Selasa, 25 Januari 2011

SBY sama seperti SOEHARTO ?

Dimohon Para Pihak Mampu Meredam Amarah.

Saling serang kritik, kritik dibalas kritik antar tokoh lintas agama dengan Pemerintah telah memasuk babak memprihatinkan. Lama lama Pemerintah telah menunjukkan jatidirinya sebagai pihak yang tidak suka mendapat kritik dari masyarakat, nampaknya siapapun yang melancarkan kritikan akan dicatat sebagai musuh Pemerintah. Persis seperti zaman Soeharto dahulu. Wajar sajalah bila banyak politikus, negarawan yang mengidolakan Soeharto dalam memimpin bangsa ini, Apalagi beliau ditandai masyarakat dunia sebagai jendral terkuat yang ada di Asean, dan tentu saja gelar seperti itu banyak diidamkan oleh mereka mereka yang berhasil mencapai puncak.

Setidaknya Prof.Dr. Ikrar Nusa Bakti berani lantang mengatakan bahwa SBY tak ubahnya seperti guru dan pendahulunya, yaitu jendral berbintang lima Soeharto. Cara cara SBY menghadapi masalah dan mengatasi problema yang dihadapi banyak meniru gaya Soeharto seperti apa yang dikatakan Ikrar Nusa Bakti berikut ini.


IKRAR NUSA BAKTI : Gaya SBY seperti Soeharto.

Minggu, 06 Desember 2009 | 14:09 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bila aksi antikorupsi pada 9 Desember nanti sesungguhnya memiliki motif politik tidak selalu terkait dengan pemberantasan korupsi dinilai pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti sebagai pernyataan orang yang tidak percaya pada sistem demokrasi.

Gerakan antikorupsi, kata dia, pastilah bermuatan politik. Namun gerakan itu tidak berarti dapat menurunkan presiden dari jabatannya. "Karena dalam sistem demokrasi tidak ada kekuatan inkonstitusional yang dapat menjatuhkan presiden yang telah dipilih rakyat," kata Ikrar saat dihubungi, Minggu (6/12).

Dia pun melanjutkan bila pernyataan presiden itu bisa berarti dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah presiden mencoba melakukan taktik adu domba antara pendukungnya dan lawan politiknya. "Gaya yang dilakukan SBY ini seperti gaya Pak Harto (mantan presiden Soeharto), nakutin orang," ujarnya.

Sedangkan kemungkinan keduanya, lanjut Ikrar, presiden merasa takut akan gerakan aktivis yang mendukung antikorupsi. Sikap takut ini dianggap Ikrar tidak semestinya ditunjukan presiden bila tidak merasa bersalah, terutama dalam kasus Bank Century. "Kalau tidak bersalah, kenapa takut dengan hak angket DPR," tanya dia.

Ikrar menilai, bila presiden takut akan hak angket atau gerakan aktivis antikorupsi maka ada kemungkinan apa yang selama ini diduga masyarakat dan media bila ada aliran dana Century ke presiden memang mengandung kebenaran. "Kalau tidak, dia (presiden) akan persilahkan dirinya diperiksa. Bukan bermanuver politik dan hukum seperti selama ini."
http://www.tempointeraktif.com/hg/nu...212105,id.html

Analisis yang diajukan oleh Ikrar hendaknya kita cerna dengan seksama. Barangkali thesis Ikrar Nusa Bakti benar adanya. Artinya jangan lagi ada tokoh tokoh yang sangat dinantikan kehadirannya oleh masyarakat banyak justeru menjadi kurban atas gaya kepemimpinan diera sekarang ini. Alangkah banyaknya tokoh yang demikian dicintai oleh masyarakat pada era Suharto dahulu diamankan hingga masyarakat tidak lagi dapat berkomunikasi dengan pemimpinnya, karena harus mendekam dipengasingan.

Bukankah para tokoh lintas agama, mengajukan kritik kepada pemerintah adalah dalam upaya menyeakan masyarakat. tetapi apalah gunanya kritik itu bangi masyarakat bila kenyataannya justeru masyarakat dibingungkan oleh simpang siurnya pembicaraan para pejabat. menyimak serangan balik para pejabat itu maka dapat disimpulkan bahwa para tokoh lintas agama itu adalah merupan person person yang tidak memiliki kapasitas untuk ditauladani.

Kalau dahulu para tokoh agama dituduh sebagai anti pembangunan, maka sekarang para tokoh agama dituduh berpolitik atau membawa muatan politik. Upaya pemakzulan, atau berpolitik secara illegal. dan pemerintah memberikan ancaman keras kepada gerakan moral yang memiliki tendensi politik. Jangan sampai lembaga keagamaan ini akan hancur berantakan akibat ada stempel yang kurang terhormat dari pemerimtah seperti apa yang dialami pada masa Orde lama maupun Orde Baru.

barangkali ini akan menjadi kultur yang abadi di Indonesia, yaitu mengharamkan kritik dalam bentuk apapun. Barangkali akan lebih tepat manakala dihidupkannya kembali budaya "pepe". Protes protes dan kritik hendaklah dilaksanakan dengan cara menjemur diri menentang matahari.

Lihat saja ketika dilaksanakannya dialog antara tokoh lintas agama dengan Presiden, ternyata presiden juga sudah mempersiapkan tokoh lintas agama yang lain lagi, yang akan melancar puji dan puja kepada Presiden. Artinya kita akan diajak kembali ke seperti masa dahulu kala. para resi itu akan dibagi dua, ada Resi Pro Istana dan ada juga resi yang Kritis kepada istana. Resi Pro istana ditugaskan untuk melakukan pembenaran pembenaran terhadap langkah langkah yang ditempuh Raja, dalam mempertahankan kekuasaannya. sedangkan Resi luar istana mengajukan berbagai kritik sebagai penyambung lidah masyarakat.

Kita akan menjadi sangat pilu ketika para tokoh lintas agama ini dilecehkan oleh Pemerimntah, dan bahkan dituding melancarkan langkah politik. Kita akan ingat bagaimana dahsyatnya ancamana Pemerintah ketika akan dilakukan demo pawai besar besaran untuk memperingati hari "Anti Korupsi Sedunia". Pemerintah sngat amat terlalu tangguh untuk dikritik oleh tokoh lintas agama sekalipun.

Dimohon para pihak mampu menahan diri, evaluasi dirilah kebelakang. Kalau memang masing masing benar benar berniat ingin mempertahankan keutuhan bangsa dari segala bentuk perpecahan, dan menyejahterakan masyarakat serta melepaskan diri dari himpitan kebodohan dan kemiskinan, saya merasa yakin pasti ada jalan keluarnya. teruskanlah berdialog dan hentikanlah berbicara yang kurang menyejukkan di media massa.

Tidak ada komentar: