Senin, 08 Juni 2009

PENCEMARAN NAMA BAIK

PRITA MULYASARI, MATA HATI WARGA

H.Bambang Ekalaya


"MENDADAK perhatian warga bangsa yang peka terhadap penderitaan sesama bertumpu ke sosok ibu dua anak, Prita Mulyasari (32) yang sejak 13 Mei 2009 meringkuk di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang!" ujar Umar. "Belasan ribu warga melalui facebook mendesak penguasa untuk segera membebaskan Prita!"

"Perjuangan lewat facebook itu sejalan dengan gempuran media televisi nasional yang bertubi-tubi menonjolkan berita ketidakadilan terhadap Prita!" sambut Amir. "Tak kepalang, Wakil Presiden M. Jusuf Kalla meminta polisi memeriksa ulang kasusnya! Dewan Pers Nasional mengunjungi Prita, berjanji memberikan bantuan hukum! Juga Komnas HAM, menegaskan hukuman terhadap Prita melanggar UUD, yang menjamin kebebasan warga mengemukakan pendapat! Tak ketinggalan pula, tim sukses JK-Win dan Mega-Pro melihat kondisi Prita di tahanan dan berjanji membantu!"

"Berkat pressure publik yang luas itu, akhirnya pihak berwenang mengubah status Prita menjadi tahanan kota!" tegas Umar. "Semua itu hanya sebagai akibat Prita pada Agustus 2008 mengirim sepucuk e-mail kepada teman-temannya, berisi keluhan tentang pengalamannya atas pelayanan yang buruk di Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang! Tujuan Prita agar kejadian serupa tak terulang! Oleh teman-temannya, keluhan Prita itu dikirim ke milis-milis komunitas mereka sehingga menjadi bacaan luas! RS Omni membantah isi e-mail Prita lewat dua media massa!"

"Tapi masalahnya tak selesai di situ!" timpal Amir. "RS Omni mengadukan Prita ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik! Kemudian jaksa mendakwanya dengan pasal berlapis, Pasal 310 dan 311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik, lalu Pasal 27 Ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11/2008 dengan ancaman enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar! Pada 11 Mei 2009 Pengadilan Negeri Tangerang menghukum Prita harus membayar ganti rugi materiil Rp161 juta dan ganti rugi immaterial Rp100 juta! Dan 13 Mei 2009, Prita dijebloskan ke LPW Tangerang, tanpa diberi izin untuk ditemui suami dan dua anaknya--usia tiga tahun!"

"Hukuman berat itu dijatuhkan hanya akibat menulis e-mail keluhan, jelas terlalu berlebihan!" tegas Umar. "Apalagi masalahnya menyangkut pelayanan buruk di RS, yang secara umum juga dialami oleh banyak warga lain di negeri ini! Jadi, e-mail Prita hanyalah satu dari sekian banyak keluhan warga yang dimuat rubrik surat pembca dan SMS koran, kritik yang bertujuan memperbaiki pelayanan publik!"

"Maka itu, dengan penderitaan sejauh itu yang dialami Prita untuk kemaslahatan warga atas pelayanan publik, Prita bisa disebut sebagi mata hati warga!" timpal Amir. "Diharapkan kasus ini memicu perbaikan pelayanan publik di segala bidang, dengan dijadikan prioritas dalam usaha peningkatan kesejahteraan!" **




HAK BERPENDAPAT: Prita Mulyasari Dibebaskan Setelah Dikunjungi Mega

JAKARTA (Lampost): Prita Mulyasari (32) langsung menangis sesenggukan di pangkuan capres Megawati Soekarnoputri setelah mengetahui ia boleh meninggalkan LP Wanita Tangerang, Banten.

Ibu dua anak balita yang sudah mendekam di tahanan sejak 13 Mei 2009 itu dikunjungi Megawati, Rabu (3-6). Ia menyambut kedatangan Mega pada pukul 14.30 dengan mencium tangan. Mega membalasnya dengan menepuk bahu Prita sambil bergegas menuju ruang tamu kepala LP Wanita Tangerang.

Pada kesempatan itu Mega menanyakan kasus yang menimpa Prita. Semua berawal dari e-mail pribadi yang dikirim pada 15 Agustus 2008 berisi keluhan Prita atas layanan di Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra, Tangerang. Tiba-tiba, tutur Prita terbata-bata, ia dijemput petugas kejaksaan pada 13 Mei dan langsung dijebloskan ke tahanan. Dia dianggap melanggar Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan, yang mendampingi Megawati, kemudian menelepon Wakil Ketua Mahkamah Agung Abdul Kadir Mappong. Trimedya meminta Mappong membebaskan Prita. Mappong pun langsung memerintahkan ketua Pengadilan Negeri Tangerang membebaskan Prita sekalipun penetapan itu tanpa melewati sidang.

