Jumat, 29 Mei 2009

PERLUNYA BAHASA PERSATUAN DAERAH LAMPUNG.





Salah satu upaya kita untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah Lampung adalah dengan cara menjadikan bahasa Lampung sebagai mata pelajaran muatan lokal (mulok). Tetapi upaya ini nampaknya tidak berjalan mulus seperti yang kita harapkan selama ini, pelajaran bahasa Lampung tiba tiba saja menjadi pelajaran aksara Lampung.

Ditinjau dari segi jumlah peserta didik, mayoritas adalah mereka sebagai pendatang, bukan dari keluarga yang terbilang sebagai penutur bahasa Lampung. Yang banyak mereka keluhkan selama ini adalah kesimpangsiuran dialek bahasa daerah yang terdiri dari dialek “A” dan dialek “O” menampilkan bahasa daerah dengan dua dialek sekaligus nampaknya menyulitkan peserta didikl ita, bukan saja bagi mereka sebagai pendatang, kesulitan ini juga dialami oleh putra putrid kita sebagai keluarga penutur bahasa Lampung. Akan kita biarkankah mereka itu tetap dalam kesulitan ?.

Nampaknya tidak bijak, bila kita tidak mencarikan jalan keluar bagi kesulitan yang dialami anak anak kita dalam belajar bahasa Lampung, karena kita memang sangat berharap agar mereka mereka itu akan benar benar mengenali dan berkenan mengembangkan budaya Lampung. Jadi memberikan kemudahan kemudahan mereka untuk mempelajarinya adalah suatu keniscayaan.

Salah satu cara untuk memberikan kemudahan itu adalah dengan menetapkan “Satu Bahasa Persatuan bagi Bahasa Daerah Lampung” sehingga anak anak kita sebagai peserta didik hanya diperkenalkan dengan satu bahasa saja. Dalam seminar sehari tentang pengembangan kebudayaan daerah Lampung, saya mengusulkan beberapa subdialek bahasa daerah Lampung, yaitu subdialek Lampung Cadang, Pubian dan Waykanan. Alasan saya mengapa mengusulkan ketiga subdialek untuk dipilih salah satunya adalah karena subdialek itu banyak mengakomodir baik dari dialek “A” maupun dialek “O” sehingga ekstrim dialek “A” dan ekstrim dialek “O” sama sama merasa terwakili.

Di kelas kelas awal, elementary hendaknya kita hanya memperkenalkan bahasa persatuan tetapi bagi kelas menenagh atas dan tinggi kitapun mengenalkan subdialek di luar bahasa persatuan, sebagai pengayaan. Bukan pengulangan pengulangan seperti yang selama ini terjadi.

Manakala kita telah menyepakati adanya bahasa persatuan, tentu saja dengan diperkuat oleh peraturan daerah (PERDA), kita harus mempersiapkan segala sesuatunya sebagai bahan ajar di sekolah, dan kita membuat kaidah kaidah penggunaan bahas perstuan ini pada upacara upacara resepi di kantor kantor Pemerintahan. Upacara upacara sremonial yang dihadiri oleh tamu tamu daerah. Dan banyak lagi lainnya.

Media ini saya sajikan dengan harapan agar kita semua dapat saling bertukar pikiran, bagaimana cara mencari upaya bagi kemudahan anak anak kita dalam belajar bahasa daerah Lampung. Kita berharap agar muncul kata kata bijak yang bermanfaat, bukan menunjukkan ke-ego-an kita masing masing, yang sedkikitpun tak akan ada manfaatnya bagi generasi muda, dan bagi kemajuan seni dan budaya daerah Lampung. Jangan lupa tinggalkanlah pesan anda, dengan segala hormat.

PERLUKAH “SANG BUMI RUWA JURAI” DIGANTI DENGAN “SAI BUMI RUWA JURAI”





Berdasarkan berita yang dilansir oleh lampos edisi 13April 2009 bahwa DPRD Provinsi Lampung sedang menyiapkan Perda untuk mengganti “Sang Mumi Ruwa Jurai” menjadi “Sai Bumi Ruwa Jurai”. Telah lama diwacanakan bahwa Lampung tidak mengenal kata “Sang”. Kata sang ini diduga adalah semantik asing yang tidak diketahui kronologisnya, lalu saja menjadi kata yang tercantum dalam logo daerah. Betapa naifnya daerah ini bila benar kata “Sang” yang tak dikenal itu telah bertengger dan bertahan selama puluhan tahun

Tapi benarkah kata “Sang” tak dikenal oleh masyarakat Lampung, ternyata keliru, Ternyata kata “Sang” sangat familier diberbagai daerah di Lampung ini, kata ini memiliki makna sebagai ukuran wilayah dan wadah, seperti : ‘sang pekon’, untuk menggambarkan wilayah tempat bermukim yang sama, ‘sang lamban’, untuk menmggambarkan tempat tinggal yang sama (serumah), ‘sang mubil’ untuk menggambarkan satu kendaraan yang dipakai bersama, “sang karung’ untuk menggambarkan jumlah/ bilangan atau banyaknya barang, dan seterusnya. Dengan demikian maka berarti anggapan bahwa kata “Sang” bukan bahasa Lampung ternyata keliru.

Ada juga yang mengatakan bahwa kata “sang” selama ini disalah tafsirkan menjadi penduduk asli dan pendatang. Padehal penduduk asli dan pendatang di Indonesia ini adalah struktur yang lumrah, jadi bukan merupakan ciri khas Lampung. Kalau memang tafsiran itu yang disalahkan maka orang akan menganggap keliru, bila kata “Sang” yang harus diganti. Karena tafsiran tadi bukan dari kata “Sang” tetapi merupakan tafsiran dari Ruwa Jurai.

Kita merasa yakin bahwa upaya untuk merubah kata “Sang Bumi Ruwa Jurai” menjadi “Sai Bumi Ruwa Jurai” memiliki makna strategis, atau setidak tidaknya akan memberikan pencerahan bagi kemajuan masyarakat dan budaya Lampung. Tetapi selama ini hal tersebut sama sekali belum terungkap baik lewat media massa, serta forum forum diskusi yang representatif.

Kita bergembira melihat semangat Bapak Rizani Puspawijaya, yang demikian menggebu gebu dan mengatakan beliaulah yang secara konsisten memprakarsai usaha perubahan ini. Tetapi semangat dan konsistensi saja tentu tidak cukup, perlu kiranya mengajukan beberapa teori teori yang cukup berharga untuk dijadikan referensi bagi bagi masyarakat luas, sehingga perubahan ini memberikan pencerahan, bukan hanya sekedar memperdalam luka luka lama yang memang belum benar benar sembuh.

Forum ini saya harap menjadi forum kita bersama untuk saling mengisi, kami persilakan kepada kita semua memberikan kata bijak yang dapat memberikan keteduhan dalam membangun budaya daerah lampung ini. Terima kasih.

Kamis, 28 Mei 2009

KEARIFAN LOKAL DAERAH LAMPUNG

MENGGALI KEARIFAN LOKAL DAERAH LAMPUNG
UNTUK PENANGGULANGAN PROBLEMA SOSIAL

Oleh Fachruddin
Peneliti Independen PNS Pada Dinas Pendidikan
Provinsi Lampung.

Makalah disampaikan kepada peserta pelatihan Pemberdayaan Sosial Korban Bencana Sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung di Hotel Arinas Bandar Lampung pada tanggal 28 Mei 2009.


Pengantar.

Problema sosial masyarakat muncul sebagai akibat banyak hal , salah satunya adalah akibat bencana dan bencana alam ataupun bencana sosial. Semua bencana yang besar dan massal akan memiliki dampak sosial yang sangat serius. Sebagai bencana, yang kedatangannya sering dianggap tiba tiba mengakibatkan sulitnya antisipasi yang dilaksanakan. Padahal pada umumnya bencana bagaikan jebolnya sebuah tanggul bendungan air, sebenarnya kedatangan air terproses tetes demi tetes, dan tanggul tergerus senti demi senti bahkan mili demi mili. Tetapi apa yang terjadi tidak terantisipasi dengan baik, kita baru bergerak setelah malapetaka benar benar terjadi. Padahal kita tahu dampak social dari suatu bencana sulit diobati. Antisipasi ini setidaknya harus meliputi dua hal, yaitu antisipasi untuk menjaga agar jangan sampai terjadi bencana, atau bila bencana terlanjur terjadi maka bagaimana upaya agar penderitaan bagi yang tertimpa bencana jangan sampai terlalu pedih.

Bencana lebih sering diakibatkan oleh prilaku manusia, baik karena human eror, maupun adanya sikap sikap dan prilaku salah dan kurang terpuji, seperti keserakahan ataupun ketelodoran akibat kurangnya rasa bertanggung jawab, tidak professional dan lain sebagainya.

Masing masing daerah termasuk Lampung ini sebenarnya memiliki keraifan local untuk mengantisipasi itu semua. Pada umumnya kita sepakat bahwa yang dimaksud kearifan lokal di Lampung adalah “Piil Pesenggiri”. Piil Pesenggiri merupakan sebuah filsafat masyarakat daerah Lampung. Filsafat ini diajarkan oleh masyarakat Lampung dengan cara menyelenggarakan berbagai upacara adat, khususnya upacara daur hidup.

Masyarakat Lampung sebenarnya memiliki berbagai macam upacara daur hidup, mulai dari upacara kelahiran, upacara masa kanak kanak, upacara masa remaja, upacara masa dewasa, upacara masa perkawinan, upacara kehamilan, hingga upacara kematian. Namun lama kelamaan upacara upacara daur hidup tersebut semakin jarang diselenggarakan oleh pendukung budaya ini, akibatnya adalah unsur unsur piil pesenggiri semakin jarang terajarkan kepada generasi penerus. Akhirnya falsafah yang sungguh sungguh memiliki nilai luhur ini menjadi sebuah mutiara yang tenggelam dalam Lumpur.


Kitab Kuntara Raja Niti (KRN).

Di lingkungan masyarakat adat Lampung beredar kitab adat yang dikenal dengan sebutan Kitab Kuntara Raja Niti (KRN). Nampaknya kitab Kuntara Raja Niti ini patut kita duga merupakan pegangan untuk para pimpinan dalam meniti berbagai titian. Katakanlah semacam kitab “Wulang Rech” atau petunjuk bagi para raja. Dalam masyarakat lampung istilah ”titian” adalah merupakan sarana sederhana untuk melintasi dari satu wilayah ke wilayah yang lain yang dipisahkan oleh semacam gap. Titian adalah sarana dan metode untuk mengantisipasi garis pemisah tersebut.

Titian juga merupakan sinonim dari ”jan” atau ”ijan” yang berfungsi menghubungkan antara tempat atau bidang yang rendah ke tempat atau bidang yang lebih tinggi dan sebaliknya. Sehingga perbedaan perbedaan tidak lagi menjadi permasalahan untuk berbagai kepentingan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk itu berbagai macam ragam titian yang dibutuhkan, yang dalam bahasa Lampung disebut ”Titi Gementi” atau tatatiti.

Para peneliti menemukan istilah ”Piil” dalam kitab Kuntara raja Niti. Disebutkan bahwa piil itu terdiri dari lima perkara (1) laki laki piilnya adalah perempuan, (2) perempuan piilnya adalah uang, makanan dan perhiasan, (3) anak laki laki piilnya adalah pada perkataan dan (4) anak perempuan piilnya adalah kelakuan. Piil dalam kitab itu berarti harga diri. Kuntara Raja Niti oleh seorang pakar hukum adat budaya Lampung Prof. Hilman Hadikusuma, SH. (alm) adalah kitab yang masih diwarnai kepercayaan animisme dan Hindu.


Piil Pesenggiri.

Selain Piil, masyarakat lampung mengenal istilah Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri ini menjadi bahan kajian skripsi yang disusun oleh Rizani Puspawijaya tetkala menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas lampung tahun 1966. sejak saat itu piil pesenggiri telah dianggap juga menjadi milik para akademisi. Sejak saat itu juga Prof. Hilman Hadikusuma.SH. dan beberapa penulis lainnya mulai gencar memperkenalkan Piil Pesenggiri.

Banyak pihak yang terperanjat dengan munculnya kata pesenggiri dalam Piil Pesenggiri. Yang diusung oleh Rizani Puspawijaya. Penulispun berusaha mencari dari mana kata pesenggiri ini berasal. Pada akhirnya penulis menemukan adanya istilah ”pasanggiri” pada bahasa Sunda Kuno yang artinya adalah ”lomba” atau kontes.

Kedekatan hubungan Kesultanan Cirebon dan Banten dengan tokoh tokoh masyarakat adat Lampung yang pada saat itu telah mulai memeluk agama Islam. Yang menurut beberapa literatur bahwa Cirebon Banten bergiat membantu agar masyarakat Lampung dapat mendirikan Kesultana Islam Lampung. Maka penulis menduga bahwa modal dasar pendirian kesultanan Islam Lampung adalah sebuah falsafah yang cerdas yang mereka namakan Piil Pesenggiri.

Dalam al-Quran kita mengenal istilah ”Fastabiq al-Khoirot” yang artinya ’berlomba dalam kebaikan’. Berat dugaan penulis kata pesenggiri pada hakekatnya adalah terjemahan dari kata fastabiq (sabaqo). Yang oleh tokoh tokoh yang menyebarkan Islam di Lampung diterjemahkan menjadi kata pasanggiri (Banten) atau pesenggiri (Lampung). Hal yang biasa terjadi atas dua daerah yang bersentuhan, maka akan terjadi kognit. Kalau seandainya dugaan ini benar, maka berarti piil pesenggiri ini sebenarnya terinspirasi atas kepemelukan mereka terhadap agama Islam. Bukan seperti dugaan Hilman Hadikusuma yang mengatakan pesenggiri dari nama pasukan perang di Kerajaan Bali (Pasunggiri).

Menggali Nilai Nilai Piil Pesenggiri.

Rizani Puspawijaya dan Hilaman Hadikusuma, meperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa falsafah piil pesenggiri yang diketemukan terdiri dari (1) juluk adek, (2) nemui nyimah, (3) nengah nyappur, (4) sakai sambaian. Kita sangat berterima kasih kepada dua tokoh ini, berkat jasa keduanya istilah piil pesenggiri masih mengumandang. Walaupun keduanya gagal mensosialisasikan nilai nilai ini pada dialog kebudayaan daerah Lampung tahun 1991, suatu kegagalan yang tak boleh terulang lagi.

Tibalah saatnya bagi kita untuk melanjutkan apa yang telah dirintis oleh oleh Rizani dan Hilman Hadikusuma, saatnya menggali nilai nilai luhur budaya bangsa Lampung, sebagai kearifan lokal ini untuk kita kembangkan dan dimanfaatkan untuk mengantisipasi problema sosial baik dampak bencara, maupun kemajuan sain dan teknologi. Marilah kita gali piil pesenggiri ini dengan memanfaat keluasan hati, sehingga kita mampu mengangkat mutiara mutu manikam yang selama ini terendam bersamaan dengan semakin langkanya upacara daur hidup yang dahulu menjadi media sosialisasi piil pesenggiri.

Untuk itu tentu saja kita harus memanfaatkan berbagai peluang untu melakukan penggalian nilai nilai piil pesenggiri dan mensosialisasikannya. Tentu suasa telah berubah, kebutuhan dan problema sosial masyarakat semakin komplek. Kompleksitas permasalahan membutuhkan kreatifitas kita bersama, sehingga piil pesenggiri ini akan semakin fungsional.

Nemui Nyimah.

Nemui nyimah terdiri dari kata, yaitu kata nemui dan kata nyimah. Nemui yang berasal dari kata temui artinya tamu, tepat sekali kalau falsafah tamu ini kita kembangkan. Istilah tamu erat sekali dengan kegiatan saling memulyakan, saling menghormati. Tidak berlebihan rasanya kalau eksistensi seseorang di mulai dari ketika seseorang itu mampu menghargai orang lain, dan dihargai oleh orang lain.

Sikap saling menghargai ini dilaksanakan dengan menegakkan ”nyimah” yang berasal dari kata simah yang artinya santun. Setiap seseorang itu baru eksis manakala telah mampu berbuat santun, baik santun terhadap lingkungan alamnya, maupun lingkungan sosialnya. Sungguh tepat manakala piil pesenggiri menjadikan unsur nemui nyimah ini sebagai tonggak eksistensi seseorang.

Seseorang dianggap ada manakala ia telah berbuat bagi lingkungannya, tentu saja dengan suatu rumusan ”Siapa Berbuat Apa”. Sebelum seseorang berbuat sesuatu maka berarti belum eksis. Apa yang diperbuat tentunya adalah sesuatu yang bermanfaat bukan saja bermanfaat bagi dirinya, orang orang yang ada di bawah tanggung jawabnya, maupun lingkungan dan masyarakat luas lainnya.

Manakala setiap seseorang memiliki andil untuk mengakomodir hajat hidup manusia banyak, otomatis berarti telah berperan pula untuk mengantisipasi dan menanggulangi problema sosial masyarakat yang semakin lama semakin komplek ini. Persoalan itu menurut piil pesenggiri adalah dengan cara setiap seseorang harus memiliki kemampuan mengeluarkan sebuah produk (produktif)

Nengah Nyappur.

Terdiri dari dua kata yaitu kata nengah dan kata nyappur. Setidaknya ada tiga macam arti nengah, yaitu : kerja keras, berketerampilan dan pertandingan. Yang ketiga tiganya bernuansa persaingan (lomba), namun lomba tersebut guna mencari yang terbaik, tercepat, terbanyak, terkuat bagi kepentingan masyarakat (nyappur), buykan untuk pribadi.

Seseorang yang sedang bekerja di ladang, sawah, laut disebut nengah, orang yang memiliki ketarmpilan untuk menari, bernyanyi dan mampu memperagakan keterampilannya itu dalam bahasa Lampung disebut nengah, seseorang yang memiliki kemampuan untuk bertanding dalam sebuah perlombaan ataupun sayembara juga disebut nengah. Tetapi dalam waktu yang samaan kerja keras, keterampilan dan daya tanding seseorang itu diniatkan bagi kepentingan masyarakat luas.

Upaya piil pesenggiri untuk mengembangkan daya saing setiap seseorang dapat diduga adalah merupakan kelanjutan dari unsur yang pertama, nemui nyimah (produktie), yang harus dilanjutkan dengan kemampuan bersaing (kompetitif). Sikap kompetitif setelah mampu produktif adalah sebuah keniscayaan.

Semangat kompetisi adalah garansi kemandirian seseorang. Kemandirian adalah sesuatu yang sangat penting dalam menanggulangi bencana sosial dan persoalan sosial lainnya, tetntu saja membantu mereka yang memiliki semangat dan kemampuan kemandiriasn akan lebih mudah ketimbang membantu mereka yang tidak memiliki sifat dan semangat kemandirian.





Sakai sambaian.

Sakai sambaian terdiri dari dua kata, yaitu kata sakai yang berasal dari kata akai yang artinya terbuka dan kata sambai/ sumbai yag artinya lihat, amati dan pelihara. Sikap terbuka merupakan sikap sikap yang sangat dibutuhkan untuk melakukan berbagai perubahan. Peruahan perubahan adalah sesuatu yang niscaya bagi setiap kelompok manusia yang menginginkan kemajuan. Terbuka bermakna siap untuk dikoreksi, siap untuk menerima berbagai masukan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan, karakter serta nilai nilai budaya yang dianut oleh kelompok masyarakat tersebut.

Tetapi dalam waktu yang bersamaan menurut piil pesenggiri, setiap seseorang harus memiliki sikap yang sambai atau sumbai. Sambai bermakna siap untuk mengeritik, siap untuk menilai, siap meberi masukan, serta siap untuk memelihara.

Dengan demikian maka berarti piil pesenggiri telah mendorong setiap seseorang untuk setiap saat siap menolong orang lain, dan terbuka pula disaat butuh pertolongan. Siap menolong artinya terampil untuk memahami apa kebutuhan ornag lain, serta bagaimana cara membantu seseorang dalam memenuhi kebutuhan itu seoptimal mungkin.. Dalam waktu yang bersamaan kalaupun ia membutuhkan pertolongan dari orang lain maka ia akan meminimalisir kebuthan atas pertolongan itu. Karena dia siap untuk mandiri.

Juluk Adek.

Terdiri dari dua kata yaitu juluk, juluk adalah nama baru yang diberikan dengan upacara kepada anak/ remaja yang telah memiliki kemampuan untuk menyusun cita citanya sebagai rencana hidupnya. Dan adek atau adok yaitu nama baru yang diberikan kepada seseorang dengan upacara kebesaran (”Cakak Pepadun”) yang diselenggarakan karena yang bersangkutan mampu meraih cita citanya itu.

Dengan demikian piil pesenggiri menggariskan bahwa dalam hidup manusia ada tiga momen penting, ketiga momen itu ditandai dengan adanya perubahan perubahan atau pembaharuan pembaharuan. Ketika seseorang dilahirkan adalah momentum penting, sebuah perubahan besar, yaitu dari tiada menjadi ada. Momentum yang kedua adalah seseorang anak/ remaja yang telah memiliki kemampuan merumuskan cita citanya, tujuan hidupnya, pemantapan semangat dan keinginan kerasnya. Momentum yang ketiga adalah ketika seseorang ternyata berhasil mencapai dan merealisasikan cita citanya.

Nilai pendidikan yang paling penting dalam piil pesenggiri pada unsur yang satu ini adalah kemampuan seseorang untuk melakukan pembaharuan pembaharuan. Dalam dinamika hidup manusia setiap seseorang, generasi, komunitas akan membutuhkan pembaharuan pembaharuan dalam menuju kesempurnaan hidupnya. Oleh karenanya maka setiap seseorang justeru diharuskan memiliki program sendiri untuk melakukan perubahan tersebut hingga mencapai menusia paruprna.

Egaliter.

Piil pesenggiri mengarahkan setiap seseorang untuk bersikap yang egaliter, unsur unsur agliterianisme pada piil pesenggiri tergambar dari pasangan kata pada semua unsur unsur piil pesenggiri itu sendiri. ’Namui – Nyimah’ yang kita tafsirkan sebagai produktif, secara gamblang menggambarkan sikap egaliter itu. Falsafah ’tamu’ memang mengajarkan tuan rumah untuk berlaku hormat kepada tamu, tetapi keduanya, kedua belah pihak harus ’simah’ atau santun, tidak ada atasan tidak ada bawahan, yang satu tidak lebih baik dari yang, tetapi siapa yang lebih mampu berbuat simah maka dialah yang lebih mulia.

’Nengah - Nyappur’, yang kita tafsirkan sebagai kemampuan bertanding (kompetitif), semangat bertanding juga menggambarkan keharusan memiliki sikap yang egaliter. Sikap egaliter ini menujukkan kepada kita bahwa piil pesenggiri ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap seseorang harus menekan serendah rendahnya rasa ketergantungan kepada pihak lain. Setiap seseorang harus mempunyai potensi lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan pribadinya, tetapui seseorang harus memiliki fungsi sosial yang tinggi.

’Sakai – Sambaian’ yang kita tafsirkan sebagai kooperatif, juga menggambarkan sikap yang egaliter, karena bahasa yang diapakai sakai yang berarti siap menerima dan sambai yang berarti siap memberi. Seseorang tidak dibenarkan hanya dengan siap memberi saja atau hanya siap menerima. Tetapi hiduplah dalam kesetaraan, egaliter. Sikap egaliter pada masyarakat akan memudahkan penanggulangan dan penyelesaian masalah masalah sosial di masyarakat, secara murni, bukan semu.

Kemandirian.

Piil Pesenggiri sebagai kearifan lokal masyarakat Lampung juga mendorong agar setiap seseorang hidup secara mandiri. Hal ini bisa kita lihat dari unsur unsurnya. ”Nemui –Nyimah” secara jelas mengahruskan setiap seseorang itu produktif. Bahkan menurut piil pesenggiri bahwa eksistensi seseorang hendaknya dimulai tetkala seseorang itu telah mampu memproduksi sesuatu.

’Nengah - Nyappur’ yang kita tafsirkan sebagai daya saing adalah adalah merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam menanggulangi problema sosial masyarakat. Masyarakat yang sedang menghadapi persoalan sosial memang membutuhkan semangat dan kemampuan bersaing, karena dengan kemampuan bersaing itulah masyarakat akan dapat memaksimalkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memenuhi kebutuhan baik dirinya maupun orang lain.

’Sakai – Sambaian’ yang kita tafsirkan sebagai kooperatif, adalah merupakan sikap yang sangat dibutuhkan dalam menanggulangi masalah sosial, sikap koperatif ini perlu dikembangkan di kalangan masyarakat, karena setiap seseorang pasti akan membutuhkan orang lain, setiap komunitas juga akan membutuhkan komunitas yang lainnya pula. Dengan demikian falsafah piil pesenggiri ini sangat realistis dalam menganalisis keadaan.

’Juluk - Ade’ yang kita tafsirkan sebagai inovatif, juga merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam penanggulangan masalah masalah sosial yang menimpa masyarakat. Menurut falsafah piil pesenggiri maka setiap seseorang harus memiliki program untuk melakukan inovasi diri. Seperti diuraikan tergdahulu bahwa setidaknya setiap seseorang menetapkan tiga tajhap dalam pelaksanaan inovasi.

Piil Pesenggiri sebagai Etika.

Falsafah piil pesenggiri adalah falsafah etika. Etika adalah suatu ilmu yang membahas berbagai tawaran untuk mencapai kebahagiaan. Dengan demikian bebarti piil pesenggiri adalah salah satu model yang ditawarkan kepada masyarakat agar masyarakat mencapai kebahagiaan yang diidam idamkan.

Dalam hal ini piil pesenggiri menawarkan adanya empat faktor yang harus dilaksanakan, dicapai oleh seseorang sehingga kebahagiaan itu akan dapat diraih, yaitu : produktif, kompetitif, kooperatif dan inovatif. Itulah yang selama ini di tawarkan oleh nilai nilai luhur budaya masyarakat lampung yang selanjutnya kita kategorikan sebagai kearifan lokal, kearifan tradisional masyarakat Lampung.

Tawaran piil pesenggiri selain sangat logis, juga nampaknya sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang di zaman modern. Sulit mencari bandingannya nilai nilai yang dikembangkan pada era sezaman di tanah air ini.

Bayangkan pada saat itu mereka telah berfikir bahwa untuk menuju kebahagiaan seseorang mampu memproduksi sesuatu yang mereka butuhkan dalam jumlah yang lebih agar dapat menyantuni (nemui nyimah), produk produk yang dikeluarkan harus mampu bersaing dipasaran (nengah nyappur), namun walaupun demikian kita masih membuthkan orang lain, maka lakukanlah kerjasama kerjasama dengan pihak lain (sakai sambaian), dan juga jangan lupa selalu memperbahruai produk produk itu secara kreatif, agar produk itu selalu diminati masyarakat (juluk adek).




Demokratis.

Piil pesenggiriu juga adalah falsafah yang terbilang demokratis. Ciri ciri demokratisnya akan telihat jelas pada anjuran anjuran untuk membolehkan setiap seseorang bersaing secara baik (nengah nyappur) untuk mensosialisasikan pikiran pikiran, pendapat dan aspirasi (nemui nyimah), serta mengadakan kerjasama kerjasama ataupun koalisis dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan (sakai sambaian), guna melaksanakan atau melanjutkan, pembangunan bagi masyarakat luas, terutama masyarakat kecil, secara lebih cepat dan lebih baik.


