Kamis, 30 April 2009

"SANG" BUKAN BAHASA LAMPUNG ?

Semboyan Provinsi Lampung Diusulkan Diubah

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Sejumlah stakeholder yang terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, ,akademisi dan instansi terkait mengusulkan kepada Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Lampung agar semboyan Provinsi Lampung "Sang Bumi Ruwa Jurai" diubah menjadi "Sai Bumi Ruwa Jurai".

Ketua Pansus II Junaidi Auli mengungkapkan hal tersebut, Minggu (12-4). Junaidi mengatakan usulan stakeholder tersebut disampaikan kepada Pansus dalam rapat kerja membahas perubahan atas Perda Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 01/Perda/I/DPRD/71-72 tentang Bentuk Lambang Daerah Provinsi Lampung, beberapa waktu lalu.

"Pansus sudah menggelar beberapa kali rapat kerja dengan sejumlah stakeholder seperti Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL), tokoh masyarakat, akademisi, Biro Hukum dan Kantor Bahasa guna membahas perubahan lambang daerah Lampung. Dari rapat kerja tersebut, stakeholder mengusulkan semboyan Lampung diubah dari Sang Bumi Ruwa Jurai menjadi Sai Bumi Ruwa Jurai," kata Junaidi.

Perubahan tersebut, kata Junaidi, diusulkan karena kata "Sang" yang tercantum dalam semboyan provinsi Lampung bukan kosakata asli dari bahasa Lampung, melainkan berasal dari bahasa Sansekerta.

Atas usulan tersebut, Pansus belum memutuskan menerima atau menolak. Pansus masih membahas usulan tersebut secara internal.

Di sisi lain, Pansus juga meminta tokoh adat dan tokoh masyarakat yang mengusulkan perubahan semboyan Provinsi Lampung itu untuk mengirimkan usulan secara tertulis kepada Pansus.

"Usulan yang mereka sampaikan baru secara lisan dalam rapat kerja. Untuk itu, kami meminta permohonan mereka diajukan tertulis," kata dia.

Selain revisi Perda Bentuk Lambang Daerah Provinsi Lampung, Pansus I juga membahas Raperda Urusan Pemerintahan pada Pemprov Lampung. Pansus menargetkan kedua raperda ini selesai pada 21 April mendatang.

"Sebagian sudah dibahas. Dan karena tidak banyak perubahan, kami optimistis bisa selesai sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan Panmus sehingga pada akhir April bisa disahkan," kata Junaidi.

Berbeda dengan Pansus I yang optimistis bisa menyelesaikan pembahasan dua raperda, Pansus II yang membahas Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Raperda Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama (LJU) baru menjadwalkan rapat kerja dengan sejumlah instansi terkait. Pasalnya, rapat kerja yang semula dijadwalkan dimulai tanggal 6 April terpaksa dibatalkan Pansus karena kesibukan menjelang pemilu. Rapat kerja Pansus baru akan dijadwalkan kembali oleh Pansus seusai pemilu.

Lampost, 13 April 2009

"SANG BUMI RUWA JURAI" atau "SAI BUMI RUWA JURAI"

SURAT PEMBACA

Sang Bumi Ruwa Jurai

LAMPUNG Post, 13 April 2009 memberitakan usulan sekelompok orang kepada DPRD Provinsi Lampung untuk mengubah moto Sang Bumi Ruwa Jurai menjadi Sai Bumi Ruwa Jurai dengan alasan, kata "sang" bukan bahasa asli Lampung melainkan bahasa Sansekerta.

Saya ingin memberikan tanggapan dan penjelasan terhadap hal tersebut.

1. Bahasa-bahasa Nusantara, termasuk bahasa Lampung, sangat banyak menyerap kosa kata Sansekerta, termasuk kata "bumi" dalam kalimat Sang Bumi Ruwa Jurai. Janganlah kita merasa tabu menyerap kata-kata asing (Sansekerta, Arab, Belanda, Inggris, dll.) yang memperkaya bahasa kita.

2. Kebetulan saya agak mendalami bahasa Sansekerta, dan mempunyai perbendaharaan kata Austronesia purba. Perlu saya tegaskan bahwa kata "sang" bukanlah bahasa Sansekerta, melainkan kata Lampung asli (!) yang kita warisi dari bahasa Austronesia purba, sebagai bahasa induk dari bahasa-bahasa Nusantara. Dalam bahasa Sansekerta, satu adalah eka (kata bilangan pokok) dan prathama (kata bilangan urutan).

3. Kata sang menyatakan satu dalam arti kesatuan yang tidak terbagi-bagi, misalnya dalam kalimat sikam sang lamban (kami serumah), ram sang pekon (kita sedesa), dsb. Adapun kata sai menyatakan satu dalam arti bilangan biasa: sai, ruwa, telu, ... (satu, dua, tiga,...).

4. Jadi kalimat Sang Bumi Ruwa Jurai yang sudah turun-temurun berakar-umbi dalam masyarakat Lampung sudah sangat tepat dan tidak perlu diubah-ubah. Usulan aneh di atas hanyalah timbul dari orang-orang yang tidak memahami bahasa. Kalau kail panjang sejengkal, janganlah laut hendak diduga!

Irfan Anshory

gelar Batin Kesuma Ningrat

Jalan Kayu Agung I No. 6

Bandung 40264

Selasa, 28 April 2009

KONGRES KOMUNITAS ADAT 2007


NERIMA NIHAN
Naskah hinji kudapokkon anjak blog cabik lunik ni Udo Z. Karzi kekalau wat manfaat ni teruma untuk generasi muda. Api lagi tren menunjukkon gencarni pembentukan lembaga adat buatan, hadirni lembaga adat buatan hinji dapok ngelebon kon lembaga adat asli ni.





Tuesday, March 17, 2009

Komunitas Adat: Hapuskan Diskriminasi terhadap Masyarakat Adat

JAKARTA, KOMPAS - Masyarakat adat di Indonesia masih terus-menerus menjadi bagian dari masyarakat yang paling rentan terhadap berbagai dampak negatif pembangunan. Kondisi ini merupakan kelanjutan dari sejarah panjang diskriminasi dan marjinalisasi yang sudah berlangsung sebelum masa kolonial sampai sekarang. Saat ini, empat hak masyarakat adat akan tetap menjadi perjuangan dan tuntutan.

Penderitaan panjang dan ketidakadilan yang dialami masyarakat adat di Indonesia salah satunya bermuara dari tersingkirkannya masyarakat adat dalam proses-proses politik pembuatan kebijakan publik.

Kebijakan pembangunan yang ada saat ini justru menimbulkan beragam konflik dan berdampak secara ekologis yang merugikan masyarakat adat dan penduduk lokal lainnya.

Demikian benang merah yang terungkap dalam dialog bertema ”Menggagas Mekanisme Nasional untuk Mencapai Pengakuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi dan Kebebasan Dasar Masyarakat Adat di Indonesia” yang digelar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bekerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam memperingati satu dekade kebangkitan masyarakat adat Nusantara, Senin (16/3) di Jakarta.

Empat tuntutan

Sekretaris Jenderal AMAN Abdon Nababan mengatakan, yang dituntut terus-menerus masyarakat adat ada empat hak, yaitu pengembalian hak atas tanah dan wilayah, hak perjuangan memulihkan identitas budaya dan sistem atas kepercayaan (agama asli), hak mengurus diri sendiri berdasarkan kelembagaan adat, dan yang terakhir hak diakuinya hukum adat.

”Tuntutan inilah yang menjadi dasar terbentuknya AMAN. Sebagaimana juga terjadi di seluruh dunia, perjuangan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat adat di Indonesia terus berlangsung, baik dari pemimpin masyarakat adat sendiri maupun dengan dukungan dari pihak-pihak lain yang peduli dengan pemajuan hak-hak asasi masyarakat adat,” katanya.

Kekayaan masyarakat adat

Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim mengatakan, perusakan lingkungan dan ketidakadilan sudah dialami masyarakat adat sejak lama.

Sumber daya mineral, hutan, air, dan laut yang menjadi kekayaan masyarakat adat dirampas dengan berbagai cara, antara lain melalui kebijakan-kebijakan pemerintah.

”Sejak berdirinya AMAN, terjadi perubahan-perubahan signifikan terhadap keberadaan masyarakat adat. Terjadi revisi undang-undang kehutanan sampai dengan undang-undang daerah pesisir. Di tingkat nasional ada beberapa kebijakan sektoral yang mulai berubah dengan mengakui dan menyediakan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat,” katanya.

”Sebagian kebijakan sektoral lainnya masih tetap menegaskan keberadaan hak-hak masyarakat adat ini sebagai hak asal-usul yang masih hidup dalam masyarakat, khususnya yang menyangkut hak atas tanah, wilayah adat, dan sumber daya alam,” ujarnya menjelaskan.

James Anaya dari The UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous Peoples mengatakan, advokasi yang dilakukan masyarakat adat selama lebih kurang 23 tahun di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah membuahkan hasil dengan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat.

”Sebagai salah satu standar minimum internasional untuk perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM masyarakat adat, deklarasi ini memberi penegasan bahwa masyarakat adat memiliki hak kolektif, antara lain yang terpenting adalah hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, hak atas identitas budaya dan kekayaan intelektual, hak atas free, prior, and informed consent (FPIC) dan hak atas penentuan model dan bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai bagi mereka sendiri,” katanya. (NAL)

Sumber: Kompas, Selasa, 17 Maret 2009


Saturday, October 25, 2008

Hak Intelektual: Indikasi Asal bagi Kekayaan Adat

-- Miranda Risang Ayu

Cerita dari Jahab

Akhir tahun 2005. Seorang pemangku Adat masyarakat Dayak Benuaq di Jahab, Kalimantan Timur, menuturkan sebuah cerita sakral, bahwa bagi mereka, kayu-kayu hutan Kalimantan ternyata adalah leluhur dan tetangga yang harus selalu diperlakukan dengan hormat.

Namun, semua sudah berubah. Dengan secarik surat izin, para pendatang dari luar pulau dan bahkan luar negeri dapat menggunduli hutannya hingga akar dalam hitungan hari.

”Leluhur dan tetangga kami mati. Rumah Lamin kami berganti bedeng dan kami sulit membuat ukir-ukiran lagi. Orang-orang asing datang membuat obat dari kekayaan hutan dan tradisi kami di belakangkan. Kadang, kamilah justru yang dituduh sebagai perusak hutan atau pencuri kayu perusahaan.”

Cerita dari Amazon

Tahun 1986. Loren Miller memperoleh Paten dari Kantor Paten Amerika Serikat (AS) sebagai inventor varietas tanaman yang kabarnya dapat menjadi obat antikanker dan psikoterapi bernama tradisional Da Vine. Lucunya, Miller sebetulnya hanya ”menemukan” varietas itu dibudidayakan di satu kebun seorang anggota komunitas Amazon di Amerika Latin. Da Vine bagi masyarakat tradisional itu adalah tanaman sakral untuk obat bernama Ayahuascha.

Begitu tahu bahwa tanaman sakral mereka dipatenkan pihak luar, perwakilan masyarakat Amazon itu segera memohon agar Paten itu ditinjau ulang. Sayangnya, karena tidak ada bukti tertulis, upaya hukum untuk mencabut Paten itu gagal. Paten itu habis masa berlakunya tahun 2003.

Pertanyaan kritis

Adakah subsistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bisa membuat sebuah produk tetap lekat dengan tanah asalnya? Adakah HKI yang berpihak kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat adat atau komunitas lokal?

Sejauh ini, hak-hak kebudayaan yang mengurusi perlindungan nilai-nilai ekonomi produk-produk budaya adalah HKI. Menurut versi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), HKI merupakan sistem besar berdasarkan Perjanjian Internasional tentang Aspek-aspek HKI yang Terkait dengan Perdagangan (TRIPS). Sistem ini terdiri dari sub-subsistem Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Tata-Letak Sirkuit Terpadu, dan Indikasi Geografis.

Sayangnya, ketujuh subsistem itu punya dua karakter khas. Pertama, sebagai produk WTO, mereka justru cenderung mendukung ide perdagangan bebas, yang ingin membuat barang dan jasa mengalir bebas melintasi batas-batas negara, dan bukannya diam dalam satu wilayah negara. Kedua, sesuai dengan sejarah pemberian Paten di Eropa pasca-Abad Pencerahan, yang dilindungi adalah produk-produk budaya modern, dengan cara pembuktian modern yang mesti tertulis, dan pemegang hak perorangan. Padahal, bukti produk-produk warisan tradisi bersifat lisan. Kepemilikannya pun komunal.

Kabar baiknya, pengembangan perlindungan hukum di tingkat nasional negara anggota WTO tetap terbuka, selama semua isi TRIPS sudah diakomodasi. Maka, dengan cerdas Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia telah menambahkan pewayangan, kaligrafi, dan seni terapan batik sebagai obyek perlindungan.

Selain itu, ditentukan bahwa Negara memegang Hak Cipta atas obyek-obyek yang tidak diketahui penciptanya untuk kepentingan pencipta itu dan ahli warisnya, dengan perlindungan tanpa batas waktu. Pakar Hak Cipta, Eddy Damian, dan pakar perlindungan Folklor, Agus Sarjono, juga telah mengemukakan pentingnya pendataan kekayaan tradisi sebagai upaya preventif.

Namun, bagaimana dengan produk-produk budaya warisan tradisi yang sudah telanjur disahkan oleh sistem HKI WTO sebagai hak pihak-pihak asing?

Perlindungan HKI lain

Sebetulnya, perlindungan HKI lain bisa dicari dalam perjanjian-perjanjian internasional yang bukan dibuat WTO, tetapi Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). Sebagai badan khusus PBB, WIPO selalu berusaha mengimbangi corak hukum WTO yang sering cenderung berpihak kepada kepentingan segelintir negara maju.

Perlindungan Indikasi Asal dalam Konvensi Paris versi WIPO, misalnya, adalah perlindungan terhadap tanda, nama atau indikasi yang menunjukkan asal suatu barang yang sebenarnya. Konvensi Paris melarang setiap barang beredar di pasar global memakai tempat asal yang salah atau menyesatkan.

Dalam hukum nasional Indonesia, Indikasi Asal sebetulnya juga telah diatur dalam Undang-Undang Merek. Di situ disebutkan bahwa Indikasi Asal adalah Indikasi Geografis, tetapi belum terdaftar. Sayangnya, karena masih merupakan bagian dari Merek, sering terjadi salah paham, bahwa menghubungkan perlindungan Indikasi Asal dengan obyek Paten, Hak Varietas Tanaman atau karya-karya seni tradisional obyek Hak Cipta dianggap sudah ”salah” dari awal. Selain itu, karena pengaturannya hanya satu ayat, Indikasi Asal kesannya tidak penting.

Padahal, perlindungan Indikasi Asal bisa dipakai juga untuk memperkuat perlindungan sub- sistem HKI lainnya. Sebagai bagian dari Indikasi Geografis dalam arti luas, Indikasi Asal justru menghargai sejarah dan akar budaya setempat, termasuk tradisi pembuatannya, di samping faktor lingkungan dominan, seperti keadaan tanah dan iklim. Perlindungannya tidak mengenal batas waktu selama kualitasnya terjaga. Selain itu, kepemilikannya dipegang oleh kelompok masyarakat produsen yang tinggal dalam suatu kesatuan wilayah atau klaster.

Menariknya, kepemilikan bersama atas suatu Indikasi Asal amat mungkin. Misalnya, Indikasi Asal Batik Indonesia tentu merupakan milik bersama dari kelompok produsen batik-batik Jawa dan Palembang.

Belajar dari kasus Amazon

Belajar dari kegagalan Masyarakat Amazon, klaim atas Da Vine tidak cukup mengandalkan klaim satu subsistem HKI saja, misalnya Paten. Jika saja perlindungan Indikasi Asal juga turut dipakai, mungkin ceritanya akan lain. Klaim, menurut Indikasi Asal, bisa lewat nama Amerika Latinnya: Da Vine, yang mengindikasikan asalnya.

Pembuktian bahwa pengolahan Da Vine memiliki akar kultural yang panjang dalam tradisi masyarakat Amazon pun bisa dilakukan melalui banyak alat bukti. India telah melakukan upaya ini bagi beberapa strain Beras Basmati melawan pengusaha AS. Yunani juga melakukannya bagi keju Feta melawan pengusaha di beberapa negara Komunitas Eropa. Meski kontroversial, mereka berhasil.

Bagi masyarakat Dayak, tes kelayakan untuk memastikan hak mereka atas produk-produk Kayu Kalimantan bisa dilakukan. Misalnya, apakah produk - produk Kayu Kalimantan sudah punya reputasi tertentu, memiliki akar sejarah budaya lokal yang panjang, memiliki komunitas pemangku, memiliki cara-cara pembuatan tradisional tertentu, dan memiliki kesatuan wilayah produksi. Jika ya, produk- produk Kayu Kalimantan bisa menjadi HKI bersama komunitas-komunitas Dayak dengan binaan pemda setempat.

Produk-produk hasil hutan, pertanian, hingga kerajinan dan ekspresi seni tradisional yang reputasinya mencuat karena tempat asalnya, juga bisa dicoba dengan perlindungan penguat ini. Tinggal pemihakan dan keberanian dari pihak berwenang yang menentukan.

* Miranda Risang Ayu, PhD. Pemerhati masalah Hak-hak Kebudayaan. Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

Sumber: Kompas, Sabtu, 25 Oktober 2008



Thursday, February 28, 2008

HAKI tidak Lindungi Kekayaan Budaya

JAKARTA (MI): Kelahiran perundang-undangan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), yakni UU No 19/2002 lebih disebabkan kebutuhan Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan perdagangan dan ekonomi global. Hal ini berakibat rezim HaKI yang ada tak bisa melindungi kekayaan budaya masyarakat.

Hal itu dikemukakan Agus Sardjono dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) di Balai Sidang, UI, Depok, Jawa Barat, kemarin.

Menurutnya, penyusunan dan pemberlakuan perundangan-undangan HaKI di Indonesia merupakan tindakan transplantasi hukum asing berdasarkan konvensi Bern, konvensi Paris, dan lainnya ke dalam hukum nasional. "Transplantasi hukum HaKI ke dalam sistem hukum Indonesia, jika tidak cocok, bisa merusak sistem hukum Indonesia secara keseluruhan," terangnya.

Ia mengungkapkan, Rezim WTO dan Trade Related to Intellectual Properties (TRIPS) berbeda dengan konsepsi masyarakat tradisional di banyak negara, karena rezim intellectual property rights (IPR atau rezim HKI) selalu berusaha membuat kepemilikan pribadi terjadi atas berbagai penemuan atau kekayaan masyarakat lokal, sementara masyarakat lokal yang memiliki kekayaan budaya yang tak terhingga lebih banyak menganut konsepsi kepemilikan komunal atau sosial. "Itu berakibat rezim HaKI yang ada ini tak bisa melindungi kekayaan budaya masyarakat tersebut," ungkapnya.

Tradisional dan Barat

Pandangan masyarakat yang berbeda, yang muncul berkenaan rezim HAKI, pada hakikatnya mencerminkan perbedaan pandangan antara masyarakat tradisional dan masyarakat Barat. "Masyarakat Barat melihat dari sudut pandang teori pembangunan yang memandang sumber daya yang ada di muka bumi ini sebagai sesuatu yang dapat dieksploitasi. Sebaliknya masyarakat tradisional memandang manusia hanyalah merupakan kustodian atau perantara dari sumber daya yang terdapat di bumi ini," ungkapnya.

Guna menjembatani dua kepentingan itu, Agus dalam penelitiannya mencoba melihat sejumlah peluang yang bisa dikembangkan dalam bidang ini. Ia mengusulkan adanya benefit sharing (pembagian kegunaan), yang dibedakan dengan konsep profit sharing (pembagian keuntungan keuangan) yang melulu masalah uang.

Dengan benefit sharing, ia mengusulkan para peneliti asing atau perusahaan besar (apakah itu lokal ataupun asing) yang hendak memanfaatkan kekayaan masyarakat tradisional harus mengikat perjanjian agar masyarakat pun mendapat keuntungan dari kekayaan tradisional tersebut. (Eri/H-1)

Sumber: Media Indonesia, Kamis, 28 Februari 2008


Monday, February 25, 2008

Depsos akan Berdayakan Komunitas Adat Terpencil

JAKARTA (MI): Departemen Sosial menargetkan 12.935 keluarga dari Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara bisa diberdayakan dengan baik tahun ini. Pada 2007, Depsos melalui Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil telah memberdayakan 12.300 keluarga KAT.

KAT kini masih terdapat di 30 provinsi. Populasi KAT yang sudah diberdayakan sebanyak 64.788 keluarga, sedang diberdayakan sebanyak 14.805 keluarga, dan yang belum diberdayakan sebanyak 146.797 keluarga.

"Kami sudah mendata komunitas adat terpencil di seluruh Indonesia. Mereka tersebar di 30 provinsi, 236 kabupaten, 825 kecamatan, 2.038 desa, dan 2.628 lokasi," kata Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Hartono Laras kepada Media Indonesia, kemarin.

Menurut Hartono, Depsos akan mengembangkan tiga pola pendekatan dalam pemberdayaan KAT yaitu pemberdayaan dari tempat asal, pengembangan usaha melalui stimulus, dan pemberdayaan di tempat baru atau dipindahkan. "Dalam menghadapi KAT, kami tidak bisa main asal pindah. Ini bahaya. Sebab, keberadaan mereka dilindungi UUD 45," ujarnya.

Ia menjelaskan pada masalah KAT, terdapat dua bagian penting. Pertama, masalah internal menyangkut terbatasnya akses pelayanan sosial dasar, terpencil, terisolasi, sulit dijangkau, dan jalur terbatas. Selain itu, ekonominya masih subsisten bahkan rawan pangan, teknologi sederhana, belum mengenal budi daya, sumber terbatas, dan menurunnya kualitas lingkungan.

