Jumat, 28 Agustus 2015

Pemborosan Dalam Pilkada Itu Akhirnya Harus Dibayar Rakyat

Nampaknya tak urung lagi kita akan melaksanakan Pilkada serentak, itulah kesepakatan akhir kita untuk tetap menyelengarakan Pilkada langsung. Sepertinya kita masih belum jera dengan praktek jor joran dalam Pilkada, padahal berapapun dana yang terpoya poyakan dalam Pilkada itu toh rakyat juga yang harus membayarnya, karena kenyataannya para calon sejatinya  sepeserpun tak ingin rugi bahkan Ia berusaha mengambil keuntungan juga diambilkan dari uang rakyat.
 Jor-joran dan pestapora dalam Pilkada itu kita semua yang akan meanggungnya.
Sesungguhnya kita sangat berharap Pilkada yang akan datang dipilih secara tidak langsung  melalui DPRD setempat, sehingga para calon tak perlu menghambur hamburkan dana demikian besar, biarkan kasak kusuk politik hanya terjadi antara sang calon  bersama dengan Timnya  di satu pihak dengan Parpol dan anggota legislatif di pihak yang lain.  Tetapi sejatinya Ketua Partai pepemanglah yang memiliki peluang lebih besar, biarlah Partai semakin dewasa dalam memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi Ketua mereka. Kalaupun ada tokoh di luar itu yang menginginkan jabatan ini, maka sudah barang tentu Ia harus membayarnya dengan harga yang mahal. Memang selagi kita tidak mampu menyusun regulasi yang mampu mengantisipasi politik uang dalam Pilkada maka maka mengeluarkan dana yang besar adalah suatu keniscayaan, Dan kalaupun ditenggarai telah terjadi politik uang dalam Pilkada tak langsung maka mereka terlibat telah memiliki alamat yang jelas, dan kitapun dapat melakukan lokalisasi permasalahannya, bila belakangan muncul masalah

Senin, 24 Agustus 2015

Pelayanan Haji Tak Sunyi dari Kritik.




Tahun demi tahun ada ada saja cacat dan celanya dalam pelaksanaan pelaynan keberangkatan haji yang dilakukan oleh Pemetrintah, yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Dengan cibiran yang menyakitkan orang mengatakan bahwa Kementrian yang satu ini  "Tak Kunjung Ahli Mengurus Haji" Suatu keritik yang mungkin sangat menyakitkan, tetapi sejatinya lebih sakit lagi mereka yang sudah menunaikan semua kewajibannya sebagai jamaah haji, sudah diasramakan di asrama haji tahu tahu keberangkatanya ditunda karena belu selesai pengurusan visanya, sementara jama'ah yang lain satu persatu masuk ke pewaat sementara yang ditunda pulang disambut dengan tangisan keluarga dan pandangn kasihan dari segenap famili dan tetangga, yang ini tentu lebih menyakitkan daripada dikritik oleh media. Seperti tak ada gunanya Kemenag membantah kritikan itu, karena di tahun mendatang diperbaiki satuy masalah, ternyata kusut di masalah yang lain.




Sabtu, 22 Agustus 2015

Rakyat VS Pemerintah


Rakyat versus Pemerintah, sungguh tak masuk akal karena Pemerintah dibentuk jsteru untuk melindungi rakyat, dan pemerintah adalah bekerja untuk rakyat, maka ketika terjadi persetruan antara rakyat dengan Pemerintah justeru sangat bertentangan dengan filosofi dibentuknya suatu Pemerintahan, tetapi itulah kenyataannya, di Jakarta Gubernur DKI Ahok kini sedang berseteru dengan rakyat warga kampung Pulo yang menolak dipindahkan dari lokasi Kampung Pulo yang rawan banjir itu ke rusun yang telah disiapkan, Nampaknya warga meminta ganti rugi, sementara Pemerintah tidak menyiapkan dana ganti rugi itu karena tanah yang mereka tempat diklaim Pwemerintah sebagai tanah Pemerintah, dan permasalah semakin menjadi ruwet.



Situasi seperti ini tentu sama sekali tidak kita inginkan

Rabu, 29 Juli 2015

Benarkah BPJS di mata Syariah Hukumnya Haram ?

MUI telah mengeluarkan Fatwanyabahwa ditinjau secara syar'i BPJS itu hukumnya haram, tentu saja ini mengejutkan karena BPJS adalah regulasi baru dan dianggap jauh lebih sempurna dibanding regulasi yang sebelumnya. Masyarakat umum lebih terheran heran lagi dengan munculnya fatwa ini, itu wajar saja karena masyarakat selain belum  faham dengan regulasi baru ini, dan juga masyarakat umunya juga kurang memahami syariah terkait Gharar, riba dan maisir (perjudian) yang diharamkan syari'ah dan itu diketemukan dalam filosofi penyusunan regulasi BPJS maupun dalam prakteknya. Bagaimana filosofinya, dan bagaimana pula prakteknya masyarakat tentu lebih banyak yang belum memahaminya. Tetapi kalau seandainya memang terdapat gharar, riba dan perjudian dalam filosofi dan mekanisme operasional BPJS maka kita tentu mendukung fatwa ini untuk perbaikan BPJS itu sendiri.  



Senin, 20 Juli 2015

Ada Pihak Yang Selalu Menantikan Kesempatan Untuk Membuat Kekisruhan.


