik tekannya, kita harus bermuara pada visi well educated.

Standar dan pilar penyangga paling arif bagi tumbuh dan berkembangnya nasionalisme di era globalisasi, selain meluruskan kembali pemahaman para pemimpin terhadap nilai-nilai yang telah disinggung di muka, lebih jauh lagi bila muaranya well educated yang merupakan tuntutan globalisasi.

Formula yang patut ditumbuh kembangkan adalah menghayati naturalisme bangsa dan memaknai etnisitas perkotaan secara lebih baik. Menghayati naturalisme bangsa adalah suatu upaya menggalakkan tradisi, budaya, dan berbagai aspek yang menyangkut pariwisata. Namun, upaya ini tidak didasarkan oleh semangat seremoni semata, sebagaimana yang dilakukan beberapa daerah, di mana tradisi, kebudayaan, dan prawisata bukan komoditas yang dieksploitasi untuk kemeriahan temporer.

Sementara memaknai etinisitas perkotaan, bukan masyarakat kota dibangun melalui industrialisasi dan pabrik pabrik, melainkan juga harus dimaknai sebagai etnisitas dengan wahana kehidupan yang mampu mereduksi kemiskinan di perkotaan. Artinya, para pemimpin dan atau para pembuat kebijakan harus mampu menjadi pilar penyangga dari ruang publik perkotaan melalui teknologi dan komunikasi. Lebih jauh lagi, para pemimpin dimaksud mampu menyelaraskan antara masterplan perkotaan, tingkat mortalitas, dan fertilitas dalam struktur demografi dan perubahan struktur geografis.

Model pembangunan nasionalisme kini memang telah berbeda. Era reformasi yang mengusung banyak permasalahan yang simultan pula membawa kekuatan baru melalui lembaga, seperti KPK, MK, KY, dan hidupnya berbagai LSM serta pers, pastilah membawa implikasinya sendiri. Namun, apabila era reformasi dikuatkan oleh kemampuan para pemimpin mewujudkan “ideologi baru”, yakni “ideologi well educated”, ruang lingkup pembangunan watak bangsa akan lebih luas lagi.

Dalam kaitan ini, penulis melihat ada sepuluh strategi penting untuk memperjuangkan nasionalisme dan atau watak bangsa di era tergerusnya semangat nasionalisme. Pertama, berdiri atas nama rakyat. Kedua, kearifan lokal harus tetap terjaga. Ketiga, pluralitas merupakan kekuatan. Keempat, ideologi Pancasila adalah harga mati. Kelima, seluruh institusi meletakkan dasar pedagogis pada setiap geraknya.

Keenam, perkawinan antara nasionalisme, rakyat, dan globalisasi harus ditata melalui penegakan hukum. Ketujuh, interaksi sosial dalam dimensi trias politika bukan sekadar angin lalu. Kedelapan, para pemimpin harus lebih tegas dan jauh dari keragu-raguan. Kesembilan, peran audio visual menjadi pertimbangan yang mutlak. Kesepuluh, kenyataannya kita harus kembali seperti era tujuh puluhan, anak didik pada tingkat SD—SMP bahkan SMA diwajibkan untuk mencintai dan memahami ideologi dan lagu-lagu kebangsaan.

Hardi Hamzah, Staf Ahli Mahar Foundation

Sumber: Lampung Post, Sabtu, 21 Mei 2011

Puisi Sebagai Perang Filsafat




ALEX R. NAENGGOLAN
Penyair, tinggal di Jakarta


PUISI merupakan sebuah permainan diri, di mana seluruh unsur tubuh bergerak. Sejumlah diksi yang tersusun, lebih layak disebut sebagai kesatuan yang unik. Posisi yang saling berjabat tangan. Maka puisi selalu berhadapan pula dengan filsafat, bagaimana penyair mengembalikan keyakinan, sikap, keraguan, kecemasan, kemarahan, kejengkelan, atau nuansa main-main terhadap hidup.

Kata-kata memang selalu bernada cemas, mengisyaratkan sebuah dunia baru yang membukakan sebuah peta. Kerja puisi adalah kerja yang penuh kekayaan, usaha penyair yang mirip dikerjakan seorang artefak, dengan membongkar seluruh mitos, penguasaan kata-kata ganjil, pemahaman terhadap sejumlah makna. Dan puisi bukan sekadar itu saja, terkadang ia pun menelusup di dalam kamar, hanya terkesan lirih, gumam yang mambang, tak terdengar, namun masuk ke dalam hati.

Ukurannya adalah bulu kuduk, kata Acep Zamzam Noor, terkadang pula puisi merentaskan sebuah jalan yang lain: menempuh seluruh keragu-raguannya. Beberapa diksi memang terasa dekat dengan keseharian kita, namun tetap saja terlupa atau tak pernah dipikirkan sebelumnya. Dan saya kembali membaca sejarah sastra, yang pernah dibilang Nirwan Dewanto sebagai beban dunia susastra kita. Saya kembali membaca pendombrakan yang dilakukan Chairil Anwar, dengan sejumlah sajak liris cum bisiknya yang terdengar berbisik, semacam “Senja di Pelabuhan Kecil”—saya tergoda, betapa hal semacam rasa sakit hati bisa diangkat menjadi sebuah puisi. Kemudian saya menelusuri lagi dengan filsafat yang ditawarkan Sutardji Calzoum Bachri, dalam "Tapi", "Perjalanan Kubur", "Mesin Kawin". Saya kembali ditampar oleh sejumlah narasi-narasi yang pendek di awal masa kepenyairan Sapardi Djoko Damono yang terangkum dalam antologi "Hujan Bulan Juni", saya kembali digoda dengan nuansa perlawanan Taufiq Ismail dalam "Tirani dan Benteng". Dan kembali saya terpukau pada sajak cinta WS Rendra di awal dunia kepenyairannya pula dalam "Empat Kumpulan Sajak", atau balada-balada, yang beberapanya ditiru dalam dunia prosa kita akhir-akhir ini dalam "Ballada Orang-Orang Tercinta".

Filsafat

Kembali saya tersentak beberapa filsafat yang ditawarkan mereka, bagaimana membaca kehidupan, mengembalikan diri, dan bersikap. Ditambah lagi dengan kesulitan pembacaan atas sajak Goenawan Mohammad, yang penuh dengan nuansa wacana pemikiran, pencampuradukkan dongeng, pengingkaran, tanpa jawaban yang bisa dikatakan final. Puisi adalah filsafat. Sejak awal, bahkan ketika Descartes mencatatkan definisi mula tentang puisi itu sendiri, sebagai suatu wilayah meditasi. Usaha untuk membentangkan jarak antara realitas. Seorang penyair selalu berhadapan dengan hal tersebut, untuk itu perlu dibangun cogito (penalaran), terhadap diri sendiri atau kehidupan di sekelilingnya. Puisi adalah filsafat, bagaimana Joko Pinurbo bermain dengan santainya ihwal "Celana" atau "Telepon Genggam". Puisi adalah filsafat, bagaimana Afrizal Malna bergerak di sekitar kota tempat tinggal, merasa terasing, dan masuk ke alam benda-benda, yang baginya hidup (baca: "Kalung dari Teman"). Friedrich Holderin bilang puisi itu merupakan sebuah lingkaran kalimat yang serat makna, dengan bangunan kata-kata yang gandrung akan misteri. Misteri itulah yang membuat sebuah puisi hidup, di mana seorang pembaca secara acak maupun sistematis, mengikuti larik-larik selanjutnya yang akan dijumpai. Sebuah gigil yang ajaib akan membuat tersendak, bahkan tak jarang melulu berada di dalam kepala. Puisi yang baik, barangkali ialah yang tetap hidup, di mana ia bisa terbang melintasi pelbagai zamannya. Rangkaian kata, permainan bahasa, dan beberapa penampakan filsafat menyebabkan seseorang terpukau.

Dihadapkan sebuah puisi, barangkali kita seperti memasuki medan perang filsafat. Setiap penyair seakan-akan menyuguhkan semua jurus yang dimilikinya untuk menghidupkan semua diksi yang disusun, direkatkan, kemudian direkam dalam pusat memori. Unsur depan sadar yang sering dibicarakan Sutardji, lebih merupa pada langkah meditasi, yang bermula dari kata Le Duc de Luynes, Descartes melanjutkan, "Puisi sebagaimana juga filsafat, seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang lebih berguna lagi, kecuali mencari satu kali, dengan tekun, terus-menerus."

Memang kita sudah paham juga, pencarian dalam setiap karya sastra adalah proses yang tak kenal lelah. Semacam candu yang terus menghantui, maka puisi mewujudkan sebuah bentukan baru akan dunia yang juga baru rupanya, tempat antara pembaca syair dan pembuat syair bertemu. Proses yang semacam ini juga lebih berwujud pada penapakan bebas. Semacam gurat kenangan yang terus hidup, memorabilia, waktu yang berdentang antara ada dan tiada.

Karena sarat dengan pencarian, emosional, puisi juga lebih berwujud pada pelintasan ruang batas sunyi yang tak terkendali. Di mana seluruh pucat kehidupan tampak di situ. Seorang penyair, tentu menuliskan puisi dengan caranya masing-masing, melalui tahap kesulitan masing-masing. Tidak hanya sekadar bersandar pada kemampuan bakat semata, ia lebih dibebankan pada seluruh pengetahuan antara dunia sadar dan tidak sadar. Dalam filsafat, kita juga temui bagaimana seorang Nietzche merumuskan dunia kenihilan kita. Dunia absurd yang tidak jelas, tetapi pada akhirnya kita kembali pada nalar juga.

Puisi berusaha mencuri segalanya, dengan kekuatan yang ada di tubuhnya. Ia menghidupkan seluruh keganjilan tersebut. Dan saya kembali teringat pada nuansa yang dibangun dalam sajak Ulfatin Ch. , Gus Tf. Sakai, Warih Wisatsana, Sindu Putra, I Wayan Sunarta, di sana kesadaran mereka akan ruang imajinasi seperti merobek seluruh pengetahuan yang telah lama "membusuk" di dunia.

Sumber: Bali Post, Senin, 15 Mei 2011

Kebangkitan Kaum Intelektual

FAIZI
Humas Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, mahasiswa Master of Islamic Studies UII Yogyakarta


TANGGAL 20 Mei selalu kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional merupakan masa bangkitnya semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan, dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia, yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan 350 tahun oleh negara Belanda. Kebangkitan nasional ditandai dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

Masa ini merupakan salah satu dampak politik etis yang sudah mulai diperjuangkan kaum pribumi. Bangkit dan bergerak menyongsong Indonesia baru bebas dari segala bentuk penindasan fisik dan mental merupakan misi besar kaum intelektual muda yang terkumpul dari berbagai elemen yang ada tanpa membedakan ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Sejak itu, tanggal 20 Mei kita tetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional sebagai titik perjuangan melawan penjajah dengan mempergunakan kabangkitan politik dan organisasi.