Kedua, masalah eksternal menyangkut kesenjangan sosial, ekonomi, budaya, dan wilayah. Daya serap pemberdayaan dan populasi terbatas, perhatian pemerintah daerah kurang proporsional, peran masyarakat dan LSM bidang pemberdayaan KAT terbatas, serta sosialisasi keberadaan dan pemberdayaan KAT masih terbatas. (CS/H-1)

Sumber: Media Indonesia, Minggu, 25 Februari 2008


Monday, December 31, 2007
Pidato Kebudayaan: Warga Minang Ditantang Tunjukkan Kearifan Budaya
Padang, Kompas - Masyarakat Minangkabau yang dikenal memiliki kearifan budaya yang luhur ditantang untuk menampilkan kebudayaan itu demi memecahkan persoalan bangsa yang kompleks. Persoalan korupsi, perbedaan antara kata dan tingkah laku, serta perkembangan mentalitas menerabas ingin cepat kaya juga ditantang untuk dipecahkan dengan kearifan lokal.

Demikian salah satu isi pidato kebudayaan Prof Dr Ahmad Syafi’i Maarif, Sabtu (29/12) di Taman Budaya Padang, yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Sumatera Barat.

Menurut dia, masyarakat Minangkabau mempunyai sejumlah ungkapan yang sarat makna, mulai dari berbagai petatah-petitih hingga gurindam. Namun, berbagai produk kearifan budaya ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi persoalan bangsa, seperti sulitnya mencari orang jujur, amanah, dan dipercaya.

Persoalan ini, lanjut Syafi’i, juga pernah diulas antropolog Koentjaraningrat dalam penelitiannya tahun 1970. Hasil penelitian itu antara lain mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia, terutama usahawan, ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa memerhatikan proses. "Persoalan ini terus berlangsung hingga sekarang," kata Syafi’i, kelahiran Sumpur Kudus, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, itu.

Syafi’i melihat belum ada keberanian untuk bersikap melawan sifat yang sudah mengurat-akar di masyarakat secara umum. "Minangkabau, negeri elok, sudah lama menantikan anak-anaknya agar berani menyimpang dari pola umum yang korup, yang sedang melilit batang tubuh Indonesia sekarang, tetapi alangkah sukarnya," kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.

Kendati sulit, Syafi’i mengatakan, perlawanan harus tetap dilakukan. Salah satu yang dibutuhkan adalah ada stamina spiritual yang tidak boleh kendur.

Kultur berdebat

Di sisi lain, Syafi’i juga melihat historis kekuatan masyarakat Minangkabau, yang terletak pada kemampuan berdebat, bahkan di forum dunia dalam upaya membela martabat bangsa dari segala pelecehan dan pencibiran. Sayangnya, kemampuan diplomasi itu semakin luntur.

"Kita tidak lagi memiliki kemampuan diplomasi yang tangguh, seperti dulu diperlihatkan Agus Salim, Hatta, Sjahrir, Soedjatmoko, Adam Malik, Roem, LN Palar, Mochtar Kusumaatmadja, dan nama-nama lain. Orang Minang yang dikenal jago bersilat lidah dan terkenal dengan bidal ’takilek ikan dalam aie, alah tantu jantan batinonyo’ atau ’alun takilek alah tabayang’ (terlintas ikan dalam air, sudah tentu jantan betinanya, atau belum terlihat sudah terbayang) merupakan modal utama untuk berdebat dengan penuh percaya diri," katanya.

Menurut Syafi’i, kearifan lokal yang dikawinkan dengan unsur budaya rantau inilah yang melahirkan diplomat-diplomat andal untuk bersilat lidah di forum internasional. (ART/NAL)

Sumber: Kompas, Senin, 31 Desember 2007



Monday, August 13, 2007

Budaya: AMAN Desak Pemerintah Dukung Hak Masyarakat Adat di PBB

[JAKARTA] Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendesak pemerintah untuk mendukung, dan menandatangani Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Masyarakat Adat pada Sidang Umum PBB bulan September 2007.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal AMAN, Abdon Nababan, saat menyambut perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Se-Dunia (The International Day of The World's Indigenous Peoples), di Jakarta, Kamis (9/8).

Menurut Abdon, AMAN merasa kecewa melihat sikap mendua yang ditunjukkan Indonesia di hadapan dunia internasional dalam memberikan persetujuan terhadap draft Deklarasi PBB tersebut.

Lebih lanjut, pada sidang pertama Dewan HAM PBB di Jenewa, pada 26 Juli 2006, pemerintah Indonesia menyatakan menerima dan mendukung pengadopsian deklarasi ini oleh Dewan HAM.

"Sikap ini merupakan kejutan positif di tengah beratnya perjuangan untuk memperoleh hak-hak masyarakat adat di PBB, khususnya di Indonesia. Waktu itu, AMAN sampai diberi ucapan selamat dari beberapa perwakilan masyarakat adat dari berbagai negara," kata Abdon.

Sayangnya, kata dia, gebrakan positif tersebut luntur seiring dengan perubahan sikap pemerintah Indonesia yang mendukung resolusi Namibia yang disampaikan dalam Sidang Umum PBB pada 28 Desember 2006. Resolusi yang diusung Namibia intinya meminta perubahan total pada pasal-pasal yang terdapat dalam draft deklarasi tersebut.

"Saat itu dilakukan voting dan ternyata delegasi Indonesia menyatakan setuju dengan Resolusi Namibia. Padahal resolusi itu menuntut agar draft yang telah dikaji selama lebih dari 22 tahun di PBB ini dikaji kembali," ungkapnya.

Abdon juga mengingatkan bahwa dalam kata sambutannya pada perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Se-Dunia tahun 2006 di Taman Mini Indonesia Indah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan bahwa pemerintah menyadari bahwa masyarakat hukum adat, sering berada dalam posisi yang lemah dalam mempertahankan hak-hak tradisional mereka, di tengah-tengah kekuatan modal dalam mengeksploitasi lahan dan sumber daya alam. Pemerintah tentu harus berpihak kepada kelompok yang lemah.

"Ada ambiguitas dalam bersikap antara presiden dan utusan pemerintah Indonesia di PBB. Padahal draft deklarasi merupakan salah satu kunci bagi upaya pemerintah untuk memberikan pengakuan sejati terhadap hak-hak masyarakat adat. Pengakuan sejati yang juga akan berdampak pa- da pencarian solusi alternatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan yang saat ini mengitari bumi Nusantara ini," imbuhnya.

Menurut Abdon, pengakuan yang sejati terhadap hak-hak masyarakat adat merupakan solusi bagi bangsa Indonesia yang terus bergolak. Berbagai permasalahan yang muncul dan bermuara pada hak adat telah berkembang dan terus mengancam kebersamaan kita sebagai bangsa yang berdaulat.

"Beberapa waktu lalu terjadi keributan di Ambon karena pengibaran bendera RMS lewat sebuah pertunjukan seni, di Papua juga begitu dan di Aceh bendera GAM dijadikan bendera partai politik, semua itu terjadi lantaran tidak tuntasnya pengakuan terhadap masyarakat adat, sehingga muncul ketidakpuasan dari masyarakat adat terhadap pemerintah," jelasnya.

Melihat perjalanan panjang penderitaan masyarakat adat sebagai akibat dari kolonialisasi, eksploitasi, penyingkiran dan pemaksaan nilai-nilai, Abdon berharap pemerintah Indonesia dapat mengadopsi deklarasi tersebut. Sehingga dari deklarasi PBB itu dapat dibuat payung hukum yang akan melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Abdon mengatakan masyarakat adat di Indonesia mengalami nasib yang sama dengan kelompok-kelompok masyarakat adat di negara-negara lain. Perampasan hak atas tanah dan sumber daya alam dan pencurian atas hak kekayaan intelektual masyarakat adat masih terus berlangsung.

"Hak politik komunitas adat untuk mengurus dan mengatur dirinya sendiri, serta menentukan jalan pembangunan yang sesuai dengan kapasitas pranata adat setempat juga masih terus mendapat tantangan yang besar dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia," tandasnya. [Y-6]

Sumber: Suara Pembaruan, 13 Agustus 2007


Seni Tradisi: Pantun Buhun, Pesan Leluhur untuk Warga Adat Banten Kidul
Sukabumi, Kompas - Seni tradisional pantun buhun selama 639 tahun bertahan di Kesatuan Adat Banten Kidul yang kini berkedudukan di Kasepuhan Ciptagelar, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Pantun buhun merupakan seni bertutur seperti bernyanyi diiringi kecapi, mengisahkan masa lalu kerajaan-cikal bakal warga adat untuk mengingatkan kearifan dan kebesarannya.

Pantun buhun itu dipentaskan setelah upacara adat seren taun, pekan lalu. Adat Kasepuhan Banten Kidul mengenal tiga jenis cerita dalam pantun buhun, yakni munding jalingan, badak pamalang, dan prengong jaya.

Penutur pantun buhun, Ki Radi (65), mengatakan, cerita mengenai kejayaan dan kearifan itu diharapkan bisa mengingatkan para warga adat mengenai kehidupan mereka sekarang, masih sesuai ajaran atau tradisi leluhur atau sudah menyimpang. Kendati tak diundangkan, mereka masih memegang teguh tradisi itu.

Di antaranya adalah mengolah lahan sawah sekali setahun, tidak memperjualbelikan gabah dan beras, melainkan menyimpan gabah di leuit (lumbung).

Kepala Adat Encup Sucipta atau Abah Anom mengatakan, tradisi itu tak disertai penjelasan rinci apa maknanya. Namun, rupanya ajaran adat itu hendak mengarahkan warga agar arif memperlakukan lahan dan mengatur persediaan beras. Dengan melakukan ajaran itu, ternyata para warga adat selama ini tak pernah kekurangan pangan, padahal mereka hanya menanam padi sekali dalam setahun. (aha)

Sumber: Kompas, Senin, 13 Agustus 2007



Saturday, August 11, 2007
Masyarakat Adat Masih Termarjinalisasi, Nilai-nilai Kearifan Lokal Ikut Tergerus
Jakarta, Kompas - Masyarakat adat masih termarjinalisasi dan belum mendapatkan pengakuan. Padahal, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat dinilai akan dapat menekan konflik.

Hal itu dikemukakan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan sehubungan peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia tepat pada Kamis, 9 Agustus 2007. Dalam acara itu hadir pula sejumlah wakil masyarakat adat, di antaranya dari pedalaman Kalimantan, Gunung Kidul, Tondano, dan Luwu Utara.

Abdon mengatakan, terdapat tiga persoalan besar yang dihadapi oleh masyarakat adat. Pertama, berlangsungnya kolonisasi di wilayah masyarakat adat dan sangat sarat berbagai kepentingan. Kedua, masyarakat adat juga mengalami eksploitasi sumber daya alam, mengingat sumber kekayaan seperti hutan dan bahan tambang berada dalam wilayah tanah adat. Ketiga, masyarakat adat mengalami pemaksaan nilai-nilai. Ada nilai-nilai global yang merampas nilai-nilai mereka. Masyarakat adat, misalnya, dipaksa untuk menyangkal kepercayaan yang dianut sejak lama dan memilih satu dari lima agama yang diakui di Indonesia

Rasyid, dari Masyarakat Adat Seko di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, mengatakan, sebelum Republik Indonesia terbentuk masyarakat Seko hidup di pinggir kawasan hutan yang sudah menjadi bagian hidup mereka. Namun, setelah kawasan itu ditetapkan menjadi hutan lindung masyarakat tidak punya akses ke hutan.