Prita yang mendengarkan percakapan Trimedya dengan Mappong langsung menjatuhkan kepalanya ke pangkuan Megawati. Ia pun menangis dan Megawati mengusap kepalanya.

Setelah 30 menit bercakap-cakap, Mega pun berpamitan meninggalkan Prita. Pada saat Mega hendak menaiki mobilnya, surat penetapan PN Tangerang perihal perubahan status penahanan Prita diterima LP Tangerang. Isinya status Prita menjadi tahanan kota. "Ibu Mega menghendaki Saudara Prita harus dibebaskan dari LP wanita," kata Kakanwil Depkum dan HAM Tangerang Popi Pujiastuti.

Sebelum Mega berkunjung, Wapres Jusuf Kalla yang kini menjadi calon presiden itu sudah meminta PN Tangerang segera membebaskan Prita. Kasus Prita juga menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Meski sudah menjadi perhatian para calon presiden, RS Omni tetap enggan mencabut gugatan hingga ada permintaan maaf secara tertulis dari pihak Prita. "Sejak awal hingga kini kami membuka pintu maaf bagi Prita dan berharap permasalahan ini tidak sampai diselesaikan melalui jalur hukum," ujar kuasa hukum Omni, Risma Situmorang.

Prita yang meninggalkan LP Wanita Tangerang belum memikirkan untuk meminta maaf. Setelah melakukan sujud syukur satu menit di depan LP, ia meluncur ke rumahnya. Ia sudah siap menghadiri sidang lanjutan pada hari ini. Pada 11 Mei, PN Tangerang memenangkan gugatan RS Omni. Putusan perdata menyatakan Prita terbukti melakukan perbuatan hukum yang merugikan RS Omni. Hakim memutuskan Prita membayar kerugian materiil Rp161 juta sebagai pengganti uang klarifikasi di koran nasional dan Rp100 juta untuk kerugian nonmateriil. n U-1

Lampost 4 Juni 2008

TAJUK: Pelajaran dari Prita

PRITA Mulyasari akhirnya bisa meninggalkan bui. Ia menghirup udara bebas Rabu (3-6) setelah meringkuk di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang sejak 13 Mei silam. Status Prita sebagai tahanan titipan Kejaksaan Negeri Tangerang telah diubah menjadi tahanan kota.

"Pembebasan" Prita terjadi, selain karena permohonan penangguhan penahanan yang diajukan suaminya, Andri Nugroho, juga karena desakan berbagai pihak. Dukungan Komnas HAM, Dewan Pers, beberapa anggota DPR, tiga calon presiden, dan komunitas dunia maya sungguh amat besar. Hingga kemarin sedikitnya 80 ribu dukungan muncul dari pengguna internet yang bergabung dalam Causing in facebook.

Prita adalah contoh amat konkret betapa konsumen selalu menjadi pihak yang kalah dan tak berdaya di negeri ini. Pada 2007 pernah pula terjadi konsumen sebuah perusahaan properti di Jakarta, Khoe Seng Seng, juga dikriminalkan karena menulis surat pembaca di media massa. Tuduhannnya sama: Pencemaran nama baik.

Prita adalah warga yang pernah dirawat di Rumah Sakit (RS) Omni Internasional Tangerang dan merasa mendapat pelayanan mengecewakan. Kekecewaan itu ia tuangkan dalam surat elektronik berjudul Penipuan Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang yang ditujukan kepada beberapa temannya. Tapi, Omni menanggapi sebagai pencemaran nama baik dan membawa Prita ke meja hijau.

Prita didakwa melanggar Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ancaman hukumannya 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Pada 11 Mei 2009 Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan gugatan Omni. Putusan perdata menyatakan Prita terbukti melakukan tindakan yang merugikan RS Omni. Prita pun diharuskan membayar kerugian materiil Rp161 juta dan Rp100 juta untuk kerugian immaterial. Prita banding.

Tetapi, dua hari kemudian Kejaksaan Negeri Tangerang menjebloskan ibu dua anak yang masih balita itu ke penjara. Ketidakadilan inilah kemudian yang menjadi perhatian publik, khususnya karena begitu cepat menyebar lewat dunia maya, khususnya jejaring facebook.

Kita memang lega Prita bisa menghirup udara bebas, meski untuk sementara. Meski dukungan publik luar biasa, termasuk para pembesar negara, tak ada jaminan Prita tak dipenjara.