Penutup.

Demikian apa yang dapat kami sampaikan dalam acara ini semoga bermanfaat, dan tak lupa pula kami mengucapkan maaf bila ternyata apa yang kami sampaikan kurang berkenan.

ISLAM DAN KEMISKINAN

Kiat Islam Mengatasi Kemiskinan

Akhiril Fajri

Humas DPD I Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Lampung

Kemiskinan. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi mayoritas masyarakat bangsa kita saat ini. Dengan populasi penduduk sekitar 220 juta, ternyata lebih dari setengah dari jumlah tersebut hidup bergelut dengan kemiskinan, berikut berbagai problem turunan yang menyertainya. Apabila hal ini terjadi di suatu wilayah yang gersang dan tandus, mungkin kita masih bisa memakluminya. Tapi siapa pun mafhum, negeri ini telah dianugerahi dengan kekayaan yang begitu melimpah, baik kekayaan hayati maupun sumber daya energi.

Untuk itulah, diperlukan sebuah mekanisme ekonomi yang baik agar kekayaan yang dimiliki dapat berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan kolektif, bukan hanya untuk segelintir orang seperti yang terjadi saat ini.

Dalam pandangan Islam, masalah kaya dan miskin sebenarnya hanyalah ujian. Setiap muslim diperintahkan untuk senantiasa bersabar dalam berbagai keadaan. Kesenjangan tingkat kemakmuran pasti akan terjadi dalam realitas kehidupan. Hanya saja, Islam tidak akan membiarkan terjadinya kesewenang-wenangan atau penzaliman dalam aktivitas perekonomian, yang sebagian besar disebabkan oleh buruknya distribusi kekayaan. Sebab, Islam memandang individu sebagai manusia yang harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya secara menyeluruh.

Agar kebutuhan dapat terpenuhi, Islam mewajibkan setiap individu yang mampu dan memenuhi syarat untuk bekerja mencari nafkah. Baik untuk mendapatkan harta maupun usaha-usaha untuk mengembangkan harta yang sudah dimilikinya. Karena dipandang sebagai bentuk ibadah, aktivitas ini mesti steril dari unsur-unsur yang merusak, seperti menipu, berjudi, melakukan penimbunan barang, melakukan riba, menguasai hajat hidup orang banyak untuk kepentingan pribadi dsb. Dengan cara ini, kebutuhan individu berikut orang-orang yang berada dalam tanggungannya dapat terpenuhi. Selain itu, pemanfaatan harta hanya untuk hal-hal yang memberikan manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat.

Realitas menunjukkan tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, apalagi jika ia memiliki tanggungan keluarga. Inilah kondisi yang melingkupi sebagian besar masyarakat Indonesia. Penyebabnya pun beragam. Dari masalah alamiah seperti ketidakmampuan fisik maupun nonfisik, faktor bencana alam, sampai penyebab yang bersifat sistemik seperti minimnya lapangan kerja yang tersedia.

Dampak sosialnya sangatlah besar. Faktanya, merebaknya prostitusi, merajalelanya berbagai kasus kriminalitas, sampai meningkatnya perilaku anarkis di tengah-tengah masyarakat ternyata lebih disebabkan oleh faktor ekonomi.

Dalam hal ini, Islam memiliki solusi agar kekayaan yang ada dapat terdistribusikan secara baik, sekaligus meminimalisasi risiko sosial sebagai akibat disparitas tingkat kemakmuran. Secara individual, setiap muslim yang memenuhi syarat diwajibkan mengeluarkan zakat. Selain itu mereka juga didorong untuk melakukan infak dan sedekah sebagai wujud kepedulian mereka terhadap saudara mereka. Banyak hadis Rasulullah yang menggambarkan bagaimana kemuliaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sebaliknya, Islam mencela sifat bakhil dan kikir, penimbunan barang, dsb.

Tidak cukup dengan itu, Islam juga mewajibkan pemerintah agar mengerahkan seluruh potensi yang ada demi kepentingan hajat hidup orang banyak. Para regulator mesti membuat berbagai terobosan agar ketersediaan berbagai bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat bisa terjamin. Selain itu, negara dapat memberikan bantuan cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu lewat kas negara (baitulmal).

Islam juga mengharamkan penguasaan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh individu atau korporasi. Hal ini wajar mengingat perkara tersebut dapat membahayakan perekonomian negara, selain akan mengakibatkan terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang, di tengah kemiskinan yang merajalela. Dikuasainya aset-aset penting bangsa kita saat ini (baik SDA maupun BUMN strategis) oleh korporasi lokal maupun asing terbukti hanya menjadikan masyarakat semakin sengsara.

Sumber daya alam yang melimpah tersebut (hutan, laut dengan segala isinya, seluruh bahan tambang, dst.) adalah milik masyarakat yang semestinya dikelola oleh negara. Hasil dari pengelolaannya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk BBM murah, pembangunan berbagai fasilitas umum, penyediaan layanan yang bersifat public service, dst.

Besarnya dana yang ada juga memungkinkan pemerintah untuk menyediakan pendidikan secara murah meriah (bahkan gratis) kepada masyarakat. Dengan tingkat pendidikan yang baik, seluruh anggota masyarakat (baik muslim maupun nonmuslim) memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki nasib mereka. Wallahualam bissawab.


Lampost 29 Mei 2009

Rabu, 27 Mei 2009

BAHASA POLITIK DI LAMPUNG

Selasa, 26 Mei 2009

'Bahasa Politik' di Lampung

Naim Emel Prahana

Peminat masalah sosial politik, tinggal di Metro

WALAUPUN sudah mendapat kekuatan hukum yang pasti di tingkat highest law process (proses hukum tertinggi) di Mahkamah Agung (MA), persoalan gubernur Lampung tidak pernah sepi dari isu-isu lokal yang sebenarnya rakyat Lampung sudah dapat membaca, ke mana arah dan tujuannya, serta siapa di balik isu itu semua. Untung saja, masyarakat Lampung yang heterogen itu masih memiliki nilai kearifan sosial kemasyarakatan yang tinggi.

Perseteruan politik di Lampung sampai saat ini secara kasatmata memang sudah tidak sehat lagi. Ada beberapa faktor yang membuat keadaan tidak sehat, yaitu sudah menjurus penghakiman terhadap seseorang yang sangat belum jelas kesalahannya dan kekaburan persoalan hukum yang sudah jelas di tingkat pengadilan menjadi tidak jelas ujung pangkalnya. Realitas mencatat ada beberapa masalah besar yang mengaitkan eksistensi beberapa tokoh di Lampung sejak 2007. Tetapi, sampai saat ini belum ada proses hukum yang jelas. Akibatnya, status "tersangka" menjadi semacam permainan kata-kata di media massa.

Apa yang terjadi saat ini di Lampung tidak lepas dari konspirasi politik sebagai kelanjutan SK-15/2006 yang gagal total melengserkan Sjachroedin Z.P.-Syamsurya Ryacudu dari kursi gubernur dan wakil gubernur atau gagalnya perjuangan kelompok Golkar yang tetap menuntut dilantiknya Alzier Dianis Thabranie sebagai gubernur Lampung.

Sayang sekali, apa yang terjadi di tingkat elite politik antara Gedung DPRD Lampung-Kantor Gubernur (Pemprov Lampung)--yang sekarang ditambah dengan KPU Lampung tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap rakyat Lampung yang berjumlah sekitar 7 juta jiwa itu. Di tengah masyarakat luas, mereka hanya terpengaruh dengan rendahnya nilai tukar rupiah, sehingga harga kebutuhan bahan pokok seakan-akan melejit dengan nilai harga rupiahnya yang tinggi. Rakyat akan menjerit terus, ketika sarana perhubungan (jalan) tidak pernah bertahan lama, sebentar-sebentar rusak.

Saya tidak mengkhususkan kajian apakah Oedin-Joko akan dilantik atau dibatalkan oleh DPRD Lampung. Yang jelas, semua tugas dan kewenangan sudah jelas dan ada aturan hukumnya. Dilantik atau tidaknya calon gubernur terpilih secara substansi bukan urusan DPRD, akan tetapi urusan presiden yang akan dijalankan oleh menteri dalam negeri. Dan, sangat bukan menjadi urusan KPU. KPU setelah penetapan hasil pilkada sudah tidak lagi mengurusi pasangan calon gubernur terpilih--khusus prosesi pelantikannya. Karena, ketika penetapan sudah dilakukan berarti semua persoalan ketika berlangsung pilkada sudah selesai.

Tapi, yang jelas mencermati secara baik apa yang terjadi di dunia politik Lampung saat ini sudah jelas arah dan tujuannya. Para arsitek, desainer, dan sutradara di balik politik yang muncul tenggelam itu. Unfortunately, policies language that commodities principal to drop somebody or to force somebody or person group, evaluated very coarse and vulgar (Sayangnya, bahasa politik yang dijadikan komoditas utama untuk menjatuhkan seseorang atau untuk memaksa seseorang atau kelompok orang, dinilai sangat kasar dan vulgar). Seperti menerjemahkan fatwa MA tahun 2007--2008 lalu. Semua pihak menganggap diri merekalah penafsir yang akurat, padahal, tafsiran yang disertai debat kusir "pernyataan" di media massa sangat-sangat kasar dan jelas tampak apa yang terjadi di balik semua itu.

Kasarnya bahasa politik para elite politik di Lampung terlihat ketika egois dan ambisi mereka tidak terkendali. Akibatnya, banyak mekanisme, prosedur hukum yang harus digunakan akhirnya dianggap tidak perlu. Ke luar dari proses hukum dan mekanisme itulah yang membuat kisruhnya suasana politik di Lampung. Ketika ditanya kepada warga di desa atau kepada penyair yang suka bermain dengan kata; apakah mereka terpengaruh oleh situasi dan kondisi politik para elite politik di Lampung. Sudah pasti, mereka menjawab, "Tidak!"

Menganalisis jawaban masyarakat banyak itu, apakah disadari oleh elite politik di Lampung bahwa sebenarnya mereka itu tidak memiliki ikatan emosional dengan rakyatnya. Elite politik di Lampung hanya bermain dengan kelompok mereka sendiri yang di sana-sininya ditulisi mereka "atas nama rakyat Lampung". Apakah bahasa itu tidak kasar untuk masyarakat post-modern saat ini?

Bahasa politik seharusnya lebih halus, lembut, santun dan di dalamnya banyak mengandung unsur estetika dan etika moral. Tanpa itu semua, tidak ada politik yang baik yang akan menghasilkan keputusan populer di tengah masyarakat. Karena kait-mengait itulah, jika andaikan DPRD Lampung benar-benar memaripurnakan pembatalan pelantikan Oedin-Joko (Senin, [25-5]) ini, maka semua yang terkait dengan pilkada gubernur Lampung 2008 seharusnya dibongkar habis--seperti misalnya semua isu yang menyangkut eksistensi KPU Lampung, serta semua pasangan calon gubernur yang mengikuti pilkada 2008 lalu.

Sebab, politik pun harus berlaku adil ketika ia berhadapan dengan rakyat, karena basis politik ada di kehidupan rakyat kecil karena politik selalu menjual nama rakyat ketika mereka akan merebut kekuasaan di tingkat apa pun bentuknya.

Minggu, 24 Mei 2009

PADUAN SUARA GEREJA

Kontingen Lampung Ditargetkan Raih Emas

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Kontingen paduan suara Provinsi Lampung ditargetkan meraih medali emas dalam ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi ke-10 yang akan digelar di Samarinda, Kalimantan Timur, 7 hingga 17 November 2009.

"Untuk mencapai target, manajer kontingen paduan suara Provinsi Lampung Landy Karel Kaeng mengatakan untuk mencapai target tersebut seluruh peserta harus berlatih dengan disiplin karena persaingan Pesparawi ke-10 semakin berat. "Target itu adalah target optimal. Syukur-syukur dapat medali emas dengan peringkat nilai champion," kata Landy.

Sebelum dimulai pelatihan, sebanyak seluruh peserta paduan suara mengikuti workshop. Sedangkan peserta yang akan berangkat mengikuti Pesparawi dan nomor perlombaan terdiri dari 46 peserta PSDC (Paduan Suara Dewasa Campuran), tiga solo anak putra, tiga solo putri, tiga solo remaja putra, tiga solo remaja putri, dan vokal grup.

Ketua panitia Herbert Sirait dalam workshop itu menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta. Sebab, sebelum ditetapkan menjadi peserta kontingen, seluruh calon peserta mengikuti audisi untuk menentukan kelolosan.

"Saya ucapkan selamat kepada peserta karena ini adalah yang lolos dari seleksi audisi. Jika dilihat dari komposisi, peserta Pesparawi saat ini dari Lampung, 60 persen adalah wajah-wajah baru. Karena itu saya minta latihan dengan serius, disiplin, dan patuh pada aturan. Sehingga bisa berhasil," kata Herbert. Menurut Herbert, seluruh peserta wajib mengikuti latihan yang digelar tiga kali seminggu di gereja-gereja.

Dalam workshop yang digelar sehari itu juga diisi pembekalan oleh tiga narasumber. Masing-masing adalah Pdt. Edy Wagania, S.Th. yang membawakan materi Bernyanyi bagi Tuhan, kemudian dr. Dewi Andoko S.Psi. membawakan materi Kesiapan peserta Pesparawi ditinjau dari konteks psikologis, dan Bambang Tri Rahardja dengan materi Pembekalan peserta teknis bernyanyi yang baik.