"Padahal, kami melihat banyak pengusaha besar mendapatkan hak pengelolaan atas hutan di berbagai tempat," ujarnya.

Masyarakat adat Dayak Benoa di pedalaman Kalimantan juga merasakan adanya diskriminasi, terutama dalam menjalankan ritual spiritual mereka. "Kami sulit mengurus kartu tanda penduduk karena kepercayaan kami, yakni kaharingan, tidak termasuk dalam lima agama yang harus diisi dalam kartu tanda penduduk," ujarnya.

Abdon meyakini, menguatnya isu desentralisasi dan menguatnya etnosentrisme di berbagai wilayah adalah bagian dari persoalan krisis identitas yang berpangkal dari pemberlakuan model kebijakan. Negara sebagai fasilitator pembangunan kerap mengabaikan hak-hak masyarakat adat, merampas hak ulayat, serta menggerus nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi anutan masyarakat adat. (INE)

Sumber: Kompas, Jumat, 10 Agustus 2007


Friday, March 23, 2007

Masyarakat Adat Berhak Perlindungan dari Negara,Struktur Sosial Adat Digantikan

Konsep RT/RW secara Seragam

Jakarta, Kompas - Komunitas masyarakat hukum adat berhak menuntut setiap pemerintah daerah masing-masing untuk menetapkan wilayah adat mereka. Sebab, perlindungan negara terhadap entitas masyarakat hukum adat sudah diberikan melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

"Prasyarat yang dapat ditetapkan sebagai wilayah adat berupa wilayah yang tidak ditujukan untuk kegiatan komersial, tetapi benar-benar wilayah yang dipergunakan untuk menghidupi komunitas pada masyarakat adat yang bersangkutan," kata pakar hukum pertanahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Maria Soemardjono SW, Kamis (22/3), saat dihubungi di Yogyakarta.

Maria dimintai tanggapannya sehubungan dengan hasil Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Pontianak, 17-21 Maret 2007, di mana masyarakat adat belum menemukan posisi tawar di depan negara.

Menurut mantan dekan Fakultas Hukum UGM itu, penetapan wilayah adat memiliki tiga syarat, ada anggota masyarakat, suatu wilayah dengan batas-batas yang jelas, dan ada pranata sosial yang masih hidup/berlangsung. Pranata sosial bisa berupa kewenangan menjalankan hukum dan sanksi. Pada umumnya, katanya, hukum adat tidak tertulis dan tidak perlu dijadikan tertulis, kecuali dikehendaki oleh masyarakat hukum adat sendiri.

Saat ini sudah ada dua contoh peraturan daerah yang menetapkan dan mengatur wilayah adat, yaitu bagi masyarakat hukum adat Lundayah, Nunukan, Kalimantan Timur, dan masyarakat adat Baduy di Lebak, Banten.

"Yang perlu didorong, partisipasi politik masyarakat adat mau mendorong setiap pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah guna perlindungan eksistensi masyarakat adat," kata Maria sambil menambahkan, tahun 2006 Presiden menjanjikan membentuk UU yang komprehensif tentang masyarakat adat. "Saatnya ditagih sekarang."

Struktur berubah

Sekretaris Bersama Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh Budi Arif mengatakan, eksistensi masyarakat hukum adat kini sudah dihancurkan oleh sistem yang dikembangkan pemerintah. Pembentukan rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi benar-benar menghancurkan kearifan lokal dalam membentuk struktur sosial dan pemerintahannya.

"Masyarakat adat di Aceh kini sedang merevitalisasi kearifan lokal tentang struktur sosial yang sebelumnya pernah ada, seperti kampung untuk satuan wilayah terkecil. Kumpulan beberapa kampung kemudian membentuk mukim," katanya.

Revitalisasi struktur sosial ini terkait dengan penetapan kesatuan wilayah adat. Penetapan wilayah adat untuk penanganan sumber daya alam. (NAW)

Sumber: Kompas, Jumat, 23 Maret 2007


Thursday, March 22, 2007

Kongres Masyarakat Adat: Meniti Jembatan Masyarakat Adat dan Negara

-- C Wahyu Haryo dan Nawa Tunggal

Kongres Masyarakat Adat Nasional atau KMAN III di Pontianak, Kalimantan Barat, 17-21 Maret 2007, berakhir dengan catatan penting: rawannya posisi masyarakat adat dan hukum adat ketika berhadapan dengan politik kepentingan negara di satu sisi, dan pragmatisme kepentingan modal di daerah.

Sebagai forum langka empat tahunan yang mempertemukan "keluarga bangsa" Indonesia melalui 850 komunitas adat, keluarnya Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh (JKMA) dari Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN ) di hari terakhir kongres misalnya, menjadi indikasi centang-perenangnya pemahaman masyarakat adat akan posisi mereka.

Di sisi lain, pengalaman buruk komunitas adat akibat tarikan kuat kepentingan politik demi tujuan di luar komunitas adat itu sendiri, telah menimbulkan penolakan terhadap peran negara, apalagi jika negara melalui birokrasinya cenderung menggerogoti eksistensi dan aspirasi politik komunitas masyarakat adat.

Keluarnya JKMA yang mewakili 74 kampung adat Aceh disebut-sebut karena buntunya dialog karena AMAN sebagai organisasi membutuhkan struktur organisasi tersentral sehingga kekuasaan organisasi itu harus berjenjang di tingkat pusat, wilayah (provinsi), daerah, dan seterusnya. "Kami trauma dengan mekanisme struktural organisasi. Kami menghendaki masyarakat adat tidak dibedakan dalam jenjang-jenjang organisasi di berbagai wilayah," kata Yurinus, Koordinator JKMA.

Bagi Wakil Ketua I KMAN Mina Susana Setra, pembuatan hierarki organisasi, merupakan risiko dari penguatan organisasi AMAN untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat adat.

Secara emosional, situasi organisasi adat, apa boleh buat bagai buah simalakama. Keunikan dan lokalitas tak mudah padu dengan kebutuhan organisasi yang solid, dengan garis komando lempeng yang (belum tentu juga) kokoh.

Salah satu hasil kongres yang berakhir pada dini hari 22 Maret 2007 kemarin adalah keluarnya 17 resolusi dari AMAN. Beberapa di antaranya tetap masih berkutat pada persoalan peran masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Butir pertama resolusi misalnya, AMAN mendesak pemerintah dan DPR untuk segera melaksanakan Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Konkretnya, seluruh Undang-Undang (UU) sektoral yang melecehkan hak-hak masyarakat adat seperti UU No 41/1999 tentang Kehutanan dan UU No 11/1967 tentang Pertambangan harus diganti dengan UU Pengelolaan SDA yang menyeluruh, lintas sektoral, dan melindungi hak-hak masyarakat adat.

AMAN juga menuntut pemerintah agar mencabut seluruh izin eksploitasi SDA di dalam wilayah adat yang diberikan tanpa persetujuan dari masyarakat adat.

Terkait dengan pengakuan atas keberadaan masyarakat adat, AMAN mendesak pemerintah dan DPR untuk membuat UU khusus sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 18B Ayat (2) Amandemen Kedua UUD 1945.

Diduga karena tekanan terus-menerus kepentingan kapital, dan kepentingan politik negara di pihak lain melalui peraturan, bahkan UU yang menguntungkan birokrasi departemen terkait, Sekretaris Jenderal AMAN Periode 2007-2012 Abdon Nababan di Pontianak, Rabu (21/3) malam, dalam pidatonya bahkan mendorong AMAN mesti masuk ke ranah politik, dan menjadikannya sebagai kekuatan politik. Tak ada jalan lain.

Abdon mengemukakan perjuangan terhadap pengakuan akan hak masyarakat adat akan lebih efektif jika kader masyarakat adat masuk dan mewarnai proses politik di setiap tingkatan. Untuk itu, AMAN akan bergerak menjadi sarana dalam mewujudkan demokrasi yang murah agar kader AMAN dapat berkiprah di kancah politik daerah maupun nasional.

"Untuk menjadi calon bupati saja orang harus ’membeli’ partai hingga Rp 10 miliar. Belum lagi untuk ’membeli’ tim suksesnya. Dengan mengonsolidasikan masyarakat adat, AMAN bisa punya posisi tawar sekaligus sarana yang murah saat kader yang akan berkiprah di politik itu harus berhadapan dengan partai politik," kata Abdon Nababan.

Seberapa tertindas masyarakat adat sebagai komunal mengalami trauma politik, agaknya bisa dilihat di sepanjang kongres ketiga di Pontianak ini. Selain gugatan keras dalam berbagai forum, persidangan, berbagai spanduk, dan suvenir-suvenir kaos bertuliskan kalimat bernada panas ini: "Kalau negara tidak mengakui kami, kami pun tidak akan mengakui negara". Tulisan itu terpampang pada spanduk di pagar Universitas Tanjungpura, Pontianak, tempat dilangsungkannya KMAN III.

Jangan heran mengapa kalimat-kalimat keras itu yang muncul. Kalimat yang terang-terangan hendak "memuntahkan" peran negara itu ternyata merupakan hasil Deklarasi AMAN pada kongres mereka (KMAN I) tahun 1999 di Yogyakarta. Pada KMAN II di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), tahun 2003 pun, agaknya cara pandang masyarakat adat terhadap negara tetap tidak berubah: negara sebagai ancaman.

Muncul pula tulisan lain: "Kami siap berkuah darah mempertahankan tanah adat BPRPI". BPRPI adalah Badan Perjuangan Rakyat Penonggol Indonesia, sebuah komunitas adat di Kampung Mabar, Sumatera Utara.

"Ini bekas luka digolok oleh orang yang tidak saya kenal sewaktu saya memimpin penolakan pembuldoseran lahan kami," kata pemasang spanduk tersebut, Pimpinan Badan Perjuangan Rakyat Penonggol Indonesia Kampung Mabar, Sumatera Utara, Muhammad Yusuf (52) kepada Kompas, Senin di sela-sela kongres.

Yusuf lalu menunjukkan bekas jahitan luka sepanjang sekitar 12 sentimeter di kening kanannya. "Sejak memperjuangkan tanah adat supaya kembali menjadi hak kami tahun 1979, saya sudah lebih dari 40 kali ditangkap dan ditahan aparat keamanan, ya polisi maupun aparat TNI. Saya juga pernah dipenjara atas putusan pengadilan selama enam bulan tahun 2006. Waktu itu gara-gara menghadang kembali pembuldoseran tanah adat kami untuk pembangunan industri dari investasi negara asing," tutur Yusuf dengan nada tinggi.

Konflik dan kekerasan yang dialami masyarakat adat telah mengubah bahkan mencabik-cabik batas-batas tanah ulayat, pranata sosial, dan nilai-nilai adat. Struktur lama itu harus mencair, sering pula musnah, karena perubahan sumber daya alam telah berimplikasi langsung pada struktur sosial mereka. Hukum adat, dan kearifan lokal, tak memperoleh ruang lagi dalam dinamika negara.

Karena itu, senada dengan Susana Setra, Abdon Nababan menegaskan, "Bagi kami, penegakan hukum adat sekarang menjadi benteng terakhir menyelamatkan keberadaan hutan alam di Indonesia. "

Prof Dr Hasanu Simon dan Dr San Afri Awang, keduanya pakar kehutanan dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, di berbagai tempat dan kesempatan menekankan pembelaan mereka kepada masyarakat adat.

