Selasa, 05 Juli 2011

Membangun Moralitas Politik Hukum

Opini Lampost : Senin, 4 Juli 2011


Ahmad Gelora Mahardika,
Peneliti Kebijakan Publik di Foppera (Forum Pendidikan untuk Rakyat) Yogyakarta, mahasiswa S-2 Ilmu Politik UGM

Perubahan konstitusi sejak amendemen pertama telah menambahkan salah satu poin penting yaitu Pasal 1 Ayat (3) yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Semangat reformasi penegakan hukum yang ada dalam jiwa anggota legislatif menjadi pemicu utama keberhasilan untuk mencantumkan asas hukum secara empirik dalam konstitusi kita.

Akan tetapi semangat itu lambat laun mulai pudar. Produk hukum yang selama ini terbentuk melalui mekanisme politik sedikit demi sedikit justru mulai bergeser jauh dari asas kerakyatan yang selama ini dijunjung tinggi oleh konstitusi. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh konsepsi politik hukum yang sangat kental.

Ketika hukum sudah terpolitisasi maka secara tidak langsung produk hukum yang ada tidak akan bersifat adil karena mempunyai kecenderungan untuk menguntungkan kelompok tertentu. Politik hukum sendiri mempunyai pengertian mendasar sebagai aspek-aspek politis yang melatar-belakangi proses pembentukan hukum dan kebijakan suatu bidang tertentu.

Sistem hukum tata negara kita memang terbentuk atas tiga unsur penting, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya mempunyai kedudukan yang seimbang dan satu sama lain tidak bisa saling menjatuhkan. Akan tetapi kita sendiri menyadari bahwa ketiga unsur tersebut dipilih melalui mekanisme politik. Oleh karena itulah, kita patut menyadari bahwa produk yang dihasilkan oleh pemerintah dan anggota DPR tak lebih dari sekadar produk hukum yang sudah “tercemari” oleh politik. Law is a command of the lawgiver (hukum adalah perintah dari penguasa), dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Demikian John Austin, seperti dikutip oleh Prof Lili Rasyidi. Kondisi inilah yang harus disadari, bahwa produk hukum kita saat ini tak lebih dari sekedar kepentingan politik penguasa.

Sebagai suatu negara hukum, tentu saja kita berharap bahwa produk hukum yang dihasilkan para petinggi negara adalah produk hukum yang pro rakyat. Sebagaimana kita ketahui salah satu asas pokok dalam hukum adalah keadilan dan kesetaraan didepan hukum. Namun, apabila pada akhirnya produk hukum yang dihasilkan ternyata mempunyai kecenderungan pada kelompok tertentu apakah itu masih layak disebut sebagai suatu produk hukum.

Ambil contoh kongkret, UU No.13 tahun 2003 mengenai tenaga kerja, di mana hak-hak perlindungan tenaga kerja justru ditiadakan. Perusahaan diperkenankan untuk menerapkan sistem kontrak yang secara otomatis justru akan merugikan tenaga kerja.

Contoh lain adalah UU No. 2 Tahun 2011 mengenai Partai Politik. Secara substansi isi dari UU tersebut melakukan pelanggaran hak asasi berpolitik bagi warga negara. Karena selain memperberat syarat yang harus dillampirkan partai politik untuk menjadi suatu badan hukum, waktu pendaftaran yang relatif sempit juga akan mempersulit partai baru untuk ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi.

Moralitas Politik Hukum

Mengutip apa yang dikatakan Mahfud M.D., bahwa relasi hukum dan politik dapat dibagi menjadi tiga model hubungan. Pertama sebagai das sollen, hukum determinan atas politik kerena setiap agenda politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua, sebagai das sein, politik determinan atas hukum karena dalam faktanya hukum merupakan produk politik sehingga hukum yang ada di depan kita tak lebih dari kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing. Ketiga, politik dan hukum berhubungan secara interdeterminan karena politik tanpa hukum akan zalim sedangkan hukum tanpa pengawalan akan lumpuh. Melihat kategorisasi yang ada, secara normatif konsep relasi ketiga adalah yang paling sesuai.

Akan tetapi, kalau melihat dari iklim politik Indonesia. Saat ini negara kita sedang terjadi relasi Das sein, dimana politisasi dominan terhadap produk hukum. Sehingga produk yang dihasilkan tak lebih dari kristalisasi tawar-menawar antarelite politik.

Situasi ini membuat kita patut bertanya, apa solusi yang bisa dilakukan terhadap kondisi pelik seperti ini? Penulis melihat bahwa salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membangun moralitas politik hukum. Lantas apakah sebenarnya pengertian dari moralitas politik hukum. Moralitas sendiri mempunyai pengertian mendasar sebagai suatu adat atau kebiasaan yang mempunyai kecederungan positif di masyarakat.

Moralitas dibangun melalui media pendidikan dan usage atau kebiasaan. Sistem politik kita saat ini dibangun di atas fondasi yang rapuh. Money politics dan nepotisme lebih dikedepankan dibandingkan kredibilitas dan kualitas. Sistem pendidikan kita juga tidak mendukung munculnya bibit-bibit yang unggul. Hal itu disebabkan sistem pendidikan kita yang berorientasi pada nilai bukan moralitas dan kejujuran.

Membangun budaya jujur dan tanggung jawab adalah kiat penting untuk menciptakan sinergisitas yang baik antara hukum dan politik. Hal ini bisa dimulai dengan pembangunan sistem pendidikan yang menciptakan para pelajar yang mengagungkan kejujuran dan moralitas, bukan sekadar nilai dan ijazah. Yang kedua, partai politik harus konsisten dalam menjalankan amanat undan-undang, yang salah satu fungsinya sebagai sarana pendidikan politik untuk masyarakat. Partai politik harus melakukan pendidikan politik yang menjunjung keadilan dan kesetaraan. Selain itu mekanisme perekrutan anggota legislatif harus dirombak total. Fit and proper test sepatutnya dilakukan secara professional, tanpa memperhitungkan latar belakang keluarga dan harta kekayaan.

Tidak ada komentar: