Kamis, 31 Maret 2011

PELANTIKAN PPP: Politik Transaksional Harus Dilawan Berjemaah

Politik Lampost : Jum'at, 1 April 2011


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta DPW PPP Lampung melakukan perlawanan terhadap politik transaksional secara berjemaah. Karena itu, PPP menggulirkan program penguatan ideologi, pemberdayaan kader, dan peningkatan ukhuwah.

"Politik transaksional dilakukan secara berjemaah. Karena itu harus dilawan dengan berjemaah juga," kata Wakil Ketua DPP PPP Chozin Chumaidi saat memberi sambutan dalam pelantikan pengurus DPW PPP Lampung di Pondok Rimbawan, Kamis (31-3).


Chozin mengatakan pelantikan pengurus DPW PPP Lampung diharapkan mampu memperkokoh partai. Program-program lebih tajam, tertata, dan ada sinergi langkah yang diambil pengurus.

Menurut Chozin, perolehan suara PPP turun drastis pada Pemilu 2009 karena munculnya politik transaksional yang dilakukan secara berjemaah. Karena itu, setiap kader harus diberdayakan dan dikuatkan ideologinya. Selain itu, ukhuwah harus ditingkatkan untuk bersama-sama melawan politik transaksional yang saat ini sedang berkembang. "Partai ini didirikan untuk berjuang. Sikap politik kita tegas. Ideologi kita Islam," kata dia.

Ketua DPW PPP Lampung yang dilantik kemarin, M.C. Iman Santoso dalam sambutannya mengatakan PPP harus mampu beradu strategi dengan partai lain. Tetapi lebih dari itu yang penting saat ini adalah mengembalikan kepercayaan umat dengan cara berbuat. PPP harus mampu menunjukkan eksistensinya. Karena itu, Iman Santoso meminta pada 2011 papan nama PPP sudah selesai terpasang di seluruh cabang, anak cabang dan ranting se-Lampung. Selain itu, kader PPP harus menunjukkan kemampuannya untuk bisa duduk di kursi legislatif.

Ketua DPW PPP Lampung yang dilantik kemarin, M.C. Iman Santoso dalam sambutannya mengatakan PPP harus mampu beradu strategi dengan partai lain. Tetapi lebih dari itu yang penting saat ini adalah mengembalikan kepercayaan umat dengan cara berbuat. PPP harus mampu menunjukkan eksistensinya. Karena itu, Iman Santoso meminta pada 2011 papan nama PPP sudah selesai terpasang di seluruh cabang, anak cabang dan ranting se-Lampung. Selain itu, kader PPP harus menunjukkan kemampuannya untuk bisa duduk di kursi legislatif.


"Target kami pada 2014 kader PPP ada di semua komisi dan badan yang dibentuk pada lembaga legislatif se-Lampung," kata dia. (MG11/U-2)

Selasa, 29 Maret 2011

Andy Achmad Ditangkap

Utama Lampost : Jum'at, 25 Maret 2011



DITAHAN. Mantan Bupati Lamteng Andy Achmad Sampurnajaya ditahan Polda Lampung setelah diperiksa selama 10 jam, Kamis (24-3). Andy Achmad ditahan Polda setelah 23 hari buron.
(Sumber: Data Diolah Tim Lampung Post, Foto: Zainuddin, Grafis: JADS)



BANDAR LAMPUNG (Lampost): Setelah 23 hari masuk daftar pencarian orang (DPO), akhirnya mantan Bupati Lampung Tengah Andy Achmad Sampurnajaya ditangkap Polda Lampung di rumahnya.

Mantan orang nomor satu di Lamteng itu ditangkap di kediamannya Jalan Ridwan Rais, Bandar Lampung, Kamis (24-3), sekitar pukul 09.00. Sebelumnya Andy Achmad yang merupakan tersangka korupsi dana APBD Lamteng 2008 senilai Rp28 miliar ditetapkan DPO setelah ia mengelabui Polda Lampung dengan berpura-pura sakit saat hendak diperiksa.

Andy tertangkap setelah tim perburuan yang dipimpin Kanit Tipikor Polda Lampung Kompol Agus Sudarno mendeteksi keberadaannya sejak Selasa (22-3).

Direktur Reserse dan Kriminal (Dirreskrim) Polda Lampung Kombes Joko Hartanto di Mapolda Lampung mengatakan selama DPO Andy sempat bersembunyi di Jakarta, Purwokerto (Jawa Tengah), Magelang (Jawa Tengah), dan Yogyakarta. "Selasa lalu tim mendeteksi keberadaannya di Purwokerto. Dari situ tim selalu mengikuti pergerakannya," kata mantan Kabid Propam Polda Metro Jaya itu.

Posisi Andy diketahui setelah melacak nomor telepon selulernya yang selalu berganti-ganti dengan alat pelacak dari Mabes Polri. Tim Polda Lampung sempat kehilangan jejak, tetapi kemudian mendeteksi lagi posisi Andy saat berada di Jakarta. Kamis (24-3), sekitar pukul 00.00, Andy hendak menyeberang dari Merak menuju Bakauheni. "Tim terus mengikutinya."

Pada saat itu, Polda Lampung sempat akan mencegat Andy di Bakauheni, tetapi dibatalkan karena tim yakin target menuju kediamannya. Kemudian pukul 02.00 tim Polda Lampung sudah menunggu di sekitar kediaman Andy. "Dan sekitar pukul 04.00 Andy Achmad memasuki kediamannya," kata Joko.

Siap Dipenjara

Polisi tidak langsung menangkap Andy. Pukul 08.00, Dirreskrim bersama tim Polda Lampung datang ke rumah Andy. "Saat pintu gerbang terbuka, kami langsung masuk dan melakukan penangkapan," ujar Dirreskrim.

Didampingi kuasa hukumnya Yuzar Akuan dan Suyitno Landung serta Andika (putra Andy Achmad), Andy dibawa ke Polda Lampung. Sekitar pukul 09.45, Andy bersama kuasa hukumnya masuk ke ruang Dirkrimsus Polda Lampung. Tidak lama berselang, keluarga dan teman Andy juga tiba di Polda Lampung, di antaranya Mega, adik Andy.

Pukul 11.00, Dirreskrim Polda Lampung terlihat memasuki ruang Dirkrimsus tempat Andy Achmad diperiksa. Berselang 30 menit, Wakapolda Lampung Kombes Rusman memasuki ruang pemeriksaan, tetapi Rusman enggan menjelaskan hasil pemeriksaan kepada wartawan.

Setelah lima jam menjalani pemeriksaan, status Andy dinyatakan resmi menjadi tahanan Polda Lampung. “Andy Achmad resmi ditahan,” kata Dirreskrim saat memberi keterangan pers pukul 17.45.

Sebelum memasuki ruang tahanan, Andy sempat memberi penjelasan dan menyatakan dirinya siap dipenjara. "Saya sudah siap, tiga hari lalu saya sudah minta keluarga siapkan tas. Siap lahir batin, (Karena ini) perjalanan dunia kok," kata Andy yang didampingi keluarganya.

Andy terlihat berusaha tegar saat hendak masuk sel tahanan dan juga sempat menyapa wartawan yang menunggui dirinya. Saat ditanya selama ini tidak pernah kelihatan, ia mengaku berobat untuk memulihkan kondisi psikisnya. (MG17/U-1)

Senin, 14 Maret 2011

Barisan Muda PD Kukuh 'Reshuffle'

Ragam Lampost : Senin, 14 Maret 2011


JAKARTA (Lampost): Meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memilih untuk menjaga keutuhan koalisi dan menolak me-reshuffle kabinet, kelompok muda Partai Demokrat (PD) tetap berpendapat kabinet dan koalisi harus tetap diredesain.

Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat Ikhsan Mojo mengatakan perubahan itu harus dilakukan untuk menjamin stabilitas pemerintahan SBY-Boediono. "Kami tetap pada pendapat itu, harus ada perubahan koalisi dan ujungnya reshuffle kabinet," kata dia, Jumat (11-3).

Ikhsan menyatakan sikap kalangan muda sejalan dengan pendapat seluruh jajaran DPP Partai Demokrat, termasuk Ketua Umum Anas Urbaningrum serta anggota Dewan Pembina Achmad Mubarok dan Amir Syamsudin.

Hal yang sama disampaikan Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla. Perubahan itu, kata Ulil, selain untuk mengefektifkan pemerintahan, juga memperkokoh koalisi. "Partai Demokrat ingin peta koalisi diubah," ujarnya.

Menurut Ulil, kesamaan pandangan elite Partai Demokrat akan perubahan itu didasarkan pada pemikiran yang sama, yakni sangat aneh ada partai dalam koalisi berseberangan satu sama lain terhadap satu masalah.

"Saya menyarankan Golkar dan PKS itu ditendang saja. Kalau PDIP wajar pendapat mereka berbeda karena mereka di luar koalisi. Ini contoh untuk masalah hak angket pajak beberapa waktu lalu," kata dia.

Namun, baik Ikhsan maupun Ulil menyatakan kewenangan mengubah koalisi dan reshuffle di tangan Presiden yang juga Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat. "Tapi kami yakin reshuffle itu akan ada," ujar Ulil.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menginginkan koalisi bisa sungguh-sungguh bekerja sama. "Soal penataan koalisi, reshuffle atau tidak diserahkan ke Presiden," kata Anas seusai pelantikan DPD Partai Demokrat di Jakarta, kemarin.

Demoralisasi

Pakar politik Centre for Strategic of International Studies (CSIS) J. Kristiadi berpendapat sikap Presiden yang bertentangan dengan para kader Demokrat menimbulkan demoralisasi di internal partai. "Presiden menebar virus keragu-raguan di antara tokoh Partai Demokrat," kata dia dalam diskusi di Jakarta, kemarin.

Di tempat terpisah, peneliti senior Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan suara angkatan muda itu mewakili kegelisahan kader-kader Demokrat pada umumnya yang kesal dan gemas dengan manuver Partai Golkar dan PKS. "Tetapi kemarahan mereka tidak disambut SBY, bertepuk sebelah tangan," kata dia.

Menurut Burhanuddin, kekecewaan terhadap SBY juga merambat kepada parpol anggota koalisi yang loyal, yakni PKB, PAN, dan PPP. "Mereka juga akan mengalami demoralisasi karena tidak mendapat insentif atas apa yang mereka berikan. Ini bisa menjadi sumber penyakit," ujarnya.

Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya menyatakan Partai Demokrat mulai kehilangan koordinasi dengan Presiden SBY. "Sebagai partainya presiden kalau tidak didengarkan oleh presiden maka kewibawaan Partai Demokrat terancam turun," kata dia. (MI/R-2)

teaser:

Sikap SBY yang bertentangan dengan para kader Demokrat akan menimbulkan demoralisasi di internal partai.

Rabu, 09 Maret 2011

KEADILAN

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran" [1]. Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil" [2]. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya
Moral (Bahasa Latin Moralitas) adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral secara ekplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral dalam zaman sekarang mempunyai nilai implisit karena banyak orang yang mempunyai moral atau sikap amoral itu dari sudut pandang yang sempit. Moral itu sifat dasar yang diajarkan di sekolah-sekolah dan manusia harus mempunyai moral jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Moral adalah nilai ke-absolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat.Moral adalah perbuatan/tingkah laku/ucapan seseorang dalam ber interaksi dengan manusia. apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik, begitu juga sebaliknya.Moral adalah produk dari budaya dan Agama.
==moral juga dapat diartikan sebagai sikap,perilaku,tindakan,kelakuan yang dilakukan seseorang pada saat mencoba melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman,tafsiran,suara hati,serta nasihat,dll.
John Rawls (lahir pada tahun 1921) adalah filsuf dari Amerika Serikat yang terkenal pada abad ke-20 di dalam bidang filsafat politik.[1] Bukunya yang berjudul "Teori tentang Keadilan" (dalam bahasa Inggris A Theory of Justice) merupakan salah satu teks primer di dalam filsafat politik.[1] Rawls belajar di Universitas Princeton, serta mengajar di Universitas Cornell dan Universitas Harvard.[2]
Menurut Rawls, prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar.[1] Karena itu, supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang.[1] Situasi seperti ini disebut "kabut ketidaktahuan" (veil of ignorance), di mana setiap orang harus mengesampingkan atribut-atribut yang membedakannya dengan orang-orang lain, seperti kemampuan, kekayaan, posisi sosial, pandangan religius dan filosofis, maupun konsepsi tentang nilai.[1] Untuk mengukuhkan situasi adil tersebut perlu ada jaminan terhadp sejumlah hak dasar yang berlaku bagi semua, seperti kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan berpolitik, dan kebebasan di mata hukum.[1] (Wikipedia Indonesia)

MEMBANGUN KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS TEOLOGI KEADILAN ISLAM

DALAM MENINGKATKAN HARKAT DAN MARTABAT KEMANUSIAAN PAHLAWAN DEVISA DALAM LINTAS NEGARA DAN GLOBALISASI


Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang mengekspor tenaga kerjanya ke luar negeri, mereka ini dijuluki dengan pahlawan devisa, karena sumbangan mereka terhadap devisa negara cukup signifikan jumlahnya dan dapat dijadikan sebagai aset untuk membangun kesejahteraan negara. Tetapi, dari peranannya yang begitu penting tersebut, pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia ini sudah menjadi
pengetahuan umu, mereka tidak berada dalam ranah yang sejahtera, karena tingginya kasus eksploitasi, kasus pembunuhan, kasus pelecehan seksual dan sebagainya terhadap mereka. Hal ini terjadi sebagai akibat daripada pendekatan teologi yang dilakukan dalam membangun kesejahteraan terhadap mereka basisnya matrealisme yang menguntungkan satu pihak. Basis matrialisme tidak dapat dihandalkan untuk
membangun kesejahteraan, hanya mampu mensejahterakan pihak-pihak tertentu saja. Untuk membangun kesejahteraan sosial, harus dipakai teologis normatif yang mementingkan keseimbangan. Dalam konteks ini, perlu dibangun kesejahteraan sosial untuk pahlawan devisa ini dengan pendekatan teologi keadilan berbasis
Islam. Teologis normatif yang mementingkan eksistensi manusia sebagai makhluk berbudaya, makhluk yang berkeadilan dan saling membangun kesejahteraan. Selama teologis keseimbangan itu tidak ujud dalam penangangan pahlawan devisa, maka kesejahteraan itu hanya berada pada pihak-pihak tertentu saja, sedangkan pahlawan devisa tersebut akan tetap dalam putaran nasib yang tidak berubah.


A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk ke empat terbesar2 di dunia dan sekaligus terkenal sebagai negara yang memiliki umat muslim yang paling banyak di belahan bumi ini3. Selain itu Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terkenal pengekspor tenaga kerja ke luar negeri dan mereka diberi gelar pahlawan devisa. Jumlah pahlawan devisa ini setiap tahunnya selalu bertambah dan
tidak pernah berkurang. Pertambahan jumlah ini, sangat terkait dengan besarnya harapan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di negara orang untuk merubah nasib yang berkesejahteraan. Di samping itu pemerintah sendiri juga mengharapkan peningkatan pengiriman tenaga kerja ini, sebagai salah satu langkah untuk mengurangi angka pengangguran dan sekaligus untuk menambah devisa negara. Namun, masalah TKI ini menghadapi berbagai persoalan, sehingga mereka jauh
dari keadilan dan kesejahteraan. Perubahan nasib yang mereka hadapi pun tidak kunjung tercapai, harkat dan martabat mereka pun terinjak-injak dan tergilas dalam lintas negara dan global. Dalam konteks ini, kita harus membongkar permasalahan tersebut, guna melahirkan kesejahteraan sosial, karena bagaimana pun
juga kesejahteraan sosial itu adalah tujuan dari semua pihak di bumi ini.

Kesejahteraan sosial tidak dimiliki oleh segelintir saja, tetapi dimiliki oleh semua orang, jika piranti-piranti kesejahteraan itu dibangun dengan kuat. Pendekatan teologis keadilan berbasis Islam, cukup berperanan dipakai dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut. Masalahnya, agama Islam tidak hanya sebagai agama monoteisme yang terkunci pada teologis, tetapi agama yang memiliki kompilasi dan kompleksitas aturan yang membangun keadilan dan kesejahteraan itu. Tetapi, hal itu belum dibongkar dalam menjabarkan permasalahan tenaga kerja tersebut, sehingga terkesan ada keterpisahan teologis dengan kesejahteraan. Makalah ini merekontruksi
kesejahteraan tenaga kerja tersebut dengan melakukan pendekatan teologis keadilan berbasis Islam, sebagai bentuk penyempurnaan penanganan masalah tenaga kerja yang diekspor ke luar negeri yang selama ini hanya dilakukan dengan pendekatan ekonomis matrialisme.



B. Pembahasan

1. Indonesia dan Ekspor Tenaga Kerja Dalam Lintas Negara dan Global Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dikirim keluar negeri, tidak sedikit menyumbang pada devisa
negara. TKI dalam setiap tahunnya mengantarkan uang ke Indonesia selalu mengalami peningkatan jumlah, hal ini tentu sebagai salah satu pilar penyelamat bangsa yang sedang dirundung kemiskinan. Bahkan pada masa krisis bergejolak, pahlawan devisa ini mempunyai peranan yang signifikan dalam menyelamatkan kepahitan hidup yang menimpa begitu banyak rakyat Indonesia. Di bawah ini terlihat lompatan uang yang dihantar oleh pahlawan devisa ke bumi Indonesia.
Dari tahun ke tahun jumlahnya selalu meningkat dengan sangat drastis. Hal ini semakin meyakinkan bahwa program pengiriman tenaga kerja keluar negeri sebagai salah satu yang berpotensi dalam menyelamatkan devisa negara, sehingga tidak hayal untuk tahun 2009 ini pemerintah menarget pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sebanyak 1.466.500 orang4.
Tabel: Remitansi TKI dari Tahun 2003-2008 No Tahun Jumlah Kiriman Ke Indonesia (Remintasi) Dalam milliard dollar AS
1 2003 1,67
2 2004 1,88
3 2005 2,93
4 2006 3,42
5 2007 5,84
6 2008 8,24
Sumber; BNP2TKI di muat Kompas 15 Juni 2009



Sumbangan TKI yang yang jumlahnya cukup signifikan ini, menjadi aset bagi negara. Bahkan pada tahun 2009 pemerintah menargetkan perolehan devisa dari pengiriman tenaga kerja ke luar negeri ini sebanyak Rp. 168 triliun5. Secara logis, pengiriman TKI harus dibidik sebagai salah satu program unggulan untuk memperkokoh kesejahteraan bangsa. Dalam konteks ini, penguatan-penguatan sistem untuk
pengirimana tenaga kerja ini sudah harus menjadi satu bahagian yang terpenting diperhatikan, sehingga potensi yang begitu besar yang disumbangkan oleh TKI terhadap negara tidak mengorbankan hak-hak kemanusiaan daripada mereka yang diberangkatkan.
Perlindungan terhadap TKI harus kuat dan jelas. Artinya pemerintah tidak hanya mengejar target jumlah pengiriman dan hitung-hitungan keuangan yang disumbangkan kepada negara, tetapi juga memiliki tanggungjawab dalam melindungi harkat dan martabat mereka. Pengirman TKI keluar negeri selain memperkuat devisa negara, juga tidak dapat dipungkiri adalah sebagai salah satu solusi untuk mengatasi pengangguran di Indonesia yang tidak kunjung mengecil angkanya. Jumlah pengangguran yang selalu meningkat dari tahun ke tahun menjadi beban pemerintah. Oleh sebab itu, pengiriman TKI salah satu langkah kongkrit untuk memperkecil dan memanimalisir jumlah pengangguran tersebut. Jika dilihat data-data pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun, ada kesangsian bahwa pengangguran sebagai bom waktu yang akan meruntuhkan pilar-pilar kesejahteraan negara.

Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2008 di Indonesia tercatat jumlah pengangguran
sebanyak 9.427.600 orang dan 4.516.100 orang diantaranya merupakan kalangan terdidik. Bahkan kalau
dilihat dari tahun ke tahun, angka pengangguran tersebut selalu mengalami lonjakan jumlah. Misalnya dari
tahun 2003 sampai tahun 2008 pengangguran di Indonesia belum pernah turun secara drastis, masih
berkisar antara 9 juta sampai 10 juta. Ini membuktikan bahawa pengangguran di Indonesia sebuah masalah
yang serius dihadapi oleh pemerintah, sehingga bangsa ini terus dihantui oleh deretan angka pengangguran
yang memprihatinkan.
Jika pemerintah menargetkan pada tahun 2009 ini jumlah pengiriman TKI keluar negeri sebanyak
1.466.500 orang itu adalah angka yang sangat wajar dan kebijakan yang cukup didukung oleh berbagai
kalangan. Masalahnya, di dalam negeri sendiri program penanggulangan pengangguran juga belum terlihat
dengan jelas, sehingga jumlah pengangguran belum mengalami penurunan.
Pengangguran yang jumlahnya cukup mengkuatirkan itu, jika didukung oleh faktor kecilnya
mentalitas wirausaha generasi muda. Hal ini dapat dilihat dari jumlah usahawan yang sangat jumlahnya
masih kecil dan belum memenuhi syarat untuk majunya bangsa ini. Ciputra menyebutkan, Indonesia barumempunyai 0,18% pengusaha, sedangkan untuk menjadi negara maju minimal harus mempunyai 2%
pengusaha daripada jumlah penduduk.
Kecilnya jumlah pengusaha, mempunyai implikasi terhadap kecilnya lapangan kerja. Lapangan
kerja yang terbatas tersebut telah melebarkan jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran yang
meningkat sementara lapangan kerja terbatas dalam negeri, maka pengiriman tenaga kerja ke luar negara
sebagai alternatif yang dapat menjembatani masalah ini.
Dalam konteks ini, bahwa kebijakan pemerintah dalam memperbanyak pengiriman TKI keluar
negeri adalah sesuatu hal yang wajar dan logis. Apalagi dalam era globalisasi sekarang ini
Menurut Survei Sosial Ekonomi nasional (Susenas) pada tahun 2008, angka kemiskinan di
Indonesia mencapai 37,17 juta dan pada tahun 2009 diprediksikan angka kemiskinan itu menjadi 33,71 juta.
Namun, jika dipakai data Bank Duni yang menyatakan dikatakan miskin itu adalah berpendapatan di bawah
US$2, maka hampir separoh dari jumlah penduduk Indonesia hidup dalam lembah kemiskinan.
Catatan kemiskinan ini dapat dilihat dari berbagai fakta, pertama fakta rendahnya kualitas hidup
orang Indonesia. Pada tahun 2007 misalnya Human Development Index (HDI) orang Indonesia dari 177
negara yang disurvei di dunia, kualitas hidup orang Indonesia berada pada urutan ke 107, jauh di bawah
negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand.



2. Ancaman Kesejahteraan
Namun di balik peranan TKI yang begitu besar dalam meningkatkan kesejahteraan tersebut,
mereka tidak luput dari berbagai permasalahan banyak diantara mereka yang teraniya, tereksploitasi dan
bahkan mati terbunuh. Di Malaysia saja misalnya, kasus kematian TKI sudah tidak lagi menjadi informasi
yang mencengangkan, karena begitu banyaknya mereka yang mati setiap bulannya. Setiap bulannya TKI di
negara jiran ini meninggal rata-rata 40-60 orang. Bayangkan, pada tahun 2007 jumlah TKI yang meninggal
di Malaysia berjumlah 690 orang, sedangkan pada tahun 2008 berjumlah 513 orang, dan sampai Maret
2009 sudah 157 orang yang mati tersia-sia (Kompas 16/2009). Jumlah kematian ini, sama tragisnya dengan
sebuah kejahatan perang.
Selain daripada tingginya angka kematian tersebut, tidak sedikit pula yang mengalami penganiyaan
dan penyiksaan. Kita dapat melihat mulai dari kasus Nirmala Bonat, Ceriyati, Siti Hajar sampai kasus
penganiyaan terakhir Modesta Rangga Eka di Malaysia, betapa teraniya mereka. Badan mereka di sterika,
dipukul, di siram dengan air panas, tidak dikasih makan dengan cukup bahkan gaji mereka tidak dibayar.
Nasib yang sama juga banyak dialami mereka yang bekerja di negara lain, terutama mereka yang berada di
Arab Saudi. Di samping itu sering kita dengar pula, TKI perempuan diperkosa majikan atau oleh keluarga
majikan.
TKI juga mengalami eksploitasi. Mereka dieksploitasi tidak saja di negara tujuan, tetapi juga di
negara sendiri oleh saudaranya sendiri. Bentuk eksploitasi yang terhadap TKI mulai dari upah atau gaji yang
tidak seimbang, pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, jam kerja dan beban kerja yang
sangat tidak manusiawi sampai pada mengalami kekerasan psikologis
Ekspoloitasi, penyiksaan dan penganiyaan lebih banyak dialami oleh perempuan yang bekerja di
sektor informal, terutama pembantu rumah tangga. Hampir semua kasus penyiksaan dan penganiayaan
yang terbongkar kepermukaan semuanya menimpa perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah
tangga. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang rawan penyiksaan, penganiyaan, perkosaan dan
pengeksploitasian terhadap perempuan, karena disebabkan oleh beberapa faktor, pertama faktor ruangan
pekerjaan yang tertutup dan interaksi yang sangat terbatas. Tidak terbuka dengan dunia luar, sehingga apa
yang terjadi menimpa mereka sulit untuk diketahui oleh orang lain. Kesemena-menaan majika tidak mudah
diketahui oleh siapa pun, keculai pekerja itu sendiri berupaya keras untuk keluar dari rumah majikannya.
Lihat misalnya kasus yang menimpa Siti Hajar, begitu lamanya mereka disiksa tidak ada yang
mengetahuinya. Penderitaannya diketahui setelah Siti Hajar keluar dari rumah majikan dengan susah payah
membongkar jerajak besi pintu. Setelah sampai di luar baru dunia mengetahui, penderitaannya. Begitu pula
dengan yang lainnya. Di samping sulitnya keluar dari rumah, paspor mereka juga di tahan oleh majikan.
Jika nekat lari keluar terpaksa lari tanpa dokumen.
Kedua belum adanya peraturan yang jelas yang mengatur jenis pekerjaan ini, terutama di negara
tujuan. Sementara itu, negara kita sebagai negara pengirim kurang aktif melalukan kerjasama dalam
melindungi tenaga kerja. Tidak adanya ketentuan hukum yang jelas itu, telah menjadikan TKI yang bekerja
sebagai pembantu rumah tangga tereksploitasi dan teraniaya sedemikian rupa, seperti perbudakan masa
lalu yang dikerjakan oleh orang-orang dalam peradaban modern.
Mereka dipekerjakan semau majikan, tidak mengenal jam kerja dan cuti. Menurut hasil penelitian
Human Rights Watch mereka yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi banyak
tereksplotasi akibat tidak mengenal jam kerja ini. Jenis pekerjaannya pun tidak jelas. Sesungguhnya perlu
didefenisikan dengan jelas tentang pekerjaan rumah tangga dan jam kerja yang jelas pula, masalahnya
akibat tidak jelasnya defenisi pekerjaan tersebut mereka bekerja tanpa ada batas kewajaran. Bahkan adayang mengaku setiap malam disuruh oleh majian mencuci mobil, memandikan anjing dan sebagainya. Ada
pula yang bekerja tiada hentinya, sehingga tidak mencukupi waktu untuk beristirahat.
Selagi tidak ada kesepakatan bersama tentang perlindungan dan defenisi pekerjaan pembantu
rumah tangga ini, maka perbudakan akan terus terjadi. Tekanan psikologis kemanusiaan akan mereka alami
yang akan melahirkan tindakan-tindakan diluar kewajaran. Tidak hayal percobaan untuk membunuh
majikan pun akan mereka lakukan. Ada pula memilih jalan pintas bunuh diri karena tidak mampu
melepaskan cengkraman kesemena-menaan majikan. Terakhir terbaca dari kasus kematian bunuh diri Nur
Wijayanti TKW yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Perempuan ini mengakhiri
hidupnya dengan seutas kain batik untuk menggantung diri di pekarangan rumah majikan, karena stress
akibat tekanan beban kerja yang begitu berat.
Di balik permasalahan yang dihadapi oleh TKI ini kita dapat menangkap indikasi bahwa
permasalahan ini terjadi sebagai akibat dari lemahnya perlindungan yang diperoleh mereka. Jika
dibandingkan dengan Filipina misanya, negara kita agak ketinggala dari negara ini membuat MOU dengan
negara-negara penempatan TKI. Filipina saja pada tahun 2004 sudah memiliki perjanjian 12 buah dengan
negara tujuan penempatan tenagara kerjanya, sementara Indonesia pada tahun 2006 baru memiliki 5
perjanjian dari 16 negara tujuan penempatan TKI.
Pemerintah lebih terkesan menangani permasalahan TKI ini, jika sudah terjadi permasaahan. Kita
dapat lihat dari kasus TKI yang bertubi-tubi di Malaysia belakangan. Penyiksaan dan kematian yang
berturut-turut dalam waktu berdekatan dialami TKI baru pemerintah mencoba untuk serius menangani
sehingga memberhentikan pengiriman TKI ke negara jiran ini buat sementara. Pada hal jika dilihat secara
menyeluruh, banyak masalah yang dihadapi oleh TKI yang bekerja di negara jiran ini. Kasus yang terbesar
adalah giji tidak dibayar majikan. Menurut data resmi KBRI Kuala Lumpur, pada tahun 2008 saja tercatat
235 kasus tentang masalah gaji tidak dibayar itu, belum lagi kasus-kasus yang lain.
Oleh sebab itu, jika pemerinta masih meyakini bahwa TKI sebagai pahlawan devisa, maka
pemerintah harus memperbaiki sistem dan perlindungan terhadap mereka. Pekerja-pekerja migran ini,
membutuhkan perlindungan yang pasti. Tidak menangani mereka ketika terjadi permasalahan saja, tetapi
betul-betul memberikan rasa aman kepada mereka mulai dari pemberangkatan sampai pulang kembali.
Selagi perlindungan dan kepastian hukum itu belum jelas, maka permasalahan TKI di luar negeri
masih akan menggelinding, nasib pahlawan devisa masih akan ada yang buram. Perubahan nasib yang
mereka harapkan akan menjadi hayalan. Akhirnya pulang dengan tangan hampa, atau dengan jasat terluka
atau jasat tanpa nyawa.
Penganiyaan terhadap TKI lebih banyak menimpa Tenaga Kerja Wanita (TKW). Dari kasus-kasus
penyiksaan yang terbongkar ke permukaan, perempuan rawan mengalami penyiksaan dan penganiyaan.
Terutama yang bekerja di sektor informal. Dari kasus penyiksaan yang dilami TKW pada umumnya mereka
bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
Sektor pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga ini, adalah pekerjaan yang pada umumnya diisi
oleh pekerja perempuan asal Indonesia. Bahkan beribu-ribu perempuan di kirim ke luar negeri untuk
menjadi pembantu rumah tangga, sehingga tidak berlebihan juga apabila ada yang mengatakan, Indonesia
sebagai negara pengekspor babu, pembantu terbesar di dunia.
Di Singapura saja sebagai negara terkcil dan berpenduduk hanya 4,6 juta jiwa terdapat 80.000
orang TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga6 . Sedangkan di Malaysia tahun 2008 orang
Indonesia yang bekerja di sektor pembantu rumah tangga ini jumlahnya sangat fantastis, untuk kawasan
Sabah tercatat orang Indonesia menjadi pembantu rumah tangga sebanyak 12.961 orang, di Serawak
13.322 dan di Semenanjung sebanyak 252.8517.
Menurut laporan Human Rights Watch jumlah pekerja rumah tangga di Arab Saudi berbeda-beda
karena tidak tersedianya publikasi data dan kesulitan untuk mendata sejumlah pekerja, majikan tidak selalu
memperoleh kartu identitas (iqama) bagi pekerja rumah tangga, salah satu mekanisme untuk memantau
jumlah pekerja di negara itu. Berdasarkan laporan laporan pers kata Human Rights Watch, angka resmi
pemerintah Saudi menunjukkan sekitar 20.000 pekerja rumah tangga tiba di kerajaan itu setiap bulan
dengan visa kerja, akan tetapi, kedutaan Indonesia mengatakan bahwa kedutaan sendiri mensahkan 15.000
kontrak kerja baru setiap bulan. Sebuah asosiasi agen perekrut di Saudi memperkirakan bahwa mereka
membawa 40.000 pekerja rumah tangga per bulan. Kementerian Tenaga Kerja Saudi memberikan kepada
Human Rights Watch angka resmi 1,2 juta pekerja di dalam rumah di Arab Saudi, meliputi pekerja rumah
tangga, supir, dan tukang kebun. Menurut angka ini, 480.000 terdaftar sebagai pekerja rumah tangga. Akan
tetapi, statistik penempatan kerja negara asal perempuan pekerja rumah tangga menunjukkan angka di
atas satu juta pekerja rumah tangga. Indonesia memperkirakan kurang lebih 600.000 pekerja rumah
tangganya bekerja di Arab Saudi. Sri Lanka mencatat hampir 275.000 pekerja resmi, dan Filipina
memberikan angka 200.000. Perkiraan di dalam pers berusaha menduga jumlah pekerja tanpa dokumen2-5 November 2009
dan biasanya menjadikan jumlah nasional pekerja rumah tangga pada angka dua juta. Berdasarkan
perjanjian perekrutan yang ditandatangani pada akhir 2007 dan awal 2008 dengan Nepal dan Vietnam,
pekerja rumah tangga yang berasal dari negara-negara ini akan meningkat. Arab Saudi juga menerima
sejumlah kecil pekerja rumah tangga dari negara lain, termasuk India, Bangladesh, Ethiopia, dan Eritrea8.
Apa maknanya bagi Indonesia dengan begitu banyaknya pembantu rumah tangga
berkewarnanegaraan di luar negeri? Beragam tanggapan yang muncul mengomentari permasalahan ini.
Pertama terkait dengan pencitraan Indonesia di luar negeri. Di mana negara ini yang kaya raya hasil alam
ini ditohon sebagai negara pengekspor babu. Hal ini dapat dilihat dari artikel yang ditulis oleh P
Prasetyohadi pada halaman opini Harian kompas pada tanggal 16 Juni 2009, di bawah Judul Dicari Capres
Anti Perbudakkan. Sebuah tulisan yang geram dengan masalah-masalah kondisi orang Indonesia yang
bekerja di luar negeri pada sektor pembantu rumah tangga atau bahasa kasarnya sebagai budak modern.
Sudahlah mereka dikirim keluar negeri dengan begitu banyak ke luar negeri untuk bekerja
mendulang hidup, tetapi mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup, sehingga lengkap
sudah terjajah dalam kondisi perbudakan dalam masyarakay yang berbudaya modern. Perbudakan era ini,
ternyata lebih tragis dan kejam dibandingkan dengan perbudakan zaman Jahiliyah. Kenapa tidak, kerena
tidak sedikit perempuan-perempuan yang Indonesia yang jadi budak di negara orang, tersiksa, terananiya,
diperkosa dan sebagainya oleh majikan-majikannya. Bahkan, sampai menghembuskan nafas terakhir,
pulang hanya dengan jasat tanpa nyawa.
Human Rights Watch dalam hasil penelitian terakhirnya khusus di Arab Saudi, menemukan perempuan
yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negara tempat Islam turun ini pun banyak tergilas oleh
keganasan majikan. Ada diantara mereka diperkosa, gaji tidak dibayar, dipukul, dianiya dengan benda tajam
dan panas, dihina dan caci sebagainya. Selanjutnya, Human Rights Watch telah menemukan dan
mendefenisikan bentuk-pentuk kasus-kasus sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh tenaga
kerja perempuan sebagai pembantu di rumah tangga ini:
- Kerja Paksa, perdagangan panusia, perbudakan, dan kondisi seperti perbudakan
- Kesewenang-wenangan dan pengurungan paksa
- Penganiayaan Psikologis, Fisik dan Seksual
- Kesewenang-wenangan Perburuhan dan Eksploitasi9
Permasalahan itu pada umumnya dialami, oleh tenaga kerja perempuan yang bekerja sebagai
pembantu rumah tangga di negara tujuan, tidak saja dialami oleh mereka yang di Arab Saudi dan negara
Timur Tengah lainnya tetapi juga di Malaysia, Singapur dan negara lainnya.
3. Teologi Keadilan Islam
Marjinalisme dan ketidak adilan yang dialami oleh TKI, harus dibebaskan dengan memakai teologiteologi
humanis dan religius yang menekankan kepada seimbangan. Gramschi, misalnya mengajarkan
pembebasan terhadap ketermajinalan manusia akibat tekanan-tekanan ketidak adilan yang dimainkan oleh
pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan. Pembesan ini, menjadi landasan dalam peradaban manusia. Alquran
sebagai kita suci umat Islam dan kitab-kitab agama lainnya, secara jernih dan terang kehadirannya
adalah sebagai pembebas dari semua ketidakadilan. Teologi pembebasan seperti ini yang belum menyentuh
penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menimpa dunia TKI, sehingga TKI masih menjadi kelas
marjinal dalam lintas negara dan global. Ia masih menjadi kelas tertindas, termarjinal dan kelas yang
diperlakukan tidak manusiawi.
Dalam maszhab yang ada dalam Islam ditemukan, peradaban itu adalah kesejahteraan manusia
yang dibangun melalui keadilan dalam semua aspek kehidupan. Teologis keadilan, adalah ujung tombak
yang merekatkan manusia di bumi ini. Jika hal itu teringkari, maka lahir ketidak seimbangan yang sangat
menganggu terhadap harmonisasi dan hilangnya kesejahteraan dalam peradaban.
Dalam Islam teologis keadilan itu, ditekankan pada prinsip bagiaman adanya keseimbangan
kesalehan sosial dan kesalehan individual, dimana masing-masing pihak memainkan peranan yang tidak
merugikan dan mengorbankan satu sama lainnya. Penakanan Al-quraan terkait dengan keadilan ini sangat
berulang-ulang kali, sehingga ini menguatkan bahwa keadilan adalah tiang daripada kesejahteraan.
Realitas yang terjadin selama ini dalam masalah TKI adalah, penjauahan keadilan dalam setiap
aspek pergerakannya. Mulai dari perekrutan sampai pada pengupahan dan ketidak jelasan kerja terhadap
mereka sering berada dalam penipuan, sehingga yang diuntungkan hanya satu sisi atau orang-orang
tertentu saja.
Dalam prinsip hukum Islam, teologi keadilan dibangun dengan keterlibatan banyak pihak, termasuk
kekuatan peranan negara dalam membangun kekuatan sistem yang dapat menjembataninya.teologi keadilan tidak dapat berdiri sendiri jika tidak dikuatkan oleh peranan pemerintah. Apalagi yang menyangkut
dengan harkat dan martabat manusia, maka negara mempunyai andil yang besar dalam membangun
jaringan dan sistem terkait. Teologi keadilan untuk kasus TKI, harus dijabarisasikan dengan penguatanpenguatan:
a. Sistem dan hukum
Agama, negara dan pemerintah adalah institusi yang kuat dalam menjabarkan kesejahteraan sosial,
institusi yang paling optimal dalam membawa arah perubahan terhadap umat, masyarakat dan warga
negara. Oleh sebab itu, teologi keadilan sosial tidak akan ada maknanya jika peranan daripada masingmasing
tersebut tidak memainkan berjalan. Peranan institusi agama adalah mempertegas teologis, dengan
menyatakan secara tegas pentingnya moralitas dalam kehidupan. Ketika peranan agama tidak ambil andil
dalam percaturan sosial, sisi moralitas jauh dari peradaban manusia, maka tidak ketidakadilan itu akan
terjadi dalam lapisan-lapisan mana saja. Begitu juga dengan peranan negara, negara sebagai wadah tempat
bagi masyarakat untuk melangsungkan kehidupannya, jelas akan memberikan aturan-aturan main yang
tegas untuk menjaga supaya keteraturan dalamnya terwujud. Sedangkan pemerintah harus menjadi
perealisasi yang kuat dari teologi keadilan itu. Ia membuat sistem dan hukum yang dilandasi pada semangat
kemanusiaan dan keadilan. Teologi keadilan itu harus dijabarkan dengan sistem dan hukum tersebut.
b. Kontrol Sosial
Teologi keadilan tidak akan termanifestasi juga tidak ada apresiasi dari masyarakat. Masyarakat
harus mengontrol dan mawar diri dalam setiap tindakan yang tidakmemberadabkan. Selama ini dalam kasus
TKI, masyarakat tidak melakukan pengontrolan, masyarakat hanya menjadi korban dan menjadi apatis,
sehingga persoalan ini hanya menjadi persoalan individual. Peranan masyarakat, dalam Islam sangat jelas,
masyarakat sebagai pembangun kehidupan berkeseimbangan secara bersama. Dimana satu sama lainnya
tidak saling ekspliotasi. Keseimbangan sosial itu kunci untuk membangun kehidupan yang berketeraturan.
Prinsip keseimbangan ini, yang sering terabaikan dalam membangun interaksi satu sama lain, sehingga
yang terjadi adalah eksploitasi hak dan kewajiban, yang kemudian menyebabkan terjadinya konflik dan
marjinalisasi pada pihak-pihak yang lain.