Ada banyak hal yang bisa kita refleksikan pada Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, terutama yang berkaitan dengan persoalan kebangsaan kita. Mulai dari kemiskinan, pengangguran, jaminanan sosial yang layak, kebodohan, keterbelakangan, keadilan, dan semacamnya. Ternyata harus diakui bahwa kita masih “terjajah” dan belum merdeka sepenuhnya. Romantisme kabangkitan nasional hanya sebatas masa lalu yang tidak memiliki hubungan korelatif dengan kondisi ril bangsa kita hari ini. Semuanya masih jauh dalam alam imajinasi abstrak para pendiri bangsa ini, yakni bangsa yang bebas, berdaulat, dan kuat.

Sistem demokrasi yang diidealkan menjadi solusi efektif dalam tata negara ternyata jauh panggang api. Elite masih menyibukkan diri dengan kepentingan pribadi dan golongan serta menjauhklan diri untuk sekadar memikirkan persoalan ril di lapangan yang dihadapi bangsa ini. Ada semacam disparitas yang begitu kuat dalam hubungan antara wakil rakyat dan rakyat biasa yang memberikan mandat. Wakil rakyat bertindak sesuai dengan insting kepentingan pribadinya, sedangkan rakyat dibiarkan dengan logika yang dipegangnya. Kalau sudah demikian realitasnya, hendak ke mana rakyat kecil mengadu semua persoalan krusial yang dihadapinya.

Bangkitnya Kaum Intelektual

Harus diakui persoalan bangsa yang besar tidak bisa dipasrahkan sepenuhnya pada pemegang kebijakan politik yang direpresentasikan melalui partai politik semata. Selama ini terbentuk pemahaman yang salah dalam konteks pengelolaan dan penyelesaian problem kebangsaan yang hanya berharap banyak pada elite pemegang kekuasaan. Padahal ada elemen penting lain yang justru bisa diharapkan suara kritisnya, yaitu kaum intelektual.

Kaum intelektual merupakan elemen penting yang dibutuhkan suatu bangsa untuk memajukan peradaban bangsa tersebut dalam segala hal. Tak bisa dimungkiri peran kaum intelektual sangatlah diperlukan sesuai dengan kapasitas dan spesifikasi keilmuan yang dimilikinya. Tentunya dengan memadukan secara harmonis antara pengetahuan yang ada dalam alam ide dengan problem sosial yang ada di lapangan. Hanya dengan mamadukan dua wilayah tersebut, eksistensi kaum intelektual akan diuji dengan sempurna. Apakah ia mampu menjadi seorang intelektual organik atau intelektual oportunis?

Intelektual organik, meminjam istilahnya Antonio Gramsci adalah sebutan bagi kaum intelektual-akademisi yang mendedikasikan proses pembelajarannya sebagai upaya membuka ruang atas terjadinya gap antara teori dan praktek. Bagi mereka tidak cukup peran intelektual jika hanya diapresiasikan lewat buku semata. Sebaliknya, lebih dari itu, perannya bagi pemberdayaan masyarakat adalah satu kewajiban yang mutlak. Modal intelektual seperti inilah yang dibutuhkan bangsa ini untuk kemudian bangkit dari keterpurukan menuju kebangkitan yang sesungguhnya.

Sebaliknya, intelektual oportunis adalah mereka yang menyibukkan diri dengan rutinitas ilmiahnya tanpa menoleh sedikit pun akan realitas sosial di sekelilingnya. Saking apatisnya, seolah hati mereka talah buta dengan kesibukan individualismenya tanpa memedulikan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Berbagai persoalan sosial yang nyata di depan mata kita, mestinya menjadi semacam peringatan serius bagi semua pihak. Bukan hanya dimaknai sebatas wacana penghias media massa. Sebab, menumpuknya problem sosial hanya akan melahirkan kebimbangan-kebimbangan yang tidak tentu arah yang ujung-ujungnya membingungkan rakyat itu sendiri. Kaum intelektual mengembang tanggung jawab dan fungsi sosial besar yang harus diimplementasikan dalam masyarakat. Hal sederhana yang mungkin bisa kita lakukan dalam rangka mengembalikan khitah kaum intelektual di atas adalah dengan cara mengubah pola pikir apatis dan oportunis menuju pola pikir kritis-konstruktif dan kontributif.

Jauh lebih penting dari gagasan di atas adalah keterlibatan aktif kaum intelektual di tengah-tengah masyarakat dengan memberikan pencerahan pada sekian persoalan yang ada sehingga mampu memecahkan sekian problem sosial dengan tuntas dan cerdas. Tentunya sesuai dengan kapasitas dan spesifikasi keilmuan masing-masing. Semoga momentum perayaan Kebangkitan Nasional tahun ini akan dibarengi dengan kabangkitan kaum intelektual.

Sumber: Lampung Post, Selasa, 24 Mei 2011

Selasa, 24 Mei 2011

PSSI dan Reformasi 13 Tahun

Minggu, 22 Mei 2011 12:09 WIB | 1630 Views

A.R. LOEBIS


Jakarta (ANTARA News) - "Sebagai wartawan olahraga, apa komentar Bapak menyaksikan sinetron Kongres PSSI yang disiarkan televisi Jumat malam?" tanya seorang teman.



Penulis sempat terperangah, apakah pertanyaan itu menyangkut kejadian di kongres atau peran wartawan dalam kegalauan organisasi olahraga tertua di Indonesia itu. Ini tentu dua hal berbeda, tetapi intinya sama, yaitu tentang amanah dan kredibilitas pejabat publik dan etika profesi di ruang umum.

Kongres PSSI yang agendanya untuk memilih ketua umum, wakil ketua umum dan anggota komite eksekutif di Hotel Sultan itu akhirnya beralur seperti sinetron yang di zaman edan ini "enak" ditonton kendati tidak dibumbui dengan adu jotos.

"Ya ampun..Ya Robbi..," kata Ketua Normalisasi PSSI Agum Gumelar, yang kelihatan berkali-kali menarik nafas panjang untuk mengatasi emosi akibat hebatnya "tekanan" dari forum. Di antaranya malah ada yang mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya kepadanya, padahal Agum hanya sebagai perpanjangan tangan FIFA untuk menormalkan organisasi sepak bola di Tanah Air.

Utusan badan sepak bola dunia FIFA, Thierry Regenass, yang jabatannya adalah direktur Anggota Asosiasi dan Pengembangan FIFA, seperti tersentak dari duduknya ketika Agum Gumelar berdiri meninggalkan ruang kongres. Tamu asing itu mungkin belum pernah mengalami jalannya sidang yang begitu ramai dan demokratis, sekaligus mencekam.

Demokrasi? Ya memang itulah contoh eforia demokrasi, yang krannya dibuka bersamaan dengan lengsernya Soeharto dan akhirnya nyaris menenggelamkan berbagai ruang publik karena sudah kebablasan.



Agum yang jenderal purnawirawan itu sudah hampir tidak dianggap lagi sebagai ketua sidang, karena tingginya tingkat kepentingan pribadi dan kelompok dalam kongres yang diwarnai dengan hujan protes. Ini dianggap sudah seperti hal biasa.

Biasa seperti biasanya korupsi sistemik di negara ini. Publik setiap hari disuguhi ?makanan? aneka rupa, di antaranya beragam kasus amat kontradiktif.

Uang Gayus dinikmati kalangan atas sebaliknya ada kepedihan di hati nasabah Bank Century yang dananya tak tentu rimba, sampai timbulnya sebab-akibat "pembalasan psikologis", di antaranya penjebolan dana di berbagai bank dan pembobolan ATM.

Celah atas-bawah dan kelas-nonkelas semakin lebar, di satu sisi ada rakyat yang makan nasi aking dan tikus got sementara anggota dewan sibuk dengan studi banding, membangun gedung dan mengobral uang pulsa.

Tindakan liar dan brutal semakin merajalela, ditandai dengan perkelahian antarwarga, antarkelompok, antarsuku dan antaragama, tawuran antarpelajar, antardemonstran dan polisi, sementara hukum sudah di awang-awang dibalut politisasi kepentingan pihak tertentu, di antaranya seperti yang dialami Wafid Muharam dan Muhammad Nazaruddin.

Persatuan bangsa, menurut Sekretaris Pimpinan Muhammadiah Abdul Mu`ti, sedang dicabik-cabik oleh pelbagai konflik dan kekerasan, intoleransi keagamaan semakin menguat, kelompok garis keras dengan bebas menyebarluaskan paham eksklusif dan membenarkan kekerasan terhadap yang tidak mereka sukai.

"Yang paling serius, nilai moral bangsa sudah dibusukkan oleh korupsi yang merasuk dalam seluruh bidang kehidupan masyarakat. Integritas moral dan komitmen politik kerakyatan terancam oleh politik uang," katanya dalam Refleksi Hari Kebangkitan Nasional 2011 yang diadakan tokoh lintas agama di Jakarta, Kamis (19/5).



Kebangkrutan moral




Indonesia, menurut para tokoh lintas agama, mengalami ancaman berbagai kebangkrutan, mulai dari kebangkrutan kualitas moral, solidaritas kebangsaan dan kebangkrutan penegakan hukum.

Dalam diskusi Refleksi 103 Tahun Kebangkitan Nasional di Jakarta, Rabu (18/5), terurai benang merah kesimpulan bahwa Indonesia saat ini seperti tersandera dalam politik pencitraan dan prosedural elitnya.

Substansi demokrasi, yaitu peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan kehidupan, tidak terwujud sungguh-sungguh dan Indonesia sudah kehilangan momentum.

"Banyak partai politik tersandera kasus korupsi dan dianggap sebagai imbas dari praktik politik transaksional selama 13 tahun pascareformasi. Parpol tidak memiliki kemampuan menghidupi diri sendiri sehingga mengejar kekuasaan agar bisa menyedot uang negara," kata Airlangga Pribadi, pengajar ilmu politik di Universitas Airlangga Surabaya, (Kompas, 18/5).

Berbagai kasus merambah belantara informasi yang beredar setiap saat dan semuanya bermuara pada kerendahan moral dan tipisnya rasa nasionalisme, sehingga pandangan dasar Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan Pancasila yang selama ini luput dari pendidikan sekolah, kembali disebut-sebut.

Kini, setelah 13 tahun reformasi, banyak orang ingin kembali ke zaman Soeharto, seperti ketika orang-orang tua pernah menginginkan kembali ke zaman "normal" saat mereka merasakan era Orla dan Orba.


Kongres PSSI Jumat malam (20/5) merupakan "negara mini" yang merefleksikan negara yang mengagungkan demokrasi di atas segalanya, diembel-embeli dengan kata reformasi, yang pada hakikatnya sudah kebablasan.