Kontingen Pesparawi Lampung tersebut selanjutnya mengikuti latihan tiga kali seminggu. Pelatihnya adalah Naning Widyati, Bambang Tri Rahardja, Santoso Agung Sungkono untuk Paduan Suara Dewasa Campuran (PSDC), solo anak dengan pelatih Agoes Soesiono, solo remaja pelatihnya adalah Dodo Mika dan Landy Kaeng, serta vokal grup yang akan dilatih oleh Asto.

Dalam workshop itu juga dihadiri Pembimas Kristen Protestan Provinsi Lampung sekaligus Ketua Umum LPPD (Lembaga Pembina Paduan Suara Daerah) Saroli Waruwu. Sedangkan acara workshop dibuka oleh Ketua Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah (PGIW) Lampung Pdt. Wilmar Girsang. n KIS/K-2
Cetak Berita

Lampost edisi Senin 25 Mei 2009

Sabtu, 23 Mei 2009

STANDARDISASI BAHASA LAMPUNG

Standardisasi Bahasa Lampung: Polemik Pemerintah, Adat, dan Akademisi

PASCAREFORMASI pembicaraan yang mengangkat tema-tema kearifan lokal menjadi pembicaraan yang menarik untuk diikuti. Terlebih lagi ketika kearifan lokal tersebut dianggap menjadi jawaban atas kerusakan alam dan kehidupan sosial untuk menjadi ancangan strategis melakukan pembangunan di daerah, khususnya Lampung.

Salah satu hal yang menjadi polemik dan menarik dalam sebuah seminar di Universitas Lampung beberapa waktu lalu ialah masalah standardisasi bahasa Lampung. Hal ini menjadi perdebatan yang menarik ketika pembicara, baik itu kalangan struktur, pemangku adat, serta akademisi memiliki jawaban yang berbeda.

Inti permasalahannya ialah isoleks Lampung yang mana yang akan dijadikan standar bahasa Lampung yang akan dimunculkan di tingkat nasional dan internasional karena dalam seminar tersebut saya mendengar bahwa Lampung yang harus muncul itu adalah Lampung yang satu.

Lampung yang satu menjadi sebuah kata kunci yang kemudian juga, menurut asumsi saya, menjadi latar kemunculan polemik Sang Bumi Ruwa Jurai atau Sai Bumi Ruwa Jurai. Meski demikian, setakat ini saya tidak ingin mengangkat polemik sai dan sang karena perdebatan mengenai standardisasai bahasa Lampung ini menjadi lebih menarik karena ada pertimbangan-pertimbangan tidak rasional, secara akademik, yang menggelitik ruang pikiran saya sebagai peneliti bahasa sekaligus orang Lampung.

Lampung merupakan sebuah ruang yang saya diami sejak saya lahir dan di sana pula saya tahu bahwa ada berbagai macam isoleks yang menurut peneliti pendahulu yang berasal dari negeri Belanda, disebut dialek a dan o. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat yang cair, entitas yang berhubungan dengan kebahasaan ini terus berkembang dan makin hari jaraknya makin meluas sehingga memunculkan dialek yang berbeda serta jarak kemengertian yang makin meluas.

Dalam seminar tersebut saya mendengar pula pendapat yang mengatakan bahwa pada masa lalu bahasa Lampung itu satu, akan tetapi menjadi berbeda ketika persebaran dan kontak dengan para pendatang menjadikan bahasa Lampung sebagai dua dialek yang berbeda.

Pendapat pertama mengenai standardisasi bahasa Lampung ialah pendapat seorang pejabat struktural yang mengatakan Lampung harus mempunyai satu bahasa standar. Ia menambahkan ragam bahasa yang selayaknya diangkat ialah bahasa "Lampung cadang" yang menurutnya dapat dimengerti orang Lampung dengan berbagai dialeknya.

Pendapat tersebut sekilas terdengar menjembatani perbedaan dialek, tetapi terdengar sangat eksentrik karena orang-orang Lampung yang merasa bahasanya tidak cadang (rusak) tentu keberatan. Pertanyaannya kemudian adalah apakah masyarakat dapat menerima ketika ragam Lampung cadang diangkat menjadi bahasa standar?

Pendapat lain ialah pendapat yang dikemukakan pemuka adat yang cukup terkemuka di Lampung. Dia mengatakan tidak perlu melakukan pemilihan bahasa seperti itu karena yang menjadi pengikat bahasa Lampung ialah bahasa tulisnya. Beliau juga menambahkan bahwa untuk berbahasa dengan dialek apa saja tidak menjadi permasalahan karena beliau cukup mengerti, meskipun berbeda dialek.

Selain pendapat mengenai kemengertian, secara eksplisit dia pun menambahkan berbahasa dengan dialek api lebih disukai karena terdengar lebih halus dan sopan. Apakah kemudian bahasa berdialek a yang seharusnya diangkat? Tentu ini masih menjadi tanda tanya karena, sepanjang pengetahuan saya, egoisme subetnis Lampung masih cukup kental.

Pendapat-pendapat yang dikemukakan pemuka adat tersebut tidaklah keliru, tetapi menjadi bertabrakan ketika pemerintah daerah harus mengalokasikan dana untuk pengembangan kebahasaan di Lampung. Biaya yang dikeluarkan untuk mengembangkan dialek menjadi bahasa tentu menjadi pertimbangan. Persoalan dana kemudian membuat elite birokrat Lampung untuk memilih dialek mana yang akan dikembangkan karena dialek tersebut kemudian akan dibuat menjadi buku pelajaran yang kemudian dengan konsekuensi dikenal dan dimengerti secara luas oleh generasi muda di Lampung.

Pendapat lain ialah pendapat implisit seorang elite ilmu yang dikemukakan peneliti bidang teknologi yang membuat kamus digital bahasa Lampung dengan dialek yang dikuasainya. Tidak menjadi masalah ketika kemudian pembuatan kamus digital tersebut menjadi karya pribadi, tetapi akan menjadi masalah ketika kamus tersebut tidak menjawab kebutuhan masyarakat luas akan dialek yang sepantasnya dikembangkan untuk masyarakat.

Pemilihan dialek yang tidak dilakukan secara cermat, tidak hanya mengambur-hamburkan biaya yang besar, tetapi juga menjadi tidak begitu bermanfaat ketika masyarakat luas tidak menerima dialek yang dikembangkan. Dengan kata lain, jerih payah akademis yang disalut dengan obsesi pribadi hanya akan menjadi pemborosan karena respons masyarakat yang kurang atau malah tidak ada.

Pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam seminar tersebut berakar pada ketidaktahuan akan action yang seharusnya diambil ketika identitas ke-Lampung-an ingin diangkat dalam tataran yang lebih luas, dunia, khususnya dalam hal kebahasaan. Selain itu, belum ada kerja yang harmonis antara pemerintah, adat, dan akademisi.

Dalam hal pengembangan kebahasaan diperlukan dialog yang egaliter antara pemerintah, adat dan akademisi karena tidak ada salah satu di antaranya yang memiliki kewenangan lebih karena kerja standardisasi ini bukan untuk kepentingan pemerintah, adat atau akademik saja, melainkan lebih jauh, untuk kepentingan generasi muda yang akan memakai dan mengembangkan bahasa Lampung standar.

Catatan:

Isoleks merupakan sebuah istilah yang digunakan dalam ilmu linguistik untuk mengacu pada suatu ragam wicara kelompok masyarakat yang belum diketahui statusnya sebagai bahasa atau dialek. Sampai kini, dialek yang diketahui secara luas di lampung ialah dialek a dan o.

Imelda, peneliti bidang Antropologi Linguistik di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, LIPI-Jakarta.

PILGUB LAMPUNG

Minggu, 24 Mei 2009
BURAS

DPRD Batalkan Pelantikan Oedin-Joko?

H. Bambang Eka Wijaya

"BOLA liar menggelinding di DPRD Lampung untuk menggelar sidang paripurna guna membatalkan pelantikan pasangan gubernur-wakil gubernur terpilih Sjachroedin Z.P.-Joko Oemar Said--Oedin-Joko!" ujar Umar. "Di sisi lain, Gubernur (Pemprov) tetap menyiapkan upacara pelantikan pasangan gubernur terpilih sesuai jadwal, 2 Juni 2009!"

"Sidang paripurna DPRD itu masih akan dibahas dan diputuskan Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD Senin besok!" sambut Amir. "Tetapi, karena mekanisme rapat Panmus tidak ditentukan oleh kuorum, paripurna kayaknya bisa dipaksakan untuk tetap digelar! Masalahnya, pembatalan hasil pilgub sekaligus pembatalan pelantikannya, butuh waktu memrosesnya--di kelembagaan presiden--yang tak akan selesai 2 Juni! Berarti, upacara pelantikan tanggal 2 Juni akan tetap berlangsung, sebab jadwal akhir masa jabatan konstitusional gubernur tak bisa ditunda oleh alasan yang belum selesai prosesnya dan belum jelas hasil akhirnya!"

"Kalau itu yang terjadi, meski gubernur dilantik sebagian DPRD tetap tak mengakuinya! Alhasil, kondisinya jadi tayang ulang SK-15 dulu!" timpal Umar. "Masalahnya pun akan berlarut, termasuk lewat proses hukum, dengan hasil akhir juga mirip krisis yang lalu--karena de facto pasangan Oedin-Joko sudah di posisi sebagai gubernur, maka diamarkan dia yang tetap duduk sebagai gubernur! Semua klausul yang bisa membatalkan itu, demi hukum dianggap tidak relevan lagi!"

"Kalau begitu kemungkinannya, kembali pada siapa sebenarnya yang menggelindingkan bola!" tegas Amir. "Kalau yang menggelindingkan bola sebatas para cagub kalah yang lewat pengacara hukum mereka mendesak KPU Lampung berdasar putusan kasus politik uang yang sudah dibuktikan PN Bandar Lampung, akhir proses sedemikian sukar diubah arahnya! Lain hal kalau pihak lebih berkuasa sebagai penggelinding bola liar!"

"Bisa mengubah arah bolanya?" kejar Umar.

"Proses pembatalannya di lembaga kepresidenan yang semula diperkirakan butuh waktu lama, bisa tiba-tiba jadi jauh lebih cepat!" tukas Amir. "Kalau penggelinding bolanya memang sejauh itu, bisa diartikan KPU dan DPRD cuma pion-pion kecil yang dimainkan oleh tangan kekuasaan nan perkasa! Dan provinsi Lampung menjadi papan catur permainan politik tingkat tinggi!"

"Kalau menurut perkiraanmu, apakah mungkin permainan catur tingkat tinggi itu yang terjadi di balik gelindingan bola liar sekarang?" kejar Umar.

"Kayaknya kok belum sejauh itu! Meski bukan berarti kemungkinan itu tertutup sama sekali!" tegas Amir. "Tapi, kemungkinan yang mana pun itu akibatnya tetap sama buruknya bagi Lampung, karena akan kembali terjerembab dalam konflik politik elite berkepanjangan! Rakyat yang belum pulih dari ekses konflik politik terdahulu, harus kembali mengulang penderitaan yang sama!" ***


Pro-Kontra Pembatalan Oedin-Joko Bergulir

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lampung membatalkan Sjachroedin Z.P.-M.S. Joko Umar Said (Oedin-Joko) sebagai pasangan terpilih dalam Pilgub Lampung 3 September 2008 lalu terus mengundang pro-kontra.

Sutan Syahrir Oelangan dari tim penasihat hukum Sjachroedin Z.P. mengatakan tugas KPU telah selesai setelah penyelenggara pilgub itu melaporkan hasil pemilihan ke DPRD. "KPU Lampung menyatakan pasangan Oedin-Joko sebagai pemenang pemilihan gubernur dan sudah melaporkan hal itu ke DPRD," kata Sutan, Sabtu (23-5).

Mengenai tindakan politik uang yang dijadikan celah masuk pembatalan, menurut Sutan, pelakunya yakni Nurlela telah divonis dan wanita itu tidak termasuk tim kampanye Oedin-Joko.

Menurut dia, bila yang melakukan politik uang adalah Oedin-Joko atau tim suksesnya, pemenang pilgub bisa dibatalkan. Karena itu, ia mengimbau KPU Lampung mencabut surat pembatalan yang telah dikirimkan ke DPRD. "Dilantik saja belum, masak mau dibatalkan," kata Sutan.

Secara terpisah, dosen Fakultas Hukum Unila Eddy Rifai menjelaskan sesuai dengan UU Pemda cagub-cawagub harus memenuhi berbagai persyaratan sebelum resmi dilantik. Apabila ada pelanggaran hukum, pembatalan keputusan bisa dilakukan. "Bila belum ada pengesahan atau keputusan presiden, pasangan calon masih bisa dibatalkan. Dan usulan pembatalan itu menjadi tanggung jawab KPU sampai pada penetapan DPRD," kata dia.

Menurut Eddy, pasangan calon yang melakukan politik uang bisa dibatalkan pelantikannya. "Mengenai rincian siapa yang melakukan politik uang, tentu KPU yang lebih tahu," kata dia.

Sementara itu, dosen FISIP Unila Syarief Makhya mengatakan KPU Lampung tidak memiliki cukup alasan untuk membatalkan pelantikan pasangan calon terpilih. "Pembatalan harus melalui Mahkamah Konstitusi," kata dia.

Syarief menduga rekomendasi pembatalan pelantikan Oedin-Joko merupakan rekayasa karena kasus politik uang yang melibatkan Nurlela tidak diproses sejak awal. "Prosesnya secara mendadak dan terkesan ada politisasi dari KPU," kata dia.

Mengenai fatwa Mahkamah Agung yang menjadi bahan rujukan KPU, menurut Syarief, fatwa hanya bagian dari referensi tetapi tidak mengikat. "Fatwa MA tidak bisa dijadikan dasar pembatalan. Kalau ada dugaan politik uang, silakan diproses secara hukum. Jangan dicampuradukkan dengan pelantikan pasangan terpilih," kata dia. n CR-1/U-1

PIIL PESENGGIRI

Sunday, May 24, 2009 1:54 AM

Be a member & get the benefits! Register or login
Culture influences Lampung elections

Oyos Saroso H.N. , The Jakarta Post , Bandarlampung | Wed, 09/03/2008 10:51 AM | The Archipelago

People from outside Lampung may be amazed seeing that there are seven pairs of candidates taking part in Wednesday's gubernatorial elections.

The main contest may become a battle between the chairman of the Golkar Party's Lampung branch Alzier Dianis Thabranie and incumbent Governor Sjachroedin Z.P., but one can by no means take the other candidates lightly.

Alzier is determined to run because he wishes to take revenge on his former brother-in-law, as he felt he should have been the rightful Lampung governor himself.

Despite winning an election at the end of December 2002, Alzier was not appointed as governor. Former president Megawati Soekarnoputri annulled his victory, as he was involved in a number of legal cases.

A repeat election saw Sjachroedin elected governor.

A few years later the Supreme Court found in favor of Alzier, but the central government still did not appoint him as governor on the grounds that a legitimate governor had already been assigned in accordance with the law.

"I would like to go head to head with Sjachroedin if possible. Let the people of Lampung chose between us as governor," said Alzier two years ago.

However, his wish for a straight fight with Sjachroedin is unlikely to come true as the Lampung General Elections Commission (KPUD) had just approved the applications of seven pairs of candidates -- Sjachroedin Z.P. and M.S. Djoko Umar Said (nominated by the Indonesian Democratic Party of Struggle), Alzier Dianis Thabranie and Brig. Gen. Bambang Sudibyo (Golkar and the National Awakening Party), Zulkifli Anwar and Akhmadi Sumaryanto (the Justice and Prosperous Party and National Mandate Party), Oemarsono and Thomas Aziz Riska (minor parties), Andy Achmad Sampurnajaya and M. Suparjo (Reform Star Party and Democrat Party) and two independent candidate pairs, Muhajir Utomo and Andi Arief and Sofjan Jacoeb and Bambang Waluyo Utomo.

The Lampung gubernatorial election has the most candidates for any such election in Indonesia, including the two pairs of independent candidates. Lampung also has the largest number of candidates for the election of a regional head (for a regency). The multi candidate phenomenon, however, is best explained by local culture.

Cultural observer Isbedy Setiawan Z.S. said the phenomenon was ascribed to the piil pesenggiri life philosophy imbued by Lampung people which means "no retreat or backing down". In their daily lives, people local to Lampung refuse to allow their dignity to be belittled and will not allow themselves to be looked down on.

For them, this position must be maintained at all costs. No wonder that candidates with high self esteem refuse to back down.

"That's what's probably happening in the gubernatorial elections, on the same lines as the North Lampung regency elections, where there are six candidates, also scheduled on Wednesday," said Isbedy.

"But candidates still have family ties with one another."

Isbedy said that recently the piil pesenggiri philosophy was often misunderstood as defending a person's pride in an exaggerated manner.

Another observer, Syaiful Irba Tanpaka, said the philosophy has been present during past centuries and remains in practice.

"Ethnic conflicts were also be subdued thanks to the philosophy passed down through the generations," he said.

"I'm positive the Lampung direct leadership elections will not be marred by conflicts as in other areas of Indonesia, despite being contested by many candidates."

For the public, especially those from lower income groups and printers, the more the merrier, as it means they could do well out of it all.

"We accept everything given by the candidates, but who we vote for later depends on what we do when we are inside the voting booth," said pedicab driver Bahrudin, 46, in Panjang district, Bandarlampung.

He said he had collected seven T-shirts from the candidates besides cash, rice, cooking oil, sugar and coffee.

Meanwhile Agus Sahar, a printing firm owner in Bandarlampung, said printing firms were doing well.

"Orders for banners and posters have risen 300 percent. The printers, from large to small-scale, are getting their share of the windfall," he said.


Pemimpin Gunakan Pendekatan Materi

Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan, sejak zaman Orde Baru hingga saat ini pemerintah cenderung menggunakan pendekatan materi dibandingkan dengan pendekatan budaya dalam membangun negara. Pembangunan dengan pendekatan materi memunculkan orang-orang atau pemimpin yang berkarakter atau bermental kurang baik.

Demikian terungkap dalam dialog budaya yang menghadirkan Sultan Hamengku Buwono (HB) X sebagai pembicara, Minggu (12/4) di Bandar Lampung. Dialog budaya yang dikuti ratusan peserta dari kalangan akademisi, budayawan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat Lampung tersebut bertema ”Membangun Budaya Bangsa Berakarkan Nilai-nilai Kearifan Lokal untuk Menyejahterakan Rakyat dan Kebhinekaan Indonesia”.

Dalam dialog tersebut terungkap, pendekatan materi disimbolkan melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih banyak dipakai sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.

”Akibatnya, saat ini segala sesuatu diukur dengan uang. Moralitas pun diukur dengan uang,” ujar Sultan HB X.

Pada kondisi materi menjadi alat ukur, masyarakat justru lebih mudah memercayai seseorang dengan kekayaan berlimpah tanpa mempertanyakan asal kekayaan. Sementara seseorang dengan moralitas baik justru kurang dihargai atau dipercayai.

Sultan HB X mengatakan, alat ukur tersebut menjadikan para pemimpin atau pejabat tidak sungkan berpikir untuk melakukan korupsi atau kolusi. Program-program pemerintah yang disusun sebagai pedoman pembangunan kesejahteraan rakyat justru dijadikan proyek sehingga program sekadar dilakukan. Akibatnya, masyarakat sulit mencapai kesejahteraan.

”Apa cara ini yang akan dipakai untuk membangun moralitas bangsa?” ujar Sultan HB X.

Menurut Sultan HB X, kondisi akan berbeda apabila pendekatan pembangunan menggunakan pendekatan budaya. Indonesia terdiri atas wilayah-wilayah yang kaya akan masyarakat etnik.

Masyarakat etnik tersebut memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip hidup. Sultan mencontohkan, Lampung yang terdiri atas dua subetnik besar memiliki lima prinsip hidup yang merupakan kearifan lokal, salah satunya adalah piil pesenggiri atau rasa harga diri.

Apabila rasa harga diri yang merupakan kearifan lokal sudah menjadi kekuatan, pikiran-pikiran untuk korupsi tidak akan ada. Korupsi itu akan merendahkan harga diri seseorang. (hln)


Sumber: Kompas - Senin, 13 April 2009



Copyright © 2003 Lampung Post. All rights reserved.
Jum'at, 20 Oktober 2006
Rizani, Penjaga 'Piil Pesenggiri'

PADA 1988, saat digelar Dialog Kebudayaan Daerah Lampung, Rizani Puspawijaya dan almarhum Hilman Hadikusuma berusaha mereaktualisasikan konsep piil pesenggiri sebagai kearifan budaya Lampung. Ketika itu, para intelektual Lampung masih sulit menerimanya dengan berbagai argumentasi penolakan.

Namun, konsep yang digali dari nilai-nilai lokal masyarakat adat Lampung ini mulai mendapat perhatian pemerintah daerah sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Pada 1996, Kanwil Depdikbud Provinsi Lampung kemudian menerbitkan sebuah buku panduan mengenai piil pesenggiri sebagai filsafat hidup masyarakat adat Lampung.

"Saya yang pertama sekali memperkenalkan konsep filsafat piil pesenggiri dalam skripsi gelar sarjana. Bersama almarhum Prof. Hilman Hadikusuma, konsep itu terus dipelajari dan dikaji sehingga bisa dirumuskan unsur-unsur pembentuk piil pesenggiri yang terdiri dari juluk adek, nemui nyimah, nengah nyappur, sakai-sambaiyan, dan titie gemanttei," kata Rizani Puspawidjaja, penulis buku Hukum Adat Dalam Tebaran Pemikiran.

Buku ini berisi kumpulan tulisan Rizani mengenai hukum adat dan filsafat piil pesenggiri ini, baik yang ditulis untuk kepentingan diskusi maupun perkuliahan. Lektor Kepala Madya/Pembina Utama Muda Fakultas Hukum Universitas Lampung ini, merencanakan akan menerbitkan lima buku lagi yang juga berisi karya-karya selama ini. "Sebelum pensiun, buku-buku iotu sudah harus terbit. Saya bahkan sedang menggarap dua buku lain," kata pria kelahiran Terbanggibesar, Lampung Tengah, 64 tahun silam.

Salah satu buku yang akan terbit berisikan hukum adat Lampung tentang keluarga. Dalam buku antara lain akan membahas perkawinan, dan warisan. "Saya juga akan menerbitkan buku berkaitan mata kuliah yang Sosiologi Hukum yang saya ajarkan di Unila," kata alumnus pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada 1968 dan akan pensiun pada November 2007.

Buku Hukum Adat dalam Tebaran Pemikiran merupakan karya kedua Rizani. Ketua I Bidang Pemberdayaan Masyarakat Koordinator Kampung Tua tersebut optimistis dapat menyelesaikan enam buku sebelum pensiun. "Saya menerbitkan buku itu untuk masyarakat yang mau membaca. Saya ingin masyarakat Lampung memahami budaya mereka sendiri. Sebab, hukum adat Lampung sangat potensial dijadikan salah satu alat penyelesaian konflik," kata dia.

Di mata Wahyu Sasongko, buku Rizani berhasil menawarkan ide untuk menggunakan hukum adat guna menyelesaikan masalah di Lampung. "Yang terpenting pemerintah daerah dapat mengidentifikasikan hukum adat Lampung lebih dulu," kata dia.

Sebab, bagi Wahyu, teori yang terdapat dalam buku Rizani harus dibuktikan lebih dulu oleh pengambil keputusan. n ANI/LO-01




Sunday, November 12, 2006
Esai: 'Puzzle' Bernama Piil Pesenggiri
-- Firdaus Augustian*

Kebudayaan merupakan way of life, petunjuk bagi tindakan dan tingkah laku manusia, sebuah ekspresi nilai-nilai dan cita-cita. Sebuah kebudayaan mengacu pada pola-pola perilaku yang ditularkan secara sosial. Kebudayaan berada di belakang sikap dan tingkah laku lahiriah masyarakat yang secara eksklusif share a different tradition (AL Kroeber & Clyde Klukhon, 1952).

Rizani Puspawijaya menyatakan pemahaman utuh terhadap tatanan moral suatu masyarakat perlu dilakukan, sehingga penafsiran yang keliru dan negatif dapat dihindarkan. Agar tatanan moral dapat dipahami secara utuh dan memadai, tatanan moral perlu diketahui secara proporsional.

Tatanan moral masyarakat Lampung yang merupakan pedoman perilaku budaya yang luhur terbangun dalam sebuah sistem yang selama ini kita kenal sebagai piil pesenggiri. Tatanan moral yang terbangun dalam sistem dan prinsip piil pesenggiri sejak 1970-an menjadi wacana di kalangan elite Lampung, mulai dari H. Zainal Abidin Pagar Alam, R. Sutiyoso, Yasir Hadibroto, Pudjono Pranyoto, Oemarsono, Sjachroedin, barangkali secara substantif telah dibicarakan juga oleh Kusno Dhanupoyo.

Pembicaraan ini bunga-bunga pemikiran yang meluncur dan mengalir bagai air sebagai pesan moral pemimpin-pemimpin lain di Lampung. Buat siapa pun di antara kita sebagai orang Lampung, baik dari masyarakat Pepadun maupun Pesisir (Sai Batin) istilah piil pesenggiri sangat akrab dan melekat. Pemahaman kita terhadap piil pesenggiri, dengan sama sekali tidak pernah memikirkan mempersoalkan apakah prinsip ini, ada atau tidak pada masyarakat lain.

Piil pesenggiri menurut Rizani Puspawijaya merupakan suatu keutuhan dari unsur yang mencakup juluk adek, nemui nyimah, nengah nyappur, sakai sembayan. Barangkali perlu kita cermati secara jujur, terminologi sakai sambayan sebagai sebuah kosakata tidak dikenal masyarakat Lampung Pesisir, ini dikemukakan kepada saya oleh beberapa pemuka adat Sai Batin, termasuk Pangeran Bandar Marga (Gedong Pakuan), Radin Jaksa (Padang Cermin), Batin Kesuma Ningrat/H. Irfan Anshory (Suka Banjar, Talangpadang).

Tetapi substansi sakai sambayan sebagaimana pada masyarakat tradisional lain juga dikenal pada masyarakat Lampung Pesisir (Sai Batin). Sakai sambayan suatu sikap tolong-menolong dan gotong royong, memahami makna kebersamaan, hakikatnya merefleksikan partisipasi, dan solidaritas yang tinggi terhadap lingkungan. Semangat semacam ini bukan hanya ada pada masyarakat Lampung, juga ada pada masyarakat tradisional lain.

Sebuah orasi kebudayaan yang disampaikan Mochtar Lubis (1977) membedah tentang manusia Indonesia, rasanya merupakan puncak otokritik terhadap manusia Indonesia yang selama ini dianggap berkebudayaan luhur dengan peninggalan kebudayaannya Borobudur, Mataram, Sriwidjaya, Majapahit, dan sebagainya.

Faktanya kita pernah dijajah 200 tahun oleh VOC, sebuah badan usaha yang didirikan di Kerajaan Belanda, dijajah hampir 150 tahun oleh Kerajaan Belanda, dan 3,5 tahun oleh Kekaisaran Jepang. Kemerdekaan 17 Agustus 1945, naskah Proklamasi dirancang secara damai dengan perlindungan dan jaminan keamanan Laksamana Muda Tadashi Maeda setelah mendapat briefing kemerdekaan dari Marsekal Terauchi, Komandon Komandon Angkatan Darat wilayah Asia Selatan di Dalat (Saigon) pada 14 Agustus 1945 (Mr. Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, 1978).