Hal yang ganjil dalam kasus Prita kenapa Kejaksaan Negeri Tangerang langsung menjebloskan ke tahanan. Padahal, Kepolisian Daerah Metro Jaya yang menyidik kasus ini sejak September 2008 tidak menahan Prita. Alasannya, ia masih punya dua anak yang masih balita dan selama pemeriksaan amat kooperatif. Biasanya, jika kepolisian tidak menahan tersangka, kejaksaan juga tidak. Tetapi, ada apa dengan Kejaksaan Negeri Tangerang?

Penggunaan UU No. 28/2008 untuk menjerat Prita juga aneh karena UU ini baru berlaku 2010. Sementara itu, yang menyangkut hak konsumen juga diatur dalam Undang-Undang No. 29/2004 tentang Praktek Kedokteran. Tetapi, jaksa mengabaikan UU ini.

Dalam UU tersebut disebutkan ada lima hak pasien. Lima hak itu adalah pasien berhak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. Pasien juga berhak menolak tindakan medis dan mendapatkan isi rekam medis.

Jika merujuk kepada UU 29/2004, apa yang dilakukan Prita sesungguhnya tengah menuntut haknya. Sebab, bagaimana usaha rumah sakit atau penyedia medis haruslah berorientasi pada kepentingan pasien. Tetapi, di negeri banyak contoh hak-hak pasien/konsumen diabaikan.

Dukungan publik yang amat luas kepada Prita sesungguhnya wujud bersatunya konsumen yang selama ini tak berdaya. Kita, terutama pihak yang selama ini tumbuh dan berkembang karena "jasa" konsumen, mestinya belajar dari kasus Prita. n





Prita, Konsumen yang Teraniaya!

H. Bambang Eka Wijaya

"DI negeri neoliberal, yang wajib menjalankan pasar bebas sehingga segalanya dikomersialkan dan harus siap bersaing dengan pemain asing tanpa kecuali bidang kesehatan (dan pendidikan), tarif kamar dan fasilitas rumah sakit (RS) ada yang lebih mahal dari tarif hotel bintang lima!" ujar Umar. "Bedanya, jika di kamar hotel selalu tersedia formulir keluhan atau kesan konsumen, lengkap dengan amplop tertutup ke alamat management dan kotak tempat memasukkannya di resepsionis, di rumah sakit dengan label internasional pun bisa malah sebaliknya! Seorang pasien yang mengeluh, seperti dialami Prita Mulyasari di Tangerang, justru teraniaya dijebloskan ke bui dengan ancaman hukuman berat!"

"Pada berkas P-21 dari kepolisian sebenarnya tuduhan hanya pencemaran nama baik! Setelah di kejaksaan rupanya ditambah dengan Pasal 27 UU No. 11/2008 dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda Rp1 miliar!" sambut Amir. "Meski demikian, bukan berarti polisi juga telah melaksanakan tugasnya dengan baik! Selaku pengayom masyarakat--ini tugas terpenting polisi--ketika ada pengaduan tentang pencederaan hak warga oleh warga lainnya, tindakan pertama kepolisian seharusnya mencari tahu apakah warga yang diadukan itu punya hak untuk melakukan perbuatan itu! Artinya, apakah dengan perbuatan itu ia telah melanggar hukum! Dan Prita selaku konsumen, punya seperangkat hak dalam UU Perlindungan Konsumen yang juga harus menjadi bagian tugas polisi melindungi masyarakat!"

"Tepat sekali!" timpal Umar. "UU Perlindungan Konsumen menetapkan setiap konsumen berhak memperoleh informasi yang cukup atas produk maupun layanan yang dibayarnya! Bahkan dalam UU Kesehatan, pasien berhak diberi informasi tentang penyakit, obat maupun layanan yang diberikan RS! Hak-hak konsumen dan hak-hak pasien itulah yang tak didapatkan Prita dari dokter, perawat, dan manajemen RS sehingga ia keluhkan dalam e-mail pribadinya! Lebih jauh lagi, keluhan yang dilakukan Prita itu, bahkan klaim untuk rehabilitasi atas kerugian konsumen oleh kesalahan produk dan layanan juga merupakan hak konsumen!"

"Maka itu, jika hukum dijalankan dengan benar dan komprehensif, tidak secuil-secuil sekenanya saja, Prita justru bertindak di atas hak-haknya yang sah menurut hukum sehingga harus dilindungi aparat negara yang berkewajiban mengayomi setiap warga negara!" tegas Amir. "Apalagi kejaksaaan, tugasnya digambarkan dengan lambang timbangan, seharusnya menimbang secara adil antara perbuatan dan pasal-pasal yang diterapkan dalam tuntutan! Soalnya, dalam kasus Prita rakyat sedih melihat wajah Jaksa Agung memelas ketika menyatakan sesuai dengan hasil eksaminasi Kejaksaan Agung, pelaksanaan tugas jaksa tidak profesional!"**

Lampung post 5 Juni 2009