Dari penelitian San Afri Awang dan pengakuan masyarakat adat pada forum mereka tahun 2005 di Yogyakarta misalnya, terungkap sekitar 50 persen kawasan hutan dan gunung yang statusnya diformalkan sebagai taman nasional (jumlahnya sekitar 60-an), umumnya kondisinya rusak parah. Status taman nasional, artinya daerah tertutup bagi masyarakat adat untuk memasukinya, apalagi memanfaatkannya sebagai pemukiman maupun lahan nafkah hidup.

Konflik

Peristiwa penembakan oleh aparat keamanan terhadap anggota masyarakat adat di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, baru-baru ini, terjadi akibat penolakan terhadap pembabatan hutan kopi. Tahun 2004, penembakan yang mengakibatkan tewasnya tiga anggota masyarakat adat Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan, berawal dari penolakan masyarakat atas ekspansi kebun sawit yang menerjang tanah adat mereka. Kejadian serupa tahun 2004 terjadi lagi: tiga warga adat Tambusai, Riau, tewas ditembak saat menentang penguasaan lahan tanah adat mereka.

Daftar konflik bisa panjang. Sebut misalnya kasus di Desa Engkadik Pade, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, baru-baru ini. Orang desa menyandera alat-alat berat milik PT ASJ yang membuka hutan untuk kebun sawit. Masyarakat memagari lahan mereka kembali, sebagai tradisi singa parak, karena perusahaan dianggap menggusur tanah makam adat leluhur mereka. Masyarakat adat lalu menuntut denda Rp 274 juta kepada PT ASJ yang mencaplok sebagian hutan adat mereka. Beberapa tahun lalu di Kecamatan Bonti, Sanggau, Kalbar, masyarakat adat juga menyita alat-alat berat milik PT MAS karena dianggap menggusur tanah warga. Pada awal tahun 2006, masyarakat Dayak Iban di Desa Semunying, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, juga menyita alat berat milik PT LL karena perusahaan ini dianggap menggusur lahan masyarakat adat tanpa ganti rugi. Masyarakat Kampung Selalong, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalbar, Juni 1999, membakar sejumlah alat berat dan barak pekerja perkebunan milik PT MJL.

Nyaris di tiap provinsi, sengketa tentang lahan dan kekayaan alam antara negara dan masyarakat adat pernah dan akan terus terjadi.

Mengapa itu terus terjadi? Jawabnya jelas sekali, karena hak adat begitu terpinggirkan. Dalam hukum positif negara kita, hak rakyat hanya dirumuskan sekilas pada Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi: Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (rechts gmeinschaap).

Menurut Ketua Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro Sulawesi Tenggara Rukmini Paata, luas wilayah ulayat masyarakat adat mencapai 22.950 hektar. Namun, sekitar 18.000 hektar di antaranya diklaim milik Taman Nasional Lorelindo sejak 1970.

"Dari 64 desa di Kabupaten Donggala dan Poso, baru ada dua desa yang mendapatkan pengakuan dan bisa untuk turut mengelola kawasan taman nasional. Di luar dua desa itu, jika ada masyarakat yang mengambil rotan akan ditangkap karena dianggap mencuri," kata Rukmini. Alex Sanggenafa, anggota Tim Asistensi Dewan Adat Daerah Yapen, Waropen, Papua, belum melihat dukungan negara dalam kebijakan otonomi sekarang.

Ungkapan-ungkapan panas lewat pernyataan atau spanduk kongres mestinya menjadi perhatian serius negara dan pemerintah lokal. "Pemerintah dan negara harus sejalan dengan masyarakat adat untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu masyarakat adil dan sejahtera," kata Direktur Eksekutif Institut Dayakologi John Bamba.

Yang jelas, sebagai bangsa kita mengalami kemunduran dahsyat dalam berbangsa. Apa mau dikata!

Sumber: Kompas, Kamis, 22 Maret 2007


Wednesday, March 21, 2007

Kongres Adat: Komunitas Adat Aceh Justru Keluar dari AMAN

Pontianak, Kompas - Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh menyatakan keluar dari organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Selasa (20/3), sebelum Kongres Masyarakat Adat Nusantara III dinyatakan selesai dalam menentukan langkah penguatan organisasi.

Langkah penguatan struktur organisasi masyarakat adat masih kurang dimengerti Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh sehingga dianggap berorientasi sentralistik.

"Kami cukup trauma dengan mekanisme struktural organisasi yang sentralistik. Kami menghendaki masyarakat adat tidak dibedakan ke dalam jenjang-jenjang organisasi di berbagai tingkat wilayah," kata koordinator Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh Yuriun (65) kepada Kompas.

Di dalam kongres, penguatan organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) diusulkan para peserta untuk dibedakan ke dalam tiga jenjang seperti tingkat pemerintahan yang ada sekarang. Ketiga jenjang itu meliputi tingkat kota atau kabupaten, provinsi, dan nasional.

Penguatan organisasi ini diharapkan mampu meningkatkan posisi tawar dalam kancah politik nasional sehingga aspirasi masyarakat adat Nusantara akan jauh lebih didengar pemerintah. Sebab, selama ini kebijakan pemerintah dinilai masih meminggirkan kepentingan masyarakat.

Padahal, jumlah anggota masyarakat adat di Indonesia diperkirakan AMAN mencapai 50-70 juta jiwa yang tergolong ke dalam lapisan masyarakat miskin dan tinggal di berbagai daerah terpencil.

Yuriun mengatakan, JKMA Aceh keluar dari AMAN, tetapi tetap akan berusaha menjalin aliansi strategis untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat adat.

JKMA keluar dari AMAN karena menghendaki hubungan setiap masyarakat adat di berbagai daerah tidak mengenal jenjang.

"Keadaan setiap wilayah dengan kondisi masyarakat adat itu tidak bisa diseragamkan. Organisasinya juga tidak dapat dibedakan ke dalam tingkatan-tingkatan," kata Yuriun yang menghadiri kongres bersama 12 perwakilan masyarakat adat Aceh lainnya.

Wakil Ketua I Kongres Masyarakat Adat Nusantara Mina Susana Setra mengatakan, pembuatan hierarki organisasi AMAN merupakan risiko langkah penguatan organisasi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat adat. Tetapi, ia juga sangat menghargai langkah yang ditempuh JKMA untuk mempertahankan hubungan kesetaraan dari setiap masyarakat adat.

"Sampai saat ini kami masih kesulitan untuk membahasakan penguatan organisasi meliputi tiga level. Tetapi, tetap memperjuangkan hubungan setara di setiap jenjang," kata Mina. (WHY/NAW)

Sumber: Kompas, Rabu, 21 Maret 2007


Kongres Adat: Undang-Undang Ekonomi Kerakyatan harus Diterbitkan
PONTIANAK (Borneonews): Rekomendasi tim perumus bidang ekonomi pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) III mendesak pemerintah segera mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang pengembangan ekonomi kerakyatan.

Ketua Tim Perumus bidang ekonomi dalam KMAN III Lalu Saparudin Aldi dari komunitas adat Nusa Tenggara Barat (NTB), di Pontianak, kemarin, mengatakan, undang-undang ini dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungannya serta pengontrolan standar harga atas hasil-hasil dari rakyat.

Menurut Lalu, meski ekonomi kerakyatan terbukti mampu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah belum memberikan perhatian yang serius.

"Selama ini, dukungan pemerintah baru sampai pada tingkat pembicaraan sedangkan implementasinya tidak jelas," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam membuat undang-undang tersebut, pemerintah diminta melibatkan elemen dari komunitas masyarakat adat di berbagai daerah. Selain itu, unsur yang dilibatkan turun ke daerah untuk menggali kebutuhan dan potensi di masing-masing daerah.

"Undang-undang yang dibuat harus memuat secara jelas apa yang akan menjadi peran aktif masyarakat dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Model ekonomi kerakyatan yang layak dikembangkan di Indonesia juga dicantumkan," kata Lalu Saparudin.

Di dalam KMAN III, disepakati pula bahwa model ekonomi kerakyatan yang patut dikembangkan di antaranya pengelolaan langsung proyek-proyek pemerintah oleh masyarakat setempat.

Credit Union (CU), juga dapat menjadi bentuk ekonomi kerakyatan serta wadah untuk mengakomodir kepentingan rakyat di bidang lainnya.

"CU kami sepakati sebagai gerakan ekonomi nasional masyarakat adat," katanya.

Terkait dengan hal itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) akan menyediakan data dan informasi sebagai bahan pembelajaran tiap komunitas adat mengenai bentuk ekonomi kerakyatan yang disepakati.

CU merupakan lembaga keuangan berbentuk koperasi simpan pinjam yang berkembang pesat di masyarakat pehuluan atau pedalaman salah satunya, terutama di kalangan komunitas Dayak Kalimantan Barat.

Di Kalbar sendiri, setidaknya terdapat 15 CU sebagai pendamping ekonomi kerakyatan. Salah satu CU terbesar yakni Pancur Kasih yang didirikan 28 Mei 1987 oleh AR Mecer.

Berdasarkan data per Oktober 2006, jumlah aset CU Pancur Kasih secara keseluruhan mencapai Rp321,575 miliar dengan anggota laki-laki 36.430 orang dan perempuan 18.868 orang.

Simpanan dalam bentuk saham sebanyak Rp243,83 miliar, harian Rp29,262 miliar, berjangka Rp19,574 miliar. Sedangkan total pinjaman sebesar Rp280,173 miliar.

Aceh 'walk out'

Komunitas Masyarakat Adat dari Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) memutuskan untuk keluar atau melakukan "walk out" dari sidang Kongres KMAN III.

Keputusan itu dilakukan menyusul rencana perubahan struktur organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Sebelumnya, dalam struktur yang lama, antara AMAN dengan Aliansi atau komunitas masyarakat adat yang ada di tingkat propinsi, tidak terdapat garis organisasi secara langsung.

Namun di dalam usulan perubahan struktur AMAN, garis organisasi tersebut akan terhubung agar kedudukan masyarakat adat dalam menyelesaikan berbagai masalah semakin kuat.
Menurut Iskandar AR, dari Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Passe, Aceh Utara, struktur AMAN yang baru akan menimbulkan birokrasi di kalangan masyarakat adat.
Hal itu juga memicu adanya sikap sentralistik yang sudah jelas gagal di tingkat nasional.

"Ini sama saja dengan masa Orde Baru. Sementara masih banyak persoalan di tingkat komunitas masyarakat adat yang belum terselesaikan," ujar Iskandar.

Berdasarkan struktur baru, aspirasi di tingkat bawah akan melalui jenjang birokrasi yang panjang.

Iskandar juga tidak memungkiri adanya indikasi bahwa masyarakat adat akan dibawa ke arah politik.

Namun, meski menyatakan walk out, komunitas adat Aceh akan tetap menjalin pertemanan dengan AMAN.

Sikap mereka juga menjadi bagian dari pendidikan berdemokrasi masyarakat adat.

"Sikap kami merupakan hal biasa dalam dunia pendidikan berdemokrasi," ujarnya.