Sebanyak 101 pemilik hak suara dalam kongres PSSI itu sudah terkotak-kotak, di antaranya ada yang menyebut diri dengan K-78,-- pendukung George Toisutta dan Arifin Panigoro,-- dua tokoh yang sebelumnya didukung untuk menggeser Nurdin Halid, orang nomor satu di PSSI, yang sebelumnya juga mengaku didukung hampir semua pemilik suara itu.

Pergeseran dukung-mendukung pun terjadi sebelum kongres dan peristiwa Jumat malam yang disaksikan jutaan rakyat Indonesia menafsirkan adanya semacam politik "layang-layang putus", dirusak saja biar tidak seorang pun berhasil mendapatkannya. Tidak perduli apa pun sanksi yang akan dijatuhkan FIFA, yang salah satunya akan menjatuhkan sanksi Indonesia tidak boleh ikut dalam turnamen internasional.

K-78 dalam temu pers Sabtu (21/5) menyayangkan sikap Agum Gumelar karena meninggalkan kongres hanya karena terjadinya hujan interupsi. Bila diberi kesempatan berbicara, maka semua pihak pasti akan mengaku benar, karena hebatnya kebebasan berpendapat dan berbicara di alam demokrasi yang mengusung dalil reformasi ini.

Kalau moral sebagai roh dalam sendi kehidupan pribadi serta berbangsa dan bernegara sudah terjangkit semacam penyakit kanker yang menggerogoti, maka kelihatannya tinggal nurani sebagai jendela hati yang mampu mengatasi.

Tapi pertanyaannya, apakah kunci jendela hati itu sudah demikian berkaratnya sehingga semua pihak mengalami kebangkrutan moral, terlebih setelah 13 tahun reformasi?
(A008/Z002)

Minggu, 22 Mei 2011

Uang Pensiun Naik, Pemerintah Gelontorkan Rp 59 Triliun di 2012



Detik com : Senin, 23/05/2011 10:57 WIB

Jakarta - Tahun depan, uang pensiun pokok untuk para pensiunan PNS dan anggota TNI/Polri bakal naik 10%. Anggaran pensiun pun bakal naik dari Rp 51,5 triliun tahun ini menjadi Rp 59 triliun di 2012.

Demikian kajian yang tertuang dalam 'Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2012' terbitan Kementerian Keuangan, dan dikutip detikFinance, Senin (23/5/2011).

Kenaikan anggaran pensiun ini disebabkan karena asumsi penambahan jumlah pensiunan sebanyak 10% serta kenaikan pensiun pokok sebesar 10% setiap tahunnya.

Dalam kajian yang dikeluarkan Kemenkeu tersebut, dikatakan program pensiunan ini masuk sebagai risiko fiskal karena uang pensiunan PNS dan angota TNI/Polri semuanya menjadi beban APBN.

Anggaran pensiunan ini bisa naik, karena jumlah pegawai negeri yang mencapai batas usia pensiun bisa melebihi perhitungan.

Pemerintah juga mengatakan adanya risiko fiskal anggaran di 2012 yang berasal dari program Tunjangan Hari Tua PNS terutama berasal dari unfunded past service liability.

PT Taspen mencatat adanya akumulasi unfunded past service liability yang timbul akibat kebijakan pemerintah menaikkan gaji pokok PNS sejak 2007 sampai dengan 2010. Pemerintah belum mengakui nominal unfunded past service liability program Tunjangan Hari Tua PNS.

Namun demikian, pemerintah mengatakan akan bertanggung jawab penuh untuk membayar/melunasi unfunded past service liability, baik dibayar secara tunai atau dengan instrumen.

Nasionalisme Mulai Luntur

Opini Lampost : Sabtu, 21 Mei 2011


Imron Nasri
Peminat masalah sosial, politik, dan keagamaan

Apa seharusnya yang kita lakukan pada saat memperingati Hari Kebangkitan Nasional seperti halnya tahun ini? Mungkin salah satunya adalah merenung dan introspeksi diri. Apakah kehidupan bernegara kita selama ini sudah sesuai dengan cita-cita yang dideklarasikan oleh founding fathers, yakni sebuah negara yang berdaulat di atas kaki sendiri. Dalam perjalanannya ternyata banyak hal yang harus kita perbaiki.

Kita mestinya prihatin terhadap kondisi bangsa kita saat ini. Prihatin terhadap pelajar dan mahasiswa yang sudah tidak hafal dengan Pancasila. Prihatin terhadap pemuda-pemuda kita yang sudah mulai tidak tahu apa isi Sumpah Pemuda. Prihatin terhadap masyarakat kita yang sudah banyak tidak hafal lagi lagu Indonesia Raya. Masyarakat lebih bangga menikmati ayam goreng buatan Amerika ketimbang ayam goreng buatan sendiri. Kalau sudah seperti itu, di mana rasa nasionalisme yang selama ini kita dengung-dengungkan?

Banyak pengamat dan pakar masalah kenegaraan memperkirakan rasa nasionalisme terhadap negara dalam memasuki abad ke-21 ini akan mengalami kemunduran atau kemerosotan. Persoalan ini disebabkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di mana antara satu negara dan negara lain sudah tidak ada sekat pembeda sehingga sulit untuk membedakan antara produk negara yang satu dan negara lain.

Ketika kita dihadapkan dengan suatu pesoalan yang terjadi di sebuah negara, seolah-olah kita pun menjadi bagian dari negara itu. Sebagai akibat, sering tingkah laku kita secara tidak sadar sama dengan tingkah laku dari negara yang kita ikuti. Karena itulah para pakar dan pengamat berpendapat kemungkinan besar abad 21 ini terjadi pergeseran terhadap nilai-nilai nasionalisme.

E.J. Hobsbawm dalam sebuah bukunya mencoba menampilkan persoalan di atas berdasarkan pengamatannya terhadap beberapa negara yang menurut penilaiannya mengalami gejala kelunturan nasionalisme. Dia mengambil contoh runtuhnya Uni Soviet dan pecahnya Yugoslavia dan munculnya negara-negara baru yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan. Dan itu dalam pandangan Hobsbawm benar-benar tak masuk akal. Bagaimana sebuah negara superpower dalam kurun waktu tertentu menjadi negara yang terpecah-pecah. Dan itu merupakan pertanda dari suatu perubahan sejarah yang maha besar. Dunia tidak pernah memperkirakan, tetapi harus menerima kenyataan.

Pecahnya Uni Soviet pada 1991 jauh lebih gawat daripada pecahnya Tsarist Rusia pada tahun 1918—1920 yang terbatas hanya pada daerah-daerah transkaukasia dan Eropa yang dikuasainya saat itu.

Nasionalisme dewasa ini, menurut Hobsbawm, mencerminkan suatu krisis ideologi. Banyak gerakan nasionalisme lama yang kuat dan gigih mulai sanksi mengenai kemerdekaan negara yang sebenarnya. Walaupun seandainya mereka mempertahankan tujuan separasi total dari negara yang saat ini merupakan negara mereka. Hobsbawm mencontohkan masalah Irlandia yang belum terpecahkan. Di satu sisi, Republik Irlandia yang merdeka, sementara memperoleh otonomi politik total dari Inggris—yang ditegaskan dengan sikap netral dalam Perang Dunia II—dalam prakteknya tidak menolak bekerja sama dengan Kerajaan Inggris.

Juga, nasionalisme Irlandia merasa sulit menyesuaikan dengan situasi di mana para warga negara Irlandia ketika berada di Inggris menikmati hak-hak terpisah dengannya, terbukti dengan nasionalisme ganda defacto. Sebaliknya kepercayaan kepada program klasik bagi adanya sebuah negara Irlandia merdeka dengan cepat telah mengendur. Demikianlah, maka barangkali baik Pemerintah Dublin maupun London akan sepakat bahwa ada baiknya kalau hanya terdapat satu negara Irlandia bersatu.

Namun, kebanyakan orang, bahkan di Republik Irlandia, akan melihat persatuan itu sebagai yang terbaik di antara sekian pemecahan yang buruk. Sebaliknya, jika Ulster dalam hal ini kemudian menyatakan merdeka dari Inggris maupun Irlandia, maka kebanyakan kaum Protestan akan melakukan penolakan.

Seperti dikemukakan Hobsbawm, "bangsa" dan "nasionalisme" bukan lagi merupakan istilah-istilah yang memadai untuk melukiskan, apalagi menganalisis, kesatuan-kesatuan politik yang seperti itu atau bahkan perasaan-perasaan yang pernah dilukiskan dengan kata-kata ini. Tidaklah mustahil bahwa nasionalisme akan mengalami kemunduran seiring dengan kemunduran bangsa-bangsa yang tanpa negara ini. Maka menjadi orang Inggris atau Irlandia atau Yahudi, atau gabungan dari kesemua ini hanyalah salah satu cara rakyat melukiskan identitas mereka di antara rakyat lain yang mereka gunakan tujuannya menurut keperluan di saat itu.

Adalah absurd untuk menyatakan saat seperti ini benar-benar sudah dekat. Namun, Hobsbawm berharap saat seperti ini setidak-tidaknya sudah dapat dibayangkan. Bagaimanapun kenyataan bahwa para sejarawan setidak-tidaknya telah mulai membuat sejumlah kemajuan dalam studi dan analisis mengenai bangsa dan nasionalisme yang menunjukkan gejala seperti sering terjadi. Fenomena bangsa dan nasionalisme sudah mulai menurun. n

Jalan Sehat Pelajar Bermuatan Politik


Ruwa Jurai Lampost : Sabtu, 21 Mei 2011

PRINGSEWU (Lampost): Jalan sehat pelajar di Kabupaten Pringsewu yang digelar kemarin (20-5) dituding sebagian pihak bermuatan politik karena mengorbankan jam belajar-mengajar di sekolah.

--------------------------

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pringsewu Munawir menilai jalan sehat yang dilaksanakan pada Jumat oleh Dinas Pendidikan yang bekerja sama dengan DPD KNPI kurang mendidik.

Pihaknya menyesalkan tindakan pendidik yang mencampuradukkan dunia pendidikan dengan politik. Pasalnya, jalan sehat dilakukan saat jam belajar serta melibatkan para siswa di tingkat TK, SD, SMP, sampai SMA.

Menurut dia, menggelar kegiatan saat jam sekolah sangat tidak tepat, apalagi sampai mengeluarkan instruksi meliburkan sekolah. Berkaitan dengan itu, Munawir mengingatkan kepada kalangan pendidik dan dinas terkait agar membawa masalah pendidikan secara cerdas dan jangan sekali-kali mencampuradukkan dengan masalah lain yang tidak ada sangkut-pautnya dengan pendidikan.