4. Basis Teologi Keadilan Islam
Weber dan Bellah, pernah meyakinkan agama sebagai basis kemajuan. Penekanannya tetap
meyakinkan agama mempunyai kemampuan yang dapat mendamaikan kehidupan manusia dalam
keseimbangan, agama mampu menyadarkan manusia serta memotivasi manusia kearah yang lebih baik.
Dalam Islam keadilan itu, terletak pada basis tekstualitas dan kontekstualitas. Tekstulitas tidak
hanya dipahami secara teks yang mati tetapi hidup dan dinamis, karena ada konteks yang memiliki makna
dan arti, sehingga kebearadaan teks tidak sebagai cermin saja, tetapi ia mampu berafiliasi dengan konteks.
Basis keadilan itu terjabar dalam teks dan konteks itu, sehingga telogis keadilan dalam Islam merangkum,
era, zaman, negara dan kondisi sosial. Untuk membangun kesejahteraan pahlawan devisa maka pendekatan
berbasis teolog ini perlu, pendekatan normatif. Selama ini pendekatan ini, terabaikan dan tidak dijadikan
sebagai salah satu pendekatan yang serius.
C. Penutup
Sesungguhnya, selama ketidakadilan dan ketidakseimbangan tidak termanifestasi dalam penangan
masalah pahlawan devisa, maka mereka akan tetap berada dala marjinal baik marjinal ekonomi, maupun
sosial, karena mereka akan tetap terkeploitasi dan tertindas haknya. Oleh sebab itu pendekatan normatif
religius sangat perlu dilakukan. Teologis mampu membebaskan ketertindasan mereka, jika dilakukan
dengan penguatan-penguatan sistem, hukum dan kontrol sosial.
Pendekatan matrialisme yang selama ini dilakukan, ternyata tidak dapat dihandalkan sebagai
pembangun kesejahteraan sosial pahlawan devisa, hanya menguntungkan sepihak saja, sedangkan pihak
pahlawan devisa terus saja berada dalam eksploitasi, deskriminasi dan sebagainya.
Maka untuk meningkatkan harkat dan martabat pahlawan devisa ini, diperlukan pendekatan telogis
keadilan yang berbasis normatif, telogis Islam, teologis yang mampu melahirkan keseimbangan dan
keadilan. Keseimbangan dan keadilan itu yang menjadi dasar keteraturan sosial dan kesejahteraan. (rooney syah)

Siapakah Martin Luther King.Jr


Tanggal 15 Januari 1929 adalah waktu dimana Martin Luther.Jr dilahirkan,di Amerika bagian selatan, tepatnya di Atlanta Georgia. Dia terlahir dari keluarga pendeta. Antara usia enam tahun sampai 24 tahun ia habiskan dalam pelayanan di Gereja. Tokoh penting yang membuat dia melihat masa depannya adalah Dr.Benyamin Mays, dia adalah rektor perguruan tinggi Morehouse College. Keputusan untuk menjadi pendeta diambil pada usianya yang ke 17 tahun.

Pendidikannya di Morehouse College diselesaikan pada 1984 dan melanjutkan ke perguruan tinggi untuk pendeta didekat Philadelphia, Pennsylvania Utara dan lulus tahun 1951. Gelar doktor King peroleh dari perguruan tinggi terbaik di Boston, Massachusetts pada tahun 1955.

Pada usia 26 tahun, king ditabiskan menjadi pendeta pada Gereja Baptis Dexter Evenue di Montgomery, Alabama, Amerika. King menjadi pendeta muda disana dan semakin dikenal karena pergerakannya.

Mengapa Gerakan Ini Lahir

Pertama, gerakan ini lahir karena adanya perbudakan yang dimulai sekitar tahun 1620. Orang-orang Eropa yang pergi ke Amerika membuka perkebunan besar disana. Karena membutuhkan pekerja, mereka berlayar ke Afrika dan membeli orang kulit hitam dengan harga yang murah. Pada waktu itu para pemilik kapal memperoleh keuntungan besar dari bisnis pedagangan budak ini.

Kedua orang kulit hitam di Amerika miskin dan tidak dapat membaca dan menulis. Para tuan tanah yang kaya tidak mengizinkan orang kulit hitam menikmati pendidikan, dengann demikian lahirlah hukum “JIM CROW” yang disahkan oleh pemerintah Amerika pada tahun 1896. Hukum JIM CROW adalah sebuah hukum yang menerima segregasi ( pemisahan orang kulit hitam dan kulit putih ).

Belajar dari Tokoh-Tokoh

Selain keluarganya, Dr. Benyamin Mays adalah orang yang membuka cakrawala berpikirnya. Bagaimana king harus melihat masa depannya yang indah, masa depan hidup yang tanpa kekerasan, perbudakan dan segregasi serta hidup yang damai dalam kesetaraan. Setelah King sekolah, ia banyak membaca buku-buku, tulisan-tulisan dan terutama Alkitab (Injil). Dari sana King memperoleh inspirasi dan cara yang terbaik untuk menjawab pergumulan umat yang tengah mengalami kekerasan dan segregasi. Tokoh-tokoh yang memberikan inspirasi dalam pergerakannya adalah :

1.

Yesus Kristus

King melihat dalam karya penyelamatan-Nya terhadap umat manusia. Karya Yesus adalah menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Kerajaan yang penuh damai, adil tanpa perbedaan. Yesus menjalankan karyaNya dengan kasih dan kesabaran. Yesus hadir untuk menyamaratakan kedudukan manusia dalam dunia sosial. Ia hadir untuk mengangkat orang yang lemah, teraniaya, dan termarginalkan. Itulah pelajaran baik yang dipetik King dari Yesus.

1.

Thoreau (1817-1862)

Thoreau adalah seorang penulis Amerika terkenal yang berasal dari Concord, Massachusetts. Pada 1849 ia dengan berani menolak untuk membayar uang atas nafkahnya kepada pemerintah Amerika. Karena Ia tidak setuju perang dengan Meksico, dan ia tidak ingin uangnya untuk membayar biaya perang. Thoreau dikirim ke penjara selama satu malam. Setelah itu ia menulis ada beberapa hukum yang benar. Orang jujur harus mengubahnya. Kadang-kadang dibenarkan bagi orang jujur untuk melanggar hukum. Jika pemerintah tidak menghentikan pengunaan para budak, orang jujur harus mengunakan protes secara damai melawan pemerintah mereka.

1.

Mahatma Gandhi ( 1869-1948 )

Memiliki gagasan serupa. Dari Gandhi, King mempelajari bahwa orang perlu mencintai musuhnya. Mereka perlu berjuang melawan kekerasan dengan damai. Gandhi lahir di India dan belajar hukum di Inggris. Pada 1919 ia pertama kali memulai aksi protes damai melawan pemerintah Inggris di India. Kemudian ia memimpin suatu pemboikotan pakaian Inggris dan akhirnya ia dikirim ke penjara. Sebagai pejuang kebebasan, ia tinggal 2.338 hari di penjara. Ia terkenal diseluruh dunia. Karena aksi protesnya yang damai, India memperoleh kemerdekaannya pada 1947. Pada 30 januari 1948 Gandhi dibunuh.

Ajaran dari ketiga tokoh ini merupakan sebuah senjata bagi King untuk membelah kaumnya yang termarginalkan dan tergregasi menuju kepada impian atau visinya untuk menyamaratakan kedudukan manusia tanpa adanya perbedaan warna kulit di dunia ini.

Visi King

King melihat betapa besar jurang ketidakadilan dan penderitaan kaumnya di Amerika. Orang kulit hitam menderita dibawah tekanan orang kulit putih. Berangkat dari pergumulan itu King ingin mengakhiri hukum yang salah ini. Ia mempunyai kerinduan yang besar untuk mengakhiri segregasi yang terjadi di Amerika. Ia katakan bahwa semua orang adalah sama. Ia ingin memulihkan martabat seluruh manusia.

Visinya, king nyatakan pada 28 Agustus 1963 dihadapan 250.000 orang yang melakukan aksi protes di Washington D.C. Aksi protes ini adalah demonstrasi paling besar di Amerika pada masa itu. Dengan suara yang lantang dan nyaring ia menyatakan visinya bahwa :

‘’ Aku mempunyai suatu mimpi hari ini ……… pada suatu hari anak-anak lelaki hitam dan anak perempuan hitam akan berjalan seiring dengan anak lelaki putih dan anak perempuan putih seperti saudara dan saudari “

Bagaimana Permulaan Gerakan Ini

Gerakan ini dimulai dengan sebuah visi berdasarkan cinta kasih yang ia pelajari dari ketiga tokoh diatas terutama ajaran Yesus Kristus. Kegiatan yang dilakukan dalam mewujudkan mimpinya : Pertama, mengubah lebih dahulu cara berfikir orang-orang sekaumnya. Kedua, menyampaikan pesan cinta untuk mengubah hati dan pikiran orang kaumnya. Ketiga, memimpin kaumnya dalam aksi protes damai melawan pemerintah. Keempat, mengajarkan supaya mengunakan cinta dalam menghadapi musuh mereka.

Apakah Isi Gerakan Ini

Isi dari gerakan ini meliputi : Pertama, mengacu pada teologis berdasarkan wahyu Allah dalam Kitab Suci yakni cinta kasih yang aktif, tak egois, sepih dari kepentingan diri sendiri, tidak pasif. Dengan demikian king merumuskan dasar gerakan anti kekerasan yang aktif.

1.

Perlawanan tanpa kekerasan bukanlah metode bagi para pengecut, perlawanan tanpa kekerasan tidak berarti gagal melawan ketidakadilan.
2.

Gerakan anti kekerasan tidak menghancurkan atau merendahkan lawan
3.

Gerakan anti kekerasan adalah serangan terhadap kekuasaan kejahatan, bukan terhadap orang-orang yang berbuat jahat.
4.

Gerakan anti kekerasan meliputi kesediaan untuk menanggung penghinaan tanpa membalas dendam dan tanpa memberikan pukulan balasan
5.

Orang tidak boleh terpancing untuk melakukan tindak kekerasan baik secara lahiriah maupun secara batiniah.
6.