Kepala Babi Dipasang di Lokasi Pembangunan Masjid di Bitung Sulut

Bitung - Sabtu (11/7) suasana bulan suci ramdahan kemarin ternoda, tepat pukul 07.00 Wita masyarakat muslim Kawasan perumahan air hujan Kota Bitung Sulawesi Utara dikagetkan dengan peristiwa biadab oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dan menurut informasi diduga dilakukan oleh ormas yang menamakan diri brigade manguni.


Di kawasan akan dibangunnya mesjid ditemukan kepala Babi yang tertancap di tengah lokasi pembangunan serta isi perut Babi yang berhamburan di lokasi pembangunan mesjid, tampak pihak kepolisian juga telah berada di tempat kejadian perkara untuk melihat langsung perbuatan penodaan agama dan tidak menghormati toleransi ummat beragama.

Peristiwa yang sangat tidak terpuji yang dilakukan tersebut ini mendapat sorotan dari semua kalangan muslim Kota Bitung Sulawesi Utara, padahal seharusnya Kota Bitung merupakan salah satu patron kota yang kental antar toleransi . Motif yang dilakukan oleh oknum tersebut tidaklah jelas , dari sisi agama , tidak ada agama mengajarkan perilaku seperti itu .

Pemuda dan mahasiswa kota bitung kali ini mengecam dan mendesak Pemerintah yang dalam hal ini Pihak Aparat Penegak Hukum untuk secepatnya mencari dalang dibalik semua ini , selain itu pemuda dan mahasiswa kota bitung mendesak pihak pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan kelengkapan Administrasi yang telah dipenuhi oleh panitia pembangunan mesjid . (sp.com)
[www.bringislam.web.id]

Minggu, 19 Juli 2015

Semakin Berani Mengancam Muslim di Indonesia

Bisa jadi karena Pejabat dan Tokoh Islam mulai gemar mengkritik Islam, maka di luar Muslim kini mulai lebih berani secara terang terangan mengancam ummat Islam, contoh paling anyar adalah dibakarnya sebuah musholla di Tolikara Papua Indonesia disaat ummat Islam setempat akan melaksanakan sholat Ied. Ingat ketika Menteri Agama menghimbau agar ummat Islam yang berpuasa toleransi kepada yang tidak puasa. Maka muncul Ahok yang menuduh Islam memaksa ummat lain ikut puasa, dia protes dan meminta agar restoran buka secara normal di hari puasa. Ketika Yusuf Kalla meminta tidak perlu pakai pengeras suara yang stel keras di masjid dan musholla, maka ada Musholla di bakar di Tolikara Papua speaker juga muncul sebagai alat pemicunya. Maka di minta kepada para pejabat dan tokoh Islam agar pandai pandai memilih kalimat ketika mengeritik Islam agar tidak menjadi inspirasi untuk menyerang Islam secara terang terangan oleh pihak yang memang tak suka Islam. 

Melihat bagaimana sepak terjang serta berbagai provokasi untuk mempersulit dan menyudutkan ummat Islam, maka nampaknya keinginan untuk melakukan penyerangan itu memang suatu yang telah lama direncanakan oleh sekelompok (mungkin) kecil penganut agama lain, tetapi terkendala oleh ketidak beranian, tetapi dengan adanya pernyataan pernyataan dari pejabat dan tokoh Islam yang seolah menyalahkan kelompok Islam, maka hal itu akan menjadi inspirasi dan memicu keberanian kelompok tertentu melakukan tindakan anrkis yang ditujukan kepada ummat Islam. Peristiwa pembakaran musholla Tolikara Papua hendaknya kita jadikan bahan evaluasi bagi kita bersama, jangan sampai kita menjadi faktopr pemicu tertanamnya rasa kebencian sesama bangsa. Sayang pihak kepolisian menganggap masalah ini hanya masalah kecil padahal sebelumnya sudah dikeluarkan selebaran oleh kelompok tertentu, yang melarang penduduk Tolikara merayakan Ied. Surat selebaran yang seram ini dikeluarkan secara resmi, dan dibiarkan oleh Kepolisian kita. Wah sayang sekali. 

Ribuan Pekerja China Serbu Indonesia

Disaat banyak buruh Indonesia terancam PHK karena melambatnya perkembangan ekonomi kita, tetapi ternyata kita kemasukan 41.000 buruh asala China Tiongkok. senagai resiko masuknya teknologi dan modal China ke Indonesia. Barangkali itu bagian dari perjanjian Pemerintahj kita dengan Pemerintah China Tiongkok. Buruh sebanyak itu adalah dalam rangka pemasangan konstruksi, belum merrupakan bagian dari produksi,. tentunya ketika roda produksi mulai berjalan maka akan lain lagi tenaga yang dibutuhkan. Ini juga merupakan bagian dari perjanjian kitasebagai bagian dari masyarakat dunia.

Kita tidak bisa menyalahkan China, karena itu merupakan bagian dari diterimanya tyeknologi China untuk diterapkan di Indonesia, kalau tak ingin kemasukan tenaga asing, maka pakai saja teknologi sendiri, sehingga kita dapat menggunakan manajemen yang dilaksanakan oleh bangsa sendiri, dan buruhpun cukup buruh lokal saja. Jika itu kita masih belum punya, maka yanhg salah adalah kita sendiri. Jika ada puluhan ribu buruh datang dari China disaat rakyat kikta butuh kerja, maka itu sekali lagi salah kita sendiri yang memang tidak mempersiapkan segala sesuatunya tentang itu, dan Indonesia tetap saja jadi sasaran empuk bahkan surga bagi pemilik modal asing.