Munawir menjelaskan pendidikan merupakan salah satu visi dan misi Kabupaten Pringsewu. Jika hendak konsisten, apa pun bentuk kegiatan yang digelar hendaknya tidak mengalahkan kegiatan pokok siswa, yakni belajar.

Secara terpisah, Sekretaris Komisi B DPRD Pringsewu Zulmar juga menyayangkan kegiatan jalan sehat yang dilakukan DPD KNPI Pringsewu dengan melibatkan seluruh pelajar. Itu tidak tepat karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan organisasi kepemudaan (OKP), bukan pendidikan.

Jalan sehat siswa dapat saja dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu jam belajar, apalagi sampai meliburkan sekolah. Berkaitan dengan itu, Pemkab Pringsewu diingatkan untuk bersikap netral dalam setiap kegiatan, dalam artian tidak memihak kepada salah satu pihak.

Zulmar menambahkan kegiatan jalan sehat lazim digelar pada hari Minggu, bukan hari sekolah. Menyoal jalan sehat yang digelar kemarin, dia melihat ada unsur politik serta indikasi pengondisian dari Dinas Pendidikan Pringsewu dengan membagikan surat edaran ke sekolah-sekolah yang ada di Pringsewu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pringsewu Rimir Mirhardi ketika dikonfirmasi membantah jika jalan sehat tersebut mengganggu jam belajar. Ia berdalih pada Jumat setiap pihak sekolah melakukan kegiatan olahraga dengan senam bersama, maka tidak ada masalah jika dialihkan untuk jalan sehat.

"Kami tidak membuat rekomendasi agar sekolah-sekolah yang ada di Pringsewu untuk ikut dalam kegiatan jalan sehat tersebut. Kami menggelar kegiatan, termasuk membagikan kupon, itu dalam rangka Hardiknas," kata Rimir. (ONO/D-1)

Sabtu, 21 Mei 2011

REKRUTMEN NII: Prosesi Anjayani Menjadi Nahisa Hasifa Ni Saht


Fokus Lampost : Minggu, 22 Mei 2011

PANARAGAN—Kisah tentang S. Anjayani (19), warga Panaraganjaya, Tulangbawang Tengah, yang menjadi korban perekrutan jaringan Negara Islam Indonesia (NII) wilayah Lampung terus mengundang tanya. Dari mulai tertarik, dibaiat, hingga berganti nama menjadi Nahisa Hasifa Ni Saht, sampai ia harus berbohong kepada orang tuanya, diceritakannya kepada Lampung Post, Sabtu (21-5).

Untuk masuk ke jaringan NII, kata Anjani, perekrut mewajibkan dirinya menyetorkan uang sebesar Rp5 juta per anggota serta taat terhadap AD/ART organisasi. “Uang sebesar Rp5 juta tersebut sebagai persyaratan untuk menjalankan baiat di pusat NII di Jakarta Selatan. Uang tersebut katanya untuk disetorkan ke negara (NII),” kata dia kepada Lampung Post, Sabtu, (20-5).

Terjerumusnya mantan mahasiswi IAIN Raden Intan ke jaringan NII itu karena diajak teman sekampungnya, Supendi (21), warga Tirtakencana, Tulangbawang Tengah, pada awal Agustus 2010. Supendi merupakan salah satu mahasiswa Jurusan Atro (Radiographer, PeƱata Rontgen) di sebuah perguruan tinggi Bandar Lampung, yang juga menjadi korban perekrutan jaringan NII wilayah Lampung.

“Supendi teman saya sejak masih SMP. Saya kenal dia waktu dia masih sekolah di SMAN 1 Tulangbawang Tengah. Dialah yang mempertemukan saya dengan perekrut NII wilayah Lampung,” ujarnya.

Dari Supendi, Anjayani dikenalkan dengan Fitri dan Kamila alias Cendy, mahasiswa Master Komputer, selaku perekrut anggota baru NII wilayah Lampung di sebuah kafe di kompleks Universitas Malahayati. Pada perkenalan hari pertama Anjayani langsung didoktrin oleh Fitri dan Kamila tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) NII. Bahkan keduanya juga membujuk korban untuk bergabung dengan NII. “Saat itu saya spontan tertarik dan langsung bersedia untuk bergabung. Apalagi saat itu Supendi telah lebih dulu bergabung,” ujar mantan siswa SMAN 2 Menggala, Tulangbawang itu.

Setelah bersedia bergabung dengan NII, pada hari kedua dan ketiga Anjayani diajak untuk bergabung di pusat NII wilayah Lampung di sebuah rumah di seputaran Gang Nunyai, Rajabasa, Bandar Lampung.

Di tempat itu dia kembali didoktrin untuk mengenal dan lebih memahami tentang NII bersama puluhan anggota NII lainnya. Sebagian besar para anggota NII Lampung tersebut adalah para mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi dan swasta di Lampung.

“Rumah tempat berkumpul anggota NII itu namanya office. Lokasi itu dijadikan tempat berkumpul untuk membahas tentang NII, termasuk semua kegiatan yang dilakukan anggota setiap hari,” kata dia.

Setelah mengenal NII selama tiga hari, anak kedua dari pasangan Satijan dan Misri itu akhirnya terpengaruh dan dibaiat di pusat NII di Jakarta. Baiat yang dilakukan selama satu hari satu malam itu didampingi Fitri dan Cendy. Baiat itu dilakukan oleh petugas baiat yang ditunjuk oleh NII, yakni Malik dan Ridwan. Sebelum menjalani baiat, setiap anggota baru wajib memenuhi persyaratan dengan menyetorkan uang sebesar Rp5 juta. Uang tersebut didapat dari berbohong kepada orang tua dengan modus menghilangkan laptop teman.

“Menghilangkan laptop teman ini menjadi modus untuk mendapatkan kiriman uang dari orang tua. Dan itu diajari oleh perekrut agar orang tua tidak curiga, terutama pada calon anggota yang berasal dari kalangan mahasiswa,” kata dia.

Setelah uang dikirim, kata dia, uang tersebut diberikan kepada Fitri untuk disetorkan kepada negara (NII).

“Sebelum calon anggota menyetorkan kewajiban kepada negara, perekrut belum bisa membaiat calon,” kata dia.

Dia mengaku waktu melakukan baiat di Jakarta dirinya didampingi Fitri dan Cendy. Setelah dibaiat, NII mengakuinya menjadi anggota jaringan NII dan bisa kembali ke Lampung dengan menjalankan semua perintah dan larangan yang ditetapkan NII. “Baiat itu dilakukan di sebuah rumah di kawasan Jakarta Selatan,” ujarnya.

Setiba di Lampung, kata Anjayani, namanya sudah diganti menjadi Nahisa Hasifa Ni Saht begitu juga dengan anggota NII lainnya. Dia bersama anggota NII lainnya diwajibkan datang di office setiap hari untuk memperdalam pengetahuan tentang NII yang diberikan jaringan NII, baik wilayah Lampung maupun Jakarta. Selain itu, NII juga mewajibkan Anjayani mencari anggota baru paling sedikit dua orang.

Selama bergabung dengan NII dari Agustus—September 2010, dia mengaku berhasil mendapatkan satu anggota baru, yakni Nur Laila (19), warga Depasena, Rawajitu Timur, Tulangbawang, yang berstatus mahasiswa Unila. “Selain mencari anggota baru, setiap bulannya kami juga diwajibkan memberikan setoran kepada negara sebesar Rp150 ribu. Bahkan, pimpinan office juga mewajibkan kami melaporkan jadwal kegiatan yang dilakukan setiap hari,” kata dia.

Namun, belum begitu dalam mengenal NII, Satijan dan Misri, orang tua Anjayani, mencium kehidupan anaknya yang berubah. Kepada kedua orang tuanya Anjayani mengakui semua kegiatannya di NII. Khawatir anak bungsunya terlibat kelompok makar, kedua orang tuanya berusaha mencari tahu tentang NII dengan mendatangi tokoh agama di wilayah Tulangbawang Barat. Dari sejumlah saran yang diterima, akhirnya orang tua Anjayani menarik anaknya keluar dari NII.

”Karena bapak dan ibu saya takut, saya langsung diboyong ke kampung dan saya menyatakan keluar dari NII,” kata dia.

Sementara itu, Nur Laila, anggota yang direkrut Anjayani telah lebih dulu keluar dari NII. Nur Laila juga dilarang kedua orang tuanya untuk mengikuti jaringan organisasi tersebut. “Keluarnya Nur Laila dari NII saat itu langsung diketahui orang tua saya. Dari situlah saya juga langsung diboyong ke kampung untuk keluar dari NII sekitar akhir September 2010,” ujarnya.

Namun, pengalaman itu menjadi kenangan pahit yang harus ditanggung Anjayani. Karena kenangan itu memutuskan cita-citanya untuk menjadi sarjana. “Karena kejadian itu saya diberhentikan dari bangku kuliah. Bahkan orang tua saya juga melarang saya berpergian jauh. Apalagi ke Bandar Lampung,” kata dia.

Setelah diboyong ke kampung dia mengaku tidak lagi berhubungan dengan jaringan NII, termasuk dengan Supendi. Tapi dia masih mengkhawatirkan hal-hal yang terjadi setelah dirinya keluar dari organisasi tersebut.

”Saya dan keluarga masih dibayangi ketakutan, karena jaringan NII memiliki pakem yang kuat,” kata dia.

Untuk menghilangkan pengaruh doktrin dan baiat NII dari kehidupannya, Anjayani mengaku sudah dua kali dirukiyah oleh ustaz di kampungnya. Saat ini dia sudah menjalani kehidupan seperti biasa serta telah melupakan semua kegiatan tentang NII.

”NII itu ajaran yang sesat dan saya sudah mengaku bersalah baik kepada Tuhan maupun kepada orang tua. Saat ini saya melakukan aktivitas dengan mengajari anak-anak mengaji di salah satu pondok pesantren,” kata dia. (MERWAN/M-1)

PANARAGAN (Lampost): Pengakuan , S. Anjayani sebagai korban jaringan Negara Islam Indonesia (NII) wilayah Lampung sempat menghebohkan masyarakat Tulangbawang Barat. Para tetangga dan teman sekolah Anjayani sempat tak percaya atas kejadian tersebut. Apalagi, Anjayani dikenal anak yang pintar dan patuh kepada orang tua.

Anjayani salah satu siswi berprestasi di SMPN 2 Tulangbawang Tengah. Dari prestasi itu, Anjayani terpilih masuk SMA Unggulan yang menjadi andalan program pendidikan pemkab Tulangbawang. Anjayani salah satu perwakilan siswa SMP dari kecamatan Tulangbawang Tengah untuk masuk sekolah unggalan tersebut yang diseleksi dari siswa berprestasi. Selama menimba ilmu dibangku SMA (2008-2010), anak kedua pasangan Satijan dan Misri ini terpilih masuk kelas IPA. Selama belajar disekolah unggulan itu, Anjayani menghabiskan hari-harinya di asrama sekolah di kota Menggala bersama dengan teman-teman seangkatannya.

Dilingkungan keluarga, Anjayani juga dikenal anak yang patuh kepada orang tua. Bahkan, Ia juga dikenal pandai mengaji dan taat beribadah. “Awalnya, saya tidak percaya dengan kejadian itu. Karena salama ini kami mengenal Anjayani anak yang pintar dan patuh kepada orang tua. Dia juga tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negative. Apalagi dia taat beribadah,,”ujar salah seorang teman Anjayani, kemarin.

Tamat dari SMAN 2 Menggala, Anjayani melanjutkan pendidikan di IAIN Raden Intan Bandarlampung dan diterima di jurusan Matematika Fakultas Tarbiyah. Belum selesai menyusun KRS pada semester pertama pada Agustus 2010, Anjayani terpengaruh dengan ajakan Supendi (21) teman sekampungnya yang telah terlebih dahulu bergabung dengan jaringan NII wilayah Lampung. Supendi juga merupakan korban jaringan NII yang merupakan teman dekat Anjayani sejak SMP.

Anjayani hidup dilingkungan keluarga yang sederhana. Ayah dan ibunya merupakan petani yang mengadalkan penghasilan dari ngederes getah karet. Kedua orang tuanya juga dikenal dilingkungan tetangga bergaul dan suka menolong. Untuk menutut pendidikan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, Satijan tidak segan-segan mengeluarkan uangnya untuk keperluan pendidikan anaknya. “Mas Satijan itu juga tidak segan-segan marah kepada anaknya kalau tidak patuh. Dua anaknya sangat patuh kepada dia,”ujar warga.

Menyikapi pengakuan Anjayani tersebut, Pj. Bupati Tulangbawang Barat Bachtiar Basri turun prihatin. Dia menghimbau para orang tua lebih berhati-hati terhadap prilaku anak yang jauh dari pengawasan orang tua, terutama yang sedang menimba ilmu diluar kota. Sebab, ajaran sesat bukan hanya disebarkan oleh jaringan NII saja. Tapi juga masih banyak ajaran lainnya yang juga menyimpang dari ajaran islam yang sebenarnya. “Penyebaran ajaran sesat yang menjurus ke kegiatan makar ini dilarang. Oleh karenanya kita perlu lebih waspada agar korban jaringan NII ini tidak bertambah. Berikanlah pengertian kepada anak sejak dini sebelum terjadi,”kata dia.

Selain itu dia juga menghimbau apara aparatur kampung, kecamatan dan majelis taqlim dapat berhati-hati dan mewaspadai adanya penyebaran ajaran sesat diwilayah setempat. “Terutama kepada aparatur kampung, jika ada warga pendatang yang mencurigakan segera laporkan kepihak yang berwajib. Lebih baik kita mencegah dari pada kita mengobati,”kata dia. (MERWAN)

Jumat, 20 Mei 2011

IAIN Waspadai Cuti Mahasiswa


Utama Lampost : Sabtu, 21 Mei 2011

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung mewaspadai mahasiswa yang mengambil cuti dengan alasan belum memiliki dana untuk membayar SPP.

Langkah konkret tersebut dilakukan untuk mengantisipasi berkembangnya jaringan Negara Islam Indonesia (NII) di kalangan mahasiswa. "Bukan memata-matai, tetapi kami mewaspadai dan memantau apakah betul mahasiswa yang bersangkutan cuti atau ada keperluan lain, seperti menjadi anggota NII," kata Rektor IAIN Raden Intan Muhammad Mukri, Jumat (20-5).

Mukri mengaku terkejut saat mengetahui Surti Anjayani (19), mahasiswi Jurusan Matematika Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan terjerat dalam jaringan NII wilayah Lampung. Mahasiswi asal Tulangbawang Barat itu kemudian terpaksa meninggalkan bangku kuliah karena diberhentikan oleh kedua orang tuanya.

Menurut Mukri, NII sudah lama berkembang di Lampung. Kelompok makar itu lalu bermetamorfosis dalam berbagai bentuk dan nama. Untuk itulah, pihak rektorat berupaya keras mengantisipasi agar NII tidak meracuni mahasiswa.

Ia meminta semua dosen pembimbing memantau mahasiswanya. Jika ada yang mencurigakan, dosen pembimbing diminta berkoordinasi dengan rektorat untuk mengecek keberadaan dan kondisi mahasiswa tersebut. "Akan ditelusuri lebih jauh apakah ke tempat indekos atau ke daerah asalnya," ujarnya.

Di Tulangbawang Barat, Pj. Bupati Bachtiar Basri meminta kedua orang tua Surti tetap melanjutkan kuliah anaknya. "Surti hanya korban organisasi sesat itu. Sekarang dia tidak lagi terlibat jaringan makar itu," kata dia.

Bachtiar mengimbau orang tua yang memiliki anak setingkat SMA dan perguruan tinggi, terutama yang menempuh ilmu di luar kota, agar lebih berhati-hati. "Apalagi masih sekolah, orang tua pun bisa terpengaruh. Saya harap orang tua dapat lebih waspada," ujarnya. (UNI/MER/U-1)

Kamis, 19 Mei 2011

Mahasiswi IAIN Raden Intan Terjerat NII

Utama Lampost : Jum'at, 20 Mei 2011




PANARAGAN (Lampost): Surti Anjayani (19), warga Panaraganjaya, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Tulangbawang Barat, diberhentikan orang tuanya dari bangku kuliah karena terlibat jaringan Negara Islam Indonesia (NII) wilayah Lampung.

Surti yang semula kuliah di IAIN Raden Intan Bandar Lampung itu mengakui gerakan NII adalah langkah yang menyimpang dan bertentangan dengan akidah Islam. Dia mengaku masuk NII berawal dari ajakan teman sekampungnya, Supendi (21), warga Tirtakencana, Tulangbawang Tengah, pada Agustus 2010. Supendi kuliah di jurusan atro (radiografer, penata rontgen) di sebuah universitas di Bandar Lampung.

Dari Supendi, Surti dikenalkan dengan Fitri dan Kamila alias Cendy, mahasiswa Master Komputer, di sebuah kafe di kompleks Universitas Malahayati. Pertemuan awal itu berlanjut hingga tiga hari kemudian dalam pertemuan di kantor pusat NII wilayah Lampung di Gang Nunyai, Rajabasa, Bandar Lampung.

"Setelah melakukan pertemuan selama tiga hari dengan Fitri dan Cendy, saya didoktrin untuk bergabung dengan NII. Setelah itu saya diajak ke Jakarta untuk dibaiat di markas pusat NII wilayah Jakarta Selatan," ujarnya, Kamis (19-5).

Sebelum dibaiat, mahasiswa IAIN Raden Intan Jurusan Matematika Fakultas Tarbiyah itu diwajibkan menyetorkan uang Rp5 juta kepada NII melalui Fitri. Setelah menyetor uang, Surti langsung diajak Fitri dan Cendy ke Jakarta untuk bertemu dengan Malik dan Ridwan, selaku petugas yang membaiat anggota baru. "Selama satu hari satu malam saya dibaiat untuk menjalankan semua yang diperintahkan NII," kata dia. (MER/U-1)

ANGGOTA NII...Hlm. 7

Rabu, 18 Mei 2011

RUU Intelijen Untuk Melindungi Warga


Kalau memang benar analisa sementara orang bahwa issue NII sengaja dibesar besarkan lantaran konsep RUU intelijen ditolak oleh banyak pihak, ini benar benar keterlaluan. Ini tidak bedanya dengan bagaimana Orde Baru membentuk NII sekedar untuk menjaring orang orang tentu yang vocal dan tidak sejalan dengan Pemerintah. Padehal penolakan terhadap konsep RUU Intelijen bukan didasarkan atas ketidakcintaan terhadap NKRI. Andaikan saja RUU itu dinilai telah menjamin terciptanya intelijen yang professional, menjunjung tinggi HAM, demokrasi dan Pemerintahan sipil, sehingga sejalan dengan semangat reformasi, maka saya yakin tak ada pihak yang menolak RUU itu.

Sebagai bangsa besar dengan wilayah yang demikian luas, maka sepantasnya kita memiliki UU Keintelijenan itu. Tetapi kenyataannya RUU yang telah berulangkali diajukan oleh BIN itu, yaitu tahun 2002, 2003, 2006 dan terakhir 2011 selalu saja ditolak oleh berbagai komponen itu, menunjukkan bahwa justeru dengan RUU Intelijen itu banyak komponen bangsa yang justeru merasa terancam kenyamanan dalam berbangsa dan bernegara.

Sejatinya dengan UU Intelijen itu semua komponen bangsa ini merasa terlindungi dalam berbangsa dan bernegara. Masyarakat akan menolak Undang Undang apapun manakala dengan Undang Undang itu justeru akan kehilangan hak civics. Lembaga Negarapun pun seyohyanya dalam era reformasi ini jangan lagi menganggap masyarakat itu sebagai musuh. Karena anggapan masyarakat sebagai musuh hanya dilakukan oleh Pemerintahan penajajah belaka. Tugas Pemerintah adalah untuk melindungi rakyatnya.

Kewaspadaan masyarakat terhadap RUU yang telah digodog matang secara internal oleh BIN tidak terlepas dari trik record BIN yang dinilai buruk dan kurang memiliki sensitivitas terhadap HAM dan demokrasi. Itulah BIN di mata masyarakat. Tentu saja pasal pasal yang menyangkut kedua masalah tersebut sangat diwaspadai oleh berbagai komponen masyarakat.

Semoga saja dugaan berbagai pihak tentang adanya berbagai rekayasa sekedar untuk menggoalkan RUU intelijen adalah keliru. Karena manakala RUU intelijen akhirnya diterima di Parlemen lantaran berbagai rekayasa, maka pada akhirnya kelak Undang Undang ini dapat dipastikan akan bermasalah. Kita harus belajar banyak kepada apa yang telah dilakukan Intelijen Indonesia pada masa masa lalu. Baik NII maupun Komando Jihad bentukan Pemerintahan Orde Baru telah merampas kebebasan pihak pihak yang sebenarnya tidak bersalah.

Kita berharap agar pihak pihak yang dipercayai untuk menduduki jabatan jabatan strategis ternmasuk BIN mendapatkan hidayah berupa pemikiran yang jernih, sehingga mampu menyusun konsep yang jernih, demi untuk kejayaan bersama, tampa disertai dengan prasangka buruk dan kebencian kepada pihak pihak tertentu dalam merancang sebuah kebijaksanaan yang akan mempengaruhi tatanan masyarakat luas ini. Tidak salahnya barangkali dalam menyusun konsep sebuah Undang Undang Intelijen bekerja dengan dasar cinta, Karena sebuah karya yang didasarkan atas cinta akan jauh lebih bermutu dibanding menggunakan dasar benci dan curiga.

Selasa, 17 Mei 2011

Program S3 Bagi mereka Yang Sibuk


Berdasarkan SMS yang saya terima dari Bpk. Dr. Damanhuri Fattah. Kini telah dibuka pendaftaran Nahasiswa S3 Filsafat Universitas Gajah Mada (UGM) di Pascasarjana IAIN Raden Intan (Kampus Labuhan Ratu). Program ini menerima mahasiswa dari semua jurusan baik filsafat maupun non filsafat. Bagi mahasiswa yang non filsafat akan mendapat bimbingan/ konsultasi daeri seorang Doktor sesuai dengan disiplin ilmu masing masing.
Karena seluruh aktivitas perkuliahan di selenggarakan di Bandar Lampung, kecuali Studiun general dan Ujian Disertasi, maka Program ini sangat ideal bagi kita kita yang tidak mungkin dapat meninggalkan tugas kita sehari hari. Aktivitas perkuliahan hanya dilaksanakan diakhir pekan saja. Tenaga Dosen berasal dari Fakultas Filsafat UGM serta UNILA dan IAIN. Pendaftaran telah dibuka hingga 30 Mei 2011.

Anda terlalu sibuk, anda tidak dapat meninggalkan Lampung, anda ingin tetap menjaga stamina. Tetapi ingin mengikuti program S3, inilah jawabannya. Pastikan anda mendaftar sebagai mahasiswa Filsafat UGM. Datanglah ke Pascasarjana IAIN Rd.Intan Kampus Labuhan Ratu, jangan lupa bawa kopy Ijazah S2 anda serta transkrip nilainya. Biaya pendaftaran Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Kontak person : Dr.Damanhuri Fattah. Hp. 081369369340
Atau datang langsung ke Kampus Pascasarjana IAIN Rd.Intan Labuhan Ratu pada jam jam kerja.

Senin, 16 Mei 2011

Argumentasi Menteri Agama Soal Al Zaitun Dinilai Lemah



Senin, 16 Mei 2011 18:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua Komisi I DPR RI (bidang Pertahanan dan Intelijen), Mayjen TNI Pur Tubagus Hasanuddin menyatakan, argumentasi Menteri Agama bahwa pesantren Al Zaytun tidak terlibat dalam gerakan NII sangat lemah.



"Penelitian yang hanya berupa kunjungan beberapa jam ke Pondok Pesantren Al Zaitun dan kemudian diambil kesimpulan bahwa mereka tidak terlibat dalam Negara Islam Indonesia (NII), sangat tidak relevan dan lemah argumen," tandasnya di Jakarta, Senin.

Purnawirawan TNI yang banting stir jadi Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, dengan tetap menghormati azas praduga tak bersalah, seharusnya Pemerintah membentuk tim investigasi. "Yakni melibatkan secara bersama antara personel Kementerian Agama (Kemenag) dan aparat kepolisian," ujarnya.

Sasarannya pun, menurutnya, bukan Al Zaitun (pimpinannya sekarang), tapi mereka yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan mengatasnamakan NII dan meresahkan masyarakat. "Seperti mengenai tindak cuci otak, pungutan uang, orang hilang dan lain-lain," ungkapnya.

Dari investigasi terhadap korban itulah, lanjutnya, nanti dapat ditelusuri adakah hubungan antara Al Zaitun dengan NII, khususnya Komandemen Wilayah (KW) IX. "Untuk membuktikan apakah Al Zaitun terlibat dalam gerakan NII, hanya dengan berkunjung beberapa jam, sepertinya kurang tepat, malah membingungkan publik kesimpulannya itu," pungkas Tubagus Hasanuddin.

Minggu, 15 Mei 2011

Negeri yang Kehilangan Pegangan


Opini Lampost : Senin, 16 Mei 2011

REFORMASI datang. Angin demokrasi dan demokratisasi pun berhembus kencang. Banyak yang berharap krisis multidimensional ini segera teratasi. Banyak upaya telah dilakukan, tetapi parahnya kerusakan pada hampir seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara mengakibatkan sulitnya perbaikan.

Krisis yang demikian kompleks ini menyebabkan semakin meluasnya rasa tidak tenteram dan tidak pasti dalam masyarakat. Rasa tidak pasti ini diperbesar dengan adanya berbagai kebijakan yang berubah-ubah, pernyataan-pernyataan dan ucapan-ucapan para pejabat dan blok-blok masyarakat yang tidak konsisten dan simpang-siur serta kesan sebagian masyarakat pemimpin nasional yang sering ragu dalam mengambil keputusan.

Masyarakat menjadi kehilangan pegangan nilai, keyakinan, dan kemampuan untuk bisa menempatkan diri secara wajar dalam konstelasi kehidupan politik, ekonomi, sosial yang sedang mengalami masa-masa paling suram sebagai dampak dari reaksi terhadap apa yang menjadi keyakinan masyarakat luas, yaitu mismanajemen negara yang telah berlangsung selama lebih dari tiga dasawarsa pada waktu pemerintahan yang lalu sebagai warisan generasi Bapak-Bapak kita terdahulu.

Kalau di Perancis tumbuh anomic suicide, yakni individu yang merasa tidak bisa mengikuti perubahan sosial yang sedang berlangsung cenderung menyendiri dan merasa tidak berharga yang akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, yang terjadi di Indonesia karena memiliki watak yang berbeda (entah guilt culture atau shame culture?) seseorang yang mengalami anomi, yang tak puas dengan situasi dan kondisi yang tidak menentu, malahan cenderung menyakiti atau membunuh orang lain atau anomic homicide.

Hal yang sepele saja dapat menjadi alasan orang untuk membunuh, hanya karena uang seratus rupiah saja bisa menjadi penyebab hilangnya nyawa orang. Hanya karena tersinggung karena anggota kelompoknya dipalak oleh anggota kelompok lain, cukup alasan untuk menyerang kelompok lain. Karena jagoannya kalah dalam pemilihan kepala daerah sudah lengkap alasan untuk kemudian bertindak murka.

Kondisi anomi di Indonesia menampakan karakter khas dengan munculnya kelompok-kelompok sosial. Dalam kelompok ini tumbuh solidaritas yang tinggi, kondisi ini sering memunculkan solidaritas kelompok sehingga ketika anggota kelompoknya disakiti mereka membentuk solidaritas untuk menyakiti kembali.

Kelompok-kelompok ini tidak bisa dilepaskan dari proses politik yang terjadi pada orde reformasi ini, diakui atau tidak pergantian Orde Baru ke Orde Reformasi melalui proses politik dan secara teoritis semua proses politik pada dasarnya adalah pembentukan kelompok, semakin tinggi solidaritas kelompok maka semakin baik pula proses politik yang dilakukan.

Dalam skala lebih luas, anomi kolektif disertai dengan tidak adanya kesadaran hukum juga sering memicu terjadinya anomic homicide yang dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat yang hanya didasarkan pada kesadaran kolektif.

Ah, reformasi kita akhirnya semakin kehilangan makna dan semakin lama semakin hilang dari ingatan kita. (ZULKARNAIN ZUBAIRI)

Sabtu, 14 Mei 2011

Cuti Bersama Tunjukkan Bangsa Pemalas

Nasional Lampost : Minggu, 15 Mei 2011



JAKARTA (Lampost): Keputusan pemerintah menetapkan cuti bersama secara mendadak untuk Senin 16 Mei 2011 banyak menuai kritik.

Cuti bersama mesti dihapus karena dinilai menunjukkan Indonesia sebagai bangsa pemalas dan makin memperburuk catatan kebijakan publik pemerintah.

Hal tersebut dikemukakan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan Andrinof A. Chaniago kepada Media Indonesia, Sabtu (14-5). Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni SK Menteri Agama Nomor 2/2011, SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 120/MEN/V/2011, dan SK Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKB/01/M.PAN-RB/05/2011 tertanggal 13 Mei 2011. SKB itu menyatakan dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja, hari libur dan cuti bersama, maka dipandang perlu ditata kembali pelaksanaannya. Untuk itu, Senin 16 Mei 2011 dinyatakan sebagai cuti bersama.

"Cuti bersama alasannya sangat tidak masuk akal. Itu memperlihatkan kita memang tidak punya etos kerja. Jadi mesti dihapus karena libur nasional kalender pemerintah sudah banyak," kata Agus Pambagio. "Cuti bersama yang terkesan mendadak itu membuat produktivitas akan terganggu atau turun. Lihat saja Rabu (18-5) ketika masuk kerja, pasti banyak yang terlambat."

Andrinof menilai keputusan cuti bersama menambah catatan buruk kinerja pemerintah dalam membuat keputusan kebijakan publik. "Sebelumnya tidak pernah terjadi keputusan mendadak cuti bersama. Itu kontraproduktif dan tidak bermanfaat, akan mengacaukan jadwal mereka yang memiliki kegiatan produktif."

Permintaan Tiket

Kesimpangsiuran kepastian cuti bersama ikut berefek pada membeludaknya permintaan tiket kereta api ke sejumlah daerah di Jawa secara mendadak. Tiket yang langsung ludes, antara lain jurusan Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Malang, Cilacap, Solo, hingga Bandung. PT Kereta Api Indonesia hanya dapat memaksimalkan rangkaian dengan menambah 1-2 gerbong per satu rangkaian jurusan.

Keputusan mendadak itu juga merepotkan warga karena pelayanan publik terganggu. Simon, warga Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, misalnya, terpaksa menunda pengambilan SIM sepeda motornya dari Pengadilan Negeri Kota Depok. Ia menyarankan libur cuti pada hari terjepit dikhususkan bagi pegawai Pemerintah Pusat saja.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) mengumumkan akan tetap melayani transaksi terbatas pada Senin (16-5). Adapun Bursa Efek Indonesia (BEI) akan terbuka seperti biasa bagi perdagangan saham. "BI akan tetap melayani kliring, real time gross settlement, dan transaksi kas. Tujuannya untuk memberi kesempatan pelaku ekonomi bertransaksi," kata Plt. Direktur Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat Difi Ahmad Johansyah, di Jakarta, kemarin.

Pengamat pasar modal Viviet S. Putri menilai keputusan cuti bersama secara mendadak itu memang merugikan. Potensi kerugian secara kasar bisa dihitung dari transaksi harian di bursa yang rata-rata mencapai Rp5 triliun/hari. (MI/U-2)

Rabu, 11 Mei 2011

Issue NII Sudah Masuk Ke Ranah Politik


VIVAnews - Menteri Komunikasi Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring menilai isu seputar adanya Negara Islam Indonesia (NII) sudah masuk ranah politik. "Ya kalau saya melihat fenomena sudah masuk ke politik," kata Tifatul, Rabu, 11 Mei 2011.

Menurut Tifatul, isu adanya NII sebenarnya sudah berhembus lama. Bahkan, politis PKS ini sudah mendengar sejak ia masih aktif di kampus. "Saya dulu waktu di kampus sudah bertemu dengan orang-orang yang mengajak bergabung dengan NII," ujar Tifatul.

Tapi, Tifatul mengakui, kementerian yang ia pimpin sendiri saat ini tidak bisa memantau kabar adanya perekrutan NII lewat Facebook. Sebab, wilayah itu adalah wewenang Badan Intelijen Negara (BIN).

"Menkominfo tidak bisa mengecek perekrutan by Facebook karena infrastruktur itu bukan tugas kami, mungkin itu kewenangan BIN," jelas Tifatul.

Sejumlah politisi sampai artis pernah dituding ikut menjadi pengikut NII. Bahkan, sampai mantan calon presiden Wiranto dituding pernah memanfaatkan NII untuk mendulang suara pada Pemilu Presiden tahun 2004.

Untuk mengecek kebenaran kabar adanya NII, hari ini Manteri Agama Suryadharma Ali berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 11 Mei 2011. "Apakah ada kaitan antara Al-Zaytun dengan NII, dan sejauh mana keterkaitannya,” kata Suryadharma.

Al-Zaytun tengah menjadi sorotan publik setelah sejumlah pihak mengungkapkan bahwa pondok pesantren megah di Indramayu itu tak lain adalah markas NII Komandemen Wilayah IX. Kasus NII sendiri kembali mengemuka setelah terkuak berbagai kasus pencucian otak pegawai pemerintah, mahasiswa, hingga anak-anak pelajar. Organisasi ini ditengarai berada di balik aksi meresahkan tersebut. (adi)
• VIVAnews

Menag : Al- Zaitun Tak Terkait dengan NII


VIVAnews - Menteri Agama Suryadharma Ali mengunjungi Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. Menag mengaku sulit mengaitkan pondok pesantren itu dengan paham radikal dan keras, termasuk gerakan Negara Islam Indonesia (NII).

"Karena pendidikan di sini mengaitkan realitas kehidupan, di mana ada proses ekonomi yang terjadi. Mulai dari produksi, pengolahan, hingga penjualan," jelas Suryadharma di sela kunjungannya ke Pondok Pesantren Al Zaytun, Rabu 11 Mei 2011.

Hasil penelitian Kementerian Agama, kata dia, "Tidak ada kaitan Al Zaytun dengan NII. Jadi, ini bukan berarti membantah."

Dia lantas membandingkan gerakan Islam garis keras yang biasanya ditandai dengan sifat sangat tertutup dan tradisional. Selain itu, sambungnya, gerakan radikal juga tidak toleran pada pandangan lain. "Sementara di sini (Al Zyatun), sangat modern."

Dalam kesempatan itu, Menag juga mengaku tidak terlalu risau dengan struktur presiden dan menteri NII yang disebut-sebut mantan petinggi NII. Sebab, hal yang sama pun kerap ditemui dalam kehidupan berpolitik. "Di partai politik pun ada shadow cabinet (kabinet bayangan)," kata dia.

Jika dianalogikan, imbuh Suryadharma, ketua umum partai politik itu sama dengan presiden sementara ketua dewan pimpinan pusat (DPP) itu sebagai menteri. (umi)

Mantan Menteri NII: Selamatkan Al Zaytun

Imam Supriyanto Mantan Menteri Peningkatan Produksi NII (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)


"Yang di atas ada ormas, parpol, pendidikan. Yang di bawah punya struktur sendiri."


(Elin Yunita Kristanti / Viva News)

VIVAnews - Kunjungan Menteri Agama, Suryadharma Ali, ke Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat, disambut baik mantan Menteri Peningkatan Produksi NII, Imam Supriyanto.

"Dengan kunjungan menteri agama, dengan keinginan pemerintah menyelamatkan lembaga pendidikan, saya justru bergembira," kata Imam saat dihubungi VIVAnews.com, Rabu 11 Mei 2011.

Imam menjelaskan, tidak ada NII di Al Zaytun. Pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang netral dan sesuai aturan formal. Tak ada materi NII yang diajarkan, kalaupun ada hanya nilai-nilainya. "Saya sudah bilang lembaganya tak masalah, bukan Al Zaytun yang dipermasalahkan, tapi pihak-pihak yang bersembunyi di balik itu," kata dia.

Imam justru berpendapat, pesantren megah itu dan murid-muridnya harus diselamatkan. "Karena saya tahu perasaan orang tua murid, karyawan yang dapat nafkah dari sana," kata dia.

Dia menegaskan, upaya membongkar borok NII bukan untuk menyerang Al Zaytun. Namun, memperkarakan oknum Panji Gumilang, yang kebetulan pimpinan pesantren itu. "Kalau [dia] perlu dana, lakukan dengan cara-cara arif yang tidak mengganggu kehidupan sosial," kata dia.

Imam menambahkan sumber daya Al Zaytun mampu untuk melakukannya. "Saya dulu kan pegang kegiatan pertanian, peternakan. Sapi, misalnya, tingkat keberhasilan di Al Zaytun di atas rata-rata."

Bisa menghasilkan sapi unggul yang nilainya bisa Rp100 juta saat berusia satu tahun. Sperma sapi yang dihasilkan berharga sampai US$500. "Banyak cara sebetulnya, cuma manajemennya bermasalah."

Dijelaskan Imam apa yang dia lakukan dengan melaporkan perbuatan Panji Gumilang ke polisi bukan karena ingin mendiskreditkan Al Zaytun. "Sekolahnya saya ikut membangun, masa saya hancurkan. Saya bukannya dendam, kalau Panji Gumilang mau diajak biaca, bisa menerima masukan, tidak seperti ini jadinya," tambah Imam.

Setelah kunjungan Menteri Agama ke Al Zaytun, lanjut dia, Kementerian Agama dikabarkan akan membentuk tim investigasi. "Saya sudah janji dengan mereka, memberikan kontribusi berupa data dan bukti."

Sebaliknya, jika tujuan Menteri Agama datang untuk mencari keterkaitan NII di Al Zaytun, Imam menilai itu hal yang sia-sia. "Mana ada gerakan di permukaan. Strategi NII ada di atas ada di bawah, yang di atas ada ormas, parpol, pendidikan. Yang di bawah punya struktur sendiri. Tidak mungkin kelihatan, apalagi sekarang saya bicara blak-blakan."

Sebelumnya, Menteri Agama mengaku sulit mengaitkan pondok pesantren itu dengan paham radikal dan keras, termasuk gerakan Negara Islam Indonesia (NII).

"Karena pendidikan di sini mengaitkan realitas kehidupan, di mana ada proses ekonomi yang terjadi. Mulai dari produksi, pengolahan, hingga penjualan," jelas Suryadharma di sela kunjungannya ke Pondok Pesantren Al Zaytun, Rabu 11 Mei 2011.

Hasil penelitian Kementerian Agama, kata dia, "Tidak ada kaitan Al Zaytun dengan NII. Jadi, ini bukan berarti membantah."

Nuchrizon M.Nuh : Pengurus Al Zaytun Terindikasi NII


BANTAH TERKAIT NII. Menteri Agama Suryadharma Ali bersama pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang (kanan) memberikan keterangan pers di Ponpes Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (11-5). Panji Gumilang alias Abu Toto membantah keterkaitan ponpesnya dengan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah (NII KW) 9.
(ANTARA/DEDHEZ ANGGARA)


PEKANBARU (Lampost): Investigasi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Agama (Kemenag) menemukan indikasi keterkaitan pengurus Pesantren Al Zaytun pimpinan Panji Gumilang dengan Negara Islam Indonesia (NII). Namun, Kemenag tidak menemukan penyimpangan doktrin maupun kurikulum dalam sistem pengajaran di pesantren yang berada di Indramayu, Jawa Barat, tersebut.

"Kalau para pengurus Pesantren Al Zaytun memang terindikasi terkait dengan NII. Tapi kalau soal ajaran dan kurikulum pesantren, itu tak ada yang menyimpang," kata peneliti utama Balitbang dan Diklat Kemenag Nuchrison M. Nuh kepada Media Indonesia (grup Lampung Post) di Pekanbaru, Rabu (11-5).

Dia menjelaskan investigasi dengan cara penyamaran seperti intelijen dilakukan pascaperesmian Pesantren Al Zaytun pada 2000-2003. Dalam investigasi itu, tim Kemenag masuk ke lingkungan pesantren serta bergabung ikut mengelola berbagai fasilitas pesantren seperti pertanian dan peternakan sapi.

"Temuan itu sudah kami laporkan dan dijadikan buku serta telah dicetak di Kemenag. Tim investigasi ditugaskan karena pada saat itu santer isu yang mengaitkan Panji Gumilang sebagai pimpinan atau Komandemen Wilayah (KW) IX NII," kata Nuchrison.

Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia mengaku tengah mendalami penggunaan uang di pondok pesantren yang terkenal megah itu. Hal itu merupakan tindak lanjut dari laporan yang diterima Polri.

"Laporan bukan kaitan NII-nya. Laporan penggunaan uang di Al Zaytun," ujar Kapolri Jenderal Timur Pradopo kemarin.

Menurut Timur, kepolisian tengah menindaklanjuti laporan yang diterima. Namun, Timur mengaku belum akan memanggil pengasuh pondok pesantren tersebut, Panji Gumilang. "Ini proses penyelidikan," katanya.

Panji Gumilang disebut-sebut sebagai pimpinan NII KW 9. Kelompok NII KW 9 dikaitkan dengan tindakan cuci otak dan penipuan untuk pengumpulan dana.

Mantan Menteri NII KW 9 Bidang Peningkatan Produksi Imam Suprianto telah melapor ke Bareskrim Mabes Polri. Imam membawa sejumlah data dan dokumen terkait dugaan pemalsuan oleh pemimpin Al Zaytun dan NII KW 9 Panji Gumilang. (U-3)

Sumber : Utama Lampost, Kamis 12 Mei 2011

Selasa, 10 Mei 2011

Az-Zaitun Membangun Anak bangsa



Panji Gumilang seperti sudah mulai bosan dengan pertanyaan tentang keterkaitan dirinya dengan NII. Sebelum saya menjawab apakah saya ini NII atau bukan, saya ingin katakana, apakah pertanyaan itu masih perlu diajukan kepada saya setelah demikian banyaknya berbuat untuk kejayaan NKRI, melalui Az-zaitun ini ?. Katanya kepada TV One yang senagaja menemuinya di komplek Az-Zaitun. Lalu dia bercerita bahwa sebelum dia mendirikan Az-zaitun dia konsultasi terlebih dahulu kepada tokoh tokoh Kristen dan Hindu, selain tokoh tokoh pejabat Pemerintahan tentunya.

Selepas pendidikan di Fakultas Adab IAIN Syarif Hifayatullah Jakarta, seluruh aktivitas dan perhatian serta pemikiran saya saya curahkan ke dunia pendidikan untuk kejayaan bangsa Indonesia ini, tambahnya. Dan bahkan ketika saya masih kuliahpun pemikiran saya banyak tercurah kepada bagaimana meningkatkan harkat dan martabat bangsa yang berbineka ini.

Barangkali itu pula sebabnya maka Panji Gumilang merasa penting untuk menuliskan plakat disatu sudut komplek itu dengan tulisan “Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Pembangunan” . Plang itu dimaksudkan sebagai filosofi dan inti pergerakan seluruh aktivitas di Az-zaitun.

Panji Gumilang mengundang semua pihak untuk datang ke kampusnya itu di Indramayu, untuk melihat dengan mata kepala sendiri prihal pesantren yang dihebohkan itu. Pesantren ini masih membangun, dan tidak akan berhenti membangun, terutama membangun anak bangsa.filosofinya.

Agus Istiklal Berbohong


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Kepala Kejaksaan Negeri Kotaagung Agus Istiqlal berbohong. Agus ternyata tidak pernah melapor ke Kejaksaan Agung bahwa ia telah menerima Rp50 juta dari Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan

Fakta baru itu diungkapkan Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy usai seminar nasional pembangunan hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Selasa (10-5).

Marwan menjelaskan Agus Istiqlal memang pernah melaporkan kepadanya secara lisan tentang uang Rp50 juta itu. "Itu laporan lisannya ke saya. Saat saya tanya apakah menerima atau tidak, ia mengatakan tidak. Saya bilang kalau begitu bagus," ujar mantan Aspidsus Kejati Lampung itu.

Ihwal pemberian uang Rp50 juta Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan kepada Agus terungkap akhir April lalu. Mantan Sekretaris Dinas Pekerjaa Umum Tanggamus Banu Palaka yang merasa diperas oleh Agus dalam urusan proyek, membeberkan pemberian uang beraroma gratifikasi itu kepada media massa. Uang tersebut selanjutnya dipakai Agus untuk membeli obat untuk ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit di Jakarta.

Setelah polemik ini bergulir, beberapa hari kemudian Agus mengaku pernah melapor kepada Marwan Effendy bahwa dirinya menerima pemberian uang Rp50 juta dari Bupati Tanggamus. Namun, menurut penuturan Agus, saat itu Marwan tidak mempersoalkan pemberian uang tersebut. "Dia hanya tertawa-tawa," kata Agus, Jumat (29-4).

Dalam kaitan kasus ini, Kejakgung hari ini memeriksa Agus Istiqlal. Marwan memastikan Jamwas akan bertindak profesional. "Selama saya menjadi Jamwas, sudah 32 jaksa saya berhentikan dengan tidak hormat," ujarnya.

Ketika ditanyakan apakah pemberian uang Rp50 juta itu masuk kategori gratifikasi, Marwan mengatakan semua masih menunggu hasil pemeriksaan. "Pemeriksaan belum selesai. Saya belum tahu posisi sebenarnya, apakah ia menerima gratifikasi atau memeras. Yang jelas saya tidak pernah membenarkan tindakan itu sebelum ada hasil pemeriksaan," ujarnya.

Marwan membantah dekat dengan Agus. "Saya dengan semua jaksa dekat, dari mulai TU sampai Jaksa Agung. Kalau tidak dekat nanti semua lari, haha."

Banu Diperiksa

Masih terkait dengan kasus ini, kemarin Inspektur III Kejakgung Basri Akib memeriksa Banu Palaka dan empat saksi lain di Kejati Lampung, yakni mantan Kasi Pidum Kejari Kotaagung Fajar Gurindo, Kasi Pidsus Kejari Kotaagung Marwan Ginting, serta Kristianto dan Neneng, keduanya jaksa di Kejari Kotaagung. "Banu Palaka diperiksa hari ini oleh pihak Kejakgung," ujar Kasi Penerangan Hukum Kejati Lampung M. Serry S.

Dalam pemeriksaan kasus ini, semua pihak mulai dari Agus Istiqlal, Banu Palaka, dan saksi-saksi lainnya diperiksa oleh Kejakgung.

Sementara Kejati Lampung hanya berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan tempat bagi personel Kejakgung. "Soal materi pemeriksaan, semua wewenang tim Kejakgung," kata Serry.

Banu Palaka diperiksa di Kejati Lampung pukul 09.00—13.00. Materi pemeriksaan seputar laporan Banu terhadap Agus tentang dugaan pemerasan, ancaman, penzaliman, dan diskriminatif. "Saya diklarifikasi mengenai poin-poin itu, termasuk pemberian uang Rp50 juta dari saya ke Agus dan proses pengirimannya," ujar Banu.

Selain itu Banu juga ditanya tentang proyek yang diminta Agus serta pemberian mobil. Semua keterangan Banu dicatat tim Kejakgung dan ditandatangani Banu. "Saya siap mempertanggungjawabkan semua laporan saya," ujarnya. (MG2/U-1)

Kelompok Al-Qaeda Irak Beralih Dukung Zawahiri


BAGHDAD--MICOM: Al-Qaeda di Irak, menjanjikan dukungan kepada pemimpin nomor dua Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri, dan bersumpah untuk membalas dendam atas pembunuhan Osama bin Laden oleh pasukan AS di Pakistan.

Abu Baker al-Baghdadi, kepala Negara Islam Irak (ISI), meratapi kematian Osama bin Laden dalam pernyataan yang dimuat di sebuah situs Islam pada Senin waktu setempat.

"Saya katakan, saudara-saudara kita di Al Qaida yang dipimpin oleh Ayman al-Zawahiri, lanjutkan dengan berkat Tuhan dan dengan senang bahwa anda adalah saudara setia Negara Islam Irak yang sedang berbaris di jalan yang benar," kata Baghdadi dalam pernyataan, Selasa (10/5).

Baghdadi juga berjanji untuk membalas dendam atas pembunuhan Osama bin Laden, dan mengatakan bahwa "saya bersumpah demi Tuhan bahwa itu adalah darah dan kehancuran" yang akan terjadi atas kematian Osama. Namun, keaslian pernyataan tersebut tidak dapat segera diverifikasi.

Organisasi Al-Qaeda belum memilih pemimpin baru setelah pembunuhan Osama bin Laden di Pakistan, meskipun para pengamat berharap bahwa al-Zawahiri, yang telah selama bertahun-tahun sebagai orang kedua atau komandan kedua Al-Qaeda, akan menggantikan Osama bin Laden.

Baru-baru ini, pasukan keamanan Irak telah meningkat peringatan keamanan di Baghdad dan kota-kota lain, karena mereka memperkirakan akan terjadi serangan mematikan yang dilakukan oleh gerilyawan Al-Qaeda sebagai pembalasan atas pembunuhan Osama bin Laden. (Antara/Xinhua-OANA/OL-2)

Senin, 09 Mei 2011

Pemerintah Gamang Sebut NII Makar


Nasional Lampost : Minggu, 8 Mei 2011
JAKARTA (Lampost): Meskipun Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) sudah menyebutkan gerakan Negara Islam Indonesia sudah menabrak empat pilar berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, pemerintah masih gamamg menyikapi NII.

Itu terlihat dari sikap Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang enggan berbicara lebih jauh tentang NII, termasuk soal NII sudah masuk birokrasi, seperti pengakuan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Wali Kota Cirebon Subardi.

"Belum, memang tidak mudah diungkapkan ada atau tidak," kata Gamawan di sela-sela kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, kemarin, menjawab pertanyaan soal makar atau tidaknya NII.

Gamawan mengaku telah melakukan rapat koordinasi dengan Badan Intelijen Negara dan jajaran Kementerian Bidang Politik Hukum, dan Keamanan. Namun, ia tidak memerincikan apa hasil dari rapat tersebut.


Di Jakarta, secara terus terang Polri menilai NII belum makar. Alasannya, aktivitas NII belum mengganggu stabilitas bangsa. "Makar itu harus ada bukti tindakan dan rencana. Misalnya berkumpul untuk rapat, baru bisa ditindak," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Boy Rafli Amar.

Wakil Komisi I DPR RI T.B. Hasanudin menyebutkan ada pembinaan yang dilakukan pemerintah atas gerakan NII. "Maksudnya pembinan pemerintah itu adalah digalang. Artinya, kalau tidak bisa dibuat pro, jangan sampai membuat masalah pada pemerintah," ujarnya kepada Metrotv tadi malam.

Tindak Lanjut

Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan menyatakan pada 2002 pihaknya melaporkan NII dan kaitannya dengan Pondok Pesantren Al Zaytun, Indaramayu, Jawa Barat, ke kepolisian. Laporan juga disampaikan kepada Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. "Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut."

Berdasar penelitian MUI, Amidhan menyatakan ada tiga relasi antara NII dan Al Zaytun, yaitu relasi sejarah, keuangan, dan kepemimpinan.

Ia menegaskan antara NII dan Al Zaytun berbeda. "Dari segi kependidikan, Al Zaytun tidak ada permasalahan dengan NII," kata Amidhan.

Mantan Menteri Peningkatan Produksi NII, Imam Supriyanto mengatakan Panji Gumilang memanfaatkan Ponpes Al Zaytun menyamarkan idenya.

"Yang ingin kami bongkar adalah keterkaitan Panji Gumilang dengan NII. Bukan antara Al Zaytun dengan NII, tapi Panji Gumilang yang bersembunyi di balik Pesantren Al Zaytun," ujar Imam Supriyanto.

Imam melaporkan Panji Gumilang ke Mabes Polri, Rabu (4-5). Ia menuduh Panji Gumilang telah melakukan penipuan di Ponpes Al Zaytun. Imam mengaku ke luar dari NII karena menilai banyak penyimpangan di NII, di samping karena nasihat orang tuanya.


Ketua Ponpes Al Zaitun, Syaikh Abdul Salam, mengatakan Panji Gumilang menolak diwawancarai meski sebelumnya Media Indonesia (Grup Lampung Post) diminta mengajukan permohonan wawancara secara tertulis. "Beliau belum berkesempatan untuk diwawancarai, karena beliau telah merasa cukup dengan jawaban yang telah diberikan melalui televisi dan media cetak," kata Sekretaris Ponpes Al Zaytun, Abdul Halim.

Kendati wawancara ditolak, Media Indonesia sempat diperkenankan via telepon untuk melihat Ponpes Al Zaytun, tapi saat Media Indonesia sampai di gerbang ponpes, penjaga tidak memperkenankan masuk. (MI/U-2)