Delegasi Aceh yang mengikuti KMAN III sebanyak 31 orang.

Sikap komunitas adat Aceh telah disampaikan Ketua JKMA, Yuriun, secara tertulis ke pimpinan KMAN.

KMAN III berlangsung mulai 17 - 21 Maret itu diikuti sedikitnya 850 utusan dari berbagai komunintas masyarakat adat, mulai dari Nanggroe Aceh Darussalam hingga Papua.

Sejumlah peninjau asing seperti Inggris dan Bangladesh juga mengikuti KMAN III yang merupakan lanjutan dari kongres pertama di Yogyakarta (1999) dan Lombok (2003).

Sumber: Borneonews, Rabu, 21 Maret 2007


Tuesday, March 20, 2007

Kongres Adat: Penguatan untuk Melawan Kebangkrutan Ekonomi

Pontianak, Kompas - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara melakukan penguatan organisasi dan penguatan partisipasi politik sebagai bentuk perlawanan atas penindasan politis yang dialami masyarakat adat selama ini.

"Agenda kongres kali ini, ya, dua hal itu, di saat seluruh masyarakat harus menghadapi kebangkrutan ekonomi seperti sekarang ini," kata Wakil Ketua I Kongres Masyarakat Adat Nusantara III Mina Susana Setra, Jumat (16/3) di Pontianak, Kalimantan Barat. Kongres yang berlangsung pada 17-20 Maret 2007 ini merupakan lanjutan dari kongres pertama di Yogyakarta (1999) dan kongres kedua di Lombok (2003). Kongres ketiga akan dihadiri sekitar 1.500 orang perwakilan masyarakat adat di Indonesia.

Menurut Mina, penindasan secara politis bagi masyarakat adat masih terjadi di sejumlah wilayah yang tereksploitasi sumber daya alamnya dan masyarakat adat kurang diperhatikan kepentingannya. Eksploitasi pihak luar itu sering menimbulkan kerusakan alam yang akhirnya merugikan masyarakat adat.

Mina menjelaskan, masyarakat adat yang memperjuangkan kepentingannya selama ini masih menemui kendala ketika pihak yang mengeksploitasi sumber daya alam setempat memanfaatkan kekuasaan secara politis untuk mengesampingkan kepentingan mereka.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR (salah satunya membidangi lingkungan) Sonny Keraf, Jumat malam di Jakarta, menyambut baik kongres tersebut dan menyatakan pelibatan masyarakat adat atau lokal penting agar mereka menerima manfaat langsung. Selama ini mereka lebih sering menjadi korban, termasuk pencemaran lingkungan dari aktivitas usaha.

Menurut Sonny Keraf, kurangnya kepedulian pemerintah terhadap lingkungan hidup tercermin pada lambannya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Sumber Daya Alam. Seretnya penanganan RUU sekaligus cerminan adanya perbedaan sikap tentang masyarakat adat. Pembahasan lebih dari tiga tahun tentang RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang tak kunjung usai, diwarnai tarik ulur pengaturan hak masyarakat adat dan kelembagaannya. Departemen Kehutanan bahkan mempersoalkan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat adat, sedangkan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mengkhawatirkan eksploitasi hutan oleh masyarakat adat akan dicampuri pihak lain.

Kasus di lapangan

Pengabaian peran masyarakat adat, menurut Mina, terlihat pada kasus pembukaan perkebunan sawit di Kabupaten Bengkayang, Kalbar, yang akhirnya memicu konflik antara pengusaha dan masyarakat adat setempat.

"Penyelesaian konflik akhirnya tidak berpihak kepada masyarakat adat karena kepentingan pengusaha terus dijalankan dengan pengawalan aparat keamanan. Bentuk penindasan politis semacam ini yang tak bisa dihadapi masyarakat adat selama ini," katanya. (WHY/GSA/NAW)

Sumber: Kompas, Sabtu, 17 Maret 2007
Eksistensi Adat Jadi Target Politik: Agar Ada Daya Tawar, Komunitas Adat Jadi Parpol
Pontianak, Kompas - Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat menjadi target politik yang ingin dicapai dari Kongres Masyarakat Adat Nusantara III di Pontianak, Kalimantan Barat, 17-20 Maret 2007. Penguatan organisasi dan partisipasi politik diarahkan supaya mendukung kebijakan pemerintah-pemerintah daerah membentuk peraturan daerah yang melestarikan pranata sosial masyarakat adat dalam kerangka otonomi daerah dan pencapaian masyarakat adil dan makmur.

"Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) akan berubah fungsi dari sekadar fasilitas teknis menjadi wadah konsolidasi gerakan sosial-politik masyarakat adat di Nusantara. AMAN tidak akan menjadi partai politik, tetapi mendukung kader-kadernya supaya terlibat di dalam politik," kata Mateus Pilin Belawing dari Komisi Politik, pada kongres tersebut, Senin (19/3).

Keterlibatan di dalam partai politik untuk memperjuangkan eksistensi masyarakat adat, baik di tingkat pemerintah kabupaten atau kota, provinsi, maupun di tingkat nasional, dianggap sangat penting. Sebab, selama ini pemerintah masih mengesampingkan eksistensi maupun aspirasi masyarakat adat yang keberadaannya di Indonesia mencapai 70 juta jiwa dan sebagian besar dalam kategori masyarakat miskin.

Menurut Pilin, AMAN akan memiliki sikap politik, misalnya terkait dengan pemilihan setiap kepala daerah sampai di tingkat nasional untuk memihak kepentingan masyarakat adat maupun secara umum masyarakat miskin. Kalau akhirnya dari sikap itu lahir partai politik (parpol), bukan AMAN yang dijadikan parpol. AMAN akan tetap menjadi perekat konsolidasi masyarakat adat di Indonesia.

Daya tawar AMAN

Direktur Eksekutif Institut Dayakologi John Bamba mengatakan, sebaiknya AMAN bersikap tegas dalam hal kompromi politik dengan menjadi sebuah parpol atau membentuk sebuah parpol. Proses kemitraan dengan pemerintah selama ini tidak akan bisa ditempuh sejauh kondisi yang seperti sekarang dipertahankan, yaitu masyarakat adat beserta pranata sosialnya diabaikan di dalam struktur sosial.

"Pembentukan parpol menjadi pilihan untuk memperjuangkan eksistensi masyarakat adat sekarang. Apalagi keberadaan masyarakat adat bertujuan mewujudkan kesejahteraan lapisan masyarakatnya, yang umumnya belum sejahtera. Ini sama dengan tujuan negara yang sesungguhnya," kata John.

Menurut John, sejak KMAN I tahun 1999, keinginan sebagian perwakilan masyarakat adat untuk membentuk parpol sudah muncul. Namun, masalah konsolidasi masih menjadi persoalan.

Koordinator Eksekutif Dewan AMAN Adrianus Nazarius mengatakan, dalam perubahan peran sosial-politis, AMAN tetap mengutamakan prinsip berbasis rakyat. Tujuan gerakan sosial-politik AMAN tetap berorientasi pada kepentingan dan kehendak rakyat.

"Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) AMAN di dalam kongres sekarang sedang dibenahi untuk disepakati dengan tetap berbasis pada rakyat," kata Nazarius.

Narasumber Komisi Politik lainnya, Abdon Nababan, mengatakan, AMAN tidak boleh menjadi partai politik, tetapi AMAN jangan antiberpolitik. Bahkan, AMAN harus menjadi penjaga moral politik. Kader-kader AMAN saja yang harus didorong berkiprah di kancah politik. "Untuk berpolitik, peluang untuk memanfaatkan partai politik sekarang masih terbuka lebar," ujarnya.

Suasana kongres kemarin berlangsung tegang. Sebagian peserta mengusulkan perlunya perubahan pada AD/ART AMAN periode 2007-2011. Selasa ini dijadwalkan pengesahan AD/ART dengan penekanan penguatan organisasi dan partisipasi politik AMAN. (WHY/NAW)

Sumber: Kompas, Selasa, 20 Maret 2007
Kongres Adat: Bursa Calon Sekjen AMAN Bermunculan
PONTIANAK (Borneonews): Bursa calon Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) periode 2007-2010 mulai bermunculan padas hari ke-tiga pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) III di Pontianak, Senin (19/3).

Terdapat tiga nama yang menguat dan dicalonkan beberapa komunitas adat dari seluruh Nusantara. Ketiga nama itu yakni Abdon Nababan (Sekretaris Pelaksana AMAN tahun 1999-2003), YLF Franky (Koordinator Program Sekretariat Nasional AMAN 2004- 2007) dan Kusnadi W (pendamping gerakan masyarakat adat di Kaltim, Kalsel dan Kalteng).

Sebelumnya, dalam struktur organisasi AMAN, tidak tercantum jabatan sekretaris jenderal karena antara AMAN dengan Aliansi Masyarakat Adat (AMA) yang ada di tingkat provinsi, tidak terdapat garis organisasi secara langsung.

Supaya kedudukan masyarakat adat dalam menyelesaikan berbagai masalah semakin kuat, di dalam kongres diusulkan agar terdapat hubungan yang jelas antara AMAN dan AMA. Peran sekretaris jenderal dianggap strategis dalam menyatukan berbagai karakteristik yang dimiliki masing-masing komunitas adat.

YLF Franky ketika ditemui mengatakan, masyarakat adat dengan jumlah yang diperkirakan antara 50 juta hingga 70 juta jiwa perlu semakin dilibatkan dalam berbagai kebijakan.
Menurut dia, selama ini pemerintah mengabaikan masyarakat adat sehingga kerap terjadi benturan yang belum menghasilkan titik temu. Sedangkan secara internal, masyarakat adat harus melakukan konsolidasi di tingkat akar rumput.

Sementara Abdon Nababan ketika ditemui mengaku telah didukung beberapa komunitas adat dari sejumlah daerah diantaranya Sumatera Utara. Menurut Abdon, masyarakat adat sebenarnya mampu menciptakan keseimbangan alam dengan menerapkan kearifan lokal di komunitasnya masing-masing.

"Dengan alasan menjaga keamanan negara, kekayaan yang dimiliki setiap komunitas adat baik berupa budaya, adat istiadatnya, perbedaan etnis, dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu ditonjolkan," ujarnya.

Ia menambahkan, peran masyarakat adat yang semakin strategis di masa mendatang menjadi potensi yang amat penting dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang sesungguhnya.
KMAN III berlangsung mulai 17 - 21 Maret itu diikuti sedikitnya 850 utusan dari berbagai komunintas masyarakat adat, mulai dari Nanggroe Aceh Darussalam hingga Papua.

Sejumlah peninjau asing seperti Inggris dan Bangladesh juga mengikuti KMAN III yang merupakan lanjutan dari kongres pertama di Yogyakarta (1999) dan Lombok (2003).

Sumber: Borneonews, Selasa, 20 Maret 2007

Sunday, March 18, 2007
Kongres Adat: Kemitraan dengan Pemerintah Diperjuangkan
Pontianak, Kompas - Penguatan kembali hak atas tanah adat beserta hukum adat diyakini mampu menopang kelangsungan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Untuk mewujudkannya, kemitraan masyarakat adat— yang diperkirakan kini masih mencapai 70 juta jiwa di Indonesia—dengan pemerintah sekarang mutlak diperjuangkan.