Tentunya saya belum mempunyai kemampuan otokritik terhadap piil pesenggiri seperti Mochtar Lubis. Piil pesenggiri bersifat universal pada semua masyarakat kebudayaan tradisional. Pastinya piil pesenggiri sebagai tatanan moral masyarakat Lampung tidak bersifat execlusiv exclusive share a different tradition.

Sulit mencari sifat/sistem tatanan moral yang genuine pada kebudayaan-kebudayaan yang ada, karena pada dasarnya antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain terjadi proses akulturasi, intervensi, dan interdependensi. Dengan meminjam pemikiran Rizani, kita setuju piil pesenggiri merupakan tatanan moral, yang menjadi motivasi masyarakat Lampung untuk mempertahankan eksistensinya.

Tetapi kita harus menyadari bahwa tatanan moral semacam ini ada juga pada kebudayaan lain, khususnya pada masyarakat tradisional. Kebudayaan Madura, secara jernih diuraikan Dr. A Latief Wiyata (2002). Ada dua hal yang melekat menjadi stereotipe orang Madura: NU dan carok. Latief Wijaya mengungkapkan simbolis carok dalam konteks budaya Madura. Carok adalah suatu kekerasan yang memiliki latar dan pesan kultural sekaligus merupakan tatanan moral untuk mempertahankan harga diri, nama baik, solidaritas keluarga, dan kebersamaan. Apabila ada pihak lain yang mengganggu dan merusak norma-norma ini, carok adalah langkah yang dipilih untuk mempertahankan dan menjaga nilai-nilai di atas.

Rasanya terlalu berlebihan kalau kita mengatakan tatanan moral piil pesenggiri yang merupakan inspirasi dan motivasi berpikir dan bersikap masyarakat Lampung, hanya dikenal masyarakat Lampung. Kebudayaan lain pun apalagi pada masyarakat tradisional amat akrab terhadap tatanan moral ini. Bahkan, tatanan moral ini telah built in dalam kehidupan mereka.

Mungkin dapat direnungkan pesan seorang teman saya, yang pada Oktober 2006 lalu dilantik menjadi duta besar RI di Utara Eropa, ulun lappung asli. Apak indukni lappung berpesan pada saya saat bersama-sama mengikuti Spamen 1997, mempertanyakan masih relevankah kalau kita bicara tentang piil pesenggiri seolah-olah kebudayaan lain tidak mengenal piil pesenggiri.

Lebih mendasar lagi pertanyaannya: Kiay, pagun tepatkah kham bicara kebudayaan lokal dilom konstruksi pengaruh kebudayaan regional dan global, mampukah kham dilom tantangan global mempertahankan eksistensi lokal, sai hanya merupakan pernik-pernik. Secara mengejutkan dia mengemukakan begitu banyak Kebudayaan besar dunia di dalam sejarah kemanusiaan, menjadi punah dan sirna, seperti kebudayaan Yunani, Romania, Assiria, Mesir, Inca, karena bersifat eksklusif, selalu merasa besar. Sementara kita asyik dengan puzzle dan scrabble yang berlabel piil pesenggiri. Tabik mahap dikuti rumpok pun.

* Firdaus Augustian, pemerhati budaya

Sumber: Lampung Post, Sabtu, 11 November 2006
Posted by Udo Z Karzi at 6:26 PM
Labels: adat, budaya, daerah, lampung, polemik



Monday, November 20, 2006
Esai: Piil Pesenggiri Bukan Puzzle, Catatan untuk Firdaus Augustian
-- Fachruddin*


Menarik membaca tulisan Firdaus Agustian, Puzzle Bernama Piil Pesenggiri (Lampung Post edisi 11 November 2006). Kalau saya sarikan, dapat dikelompokkan jadi lima persoalan.

Pertama, bukan hanya piil pesenggiri, komunitas tradisional lain pun banyak yang sarat pesan kultural.

Kedua, tidak semua kelompok masyarakat Lampung akrab dengan unsur-unsur piil pesenggiri, banyak komunitas Saibatin tidak familiar dengan sakai sambaian tetapi mereka memiliki kearifan yang lain.

Ketiga, otokritik semacam yang pernah dilontarkan Muchtar Lubis perlu juga dilontarkan kepada piil pesenggiri.

Keempat, membicarakan kebudayaan lokal piil pesenggiri di tengah arus pengaruh global dirasakan bagaikan anak kecil yang main puzzle.

Kelima, budaya besar seperti Yunani, Mesir, Romania, hilang dengan sendirinya akibat eksklusifitas pendukungnya.

Gagasan Firdaus perlu dilontarkan kepada kita semua, sehingga piil pesenggiri dapat digali lebih dalam lagi.

***

Piil pesenggiri sudah menjadi milik perguruan tinggi, diuji para guru besar dengan pendekatan akademis, bukan sekadar puzzle dengan tantangan yang relatif ringan. Piil pesenggiri sebuah keseriusan, seriusnya mereka yang mengidamkan berdirinya Kesultanan Islam Lampung, di mana piil pesenggiri sebagai dasar nilainya.

Niat Fatahillah mengawini Putri Sinar Alam dari Keratuan Pugung, bukan sekadar pelepas libido, tetapi sebuah rintisan untuk mendirikan Kesultanan Islam Lampung, sebagai penyangga Banten, Cirebon, dan Demak untuk melanjutkan perjuangan dakwah Walisongo. Itu sebabnya Pangeran Sabakingking dan Ratu Darah Putih bersegera menyelesaikan konflik yang mereka hadapi dengan piil pesenggiri sebagai acuannya--simak isi Prasasti Bojong yang sejalan dengan piil pesenggiri, yaitu nemui nyimah (saling menghargai), nengah nyappur (kesetaraan), sakai sambaian (kebersamaan), dan juluk adek (terprogram) dan titi gemeti (sistematis).

Bukan hanya orang Lampung memiliki piil pesenggiri, di Batak ada dalihan na tolu, di Padang ada adat basendi syara, syara bersendi Kitabullah, Banten ada kiai dan jawara, di Madura ada NU dan carok di Bugis ada syiri. Jangan ditanya lagi di Jawa, banyak sekali ragamnya, tetapi ada dua yang benar benar populer. Pertama, tri ojo (ojo kagetan, ojo gumunan, dan ojo dumeh). Kedua, nyaris dianut para pejabat di zaman Orde Baru yaitu sugih tampo bondo, digdoyo tanpo aji, ngluruk tampo bolo, dan menang tampo ngasorake. Menang tampo ngasorake membahana disebut berkali kali di gedung DPR RI ketika Soeharto berhasil dipilih kembali untuk kesekian kalinya sebagai Presiden RI.

Itulah sebabnya para aparat istana tidak boleh pamer kekayaan (sugih tampo bondo), jangan unjuk kekuasaan (digdoyo tampo aji), jangan terlalu demonstratif dalam tindakan persuasif (ngluruk tampo bolo), dan jangan terlalu unjuk kemenangan (menang tampo ngasorake).

Konsep ini dirumuskan para bangsawan, tetapi apa arti kebangsawanannya tanpa masyarakat jelata. Karena itu, masyarakat jelata tidak boleh disakiti hatinya. Tetapi di pihak lain masyarakat jelata ditekan sedemikian rupa, dilarang unjuk pendapat, unjuk rasa, protes, apalagi berontak.

Para aparat membina budaya pepe, apabila ada resi yang protes atas kebijakan orang istana, ia harus menjemur dirinya (pepe), menentang matahari di alun alun dan jalan menuju istana. Nanti akan datang hulubalang yang akan menanyakan, protes perihal apa hingga ia menjemur diri, menentang mata hari. Barulah disampaikan protes dan ujuk pendapat secara baik. Maka, muncul istilah di kultur Jawa yaitu jo ngidoni Srengenge (jangan meludahi mata hari).

***

Berbeda dengan piil pesenggiri yang dipanuti masyarakat Lampung. Banten memberikan advokasi dengan kitab Kuntara Rajaniti, seperti yang diturunkan kepada Keratuan Darah Putih, yang diniatkan untuk masyarakat mulai dari Kalianda, Padang Cermin, Cukuh Balak, hingga Semaka. Sebenarnya para pimpinan adat telah siap mendukung berdirinya Kesultanan Islam Lampung bersama Keratuan Pugung.

Walaupun Kerajaan Tulangbawang telah tidak efektif, di lingkungan masyarakat Pepadun masih banyak persoalan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, baik masalah internal maupun eksternal. Secara internal, hingga ketika adat Pepadun dibentuk ternyata masih banyak diantara kelompok itu yang belum menganut Islam, serta belum adanya kecocokan siapa yang ditunjuk sebagai pemimpin. Sedangkan masalah eksternal, kelompok ini terpaksa menyelesaikan sengketa dengan Palembang lebih dahulu (Hilman Hadikusuma). Persoalan demi persoalan datang hingga kelak masuknya bangsa penjajah--lihat Facruddin dalam "Konflik Mengakar Sepanjang Abad" (Lampung Post edisi 19 September 2006).

Piil pesenggiri yang diketemukan dan dihimpun Rizani dalam penyusunan skripsinya di Fakultas Hukum Unila tahun 1966 merupakan hasil proses akulturatif. Unsur-unsurnya selalu berpasangan, juluk berpasangan dengan adek, nemui dengan nyimah, nengah dengan nyappur, sakai dengan sambai. Dua kata yang digabung-gabung itu belum tentu populer di satu tempat secara utuh. Nemui, umpamanya, populer di lingkungan masyarakat Pepadun, tetapi kata simah lebih populer di daerah pesisir. Penggabungan itu bukan tanpa sebab dan makna.

Sebab itu, bila ada kata-kata yang kurang populer di daerah tertentu, jangan serta merta menolak, karena ia populer di daerah lain di Lampung ini. Itu berarti bahasa Lampung, kekayaan Lampung, milik kita bersama.

Saya pernah dikejutkan ketika menghadiri upacara anjau marga di daerah Cukuh Balak, ternyata ada seorang tokoh adat yang berpidato dengan inti pidato: khepot delom mufakat, khopkhama delom bekekhja, tetengah tetanggah, bupudak waya, bupiil bupesenggir.

Berarti di daerah pesisir pun dikenal piil pesenggiri, kendati sedikit berbeda. Tetapi mengapa kita harus sibuk mencari perbedaan, bukankah lebih baik kita mencari persamaan agar kekayaan yang masih terpendam ini dapat digali sebagai sumbangan bagi kemajuan ummat manusia.

Pluralitas komunitas Lampung memiliki kekayaan yang terpendam. Sikap eksklusifivas terhadap piil pesenggiri berarti tidak mengikuti perkembangan terhadap kajian piil pesenggiri itu sendiri.

* Fachruddin, Peneliti Kebudayaan Independen, PNS pada UPTD BPKB Dinas Pendidikan Provinsi Lampung


Sumber: Lampung Post, Sabtu, 18 November 2006





Jum'at, 22 September 2006
Karya Tulis: 'Pesenggiri' Baru Sebatas Pelajaran

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Falsafah pesenggiri (etika dan tata krama budaya Lampung) sejauh ini hanya dijadikan mata pelajaran di sekolah, belum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kritikan dipaparkan Suci Pratiwi, siswa SMKN 3 Bandar Lampung, dalam makalahnya yang diikutkan dalam Lomba Penulisan dan Diskusi Falsafah Piil Pesenggiri yang diselenggarakan Subdin Kebudayaan Dinas Pendidikan Lampung selama empat hari, dimulai Rabu (20-9) dan berakhir Sabtu (23-9), di Hotel Kemala Bandar Lampung.

Menurut Suci, piil pesenggiri adalah prinsip penghormatan yang harus dipegang teguh orang Lampung. Namun, pada zaman sekarang, falsafah itu mulai dilupakan dan ditinggalkan masyarakat, bahkan oleh orang Lampung sendiri.

"Pesenggiri itu mengatur etika, perilaku, bahasa, dan perbuatan. Bagaimana bertata krama dengan orang tua, guru, sebaya, menyambut dan menghormati tamu dengan tarian. Tetapi, sekarang piil pesenggiri hanya dijadikan mata pelajaran di sekolah, tidak pernah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Menurut Koordinator Humas Pendidikan Lampung A. Hamid, lomba menulis falsafah piil pesenggiri yang diikuti 100 siswa SMA/SMK se-Lampung itu bertujuan agar siswa mampu memahami nilai-nlai luhur tata krama, sopan santun, dan disiplin dalam pergaulannya.

Selain itu, memperkenalkan dan membangkitkan kembali tata krama budaya Lampung sebagai budaya lokal yang harus dijunjung tinggi.

"Kami berharap budaya-budaya lokal yang memiliki nilai positif dapat dikembangkan dan dilestarikan sebagai karakter budaya lokal, salah satunya dengan memasukkan budaya dan bahasa Lampung dalam muatan lokal," kata Hamid.

Lebih jauh, Hamid berharap pelajaran budaya Lampung tidak hanya sekadar materi dan teori, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. n RIN/X-2






Thursday, March 22, 2007
Kongres Masyarakat Adat: Meniti Jembatan Masyarakat Adat dan Negara
-- C Wahyu Haryo dan Nawa Tunggal

Kongres Masyarakat Adat Nasional atau KMAN III di Pontianak, Kalimantan Barat, 17-21 Maret 2007, berakhir dengan catatan penting: rawannya posisi masyarakat adat dan hukum adat ketika berhadapan dengan politik kepentingan negara di satu sisi, dan pragmatisme kepentingan modal di daerah.