Gerakan anti kekerasan yang aktif terwujud dari keyakinan bahwa alam semesta berpihak pada keadilan.

Cinta kasih yang dalam yang dalam bahasa Yunani Agape akan selalu bekerja ditengah orang-orang yang mengimani gerakan anti kekerasan. Kedua, semangat perjuangan tanpa kekerasan memobilisasi kaumnya untuk secara langsung menyatakan tanda protes terhadap ketidakadilan. Gerakan ini membawah umat berakar dalam kebenaran Firman Tuhan yang penuh kasih untuk mewujudkan mimpinya.

Apa Keunikan Gerakan Ini

Gerakan ini berbeda dengan gerakan-gerakan perjuangan ketidakadilan lain didunia. Gerakan ini dimaksudkan untuk menjadi dorongan bagi gereja-gereja didunia untuk mengambil bagian dalam perlawanan ketidakadilan secara damai yang diarahkan kepada teologi yang benar dan semangat Injil yang benar.

Siap Yang Ada Dalam Gerakan Ini

Mereka yang ada dalam gerakan ini ; Pertama, kaum kulit hitam yang ada di Amerika, mereka adalah Pendeta-Pemdeta, Pastor-pastor dan Uskup-uskup, Generasi mudah (Mahasiswa), seluruh masyarakat kulit hitam dan beberapa orang kulit putih yang peduli kepada orang kulit hitam yang berjuang dengan gigih secara damai. Kedua, kaum militan, yakni sayap-sayap kulit hitam yang sebagian nasionalistis. Tujuannya mengakhiri dominasi orang kulit putih dengan tindakan militan radikal dan menolak integrasi yang dipraktekkan. Ketiga, bangsa kulit putih yang tidak punya perasaan kasih, yang selalu memandang rendah orang kulit hitam. Mereka yang selalu ingin berada diatas untuk menjajah mereka yang dibawah. (EDOWAY)

Selasa, 08 Maret 2011

Partai Demokrat, Si Karbitan yang Kurang Pede

OPINI Kompasiana | 08 March 2011

MOH. IQBAL
Alumni UNHAS


Saya sebenarnya tidak ingin menulis tentang ini, namun karena semakin menggemaskan saja, saya pun terpancing untuk sedikit menggoreskan kemuakan saya, semoga pembaca memaklumi.

Hampir dua minggu belakangan kita selalu dicerca dengan pemberitaan seputar pecah kongsi koalisi. Demokrat yang besar karbitan, mengeluh bak anak kecil yang merengek-rengek minta cerai dari partai golkar dan pks.

Awalnya, saya menyangka akan ada sedikit perubahan dalam konstalasi politik yang mungkin saja berimbas positif pada nasib bangsa. Ah, tapi ya rupanya PD yang ngambek itu juga masih kurang pede. Tidak ada sama sekali cerminan betapa suara besar sewaktu pemilu dapat membuat mereka kukuh dengan pendiriannya. Beginilah bila partai kecil yang dikarbit untuk tumbuh cepat besar hanya dengan pencitraan.

Saya ingat betul, baru beberapa hari lalu, Presiden yang juga Ketua Dewan pertimbangan partai demokrat lagi-lagi tampil di podium dengan ar muka sedih, memelas seolah-olah dikhianati pacarnya. Ada yang selingkuh dari komitmen yang selama ini mereka bangun. Dan sepertinya ia bersama para jongosnya marah besar.

Yang saya bayangkan pada saat itu, segera setelah beliau pidato maka seluruh menteri dari partai golkar dan PKS yang tidak becus akan di reshuffle. PD yang di dukung mayoritas rakyat Indonesia akan dengan percaya diri mengatakan “dengan ini kami memutus koalisi dengan partai golkar dan PKS,”

Tapi ya, beginilah bila kekuasaan selalu dihitung, kepercayaan diri tidak akan pernah muncul. Yang ada adalah pemimpin bermental krupuk yang hanya renyah pada saat berpidato namun segera melempem setelah kena angin.

Dari pemimpin macam begini, jangan pernah berharap banyak akan ada perubahan. Jika untuk memutuskan sesuatu pun masih dipenuhi dengan keraguan dan pertimbangan pragmatis.

Maaf, kali ini saya benar-benar muak. Bukan karena ingin mencampuri urusan rumah tangga koalisi, namun karena lebaynya pemerintah yang sedikit-sedikit mengeluh kepada rakyat namun bersikap pun tak berani. Urusan rumah tangga koalisi dibebankan kepada rakyat dengan berpidato memasang wajah sedih seolah dianiaya, namun ketika ditunggu bersikap, malah yang ada menganulir kembali perkatannya. Tadi sore, setelah bertemu ketua partai golkar, hasilnya jauh berbeda dengan apa yang selama ini mereka keluhkan. Koalisi dengan golkar jalan terus.

Yang menjadi kritikan saya bukan soal koalisi mereka, melainkan lebih seringnya para politisi dan pemimpin kita menjilat ludahnya sendiri. Tiba-tiba saya teringat Julia peres (jupe) dan dewi persik (depe), pertengkaran mereka beberapa hari lalu di infortainment tidak ada bedanya dengan dagelan yang dipertontonkan oleh pak beye dan para pembantunya.

Ah, sudahlah, memang sudah begini takdirnya coy, kita dipimpin dengan orang yang terobsesi menjadi seperti Jupe, lebih senang bila menimbulkan sensasi dan diberitakan di infortainment. Atk perlu berpikir tentang revolusi munkin lebih baik menimatinya sembari tertawa sinis.

Minggu, 06 Maret 2011

Buku Panduan untuk Para Pemimpin

Judul buku : The Swordless Samurai: Pemimpin Legendaris Jepang Abad XVI





Penulis : Kitami Masao

Penerbit : Zahir Books, Jakarta

Cetakan : I, Januari 2011

Tebal buku : 280 halaman

TIDAK banyak orang yang lahir dari keluarga miskin, bukan keturunan bangsawan, bahkan tidak mengenyam pendidikan bisa merengkuh karier gemilang. Toyotomi Hideyoshi bisa disebut contoh dari kelangkaan itu. Ia anak petani miskin, berwajah jelek, pendek, tidak punya pendidikan memadai. Apalagi, ia lahir di Jepang abad ke-16—di zaman perang antarklan/masa kekacauan—yang menuntut orang lihai bermain pedang. Tak ayal, jika kondisi itu tidak memberi peluang bagi Hideyoshi untuk bisa memiliki tempat bertahan hidup dan berkarier jadi pemimpin besar. Ia seperti dilahirkan dengan dibelit setumpuk nasib buruk.

Tapi nasib buruk itu tak membuat ia kehilangan mimpi. Ia membalik kutukan itu jadi keberuntungan. Ia bisa menjahit takdir kemiskinan jadi kemujuran. Ia tak menjadikan kekurangan itu melilit peta hidupnya. Dalam perjalanan hidupnya, ia memupuk semangat untuk jadi pemimpin dengan mengandalkan otak daripada tubuh, akal daripada senjata, strategi dan logistik daripada tombak. Ia kerja tiga kali lebih keras dan ia berhasil menjadi pemimpin.

Titik balik Hideyosi terjadi saat ia berusia 15 tahun, ia meninggalkan rumah lalu berjanji pada ibunya; ia tak akan pulang sebelum berhasil meraih apa yang ia impikan. Ia berpetualang, dibelit kelaparan, dan jeratan penderitaan. Setelah lelah menggelandang, ia ikut klan Matshushita, lalu mengabdi Lord Nobunaga. Awal mengabdi pada Nobunaga, ia jadi pelayan pembawa sandal tapi hal itu tak mengurangi pengabdiannya. Apalagi—di matanya—Nobunaga adalah pemimpin luar biasa dan memiliki visi ke depan.

Kerja keras, pengabdian, dan kesetiaan yang diukir Hideyoshi lambat laun membuahkan hasil. Ia menapaki jabatan; dari pembawa sandal jadi pengelola kayu bakar. Setelah dia berhasil mengubah kemustahilan jadi kenyataan saat memenuhi tantangan membangun benteng Kiyoshi, dia naik jabatan jadi prajurit. Ketika ia kembali berhasil membangun benteng Sunomata, dan berhasil menyusun strategi perang yang bisa mengalahkan beberapa lawan, ia diangkat jadi jenderal. Karier Hideyoshi melesat cepat. Bahkan berhasil menjadi pemimpin. Setelah Nobunaga dibunuh Mitsuhide, ia menuntut balas, kemudian meneruskan perjuangan Nobunaga menyatukan Jepang dan kemudian jadi wakil kaisar.

Ia meraih jabatan tertinggi dimulai dari bawah tak mengandalkan silsilah, melainkan otak dan kerja keras. Tetapi tak ada manusia yang sempurna. Setelah jadi wakil kaisar, dia terlena; sombong, dan lupa diri. Setelah Jepang damai, dia tidak bisa mengendalikan diri untuk mengekang obsesi menggempur Korea dan China. Itulah satu ambisi di ujung usia Hideyosi yang melukai riwayat hidupnya yang cemerlang.

Ditulis Kitami Masao dalam bentuk pengakuan (dengan gaya bertutur; "aku" Hideyoshi), buku ini mengungkap cukup adil riwayat hidup Hideyoshi. Buku ini tidak hanya mengisahkan setumpuk prestasi dan keberhasilan Hideyoshi, melainkan juga setumpuk kegagalan setelah ia meraih jabatan. Dilengkapi setumpuk data; berupa lembaran surat, dokumen dan penelitian ahli sejarah, penulis pun menjamin; buku ini mendekati "akurat di tengah-tengah mitos yang melingkupi kepemimpinan Hideyoshi".

Lebih dari itu, buku ini menawarkan setumpuk prinsip, rahasia hidup yang dapat digali dari perjuangan Hideyoshi dalam menapaki karier jadi wakil kaisar. Maklum, karena buku ini tak hanya sekedar cerita tentang keberhasilan Hideyoshi melainkan juga berisi prinsip, rahasia sukses dan kebijakan politik "sang pemimpin besar" yang dicatat oleh sejarah. Dengan prinsip-prinsip itu tentu pembaca bisa merengkuh pelajaran berharga dari kebijakan-kebijakan politik Hideyoshi.

Apalagi, buku ini terbit dalam edisi Indonesia pada saat yang tepat. Banyak elit politik yang haus kekuasaan untuk jadi pemimpin/pejabat. Karena itu, buku ini bisa jadi semacam buku panduan untuk para pemimpin. Sebab dari kepemimpinan Hidoyoshi terpantul rasa empati pada rakyat yang bisa jadi pelecut bagi elite politik di negeri ini agar tak mengesampingkan kepercayaan yang diberikan rakyat. Pasalnya, di balik riwayat hidup Hideyoshi, penulis menuturkan beberapa nasehat, petuah dan bahkan kebijakan politik yang digali dari setiap lembaran hidup yang pernah ditapaki Hideyoshi. n

N. Mursidi, cerpenis dan bloger buku, tinggal di Jakarta

Sumber: Lampung Post, Minggu, 6 Maret 2011

Sabtu, 05 Maret 2011

PKS, Sultan, dan Capres 2014

Opini Lampost : Jum'at, 4 Maret 2011


Zainal Arifin

Dosen Universitas Az Zahra Jakarta; pengamat politik The Icon Institute

Di tengah hangatnya suhu politik nasional tentang fragmentasi partai-partai koalisi di dalam Sekretariat Gabungan (Setgab), dinamika internal terjadi di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di sela-sela pergelaran Mukernas pada 24—27 Februari di Yogyakarta, opsi mengagetkan datang dari DPW PKS Jawa Tengah. Bukan soal penyikapan koalisi, melainkan tentang calon Presiden 2014. Mereka mengusulkan Sri Sultan Hamengkubuwono X menjadi capres.

Alhasil, tidak hanya mengagetkan, usulan itu menuai reaksi pro-kontra dari berbagai kalangan, baik para petinggi PKS maupun bagi dinamika politik nasional. DPP PKS sendiri menanggapi serius usulan itu, yang berjanji akan membahas usulan ini dan membuat tabulasi sebelum akhirnya memutuskan kebijakan politiknya.

Muncullah tanda tanya besar perihal gonjang-ganjing itu. Benarkah nama Sultan hanya muncul dari inisiatif DPW Jateng, ataukah ia sengaja digulirkan by design oleh DPP melalui poros Jateng? Terlebih, jika benar demikian, mungkinkah Sultan rela menjadi capres? Ataukah opsi ini hanya strategi memancing reaksi partai-partai lain terkait konfigurasi kepemimpinan nasional ke depan?

Keserbamungkinan

Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya bersifat spekulatif yang penulis rangkai dari reaksi masyarakat, untuk sekadar menggambarkan gonjang-ganjing politik nasional. Ia sekaligus mendedahkan keabsahan adagium lawas, politics is the art of possibility (Politik sebagai seni keserbamungkinan). Keserbamungkinan seni politik PKS itu setidaknya dapat dibaca dari beberapa perspektif. Pertama, pencitraan PKS sebagai partai terbuka. Dirunut secara genealogis selama ini tidak ada tanda-tanda persinggungan kepentingan dan vatsun politik antara Sultan dan PKS. Meski hanya diusung oleh DPW Jateng, kemunculan pilihan figur Sultan disinyalir sebagai pembuktian partai berbasis Islam ini menuju partai terbuka dan bercitra modern. Berbeda dengan citra sebelumnya yang terkesan eksklusif dan segmented pada kalangan Islam modernis perkotaan.

Kedua, perhelatan mukernas yang diadakan di Yogyakarta dan dibuka oleh Sultan menjadi political symbol yang bisa diinterpretasi sebagai keseriusan PKS menjadikannya kandidat capres 2014. Secara politis, dimungkinkan terjadi kesepahaman strategis antara dua partai peserta koalisi yang kini dianggap sedang bermain “loncat indah” di tengah hangatnya pergumulan politik nasional: PKS dan Partai Golkar. Terlebih keduanya kerap memeragakan ritme politik yang tampak kompak dan seirama.

Ketiga, strategi membangun wacana kepemimpinan nasional baru. Setelah menjabat dua kali, pada Pilpres 2014 Presiden SBY otomatis harus absen dari bursa pencapresan sebagaimana amanat Pasal 7 UUD 1945, di mana presiden dan wakil presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. PKS yang terkenal konsisten membincang wacana kepemimpinan nasional, sepertinya menunggu respons politik dari partai lain untuk sama-sama menggulirkan wacana tersebut. Artinya, pemunculan figur Sultan musti dipahami sebagai “umpan” mengail wacana kepemimpinan nasional jelang 2014.

Meski Sultan bukan dari golongan muda, perdebatan tentang kepemimpinan nasional kerap disisipi harapan hadirnya pemimpin muda progresif. Pada titik ini, PKS yang terkenal mempunyai stok kader muda potensial terbanyak akan mendapatkan “angin segar” dari wacana politik yang dikembangkan. Artinya, pemunculan figur Sultan dapat dipahami sebagai “umpan” mengail wacana kepemimpinan muda.

Dilema Sultan

Terlepas disepakati tidaknya figur Sultan Hamengkubuwono X sebagai bakal capres 2014, usulan DPW PKS Jateng ini mendorong masyarakat membaca kembali kondisi faktual politik mutakhir yang melingkupi Sultan.

Di satu sisi, Sultan dihadapkan pada tarik ulur nasib keistimewaan Yogyakarta. Belum jelasnya nasib pembahasan RUU keistimewaan Yogyakarta kian menjadi dilema bagi posisi Sultan dalam kontestasi kepemimpinan nasional. Sementara dorongan kuat muncul dari elemen masyarakat Yogyakarta yang masih menghendaki gubernur dan wakil gubernur bukan dipilih langsung, melainkan diangkat dari dua kasultanan: Ngayogyakarta dan Pakualaman. Jika regulasi dan kehendak rakyat sama-sama menghendaki pengangkatan, otomatis Sultan tidak boleh dicalonkan ataupun mencalonkan diri sebagai presiden.

Di sisi lain, jika regulasi menghendaki pemilihan langsung, Sultan diperbolehkan mundur, mencalonkan diri ataupun tidak dalam kontestasi pilkada. Kondisi ini membuka lebar peluang Sultan ikut serta pada pencapresan 2014. Namun, ketentuan semacam ini bertentangan dengan keinginan rakyat Yogyakarta dan dianggap menghilangkan karakter keistimewaannya.

Sebelum Pilpres 2009 lalu, Sultan pernah beberapa kali menggelar Pisowanan Agung di alun-alun Yogyakarta. Ia pernah mengutarakan maksudnya untuk mengundurkan diri dari jabatan gubernur, bahkan mendeklarasikan diri siap menjadi calon presiden waktu itu. Namun, karena faktor dukungan politik, sepertinya niat itu urung dilakukan. Banyak pihak menilai kehadiran Sultan dalam kompetisi kepemimpinan nasional akan menjadi daya tarik tersendiri dan mengkhawatirkan para rival politiknya sehingga kemunculan Sultan kerap disumbat oleh kelompok tertentu.

Di atas segalanya, kondisi dilematis itu tidak mengurangi legitimasi Sultan sebagai tokoh nasional potensial yang layak menduduki kursi Presiden 2014 mendatang. Dilihat dari track record-nya memimpin DIY, Sultan terbukti tanggap dan sukses mengatasi berbagai masalah tanpa konflik. Sultan pernah mendapat penghargaan dari PBB karena berhasil dan profesional dalam menangani program pascagempa 2006. Sultan juga berhasil dalam menangani bencana Merapi, mulai dari tahap tanggap darurat hingga pemulihan.

Dalam isu keistimewaan Yogyakarta, kapasitas dan ketokohan Sultan sangat terlihat. Gejolak masyarakat bisa disikapi dengan arif sehingga kontroversi itu berjalan damai. Peran dan ketokohan Sultan itu menjadi modal untuk memimpin bangsa yang akhir-akhir ini banyak mengalami gesekan, baik dalam aspek sosial, politik, maupun agama.

Alhasil, rekam jejak dan kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono X memang mesti menjadi pertimbangan serius bagi PKS maupun partai lain untuk mempersiapkan suksesi kepemimpinan nasional ke depan. Meski masih menyisakan waktu tiga tahun, wacana kepemimpinan dan identifikasi figur pemimpin nasional layak digulirkan sejak saat ini. Kita semua rindu pemimpin yang cakap dan berkomitmen riil memenuhi kebutuhan rakyat, bukan pemimpin yang piawai bersolek dan hanya mengelabuhi rakyat. Semoga!

Jumat, 04 Maret 2011

Gowa Sudah Lebih Dulu Mendunia

ASWIN RIZAL HARAHAP.

Aswin Rizal Harahap, Maria S Sinurat, dan Nasrullah Nara

AWAL Februari lalu, eksportir kakao, Dakhri Sanusi (45), masygul melihat pemuatan 1.000 ton kakao siap ekspor ke Malaysia dan Singapura melalui Terminal Peti Kemas Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Empat abad silam, bandar niaga Kerajaan Gowa itu ramai disandari pinisi dan kapal Eropa.



Sebanyak 110 kapal lepa-lepa berderet di tepi Pantai Losari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu. Jika dulu Kerajaan Gowa memanfaatkan transportasi laut untuk perdagangan, kini Pemerintah Kota Makassar mengembangkannya untuk kawasan wisata. (KOMPAS/ASWIN RIZAL HARAHAP)

Geliat Pelabuhan Makassar saat ini boleh jadi gambaran kejayaan Kerajaan Gowa empat abad lampau. Pada pertengahan abad ke-17, Makassar adalah bandar niaga paling ramai di Nusantara. Untuk transaksi rempah-rempah, pelabuhan ini bahkan menjadi kiblat pedagang dari Asia dan Eropa.

Pengiriman kakao dari Pelabuhan Makassar kembali meningkat menyusul memanasnya politik di Pantai Gading, negara produsen kakao terbesar di dunia. Harga kakao di tingkat petani naik dari Rp 20.000 menjadi Rp 27.000 per kilogram (kg).

Sebagai eksportir, Dakhri harus menjual kakao seharga Rp 31.000 per kg, mengacu harga di bursa efek New York.

Sayangnya, geliat itu tak berbanding lurus dengan pendapatan Dakhri sebagai eksportir hasil bumi. Penyebabnya, ongkos kirim kakao membengkak karena ekspor harus lewat Surabaya.

Dengan keuntungan Rp 4.000 per kg, ia memang meraup laba hingga Rp 10 juta per 2.500 ton kakao. Namun, keuntungannya susut hingga 40 persen karena biaya pengapalan. Pengangkutan kakao dari Makassar ke Surabaya makan ongkos Rp 1,4 juta per kontainer, belum termasuk biaya bongkar muat Rp 600.000 per kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak. Praktis, Dakhri hanya meraih laba bersih Rp 6 juta untuk 2.500 ton kakao. Biaya tambahan hingga Rp 2 juta itu juga berlaku untuk ekspor komoditas lain, seperti jagung, kelapa, ikan laut, kepiting, dan udang—produk utama di kawasan timur Indonesia (KTI).

Sejarawan Universitas Hasanuddin, Edward Poelinggomang, berkisah, mekanisme perkulakan yang dicetuskan Perdana Menteri Kesultanan Gowa Karaeng Pattingalloang terus mendongkrak pamor Makassar. Gowa mengumpulkan rempah-rempah dalam jumlah besar dan menjualnya dengan harga murah. Itulah strategi yang ditempuh demi menarik minat pedagang berdatangan.

Kala itu, penjualan rempah-rempah dilakukan dengan sistem subsidi silang agar tetap mendapat laba. Saat rempah-rempah dijual murah, harga komoditas lain sedikit dinaikkan.

Berkat trik dagang tersebut, pamor Makassar di kawasan Asia Tenggara kala itu terus diperhitungkan. Volume perdagangan Makassar (46 juta gulden) melampaui Singapura yang 16 juta gulden (Makassar Abad IX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim, 2002).

Kebijakan pemerintah

Gowa dan Kerajaan Gowa seolah memberikan pemahaman baru. Abad ke-17 ternyata lebih global karena transaksi dan hubungan dagang langsung dari dan ke jantung Makassar.

Memang, sejak dilengkapi dengan terminal peti kemas pada 2007, pemerintah menetapkan Pelabuhan Makassar juga menjadi pelabuhan ekspor-impor, seperti Tanjung Priok (Jakarta) dan Tanjung Perak (Surabaya). Proses bongkar-muat barang yang didukung peralatan memadai beroperasi 24 jam.

Namun, hal itu tak kunjung menarik minat perusahaan pelayaran. Empat tahun terakhir, jumlah kontainer yang diekspor dari Pelabuhan Makassar hanya sekitar 2.000 unit atau 2-3 kapal sebulan. Adapun kontainer yang diimpor hanya 400 unit atau setengah dari total kapasitas kapal pengangkut barang.

Menurut General Manager Terminal Peti Kemas Pelabuhan Makassar Anharuddin Siregar, pemerintah provinsi di KTI perlu mendesak pemerintah pusat untuk mewajibkan ekspor komoditas dilakukan di daerah asal.

Dari segi geografis, ia menilai, Pelabuhan Makassar dan Bitung, Sulawesi Utara, layak menjadi hub, tempat pengumpulan komoditas dari sejumlah daerah di KTI. ”Jika regulasi itu ditetapkan, perusahaan pelayaran mau tidak mau mengubah jadwal pelayaran hingga ada (kapal) yang singgah di Makassar,” ujarnya.

Konsorsium dan swasta

Andai kebijakan itu belum juga mampu menghidupkan Pelabuhan Makassar, ia mengusulkan agar kepala daerah di KTI bergabung membentuk konsorsium perkapalan. Kepemilikan bersama kapal yang beroperasi di KTI akan membuka keran ekspor-impor, sekaligus memperbaiki sistem transportasi laut.

Konsorsium perkapalan diharapkan membuka jalur-jalur pelayaran di KTI yang selama ini belum terlayani, seperti Makassar-Kendari, Makassar-Ternate, Makassar-Bitung, dan Makassar-Jayapura. Perbaikan interkoneksi kepelabuhanan akan mengurangi kesenjangan harga barang di KTI dengan kawasan barat Indonesia.

Dari kacamata Ketua Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung Noldy Tuerah, perbaikan mekanisme ekspor-impor di Indonesia hanya dapat dilakukan apabila pengelolaan pelabuhan diberikan kepada swasta. Hal seperti ini sudah diterapkan di Pelabuhan Singapura dan Tanjung Pelepas, Malaysia.

”Biarkan perusahaan pelayaran yang mengatur rute kapal. Mereka pasti akan memilih berlayar ke pelabuhan yang paling efisien sehingga ekspor-impor nantinya tidak terpusat di Jakarta dan Surabaya,” kata Noldy.

Para pelaku usaha berharap, Dewan Pengelola Pelabuhan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dapat segera terbentuk. Lembaga itulah yang kelak berwenang menyerahkan pengelolaan pelabuhan kepada swasta. Kerajaan Gowa sudah melakukan hal itu.

Semestinya pemerintah pusat berkaca pada jejak kejayaan maritim itu....

Sumber: Kompas, Sabtu, 26 Februari 2011

KISRUH KOALISI, SEKEDAR BEREBUT KURSI

Masyarakat telah muak dengan kisruh koalisi Parpol pendukung SBY yang telah bersepakat akan mengusung SBY hingga akhir periode tahun 2014. Setiap kali DPR akan mengambil keputusan, setiap itu juga terjadi kekisruhan masalah koalisi Parpol, dan bahkan dalam kekisruhan selalu muncul ancaman memutus koalisi dari pihak tertentu. Celakanya kekisruhan itu tidak mereka selesaikan pada Sekretariat Gabungan yang telah mereka bentuk, tetapi justeru kekisruhan itu mereka umbar ke media massa, setelah banyak pihak ikut urun rembug, tetapi sayang para pimpinan Parpol berkoalisi tidak memiliki kemampuan untuk memutuskan sesuatu yang berarti.

Kekisruhan itu nampaknya lebih diakibatkan oleh ketidak mampuan manajemen koalisi membentuk saluran komunikasi yang baik dalam berkoalisi. Kita juga menghawatirkan jangan jangan ketidakmampuan mereka itu diakibatkan ketidakpercayaan dan kecemburuan antara satu dengan yang lain. Dan ketidakpercayaan itu juga diakibatkan karena adanya sesuatu yang mereka simpan simpan, mereka tutup tutupi, dan penuh kekhawatiran jika hal ini akan menjadi agenda pembahasan dalam upaya menyatukan visi dan misi, serta sikap Parpol yang berkoalisi tadi. Apalagi belakangan terkual bahwa antara Parpol yang satu dengan Parpol yang lain kini telah saling menyandra.

Ada Parpol yang demikian gencar memprovokasi SBY untuk mengevaluasi dan bahkan memutus hubungan koalisi serta mereshufle Kabinet. Lalu ditimpali oleh Parpol yang lain yang juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap system koalisi Parpol ini. Karena para Parpol yang berkoalisi ini lebih senang berbicara di di media massa, maka tentu saja tidak akan menghasilkan kesepakatan kesepakatan yang lebih kuat, melainkan kekisruhan yang lebih luas dan dalam.

Nampaknya Parpol yang memprovokasi perceraian tidak memperhitungkan resiko resiko yang akan ditanggung oleh SBY manakala terjadi perceraian dalam koalisi ini. Mereka tidak memperhitungkan bahwa serangan kepada SBY akan semakin gencar, sementara SBY tahu bahwa Parpol pengusul perceraian tidak memiliki politisi yang handal untuk mengantisipasi serangan itu, sehingga SBY nantinya akan menjadi bulan bulanan hingga akhir periodenya, dan dua periode yang didapatkannya tidak mencapai sesuatu yang mengesankan.

Provokasi itu juga ternyata justeru menyudutkan SBY sendiri, karena akan mempetakompli SBY untuk menetapkan keputusan yang bertentangan dengan politik yang selama ini dianutnya. Bukankah SBY tidak terpisahkan dari praktek ‘politik santun’. Dan politik santun ini tetap dipertahankannya kendatipun beliau dituduh sebagai tokoh peragu, untuk tidak dikatakan kurang berani. Adalah pilihan berat bagi SBY, tetapi bila tidak dilakukan perceraian maka stempel SBY sebagai politikus peragu semakin permanent.

Bercerai dengan Golkar dan PKS dapat dipastikan akan berat bagi SBY, kecuali PDIP tertarik dengan iming iming jabatan Menteri. Tetapi selama PDIP nampaknya tidak akan mendapat restu dari Megawaty, yang tetap bersikukuh untuk memposisikan sebagai partai opposisi. Bila demikian maka berarti SBY dalam rangka menyelamatkan mukanya Ia hanya berani bercerai dengan PKS.

Bagi PKS sendiri, yang dikenal oleh pendukungnya sebagai Partai yang bercita cita untuk melaksanakan politik bermoral, sepertinya tidak pantas untuk berkoalisi dengan SBY yang dicap oleh masyarakat l;uas sebagai pelindung para koruptor. Demikian telah terang benderangnya bahwa terjadi kesalahan besar pada kasus Bank Century, dan bahkan beberapa tokoh secara terang benderang keterlibatannya. Tetapi oleh SBY dapat dibuat kembali gelap. Dan bahkan yang terjadi adalah saling menyandera. Berbagai kasus yang berkaitan langsung dengan korupsi seperti mafia kasus, mafia pajak, sama sekali tidak membanggakan pendukung SBY sendiri.

Berbicara masalah pendukung SBY, sebenarnya Demokrat hanya berhasil mengunpulkan sepertiga suara pendukung saja, dua pertiga suara pendukung tentu berkat kerjasama dengan Partai koalisi. Kalau berbicara masalah pendukung/ pemilih SBY, maka jumlahnya jauh di atas kemampuan Demokrat menghimpun suara pendukungnya. Oleh karenanya sikap Demokrat tidak representative mewakili aspirasi pendukung atau pemilih SBY.

Jadi, kalaupun seandainya Demokrat mengklaim sebagai Partai Pemerintah, bukanlah berarti Demokrat pendukung aspirasi pemilih SBY, aspirasi pemilih SBY justeru lebih banyak pendukung di luar pendukung partai selain Demokrat.

Masyarakat awampun akhirnya menangkap adanya perasaan cemburu Partai Democrat atas jumlah Menteri dari kader democrat. Karena banyak kader yang layak menjadi Menteri Bisa jadi partai yang selama ini loyal dan duduk manis juga berharap kecipratan tambahan jatah Menteri manakala PKS dan Golkar diceraikan oleh SBY.

Kalau memang demikian adanya, maka kisruh tentang koalisi partai pendukung SBY tidak lebih dari upaya upaya partai tertentu untuk mendapatkan jatah menteri belaka. Kekisruhan itu masih terlalu kauh dari kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itulah sebabnya rakyat muak dengan kekisruhan masalah koalisi ini.