"Saya mendorong masyarakat adat di Indonesia untuk terus memperjuangkan dan mendiskusikan kepada pemerintah perlunya penguatan kembali hak atas tanah-tanah adat, hukum-hukum masyarakat adat, serta hak-hak politik, sosial, dan ekonomi," kata Raja Devasish Roy, perwakilan Masyarakat Adat Internasional, Sabtu (17/3), dalam pembukaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) III di Pontianak, Kalimantan Barat.

Menurut Roy, pemerintah perlu membuka ruang baru untuk hak asasi masyarakat adat. Pengakuan serta penghargaan terhadap pranata sosial masyarakat adat merupakan bagian dari prinsip-prinsip kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri.

Pemanfaatan sumber daya alam dengan mengabaikan pranata sosial masyarakat adat saat ini sering berdampak pada perusakan dan bencana ekologis. Tanpa jalinan kemitraan dengan masyarakat adat, upaya pertumbuhan ekonomi dengan pemanfaatan sumber daya alam tidak menjamin kelangsungan usaha. "Satukan langkah menuju kedaulatan masyarakat adat," begitu pesan Roy terhadap sekitar 850 orang yang mewakili masyarakat adat di seluruh Indonesia yang hadir dalam KMAN III.

Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf juga menuturkan, Indonesia lahir dari kemajemukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Namun, percepatan pembangunan yang berbeda-beda telah melahirkan kesenjangan sosial satu sama lain di wilayah yang berbeda- beda.

"Pembangunan pada masa lalu belum memerhatikan kearifan lokal masyarakat adat sehingga pembangunan hanya menjadi mercusuar," kata Saifullah.

Dia mengatakan, dari total penduduk Indonesia yang mencapai 210 juta jiwa, yang terdiri atas 45 juta keluarga, ada sekitar 15 juta keluarga yang masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Sementara dari 70.611 desa di Indonesia, 10.000 desa sama sekali tidak teraliri listrik dan 30.000 desa lainnya juga tidak secara penuh mendapatkan aliran listrik.

"Perlunya sekarang ada sinergi program pembangunan dengan aspirasi masyarakat adat. Ini karena masyarakat adat bisa menjadi salah satu energi dalam pembangunan. Yang penting bagaimana (ke depan) aspirasi masyarakat adat bisa diakomodir dalam pengambilan keputusan maupun perencanaan pembangunan," katanya.

Menurut Roy yang berkewarganegaraan Banglades, masyarakat adat tak bisa mengharapkan pihak lain berbicara dan berjuang untuk penguatan kembali hak-hak masyarakat adat. Jika ingin mengembalikan identitas budaya dan hukum yang berdasarkan tradisi kolektif, dalam kapitalisme global dan rezim pasar bebas ini, masyarakat adat harus berjuang menggunakan teknologi, media, dan jaringan yang efisien.

"Tindakan-tindakan melalui komisi hak asasi manusia nasional dan sistem hukum penting dilakukan untuk memperjuangkan keadilan bagi kelompok-kelompok yang termarginalkan secara sosial, budaya, dan ekonomi," katanya.

Rehabilitasi sosial

Ketua Presidium Aliansi Masyarakat Adat Kalimantan Barat AR Mecer mengatakan, tantangan mewujudkan transformasi sosial yang lebih adil dan sejahtera saat ini adalah rehabilitasi dan pemulihan tatanan sosial-politik serta tatanan ekologis.

"Demokratisasi politik melalui otonomi daerah tidak cukup kalau belum dibarengi dengan pemberian otonomi komunitas masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki hak-hak yang dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, usaha revitalisasi, pengayaan, dan penguatan terhadap pranata masyarakat adat meliputi aturan, kelembagaan, dan metode masyarakat adat tidak bisa ditunda lagi," kata Mecer.

Direktur Eksekutif Institut Dayakologi John Bamba kepada Kompas mengatakan, dengan alasan keseragaman langkah pembangunan, pranata sosial masyarakat adat saat ini sedang dihancurkan.

"Langkah untuk mencapai homogenitas seperti ini juga akan menghancurkan ekologi yang selama ini dihuni dan dijaga masyarakat adat," kata John Bamba.

Salah satu peserta KMAN III, Nyirum Oreng (62), pemangku adat Dayak di Mempawah, Kabupaten Pontianak, mengatakan, dengan adanya kongres ini diharapkan ada langkah konkret yang bisa didesakkan masyarakat adat kepada pemerintah. "Permintaan masyarakat adat di Kalimantan sekarang cukup sederhana, yaitu tanami kembali hutan yang sudah hilang," kata Nyirum. (WHY/NAW)

Sumber: Kompas, Minggu, 18 Maret 2007


Saturday, March 17, 2007

Kongres Masyarakat Adat: Pembangunan tidak Merata Akibat Abaikan Kearifan Lokal

PONTIANAK (Borneonews): Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Saefullah Yusuf mengakui, pembangunan yang tidak merata di Indonesia salah satunya disebabkan sikap pengambil kebijakan masa lalu yang mengabaikan kearifan lokal sebagai kekayaan budaya bangsa.

"Tanpa mempertimbangkan kearifan lokal, pembangunan hanya akan menjadi (proyek) mercusuar," kata Saefullah Yusuf usai menghadiri Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) III di Pontianak, Sabtu (17/3).

Menurut Saefullah Yusuf, pembangunan seharusnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah sehingga "pemerataan" tidak sekedar menyamakan nilai sebuah proyek di seluruh Indonesia.

Ia menyontohkan proyek pembangunan sekolah dasar berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang besarannya tidak membedakan kondisi antardaerah.

"Tidak heran kalau dengan angka sekian juta bisa membangun sebuah SD di Jakarta. Tetapi dengan angka yang sama, hanya bisa untuk membangun satu lokal di Papua," ujarnya.

Ia menambahkan, melalui kearifan lokal, kelestarian sumber daya alam dapat terjaga dan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Sistem tebang pohon satu tanam dua atau kelipatannya, menjadi bukti betapa masyarakat adat telah memiliki aturan yang menjaga kelangsungan kekayaan alam bangsa.

Selain itu, kearifan lokal juga dibutuhkan untuk mengakomodir kemajuan-kemajuan yang dicapai sesuai dengan kondisi saat ini.

Ia menyarankan agar masyarakat adat memberikan masukan yang lebih kongkrit kepada pemerintah terhadap rencana pembangunan untuk menghindari ketidaktepatan penggunaan serta eksploitasi kekayaan alam yang berlebihan.

"Aspirasi masyarakat adat diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan sehingga keberadaannya dapat mewarnai berbagai kebijakan. Ini yang terpenting," katanya.

Sedangkan perbedaan yang terjadi selama ini dapat dimusyawarahkan guna mengakomodir aspirasi tersebut.

Negara telah menjamin hak-hak masyarakat adat melalui UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sementara itu, Masykur dari Komunitas Masyarakat Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta pemerintah untuk lebih mengakui keberadaan masyarakat adat.

Ia menambahkan, selama ini perhatian pemerintah kepada lembaga maupun masyarakat adat masih amat minim.

"Masyarakat adat tetap mengakui Indonesia, tetapi bagaimana pengakuan Indonesia terhadap adat?" ujarnya setengah bertanya.

Masykur berharap pemerintah membentuk departemen atau lembaga khusus yang menangani masyarakat adat.

Tolak bala

Ritual tolak bala nasional mengawali pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) III di Kota Pontianak, kemarin.

Pelaksanaan ritual dalam adat Kanayatn di panggung depan Auditorium Universitas Tanjungpura itu dipimpin oleh Imam Panyangahat Maniamas Miden yang diikuti tokoh masyarakat adat dari berbagai komunitas di seluruh Indonesia.

Miden memanjatkan doa keselamatan air dan tanah guna memohon agar bangsa Indonesia tidak lagi terkena bencana banjir dan tanah longsor. Doa itu juga mengandung pesan kepada generasi muda supaya menjaga air dan tanah demi kelestarian hidup anak cucu mereka.

Koordinator Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Hadrianus Nazarius mengatakan, berbagai bencana yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari rusaknya keseimbangan alam akibat ulah manusia.

"Bagi masyarakat adat, keseimbangan amat penting, baik yang secara fisik terlihat maupun tidak," ujarnya. Menurut dia, dengan ritual tolak bala, diharapkan segala hal yang berpotensi menimbulkan kerusakan dapat dicegah.

Sesajian yang diberikan dalam ritual tersebut di antaranya ayam kampung, nasi pulut, penganan tradisional, air putih, beras kuning dan darah ayam.

"Melalui keyakinan kami, kita berharap roh-roh jahat tidak lagi mengganggu karena mereka telah diberi bagian dengan sesajian itu," kata Nazarius.

Ketua Presidium Aliansi Masyarakat Adat (AMA) Kalbar AR Mecer menambahkan, ritual adat tolak bala ini juga secara khusus memohon agar acara KMAN III berlangsung lancar tanpa ada gangguan apa pun.

Sedangkan dalam konteks yang lebih luas, ritual tolak bala menjadi wujud aktualisasi keprihatinan akan kondisi bangsa yang banyak dilanda bencana.

Mecer mengatakan, ritual juga ditujukan demi keselamatan bangsa Indonesia agar terhindar dari segala macam bencana.

KMAN III berlangsung mulai 17 - 25 Maret itu diikuti sedikitnya 850 utusan dari berbagai komunintas masyarakat adat, mulai dari Nanggroe Aceh Darussalam hingga Papua.

Sejumlah peninjau asing seperti Inggris dan Bangladesh juga mengikuti KMAN III yang merupakan lanjutan dari kongres pertama di Yogyakarta (1999) dan Lombok (2003). (Ant/B-3)

Sumber: Borneonews, Minggu, 18 Maret 2007


Tuesday, March 06, 2007

Jangan Abaikan Hukum Adat

Rendra [Pembaruan/Fuska Sani Evani]


BANGSA Indonesia telah melupakan hukum adat. Padahal hukum adat merupakan unsur kebudayaan yang sangat penting. Kini ketika terjadi modernisasi, bangsa ini mulai kehilangan tata nilai dan cita rasa tradisi.

Demikian Orasi Budaya yang disampaikan Budayawan Rendra pada peresmian Pusat Kebudayaan UGM, Sabtu (3/3) lalu. Rendra mencoba mengingatkan kembali kedaulatan suatu masyarakat. Kerajaan di Nusantara yang gigih mempertahankan hukum adatnya jauh lebih lama bertahan dari kekuatan penjajah VOC atau kekuatan asing lainnya.

Hal itu terbukti pada Kerajaan Mataram. Sekalipun memiliki para raja sangar, rakyatnya tidak memiliki perlindungan hukum adat yang kuat, sehingga akhirnya harus takluk pada VOC di era Amangkurat II.

Berbeda dengan kerajaan Aceh dan Bangka yang terjajah VOC pada Abad ke-19. Bahkan Kerajaan Tidore baru terjajah pada abad ke-20. Kerajaan-kerajaan yang gigih melindungi hukum adatnya akan lebih kuat ketika berhadapan dengan budaya asing yang menjajah.

"Penguasa maupun rakyatnya bersatu menegakkan hukum adat. Berpikir dan mengambil kebijakan, tidak mudah tergiur materi," kata penerima Anugerah Seni dari Pemerintah RI tahun 1970 dan Hadiah Akademi Jakarta tahun 1975.

Hukum adat menjadi penting dalam proses kelembagaannya. Pelanggaran terhadap tata-cara, sopan-santun dan etika bisa menimbulkan reaksi tidak suka, cemooh, amarah, kebencian dan kutukan dari masyarakat. Tetapi kalau pelanggar itu orang kuat, kuasa atau orang kaya raya, bisa lolos dari semua sanksi dari masyarakat, contohnya pelanggar tepa-selira.

Dalam orasi berjudul "Tradisi dalam Kebudayaan", dengan lantang, Rendra mengungkapkan sisi positif masyarakat suku bangsa yang hukum adatnya lebih tinggi dari kedudukan penguasa. Di sana, rakyatnya lebih punya kepastian hidup, karena dijamin oleh kepastian hukum. Kohesi masyarakatnya lebih kokoh karena bersifat dengan sendirinya dan sukarela.

Menurut Rendra, fakta sejarah membuktikan selama ini telah terjadi manipulasi sejarah. Sejak dahulu selalu ditanamkan bahwa Indonesia dijajah selama tiga setengah abad.

Harus dicatat, kemenangan Nederlands Indie (pemerintahan Belanda di Indonesia) pada abad ke-20 adalah akibat dari kemudahan yang diberikan oleh Terusan Suez. Mereka memiliki kapal uap yang tidak tertandingi di Asia Tenggara.

"Kita harus memahami dan mengakui daulat hukum adat ternyata sangat ampuh sebagai sumber daya tahan dan daya hidup suatu bangsa. Ini adalah suatu contoh kegunaan positif dari tradisi," ujar pria kelahiran Solo, 7 November 1935 ini.

Sumber Kekuatan

Rendra menambahkan hukum adat yang dilindungi dan dilestarikan akan menjadi sumber kekuatan bagi rakyatnya. Di daerah yang hukum adatnya dilindungi dan diterapkan secara ketat, masyarakat cenderung lebih dinamis dan kuat. Ha itu disebabkan kedaulatan mereka sebagai manusia lebih terjamin.

"Kita bisa melihat, bagaimana banyak orang Bugis yang sukses di daerah rantau. Mereka selalu berteriak, hukum adatlah yang bertuan," tutur jebolan Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada ini.

Namun setelah mencapai kemerdekaan, pemerintah RI tidak segera merehabilitasi hukum adat dan lembaganya. Rezim Soekarno dan Soeharto yang sangat berminat pada model pemerintahan yang memusat, justru melanjutkan aksi penjajah Belanda terhadap hukum adat.

Lembaga adat di Sulawesi Selatan yang berfungsi melindungi warganya oleh Belanda diubah menjadi Self Bestuur dan oleh Soekarno dijadikan DPRD yang harus tunduk pada pemerintah pusat. Begitu juga di daerah lain, para sesepuh adat tertindih oleh para penguasa hasil model pemerintahan modern. Sesepuh di daerah dikebiri oleh keberadaan bupati dan gubernur.

Proses lunturnya hukum adat dan juga lembaga adat yang sudah berlangsung lama ini, menurut Rendra, seandainya pun, secara ajaib, ada consensus politik untuk menghidupkan kembali sulit dilaksanakan.

Kalaupun itu dilakukan, menurut Rendra, sebagaimana yang dikatakan Sultan Mudaffar dari Ternate yang mengatakan, apabila ingin menghidupkan kembali berbagai sisa-sisa yang baik dari tradisi masa lalu maka bukan pengulangan namun "re-inventing." Dengan kata lain, menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengalaman-pengalaman dari tradisi lama yang baik dan berguna.

"Seandainya saat ini dibuat konsensus politik untuk menghidupkan kembali hukum adat, maka hal tersebut sulit dilakukan. Sebab, sejarah tidak pernah bisa berulang, sedangkan waktu selalu berjalan maju," kata penyair dengan julukan Si Burung Merak itu. [


Tuesday, February 20, 2007
Ritual Adat: Kerinduan Kaum Melayu Pesisir
-- Irma Tambunan

GERAK tari dinamis yang silih berganti ditampilkan para penari perempuan dan laki-laki di Bukit Benderang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, pertengahan Januari lalu. Tari Zapin Rantak Putri itu tak banyak berubah dari masa-masa silam. Para orang tua tampak bergembira dan seakan bernostalgia.

Sebagian besar laki-laki tua yang hadir dalam ritual adat cukuran pertama seorang bayi di daerah Melayu pesisir timur itu mengenakan teluk belanga, sedangkan kaum perempuan mengenakan baju kurung. Mereka duduk setengah mengelilingi para penari. Acara itu dilengkapi iring-iringan genderang pemain musik kumpangan.

Penutup

Tari Zapin Rantak Putri dipersembahkan sebagai hiburan penutup ritual cukuran pertama anak sesuai dengan adat Melayu pantai timur Jambi.

Acaranya sangat meriah dan terkesan sedikit mewah. Pengundangnya kala itu adalah bupati setempat, Abdullah Hich. Cucunya yang masih berusia dua tahun, si bujang, setelah dicukur rambutnya, kemudian mendapat nama menurut agama Islam: Muhammad Falino.

Tari Zapin itu sebenarnya merupakan gambaran akan dinamika kehidupan agama yang dipadu dengan kehidupan modern. Ini biasanya dipersembahkan pada ritual adat Melayu dan melekat dengan nilai-nilai keagamaan. Musik yang mengiringi pun kental dengan bahasa Melayu dan bernuansa islami.

Pada ritual cukuran, ibu dan nenek dari keluarga terdekat serta sejumlah tokoh perempuan yang dihormati berkesempatan membuai si kecil yang diletakkan dalam ayunan. Tiang ayunan itu disiapkan khusus. Tingginya lima meter, dibungkus dengan kain berwarna merah berselang seling hijau, dan dikelilingi rangkaian bunga.

Membuai sang anak dalam ayunan inilah yang menjadi lambang besarnya kasih ibunda. Pada saat perempuan dewasa yang ditunjuk mulai membuai ayunan dengan menggoyang-goyangkan kain panjang yang terikat pada ayunan, akan tampaklah ungkapan rasa sayang yang lebih besar lagi dari sosok ibu.

Ini juga tergambar dalam kehidupan sehari-hari, yakni tatkala buaian ayunan dirasakan anak-anak sebelum mereka memiliki kamar sendiri.

Di sisi lain tampak berbagai bahan makanan dan perlengkapan disiapkan pihak keluarga, seperti gunungan hasil bumi, nasi kuning, tepung tawar, kalung emas, kelapa muda, telur, dan emas. Semuanya punya makna masing-masing. Kelapa muda, misalnya, menjadi penangkal roh jahat. Air menjadi penyegar bagi kehidupan si anak. Emas merupakan doa bagi si anak supaya hidup sejahtera di kemudian hari.

Kerinduan

Cukuran adalah salah satu dari sejumlah rangkaian ritual adat Melayu. Ritual adat biasanya dilaksanakan untuk mengiringi perubahan fase hidup manusia, mulai saat dia lahir, kanak-kanak, dewasa, menikah, hingga meninggal. Selain cukuran, ada juga ritual cuci lantai yang berlangsung 40 hari setelah si bayi lahir, tasmiyah (perubahan nama secara Islam), naik ayunan, khitanan, dan pernikahan.

Ritual yang lengkap dengan hiburan ini sesungguhnya telah puluhan tahun dilupakan. Karena itu, ketika Abdullah Hich kembali menyelenggarakan upacara cukuran untuk cucunya itu, kerinduan masyarakat untuk kembali melaksanakan tradisi Melayu pesisir ini terasa bangkit.

Ketua Lembaga Adat Tanjung Jabung Timur, Bujang Mutu, menyatakan, mereka begitu antusias untuk kembali menyelenggarakan prosesi adat. Gotong royong dalam upacara tersebut pun muncul begitu saja. Beberapa hari sebelum ritual dilaksanakan, anggota-anggota lembaga adat berkumpul menyusun acara dan tertib adat.

Buku-buku lama yang terkait dan sebagai panduan untuk kegiatan prosesi itu dibaca kembali. Bujang Mutu kemudian menunjukkan satu buku pidato adat, Adat bersendi Syara, Syara Bersendi Kitabullah yang dibuat almarhum Hasan Ali, yang pernah jadi pemuka agama setempat. Beberapa panduan yang dituturkan dalam buku itu sangat mirip dengan yang berlaku pada adat Minang. Namun, menurut Bujang Mutu, upacara ini lebih mengacu pada adat Melayu dari rumpun Malaysia.

Buaian ayunan dari sang ibu untuk anaknya, diiringi lagu-lagu yang sarat harapan, menyimbolkan bahwa si anak kelak akan tumbuh menjadi sosok dewasa yang berakal budi, patuh kepada orangtua, dan melaksanakan nilai-nilai kehidupan sesuai dengan ajaran agama.

Syair-syairnya bagai sebuah pantun, seperti pada salah satu lagu berbunyi demikian:

"Kilau cahaye emas permate,
Di dalam peti ukir Jepare
Jadilah anak penghias mate
Pandai berbakti pada ayah bunde."

Masyarakat pantai timur Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memang masih lekat dengan budaya Melayu dari Semenanjung Malaka. Menurut Bujang Mutu, sebagian besar penduduk di sana adalah warga pelarian dari Malaka, yang diperkirakan terjadi pada tahun 1600-an. Saat itu pernah terjadi konflik di wilayah Malaka sehingga masyarakat di Malakka, Negeri Sembilan, dan Johor Bahru mencari perlindungan ke tempat yang aman dengan menyeberangi lautan. Sebagian dari mereka berhasil menjejaki pesisir timur Jambi, lalu menetap di sana dengan mata pencarian sebagai nelayan.

"Sekitar 50 persen warga Tanjung Tabung Timur adalah keturunan Melayu," katanya.

Adat yang hidup di negeri seberang itu pun kemudian mereka budayakan di wilayah yang baru mereka datangi. Namun, dalam perkembangannya, sejumlah prosesi adat mulai ditinggalkan.

Menurut Hasan Basri, warga masyarakat adat Tanjung Jabung Timur, hampir 30 tahun upacara cukuran dan buaian ayunan menghilang. Hal ini diperkirakan karena masyarakat mulai menganggap ritual tersebut membebani secara ekonomi.

"Memang kebanyakan yang dapat menyelenggarakan upacara cukuran dan ayunan adalah masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke atas. Namun, sesungguhnya masyarakat biasa pun dapat melaksanakannya, dengan cara yang lebih sederhana," ucapnya.

Ia melanjutkan, lembaga adat tengah berupaya mengangkat kembali ritual-ritual semacam ini, sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya Melayu pesisir. Syair-syair mulai dikumpulkan lagi sehingga menjadi koleksi pilihan pada acara-acara adat di masa mendatang. Mereka berharap nilai-nilai luhur dalam budaya dapat tetap hidup dalam masyarakat keturunan Melayu pesisir.

Sumber: Kompas, Senin, 19 Februari 2007