Sebagai forum langka empat tahunan yang mempertemukan "keluarga bangsa" Indonesia melalui 850 komunitas adat, keluarnya Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh (JKMA) dari Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN ) di hari terakhir kongres misalnya, menjadi indikasi centang-perenangnya pemahaman masyarakat adat akan posisi mereka.

Di sisi lain, pengalaman buruk komunitas adat akibat tarikan kuat kepentingan politik demi tujuan di luar komunitas adat itu sendiri, telah menimbulkan penolakan terhadap peran negara, apalagi jika negara melalui birokrasinya cenderung menggerogoti eksistensi dan aspirasi politik komunitas masyarakat adat.

Keluarnya JKMA yang mewakili 74 kampung adat Aceh disebut-sebut karena buntunya dialog karena AMAN sebagai organisasi membutuhkan struktur organisasi tersentral sehingga kekuasaan organisasi itu harus berjenjang di tingkat pusat, wilayah (provinsi), daerah, dan seterusnya. "Kami trauma dengan mekanisme struktural organisasi. Kami menghendaki masyarakat adat tidak dibedakan dalam jenjang-jenjang organisasi di berbagai wilayah," kata Yurinus, Koordinator JKMA.

Bagi Wakil Ketua I KMAN Mina Susana Setra, pembuatan hierarki organisasi, merupakan risiko dari penguatan organisasi AMAN untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat adat.

Secara emosional, situasi organisasi adat, apa boleh buat bagai buah simalakama. Keunikan dan lokalitas tak mudah padu dengan kebutuhan organisasi yang solid, dengan garis komando lempeng yang (belum tentu juga) kokoh.

Salah satu hasil kongres yang berakhir pada dini hari 22 Maret 2007 kemarin adalah keluarnya 17 resolusi dari AMAN. Beberapa di antaranya tetap masih berkutat pada persoalan peran masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Butir pertama resolusi misalnya, AMAN mendesak pemerintah dan DPR untuk segera melaksanakan Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Konkretnya, seluruh Undang-Undang (UU) sektoral yang melecehkan hak-hak masyarakat adat seperti UU No 41/1999 tentang Kehutanan dan UU No 11/1967 tentang Pertambangan harus diganti dengan UU Pengelolaan SDA yang menyeluruh, lintas sektoral, dan melindungi hak-hak masyarakat adat.

AMAN juga menuntut pemerintah agar mencabut seluruh izin eksploitasi SDA di dalam wilayah adat yang diberikan tanpa persetujuan dari masyarakat adat.

Terkait dengan pengakuan atas keberadaan masyarakat adat, AMAN mendesak pemerintah dan DPR untuk membuat UU khusus sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 18B Ayat (2) Amandemen Kedua UUD 1945.

Diduga karena tekanan terus-menerus kepentingan kapital, dan kepentingan politik negara di pihak lain melalui peraturan, bahkan UU yang menguntungkan birokrasi departemen terkait, Sekretaris Jenderal AMAN Periode 2007-2012 Abdon Nababan di Pontianak, Rabu (21/3) malam, dalam pidatonya bahkan mendorong AMAN mesti masuk ke ranah politik, dan menjadikannya sebagai kekuatan politik. Tak ada jalan lain.

Abdon mengemukakan perjuangan terhadap pengakuan akan hak masyarakat adat akan lebih efektif jika kader masyarakat adat masuk dan mewarnai proses politik di setiap tingkatan. Untuk itu, AMAN akan bergerak menjadi sarana dalam mewujudkan demokrasi yang murah agar kader AMAN dapat berkiprah di kancah politik daerah maupun nasional.

"Untuk menjadi calon bupati saja orang harus ’membeli’ partai hingga Rp 10 miliar. Belum lagi untuk ’membeli’ tim suksesnya. Dengan mengonsolidasikan masyarakat adat, AMAN bisa punya posisi tawar sekaligus sarana yang murah saat kader yang akan berkiprah di politik itu harus berhadapan dengan partai politik," kata Abdon Nababan.

Seberapa tertindas masyarakat adat sebagai komunal mengalami trauma politik, agaknya bisa dilihat di sepanjang kongres ketiga di Pontianak ini. Selain gugatan keras dalam berbagai forum, persidangan, berbagai spanduk, dan suvenir-suvenir kaos bertuliskan kalimat bernada panas ini: "Kalau negara tidak mengakui kami, kami pun tidak akan mengakui negara". Tulisan itu terpampang pada spanduk di pagar Universitas Tanjungpura, Pontianak, tempat dilangsungkannya KMAN III.

Jangan heran mengapa kalimat-kalimat keras itu yang muncul. Kalimat yang terang-terangan hendak "memuntahkan" peran negara itu ternyata merupakan hasil Deklarasi AMAN pada kongres mereka (KMAN I) tahun 1999 di Yogyakarta. Pada KMAN II di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), tahun 2003 pun, agaknya cara pandang masyarakat adat terhadap negara tetap tidak berubah: negara sebagai ancaman.

Muncul pula tulisan lain: "Kami siap berkuah darah mempertahankan tanah adat BPRPI". BPRPI adalah Badan Perjuangan Rakyat Penonggol Indonesia, sebuah komunitas adat di Kampung Mabar, Sumatera Utara.

"Ini bekas luka digolok oleh orang yang tidak saya kenal sewaktu saya memimpin penolakan pembuldoseran lahan kami," kata pemasang spanduk tersebut, Pimpinan Badan Perjuangan Rakyat Penonggol Indonesia Kampung Mabar, Sumatera Utara, Muhammad Yusuf (52) kepada Kompas, Senin di sela-sela kongres.

Yusuf lalu menunjukkan bekas jahitan luka sepanjang sekitar 12 sentimeter di kening kanannya. "Sejak memperjuangkan tanah adat supaya kembali menjadi hak kami tahun 1979, saya sudah lebih dari 40 kali ditangkap dan ditahan aparat keamanan, ya polisi maupun aparat TNI. Saya juga pernah dipenjara atas putusan pengadilan selama enam bulan tahun 2006. Waktu itu gara-gara menghadang kembali pembuldoseran tanah adat kami untuk pembangunan industri dari investasi negara asing," tutur Yusuf dengan nada tinggi.

Konflik dan kekerasan yang dialami masyarakat adat telah mengubah bahkan mencabik-cabik batas-batas tanah ulayat, pranata sosial, dan nilai-nilai adat. Struktur lama itu harus mencair, sering pula musnah, karena perubahan sumber daya alam telah berimplikasi langsung pada struktur sosial mereka. Hukum adat, dan kearifan lokal, tak memperoleh ruang lagi dalam dinamika negara.

Karena itu, senada dengan Susana Setra, Abdon Nababan menegaskan, "Bagi kami, penegakan hukum adat sekarang menjadi benteng terakhir menyelamatkan keberadaan hutan alam di Indonesia. "

Prof Dr Hasanu Simon dan Dr San Afri Awang, keduanya pakar kehutanan dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, di berbagai tempat dan kesempatan menekankan pembelaan mereka kepada masyarakat adat.

Dari penelitian San Afri Awang dan pengakuan masyarakat adat pada forum mereka tahun 2005 di Yogyakarta misalnya, terungkap sekitar 50 persen kawasan hutan dan gunung yang statusnya diformalkan sebagai taman nasional (jumlahnya sekitar 60-an), umumnya kondisinya rusak parah. Status taman nasional, artinya daerah tertutup bagi masyarakat adat untuk memasukinya, apalagi memanfaatkannya sebagai pemukiman maupun lahan nafkah hidup.

Konflik

Peristiwa penembakan oleh aparat keamanan terhadap anggota masyarakat adat di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, baru-baru ini, terjadi akibat penolakan terhadap pembabatan hutan kopi. Tahun 2004, penembakan yang mengakibatkan tewasnya tiga anggota masyarakat adat Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan, berawal dari penolakan masyarakat atas ekspansi kebun sawit yang menerjang tanah adat mereka. Kejadian serupa tahun 2004 terjadi lagi: tiga warga adat Tambusai, Riau, tewas ditembak saat menentang penguasaan lahan tanah adat mereka.

Daftar konflik bisa panjang. Sebut misalnya kasus di Desa Engkadik Pade, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, baru-baru ini. Orang desa menyandera alat-alat berat milik PT ASJ yang membuka hutan untuk kebun sawit. Masyarakat memagari lahan mereka kembali, sebagai tradisi singa parak, karena perusahaan dianggap menggusur tanah makam adat leluhur mereka. Masyarakat adat lalu menuntut denda Rp 274 juta kepada PT ASJ yang mencaplok sebagian hutan adat mereka. Beberapa tahun lalu di Kecamatan Bonti, Sanggau, Kalbar, masyarakat adat juga menyita alat-alat berat milik PT MAS karena dianggap menggusur tanah warga. Pada awal tahun 2006, masyarakat Dayak Iban di Desa Semunying, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, juga menyita alat berat milik PT LL karena perusahaan ini dianggap menggusur lahan masyarakat adat tanpa ganti rugi. Masyarakat Kampung Selalong, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalbar, Juni 1999, membakar sejumlah alat berat dan barak pekerja perkebunan milik PT MJL.

Nyaris di tiap provinsi, sengketa tentang lahan dan kekayaan alam antara negara dan masyarakat adat pernah dan akan terus terjadi.

Mengapa itu terus terjadi? Jawabnya jelas sekali, karena hak adat begitu terpinggirkan. Dalam hukum positif negara kita, hak rakyat hanya dirumuskan sekilas pada Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi: Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (rechts gmeinschaap).

Menurut Ketua Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro Sulawesi Tenggara Rukmini Paata, luas wilayah ulayat masyarakat adat mencapai 22.950 hektar. Namun, sekitar 18.000 hektar di antaranya diklaim milik Taman Nasional Lorelindo sejak 1970.

"Dari 64 desa di Kabupaten Donggala dan Poso, baru ada dua desa yang mendapatkan pengakuan dan bisa untuk turut mengelola kawasan taman nasional. Di luar dua desa itu, jika ada masyarakat yang mengambil rotan akan ditangkap karena dianggap mencuri," kata Rukmini. Alex Sanggenafa, anggota Tim Asistensi Dewan Adat Daerah Yapen, Waropen, Papua, belum melihat dukungan negara dalam kebijakan otonomi sekarang.

Ungkapan-ungkapan panas lewat pernyataan atau spanduk kongres mestinya menjadi perhatian serius negara dan pemerintah lokal. "Pemerintah dan negara harus sejalan dengan masyarakat adat untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu masyarakat adil dan sejahtera," kata Direktur Eksekutif Institut Dayakologi John Bamba.

Yang jelas, sebagai bangsa kita mengalami kemunduran dahsyat dalam berbangsa. Apa mau dikata!

Sumber: Kompas, Kamis, 22 Maret 2007

Jumat, 22 Mei 2009

PRO KONTRA PELANTIKAN GUBERNUR LAMPUNG

DPRD Lampung Terbelah

BANDAR LAMPUNG (Lampost): DPRD Lampung terbelah menyikapi surat Komisi Pemilihan Umum Lampung tentang pembatalan pelantikan Sjachroedin Z.P.-M.S. Joko Umar Said (Oedin-Joko) sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur periode 2009--2014.

Wakil Ketua DPRD Lampung Nurhasanah mengaku belum menerima surat KPU Lampung. Padahal, kata dia, DPRD sudah mengirim surat ke Menteri Dalam Negeri tentang penegasan pelantikan gubernur terpilih pada 2 Juni mendatang. "Surat yang saya kirim melalui mekanisme kelembagaan, tidak seperti yang dikirim Indra Karyadi (Ketua DPRD Lampung) yang sifatnya pribadi," kata Nurhasanah, Jumat (22-5).

Pada 19 Mei 2009, Ketua DPRD Lampung Indra Karyadi menandatangani surat penundaan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung masa bakti 2009--2014. Surat bernomor 160/508/13.01/2009 itu dikirimkan ke Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara.

Surat tersebut menindaklanjuti Surat KPU Lampung Nomor: 270/169/KPU-LPG/2009 tanggal 19 Mei 2009 perihal Pembatalan Pasangan Oedin-Joko.

Dalam suratnya, Indra menyatakan untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, DPRD mengajukan permohonan untuk menunda pengesahan dan pengangkatan Oedin-Joko sebagai gubernur dan wagub Lampung.

Selanjutnya, menurut Indra, DPRD Lampung akan menggelar paripurna pembatalan Oedin-Joko. Hal itu sesuai dengan surat KPU ke DPRD Lampung Nomor 270/169/KPU-LPG/V/2009. Dalam surat tersebut, Ketua KPU Lampung Edwin Hanibal mengusulkan DPRD Lampung menggelar paripurna pembatalan Oedin-Joko.

Lima poin dalam surat KPU tersebut, pertama, tentang penetapan pasang cagub-cawagub Lampung. Kedua, rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan pasangan terpilih. Ketiga, keputusan PN Tanjungkarang No. 1250/Pid/E/2008/PNTK tanggal 28 November 2008. Keempat, merujuk pada putusan PN tersebut dan fatwa Mahkamah Agung Nomor 139/KMA/II/2008 tanggal 12 September 2008, maka DPRD Lampung diminta segera menggelar paripurna pembatalan Oedin-Joko. Kelima, pengaduan kasus penggunaan anggaran pemerintah untuk kepentingan pencalonan, maka pelaksanaan mekanismenya dikonsultasikan lebih dahulu ke KPU.

Tanpa Konsultasi

Kuasa hukum KPU Lampung Susi Tur Andayani mengatakan kliennya tidak berkonsultasi lebih dahulu saat membuat keputusan pembatalan tersebut. "Surat itu dikeluarkan tanpa melalui kajian yang melibatkan kuasa hukum dan sekretariat KPU," kata Susi Tur, kemarin.

Menurut dia, tindakan itu akan menimbulkan stigma negatif terhadap independensi KPU. Padahal KPU adalah lembaga yang selama ini diharapkan dapat mewujudkan demokrasi. "Dalam setiap permasalahan hukum terkait Pilgub Lampung, selalu saya yang dipercaya dan diserahi tugas mewakili KPU Lampung. Tapi ini tiba-tiba mereka membuat produk hukum melalui pleno, tidak pernah ada konsultasi dengan saya," kata dia.

Apalagi, kata Susi, masalah gugatan atas penghitungan suara dan penetapan pasangan gubernur dan wagub terpilih pun dia yang mewakili maju di persidangan. Sampai akhirnya kemudian hasil penghitungan suara KPU dan penetapan Oedin-Joko sebagai pasangan terpilih dan dikuatkan Mahkamah Agung, Susi juga ikut terlibat mempertahankan kebenarannya secara hukum.

"Anehnya dengan masalah yang sama, yakni gubernur dan wakil gubernur terpilih, tidak ada konsultasi kepada saya. Dan putusan hukum pleno KPU itu justru mematahkan penetapan dari pleno mereka yang sudah diperkuat putusan MA," kata dia.

Secara terpisah, pengamat hukum dari Universitas Lampung Tisnanta mengatakan kasus politik uang memang dapat membatalkan pasangan calon terpilih. Namun, pelakunya haruslah pasangan calon atau tim sukses calon dan hal itu telah terbukti di pengadilan. "Kalau pelakunya bukan pasangan calon atau tim suksesnya, tidak ada implikasi untuk membatalkan hasil pilkada," kata Tisnanta.

Sementara itu, juru bicara Sjachroedin Z.P., Ferdi Gunsan, mengatakan pihaknya akan mempertanyakan kejelasan hasil pleno itu ke KPU Lampung. Jika KPU tetap meneruskan hasil pleno itu, pihaknya akan menuntut lembaga itu. "Sebab, jelas hasil pleno itu sudah melanggar hukum dan merugikan Sjachroedin," kata Ferdi. n KIS/AAN/U-1

Kamis, 21 Mei 2009

ANDI AHMAD SAMPURNA JAYA

BIOGRAFI

Andy Achmad Sampurna Jaya
Tokoh Pemersatu dari Tanah Melayu

Lebih akrab dengan panggilan Kanjeng, Andy Achmad Sampurna Jaya, selama menjabat Bupati Lampung Tengah (2001-2005), berhasil mempersatukan warganya yang berlatar belakang multi etnis, golongan dan agama. Amat beralasan bilamana Kanjeng mendapat julukan Tokoh Pemersatu dari Tanah Melayu. Kanjeng berikrar untuk sepenuhnya memusatkan diri bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah.



Dia seorang pemimpin multidiomensional. Dalam kesahajaannya sangat memegang komitmen. Karena itu, bagi orang awam, terasa janggal apabila Kanjeng menolak tawaran untuk bertarung pada pemilihan Gubernur Lampung.

Lampung Tengah, yang sekarang berpenduduk lebih dari 7 juta jiwa, praktis selama lima tahun telah mengejar ketertinggalan. Dalam nada datar, ia mengatakan bahwa apa yang telah dilakukannya baru sebagian kecil dari keinginannya mewujudkan masyarakat madani. “Ukuran keberhasilan pembangunan pada hakikatnya ialah mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak mungkin mencapai kesejahteraan tanpa dibarengi pertumbuhan ekonomi.

Dan yang layak menilai tingkat keberhasilan tentu masyarakat itu sendiri. Tapi, yang jelas Lampung Tengah sudah melakukan perubahaan sejak empat tahun lalu. Dan itu berlangsung dengan dana yang sangat ketat,” katanya menegaskan.

Latar belakang sosial, demografis dan kultur yang ada pada kondisi Lampung Tengah, sangat berpengaruh terhadap perilaku dan karakter para warganya, baik secara individual maupun kolektif. Dalam kondisi seperti itu, Lampung Tengah sangat rentan terjadinya konflik horizontal apabila pemerintah daerah salah menerapkan kebijakan.

Karena itu, Andy terus membangun toleransi dan saling menghargai di dalam setiap perbedaan, termasuk perbedaan keimanan. Ini sebuah kekuatan besar yang memberikan kontribusi pada kelangsungan pembangunan daerah, negara ataupun bangsa. Andy, lewat dialog dan pendekatan sosial dengan berbagai tokoh agama, adat dan pemuda, berusaha menjalin lebih erat komunikasi lintas agama, suku maupun golongan.

Lampung Tengah dihuni oleh masyarakat dari berbagai agama; Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Juga berbagai suku; Melayu (Lampung), Jawa, Banten, Bugis, Batak, Padang, Bali, Lombok, Timor dan Tionghoa. Karenanya interaksi antar suku telah melahirkan basis sosial baru. Proses pembauran masyarakat Jawa dan Lampung berlangsung amat cepat, dalam kepemimpinannya, menyadari bahwa keragaman suku yang bermukim di daerahnya, merupakan potensi khas. Tak berlebihan selama kepemimpinannya, percikan kecil yang pernah terjadi di masyarakat, segera terminimalisir secara signifikan. Menciptakan suasana baru, tenang dan eratnya pertalian sesama warga kini sangat terasa.

“Bagi kami di Lampung sekarang ini, tidak ada lagi sebutan orang Jawa, Orang Bali, Tionghoa dlsb yang berkonotasi mengkontak-kotakkan dan membuat sekat, bahwa yang sebenarnya adalah orang Lampung yang berasal dari Jawa dan orang Lampung yang berasal dari Bali serta orang Lampung yang berasal dari Banten dlsb, semua itu merupakan ikatan bagi kita, bahwa kita semua adalah orang Lampung yang bersama-sama merawat daerah yang kita ditinggali ini.” Kata Subarkah, salah seorang pedagang kelontong di pasar Bandarjaya.

“Budaya Lampung yang heterogen merupakan sebuah kekuatan yang besar. Dalam membina semangat kebersamaan dan setiakawan sosial memberi peluang bagi tumbuhnya kemandirian bangsa untuk memperkokoh ketahanan nasional,” katanya.
Hal ini pulalah yang terjadi pada masyarakat Bali yang menganugerahi gelar kepada tokoh yang dianggap layak.

Dikenal di kalangan masyarakat Bali, pemberian gelar merupakan ‘seleksi ketat’ bagi seseorang yang berasal dari kasta tinggi.

Setelah dicapai kesepakatan, maka proses selanjutnya adalah pemberian gelar dalam suatu upacara kebesaran yang melibatkan masyarakat adat secara keseluruhan, sebagai implementasi dari rasa syukur dengan memberi penghormatan kepada tokoh yang menunjukkan kreativitas budaya tinggi dalam menjaga eksisnya seni budaya daerah. Untuk itu semua, masyarakat Hindu Bali di Lampung Tengah memberinya gelar, Anak Agung Dharma Wisesa.



Pria berdarah Melayu ini lahir tanggal 2 September 1949 di Penengahan, Tanjung Karang, Lampung Selatan. Ayah Achmad, Hi. Ibrahim Sepulau Raya bergelar Suttan Pengiran Ratu Sangun (Alm), sedang ibunya, Fatimah, berdarah seni keturunan Pesirah Bumi Tinggi. Kakeknya dari garis ayah, Achmad Bermawi bergelar Suttan Sampurna Jaya pernah menjabat Regent van Lampung atau Ketua Dewan Warga yang dipilih oleh para Kepala Kampung. Achmad dibesarkan di dalam lingkungan keluarga yang cukup berpengaruh yang patuh menjalankan perintah Agama.

Masa kecilnya lebih banyak dihabiskan dengan belajar mengaji di Surau tak jauh dari rumahnya. Sebagai anak kedua dari lima bersaudara, ia mendapat tempaan keras dari sang ayah yang selalu menekankan pentingnya menguasai ilmu pengetahuan dan menjaga kebersihan hati.

Achmad selalu mengenang dan berpegang pada pesan ayahnya, ia lebih senang menyebutnya Buyah, yang mengantarnya sampai mencapai titik keberhasilan saat ini. Ayahnya seorang yang berperangai keras, pendiam dan penuh disiplin. Dalam hal mendidik anaknya, sebagai pemimpin masyarakat adat, dalam kesehariannya Ibrahim tidak banyak bicara, tetapi lebih sering memberikan contoh nyata.

Hari-hari di tahun pertama menjabat, Andy dikepung jadual kerja yang sangat padat. Dari Senin sampai Kamis, Andy menyediakan waktunya untuk melayani masyarakat. Dari Jumat (selain shalat) sampai Minggu memburu investor. Baginya “revolusi” dimulai pada hari Jumat. Praktis ia tidak masuk kantor pada hari Jumat. Pada pengujung hari kerja, ia sibuk berkunjung dari hotel ke hotel, menghadiri seminar, membuka pameran, menemui pejabat tinggi, dan beragam kesibukan lain yang berkaitan dengan investasi.

Tidak aneh bila ia selalu tampak dalam acara-acara nasional yang berkaitan dengan investasi. Untuk kepentingan memancing investor, ia pun terkadang bepergian ke luar negeri.

Kebiasaannya yang tidak masuk hari Jumat dan sering ke luar negeri, pada awalnya mendapat reaksi keras beberapa pihak, khususnya DPRD. Ada yang menganggap pemborosan, yang lain menilai Andy tidak menunjukkan sikap dekat dengan rakyat.

Anggapan itu tidak mengganggunya untuk tetap bekerja keras, Baginya, sebagai bupati pada kabupaten yang baru, harus jemput bola ke mana saja. Yang penting bisa bermanfaat bagi pembangunan masyarakat dan daerah. Lama kelamaan, setelah Andy membuktikan kehadiran para investor di daerahnya, pihak-pihak yang bereaksi negatif mulai mengerti. Bahkan mengacungi jempol. Memburu investasi sampai-sampai ia tidak sempat berkumpul dengan keluarga.

la digerakkan obsesi besar, memacu dunia usaha, sesuatu yang terkadang sulit dipahami orang awam. “Kita hidup di era otonomi daerah, yang sebelumnya didera krisis. Perekonomian kita stagnan untuk tidak mengatakan mati suri. Kita tidak punya uang untuk memaksimalkan pembangunan sebagaimana yang menjadi tuntutan rakyat Dalam kondisi seperti ini, untuk menggerakkan kembali perekonomian, kehadiran investor sangat menentukan,” kata Andy.

Selain pola jemput bola, yaitu melakukan lobi langsung dengan pengusaha domestik dan mancanegara, Andy juga membuat kebijakan investasi yang mendukung, lewat kemudahan perizinan.

Jabatan bupati bagi Andy sangat dinamis dan menantang. Perjalanannya ke luar negeri, memberinya pelajaran dan inspirasi di dalam mengambil kebijakan pembangunan.
Bagi Andy memimpin itu banyak dinamikanya. Tapi semua kebijakan pembangunan harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Inilah cara untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, terutama mereka yang tidak beruntung.

Di dalam mengembangkan perekonomian daerah, Andy selalu memperhatikan kebersamaan di antara para pedagang. Misalnya, di pasar Bandarjaya terkonsentrasi sekitar 3500 pedagang dengan berbagai latar belakang sosial budaya. Mereka tumbuh dalam satu komunitas. Ketika menata pasar yang dibangun dengan investasi sebesar Rp 110 miliar, ia pun menggunakan pendekatan kultural, sehingga segala bentuk benturan dapat segera dihindari dan diantisipasi.

Bandarjaya merupakan kota perdagangan yang menjanjikan bagi masyarakat Lampung Tengah dan pelaku usaha pada masa depan. Di kota ini terdapat pasar yang strategis dan memiliki banyak potensi yang mendukung percepatan pembangunan ekonomi.
Andy bertekad untuk menata ulang pembangunan ekonomi Lampung Tengah dengan membangun infrastruktur dan supra-struktur pendukung, seperti pembangunan Pasar Bandarjaya.

Setelah dipercaya memimpin, dengan mantap ia langsung mengusulkan pembangunan Pasar Bandarjaya kepada masyarakat. Sebelum pembangunan fisik gedung pasar dimulai, terlebih dahulu ia banyak bertukar pendapat dengan tokoh masyarakat, para sesepuh adat, pemuda dan terutama masyarakat pedagang itu sendiri. Pendapat mereka ia tampung dan dijadikan pijakan dasar dalam pembuatan master plan.

Tanpa melalui proses yang panjang, masyarakat mendukungnya. Kemudian ia memasukkan rencana pembangunan Pasar Bandarjaya sebagai bagian dari grand strategy pembangunan Lampung Tengah.

Untuk mendukung sistem transportasi internal kawasan dan aksesibilitas, direncanakan penyediaan sub terminal. Ia mengusulkan untuk memilih model BOT (build operation and transfer), misalnya, dalam waktu 30 tahun. Untuk angkutan pedesaan dan kota, ia mengusulkan sistem yang terintegrasi dengan pola operation leasing. Tentunya, konsep rencana pembangunan ini mengacu pada dua fungsi utama Bandarjaya, yaitu sebagai pusat perdagangan dan distribusi, dan transportasi.

Bersamaan dengan program awal pembangunan pasar Bandarjaya, Andy sudah menyiapkan jalan lingkar alternatif. Dari situ bisa dikembangkan sebagai rest road area atau semacam stop over, yang rencananya terletak di lintas barat kota. Di sana juga akan disiapkan infrastruktur dan fasilitas pendukung, seperti perkampungan budaya, pasar kesenian dan kerajinan serta sumber lainnya yang terkait dengan tourist development (pengembangan pariwisata). ►e-ti/bambang wr


*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia