Jumat, 23 Oktober 2009

PARTAI KOALISI JANGAN GANGGU KABINET

KABINET BERSATU II. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono berfoto bersama para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di tangga Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22-10). Kepala Negara melantik 34 menteri dan tiga pejabat negara setingkat menteri dalam KIB II.
(ANTARA/Widodo S. Jusuf)


JAKARTA (Lampost): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan partai koalisi pendukungnya agar tidak mengganggu kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II.

"Saya mengingatkan kita menganut sistem presidensial. Presiden adalah nakhoda, loyalitas dan garis pertanggungjawaban menteri adalah ke presiden, bukan ke pimpinan partai politik dalam hubungan tugas pemerintahan. Saya harap camkan benar," kata Presiden SBY dalam pidatonya usai melantik menteri KIB II di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22-10).

Presiden juga mengingatkan 34 menteri dan 3 pejabat negara baru itu bahwa mereka telah berada dalam jajaran kabinet dan pemerintahan. "Dari parpol mana pun saudara berasal, saya berharap letakkan kepentingan pemerintah bangsa dan negara di atas kepentingan parpol, jangan dibalik. Rakyat akan mengawasi atas komitmen ini," kata dia. Dari sembilan partai yang lolos ambang batas parlemen, enam partai di antaranya bergabung ke kabinet. SBY juga merekrut pimpinan keenam petinggi partai tersebut sebagai menteri.

Mereka adalah Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali (Menteri Agama), Presiden PKS Tifatul Sembiring (Menkominfo), Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Menakertrans), Wakil Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono (Menko Kesra), dan Sekjen DPP PAN Zulkifli Hasan (Menteri Kehutanan). SBY sendiri adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Kabinet yang terdiri dari 34 menteri itu, 21 di antaranya atau 60% berasal dari partai politik dengan komposisi Demokrat 6 menteri, Golkar (4), PKS (4), PAN (3), PKB (2), dan PPP (2). Sementara tiga partai lain, yakni PDI Perjuangan, Gerindra, dan Hanura memilih berada di luar pemerintahan.

Akademisi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Denny Indrayana, menilai loyalitas tunggal kepada Presiden merupakan kode etik yang harus dipegang teguh para menteri. Dengan demikian, menteri harus menempatkan diri sebagai pejabat publik, bukan lagi mengabdi kepada partai asalnya.

"Loyalitas tunggal itu harus. Begitu menjadi menteri mereka harus mengabdikan diri kepada bangsa melalui Presiden. Itu kode etiknya," kata penasihat khusus Presiden untuk bidang hukum itu.

Loyalitas Ganda

Meskipun SBY sudah mengingatkan menteri agar memiliki loyalitas tunggal kepada Presiden, pengamat politik dari Universitas Lampung, Arizka Warganegara, meragukan hal itu dapat direalisasikan. Sebab, partai koalisi juga punya kepentingan tertentu. "Dengan komposisi 60 persen menteri dari parpol, loyalitas ganda di pemerintahan tetap akan terjadi," kata dia.

Arizka menjelaskan sesuai dengan konstitusi, Indonesia memakai sistem presidensial sehingga presiden memiliki hak prerogatif menentukan komposisi kabinet. "Tetapi pelaksanaannya seperti sistem parlementer. Menteri-menteri dipilih berdasarkan masukan dari partai pendukung," ujarnya.

Menurut Arizka, Presiden harus menyusun langkah strategis agar para menteri lebih loyal kepada Presiden, ketimbang kepada partai masing-masing. "Presiden harus lebih tegas dan berani. Juga melakukan penilaian kerja berbasis kuantitatif," kata dia.

Evaluasi Menteri

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, juga sepakat agar Presiden SBY harus lebih tegas terhadap para menterinya. "Jika dalam seratus hari kerja, menteri belum juga melakukan perbaikan atau perubahan, Presiden perlu memberikan peringatan," kata dia.

Menurut Andrinof, sejumlah menteri tidak memiliki pengalaman di pemerintahan, departemen, atau kementerian. Mereka lebih banyak berkiprah di partai politik. "Untuk itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat," ujarnya.

Ketika terbukti menteri yang dipilih tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, Presiden harus segera menggantinya. Ia berharap sistem yang disiapkan Presiden itu efektif. "Sudah ada kontrak politik dan unit pemantauan, ini harus ditegakkan," kata Andrinof.

Ia berharap sistem tersebut dijalankan dengan baik untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja para menteri. "Tinggal kemudian Presiden ambil keputusan setelah evaluasi secara bertahap. Kita berharap sistem yang disiapkan berjalan sebagaimana mestinya," kata Andrinof.

1 komentar:

Sekolah Tinggi Managemen Informatika dan Komputer Jakarta mengatakan...

kita lihat saja gimana kedepannya.

btw menkominfo kita yang baru (Pak Tiffatul) dulu kampusnya di STMIK Jakarta loh. Jika Anda membutuhkan info tentang kampus STMIK silahkan klik website kami di http://jak-stik.ac.id